BisnisKontrak

3 Fungsi Meterai yang Sebenarnya di dalam Surat Perjanjian

3 Fungsi Meterai yang Sebenarnya di dalam Surat Perjanjian

Penggunaan meterai dalam sebuah surat perjanjian sering kali kita temui pada kehidupan sehari-hari, terutama pada dokumen penting seperti surat perjanjian, kontrak, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, sebagian besar masyarakat juga beranggapan bahwa perjanjian menjadi tidak sah tanpa adanya meterai didalamnya. Padahal, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), fungsi meterai adalah sebagai pengenaan pajak atas dokumen tertentu, sehingga tidak menjadi hal penentu atas sah atau tidaknya suatu perjanjian. Agar tidak keliru, berikut ini Libera akan menjelaskan beberapa fungsi dari meterai di dalam surat perjanjian yang masih banyak tidak diketahui.

 

Pemungutan Pajak atas Suatu Dokumen

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Bea Meterai, fungsi meterai yang utama adalah pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menurut UU Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Bea meterai menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, di mana tarif bea meterai adalah Rp3.000 dan Rp6.000 sesuai dengan jenis dokumen yang dikenai bea meterai. Namun, tidak semua dokumen memerlukan penggunaan meterai. Berikut ini adalah dokumen yang harus menggunakan meterai:

  1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang akan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan dan keadaan mengenai seseorang dan atau pihak lain yang berkepentingan.
  2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
  3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
  4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)
  5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang mempunyai harga lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)
  6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
  7. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, seperti surat-surat biasa, surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai seperti: surat keterangan dokter, surat taksiran, dan berita acara pemeriksaan.

 

Meterai Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian

Salah satu objek dari bea meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Menurut salah satu ahli hukum R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hubungan perikatan diantara keduanya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan meterai tetapi tidak memenuhi empat syarat tersebut, perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan terlebih dahulu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebelum Anda menambahkan meterai didalamnya. Karena penentuan sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan dari ada atau tidaknya meterai, namun apabila syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata telah terpenuhi seluruhnya .

 

Persyaratan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Pembuktian merupakan tahap yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di pengadilan. Dengan tidak adanya meterai dalam suatu dokumen, maka  dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dan ketika Anda akan menggunakan dokumen tanpa meterai sebagai alat bukti di pengadilan, Anda tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini dinamakan dengan istilah pemeteraian kemudian dimana pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Pemeteraian kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau menggunakan surat setoran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa meterai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen tertentu dan tidak memiliki kaitan dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir apabila Anda menandatangani perjanjian tanpa adanya meterai karena perjanjian tersebut tetap sah selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, apabila Anda akan menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka Anda perlu melakukan pemeteraian kemudian agar perjanjian tersebut dapat Anda gunakan sebagai alat bukti pada saat persidangan berlangsung.

Untuk mempermudah Anda dalam membuat surat perjanjian yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, Anda dapat memanfaatkan Libera.id sebagai salah satu solusi pembuatan kontrak atau perjanjian perusahaan Anda. Dengan Libera.id, Anda dapat membuat kontrak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Libera juga akan menyediakan sesi konsultasi GRATIS bagi Anda yang ingin menanyakan seluruh permasalahan bisnis Anda. Jadi tunggu apalagi? Daftar di Libera sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengelola permasalahan hukum bisnis perusahaan Anda.

Related Posts

Persyaratan PKP yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Mendaftarkan Pengukuhan

Ketika Anda memiliki bisnis, maka Anda berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak kepada pemerintah. Dengan membayar pajak, maka Anda bisa mendapatkan banyak manfaat didalamnya, mulai dari belajar mengelola keuangan dengan baik hingga kemudahan akses dalam mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan. Bagi Anda pengusaha yang taat pajak, maka Anda harus segera mendaftarkan diri Anda sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Lalu apa persyaratan PKP? Bagaimana mendaftarkannya? Dan apa saja kewajibannya? Dalam artikel ini, LIBERA akan mengupas tuntas tentang PKP. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Read more

Membuat Kontrak Bahasa Inggris? Apakah Tetap Sah di Hukum Indonesia?

Tidak menutup kemungkinan bisnis Anda bisa berkembang hingga ke pasar internasional, atau mungkin saja bisnis Anda mendapatkan investor asing. Ini adalah salah satu pencapaian yang diinginkan oleh banyak pengusaha Indonesia, baik melakukan kerja sama bisnis dengan pihak asing untuk ekspansi di luar negeri atau atau mendapat pendanaan dari investor. Tentunya transaksi ini akan melibatkan pihak asing sehingga proses negosiasi dan kontrak yang dibuat pun akan dibuat dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang diakui. Namun, bagaimana dengan ketentuan dan keabsahan kontrak bahasa Inggris menurut hukum Indonesia? Di artikel ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa fakta terkait kontrak bahasa Inggris.

Read more