Perkembangan teknologi di berbagai sektor menjadi salah satu penyebab meningkatnya bisnis startup di Indonesia. Menurut data dari Indonesia Digital Creative Industry Society, diketahui bahwa angka bisnis startup di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 startup. Banyaknya angka kenaikan bisnis ini juga menimbulkan banyaknya angka bisnis startup yang mengalami kegagalan dan akhirnya tidak berkembang. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan mengenai legalitas bisnis. Di bawah ini adalah beberapa masalah hukum atau legal yang sering dihadapi bisnis startup di Indonesia.

Tidak Mengantongi Izin Usaha

Tidak mengantongi izin usaha di Indonesia berarti Anda membiarkan bisnis Anda menghadapi masalah hukum yang rumit, dan akibat terburuknya adalah diberhentikannya kegiatan bisnis Anda. Jadi, sebelum memutuskan untuk memulai bisnis startup, Anda harus mulai memikirkan bagaimana cara mengantongi izin usaha yang sah sesuai dengan bidang usaha startup Anda. Sebelum melakukan proses perizinan, Anda bisa mulai dengan menentukan badan usaha yang sesuai, apakah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau usaha perorangan. Pemilihan badan usaha ini sangat penting, karena akan menentukan proses perizinan dan tanggung jawab hukum para pendiri usaha.

Mengabaikan Masalah Perpajakan

Lari dari masalah pajak? Banyak pengusaha yang mengalami masalah besar, bahkan kegagalan bisnis hanya karena mengabaikan masalah pajak. Jika Anda berharap bisnis startup Anda bertahan lama dan terus berkembang, Anda harus mulai dengan membuat NPWP perusahaan. NPWP ini juga menjadi syarat yang Anda perlukan ketika ingin mengurus legalitas lainnya, seperti SIUP dan TDP. Selain bisnis Anda, NPWP juga dibutuhkan Anda dan seluruh karyawan Anda sebagai Wajib Pajak pribadi. Setelah memiliki NPWP, Anda juga harus mengelola pajak bisnis Anda dengan tepat, mulai dari hitung, bayar, dan lapor pajak. Ada beberapa jenis pajak yang harus Anda bayarkan dan laporkan setiap bulannya, seperti PPh dan PPN. Anda juga wajib melaporkan SPT Tahunan tiap tahunnya, dan jika lalai, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 berdasarkan Undang-Undang No.28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, jika perusahaan Anda mengabaikan kewajiban sebagai wajib pajak, perusahaan Anda dapat mendapatkan hambatan atau masalah jika ingin mengurus hal lainnya, seperti pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak dapat dilakukan jika Anda secara pribadi  maupun perusahaan melalaikan kewajiban sebagai wajib pajak.

Mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk yang Dijual

Banyak perusahaan startup, khususnya yang bergerak di bidang teknologi dan informasi mengabaikan pentingnya hak kekayaan intelektual. Misalnya saja, startup e-commerce atau startup yang menjual software. Padahal, itu adalah salah satu aset penting yang harus dijaga dengan baik oleh pemilik bisnis startup. Kekayaan intelektual untuk software adalah kode komputer atau software yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan hak cipta dan hak paten software itu sendiri. Hukum adalah cara terbaik untuk melindungi software sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan Anda. Jika bisnis Anda bergerak di industri ini, Anda harus mendaftarkan software Anda sebagai kekayaan intelektual, sehingga, Anda memiliki hak penuh atas software, dan memiliki kontrol untuk menentukan penggunaan atas software tersebut. Jika Anda tidak mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual, semua orang dapat menggunakannya tanpa izin dan Anda akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ketika orang menggunakan software Anda. Masalah yang lebih beratnya lagi, mungkin Anda kehilangan hak untuk menggunakan produk Anda sendiri.

Mengabaikan Hak & Legalitas Karyawan

Masalah hukum bisnis startup tidak hanya terjadi antara perusahaan dan pemerintah, tapi dapat juga terjadi antara perusahaan dan karyawan. Sebagai pemilik bisnis startup, Anda harus memerhatikan kewajiban Anda sebagai perusahaan dan legalitas karyawan Anda. Jadi, pastikan karyawan Anda mendapatkan informasi yang jelas terkait gaji, pajak penghasilan, asuransi kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bonus, dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan karyawan. Anda bisa menyampaikan hal tersebut melalui kontrak kerja karyawan. Untuk menghindari perselisihan dengan karyawan, Anda juga memerlukan peraturan perusahaan dan kontrak kerja yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban bagi karyawan maupun Anda sebagai pengusaha.

Tidak Adanya Perjanjian Pemegang Saham

Hanya bermodal kepercayaan, banyak pendiri startup yang mengabaikan masalah hukum, salah satunya masalah saham atau modal. Padahal, perjanjian atau kontrak antara pemegang saham (shareholders agreement) adalah hal yang sangat penting untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan masing-masing pemegang saham, dan juga ketentuan ketika ada pemegang saham baru maupun pemegang saham lama yang ingin menjual sahamnya kepada pihak lain.

Itulah beberapa masalah hukum yang sering dihadapi pemilik bisnis startup. Untuk menghindari hal-hal di atas, ada baiknya Anda mulai dengan mengurus legalitas bisnis Anda di Libera. Libera merupakan konsultan legal yang dapat membantu Anda mengurus legalitas dan pembuatan kontrak perusahaan Anda. Libera didirikan oleh konsultan hukum lulusan perguruan tinggi terbaik dan berpengalaman lebih dari 5 tahun, sehingga seluruh kebutuhan legal Anda akan aman. Jadi tunggu apalagi? Konsultasikan kebutuhan pembuatan kontrak Anda sekarang!