Perizinan

Cara Membuat SIUP dengan 4 Langkah & Prosedur Mudah Berikut Ini!

Cara Membuat SIUP dengan 4 Langkah & Prosedur Mudah Berikut Ini!

Sudahkah Anda mengurus SIUP sebagai dokumen legalitas perusahaan Anda? SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki bisnis dengan skala kecil, menengah, maupun besar, sepanjang bisnis tersebut bergerak di bidang perdagangan. Dengan adanya dokumen ini, Anda bisa dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman dan tanpa khawatir terjadi masalah di kemudian hari, seperti pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana cara membuat SIUP? Di bawah ini adalah LIBERA akan menjabarkan beberapa hal penting terkait cara membuat SIUP yang perlu Anda ketahui.

Baca Juga: SIUP, Dokumen Legalitas yang Bantu Melindungi Kegiatan Bisnis Anda

Kriteria Perusahaan yang Tidak Diwajibkan Mengurus SIUP

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur untuk memperoleh SIUP, Anda perlu mengetahui apakah bisnis Anda termasuk dalam sektor usaha perdagangan yang tidak diwajibkan mengurus SIUP. Meski wajib dimiliki oleh seluruh usaha di Indonesia, namun terdapat pengecualian untuk perusahaan yang tidak diwajibkan mengurus SIUP, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP berdasarkan kriteria bisnis itu sendiri. Apa saja kriterianya?

  1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
  3. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
    1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
    2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat dan;
    3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, jika perusahaan perdagangan mikro ingin memiliki SIUP, maka dapat diberikan SIUP Mikro. Sehingga khusus untuk perdagangan mikro, SIUP merupakan dokumen opsional yang tidak bersifat wajib untuk dimiliki.

Tahapan yang Harus Anda Lalui untuk Mengurus SIUP

Ketika Anda ingin mengurus SIUP, ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus Anda lengkapi dan lalui. Namun, tahapan pengurusan perizinan saat ini telah dipermudah dengan hadirnya Online Single Submission (OSS) di mana Anda dapat memperoleh SIUP secara online. Agar Anda dapat memperoleh SIUP, Anda juga perlu mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), di mana pengurusan SIUP dan NIB dapat dilakukan bersamaan di sistem OSS.

a. Pelaku Usaha Perseorangan

Dalam OSS, pelaku usaha dibagi menjadi 2, yakni pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non-perseorangan yang tentunya akan mempengaruhi dokumen serta informasi apa saja yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran melalui sistem OSS. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran akun dengan cara mengakses situs OSS. Ketika melakukan pendaftaran, Anda akan diminta untuk mengisi data diri termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah itu, Anda akan diminta untuk melakukan verifikasi melalui e-mail. Setelah verifikasi selesai dilakukan, Anda akan memperoleh username serta password yang dapat Anda gunakan ketika mengakses situs OSS.

Jika Anda telah memiliki username dan password untuk mengakses situs OSS, Anda dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB dan SIUP dengan mengisi data berikut ini:

  • Nama dan NIK;
  • Alamat tempat tinggal;
  • Bidang usaha;
  • Lokasi penanaman modal;
  • Besaran rencana penanaman modal;
  • Rencana penggunaan tenaga kerja;
  • Nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
  • Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
  • NPWP pelaku usaha

b. Pelaku Usaha Non-Perseorangan

Sama halnya dengan pelaku usaha perseorangan, untuk pelaku usaha non-perseorangan yang bermaksud untuk memperoleh NIB dan SIUP juga perlu melakukan pendaftaran akun OSS dengan cara yang sama. Setelah memperoleh username dan password, pelaku usaha non-perseorangan baru bisa mengajukan pendaftaran untuk memperoleh NIB dan SIUP. Namun, terdapat perbedaan mengenai dokumen dan informasi yang perlu dimasukkan, yakni:

  • Akta pendirian

Sebelum Anda mengurus NIB, Anda harus terlebih dulu mengurus dan membuat akta pendirian badan usaha yang ingin Anda jalankan, baik itu badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi, dan sebagainya. Selain itu, tahap ini juga penting untuk mendapatkan NPWP untuk perusahaan. Di mana, sebagai salah satu wajib pajak, badan usaha Anda juga wajib memiliki NPWP.

  • Lengkapi Data Perusahaan

Menurut Pasal 22 ayat (2) PP 24/2018, data dan informasi yang perlu dimasukkan untuk memperoleh NIB antara lain:

  • Nama dan/ atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  • Bidang usaha;
  • Jenis penanaman modal;
  • Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  • Lokasi penanaman modal;
  • Besaran rencana penanaman modal;
  • Nomor kontak badan usaha;
  • Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
  • NPWP pelaku usaha non-perseorangan; dan
  • NIK penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
  • Perusahaan Mendapatkan NIB dan SIUP

Setelah seluruh data dan persyaratan dilengkapi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam PP 24/2018,  lembaga OSS akan menerbitkan NIB yang menjadi bukti bahwa Anda telah resmi terdaftar.

Pengurusan SIUP dilakukan dalam satu alur yang sama dengan pendaftaran NIB, ketika Anda mengisi berbagai kolom persyaratan yang perlu diisi pada OSS, Anda dapat melakukan pengisian hingga selesai, termasuk mengisi izin komersial / operasional apabila usaha Anda memerlukan izin tersebut. Sehingga, setelah Anda menyelesaikan pengisian pada OSS, Anda otomatis akan memperoleh NIB, SIUP, dan izin komersial / operasional apabila ada.

Keuntungan yang Akan Anda Dapat Ketika Telah Memiliki SIUP

Bukan hanya sekedar dokumen legalitas bisnis, SIUP juga memiliki banyak keuntungan bagi perusahaan. Apa saja yang bisa Anda dapatkan setelah mengurus SIUP?

  1. Bisnis yang telah memiliki SIUP akan akan mendapatkan perlindungan hukum dan sebagai bukti bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Anda telah mendapatkan izin dari pemerintah.
  2. Mempermudah Anda ketika ingin membuka rekening bank dan mengajukan pinjaman.
  3. Sebagai salah satu syarat yang diperlukan jika perusahaan Anda berpartisipasi dalam tender.
  4. Membuat bisnis memiliki kredibilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Itulah beberapa cara membuat SIUP yang harus Anda lalui untuk mendapatkan dokumen legalitas ini. Dengan adanya sistem OSS, pengurusan SIUP menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, pengisian di OSS mungkin membingungkan dikarenakan banyak persyaratan yang perlu diisi. Karena itulah LIBERA hadir untuk membantu pemilik bisnis dalam mengurus dokumen legalitasnya.

Mulai dari SIUP, NIB, akta pendirian usaha, dan dokumen legalitas lainnya. Selain itu, LIBERA juga bisa membantu Anda mempersiapkan kontrak bisnis sesuai dengan kebutuhan dan berlandasan risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan begitu, seluruh kegiatan bisnis Anda jadi lebih terlindungi, dan Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih fokus dan aman. Tunggu apalagi? Konsultasikan seluruh kebutuhan hukum bisnis Anda sekarang juga di LIBERA!

Related Posts

Ingin Mendirikan Bisnis Restoran? Ketahui Izin Restoran yang Harus Anda Miliki!

Perkembangan bisnis di industri makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Abdul Rochim selaku Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menargetkan bahwa industri ini bisa mencapai 9% dan optimis memiliki potensi pertumbuhan mencapai belasan persen. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya pengusaha yang membuka bisnis restoran, cafe, ataupun bisnis kuliner lainnya. Apakah Anda termasuk salah satu pengusaha yang juga ingin memulai bisnis restoran atau saat ini sudah menjalankannya?

Ketika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis restoran, selain memikirkan cara promosi, cara menjalankan, dan sebagainya, ada hal penting lain yang harus Anda perhatikan sejak awal memulai bisnis ini, yaitu izin restoran. Dengan memiliki izin inilah Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir restoran Anda ditutup oleh pemerintah. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan mengenai izin restoran yang harus Anda kantongi sebelum memulai bisnis restoran.

Tentukan Bentuk Badan Usaha Bisnis Restoran Anda

Ketika Anda ingin memulai bisnis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kesiapan modal dan rencana bisnis yang disiapkan. Ada beberapa bentuk usaha uang bisa Anda pilih, mulai dari badan usaha seperti CV, Firma, dan sebagainya, maupun badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Di mana, masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pastikan sebelum Anda memilih badan usaha, cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, juga sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Permenpar) telah menyebutkan bahwa bisnis restoran masuk ke dalam kategori pariwisata. Menurut Pasal 5 Permenpar 18.206 dan Pergub DKI 133/2012, terdapat beberapa pilihan bentuk usaha bagi bisnis restoran di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  1. Berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500 Juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp2,5 miliar s/d maksimal Rp50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.
  2. Wajib berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar; atau memiliki investor atau pemodal asing atau PMA.

Setiap bentuk perusahaan, baik perorangan, badan usaha, atau badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya PT memiliki keunggulan adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum, sehingga memiliki risiko yang besar ketika perusahaan mengalami kerugian. 

Perizinan yang Dibutuhkan Bisnis Restoran

Untuk menjalankan usaha restoran, Anda membutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Jika TDUP sudah Anda kantongi, Anda juga harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”).

Sebelum Anda mengurus TDUP, maka hal pertama yang harus Anda buat adalah akta pendirian yang dibuat dengan dengan akta notaris. Setelah akta pendirian selesai, Anda juga harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Untuk mengurusnya, Anda juga disyaratkan untuk mengurus Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda berada di zonasi usaha. Cek langsung ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha atau bukan. Selain itu, untuk mengajukan SKDP, Anda juga harus melampirkan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP.

Hal terakhir yang harus diurus adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Setelah semuanya selesai barulah Anda bisa mengurus perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran hingga pendaftaran perusahaannya.

Izin Usaha Restoran

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu diurus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Diantaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Seluruh  perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran Anda berkedudukan. Di bawah ini adalah beberapa perizinan yang perlu diketahui untuk memulai bisnis restoran:

  • Izin Gangguan (“UUG/HO”), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Bisnis restoran merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Misalnya limbah, sampah dapur, atau kebisingan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman sekitar lokasi. Karena itulah, bisnis restoran harus mengantongi izin gangguan dan izin lingkungan hidup ini ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. 

  • Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran

SLS adalah prasyarat yang perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. Dokumen ini dibituhkan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk memperolehnya, Anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 

  • TDUP & TDP untuk Izin Usaha Restoran

Jika Anda telah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan UUG/HO, SPPL, dan SLS, Anda bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Anda juga bisa mengajukan perizinan TDUP melalui sistem OSS. Syarat utamanya adalah bisnis tersebut harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Sehingga, Anda bisa langsung mendapatkan TDP ketika telah berhasil mendapatkan NIB. Ini berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP, melalui sistem OSS, Anda sudah bisa mendapatkan TDP sejak awal.

 

Baca Juga: Syarat & Prosedur yang Perlu Anda Persiapkan dalam Pembuatan NIB

 

Sertifikat Usaha Pariwisata untuk Bisnis Restoran

Proses perizin operasional dan/atau komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Di mana, Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

Dengan mengurus perizinan restoran ini, Anda sebagai pengusaha harus berkomitmen untuk mengurus SLS sejak 3 bulan hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP. 

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai izin restoran. Untuk mengurusnya memang sedikit rumit dan bisa menyita banyak waktu. Karena itulah Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus perizinan usaha Anda. Dengan LIBERA, Anda cukup perlu fokus pada perkembangan bisnis Anda, dan LIBERA lah yang akan membantu Anda mengurus segala perizinan bisnis. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan bisnis hingga pembuatan kontrak bisnis Anda.

Ketahui Perbedaan CV dan PT untuk Memilih Badan Usaha yang Cocok untuk Bisnis Anda

CV dan PT merupakan bentuk usaha yang paling dikenal oleh kebanyakan masyarakat dan bisa Anda pilih ketika ingin memulai bisnis. Namun, keduanya memiliki perbedaan dan juga kelebihan serta kekurangannya sendiri, tergantung dengan tujuan bisnis yang Anda jalankan. Apakah Anda sudah menentukan badan usaha mana yang akan Anda pilih untuk bisnis Anda? Untuk mengetahui bentuk perusahaan mana yang tepat untuk bisnis Anda, di bawah ini LIBERA akan menjelaskan beberapa perbedaan CV dan PT yang bisa jadi bahan pertimbangan Anda sebelum memilih di antara keduanya.

Read more