Kontrak

Contoh Hak Cipta & Jenis-Jenisnya yang Harus Anda Ketahui dengan Baik

Contoh Hak Cipta & Jenis-Jenisnya yang Harus Anda Ketahui dengan Baik

Di industri ekonomi kreatif, pelanggaran hak cipta sangat mungkin terjadi. Tidak jarang sebuah karya disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan tidak baik atau tujuan komersial tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan secara hukum atas karya atau ciptaan dengan pencatatan hak cipta.

Pencatatan hak cipta atas suatu karya bukanlah kewajiban. Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya diciptakan. Namun, untuk memperkuat bukti kepemilikan atas hak cipta, pekerja kreatif atau pencipta karya sebaiknya melindungi hasil ciptaannya dengan mengajukan permohonan pencatatan ciptaan ke Menteri Hukum dan HAM. Setelah permohonan diajukan, ciptaan akan diperiksa dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat diakses masyarakat umum. setiap hasil karyanya dari risiko penyalahgunaan oleh pihak lain. Sebab bisa saja pelanggaran tersebut menghalangi hak-hak ekonomi pihak yang terlibat dalam kelahiran sebuah karya. Sehingga apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta, hak cipta yang telah dicatatkan tersebut dapat digunakan sebagai bukti di persidangan.

Sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta, maka hak ini dapat dialihkan atau digunakan oleh pihak lain dengan memberikan imbalan kepada pencipta atas penggunaan hak tersebut yang disebut dengan lisensi. Imbalan yang diterima oleh pemegang hak cipta inilah yang dikenal dengan istilah royalti. Bagaimana pengaturan tentang hak cipta dalam Apa perbedaan antara pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi? Simak penjelasannya di bawah ini.

 

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Definisi hak cipta dijabarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang  menyebutkan bahwa:

 

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian di atas terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, dengan begitu pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Namun pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi.

 

Baca Juga: Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Harus Anda Ketahui

 

Jenis-Jenis Ciptaan yang Dilindungi dan Masa Berlaku Perlindungan

Setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Untuk hak moral, maka hak tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptaannya, sebagaimana diatur pada Pasal 58-60 UU Hak Cipta.

a. Ciptaan dengan Hak Cipta Seumur Hidup ditambah 70 Tahun

Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya:

  • Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  • Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  • Karya arsitektur;
  • Peta; dan
  • Karya seni batik atau seni motif lain

b. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain adalah:

  • Karya fotografi;
  • Potret;
  • Karya sinematografi;
  • Permainan video;
  • Program Komputer;
  • Perwajahan karya tulis;
  • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  • Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  • Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  • Kompilasi ekspresi budaya tradisional

c. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun

Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.

d. Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu

Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.

 

Apakah Hak Cipta dapat Dialihkan?

Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena:

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wakaf;
  4. wasiat;
  5. perjanjian tertulis; atau
  6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan, misalnya digunakan sebagai jaminan utang.

 

Perbedaan Pengalihan Hak Cipta dan Pemberian Lisensi

Selain pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan, UU Hak Cipta memberikan skema lain bagi pihak ketiga untuk dapat melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa mengalihkan hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta. Skema ini merupakan lisensi, yang diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pemberian lisensi ini dilakukan dengan perjanjian dan sebagai pemberi lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan penerima lisensi.

Jadi, perbedaan utama antara pengalihan hak cipta dengan pemberian lisensi terletak pada kepemilikan atas hak tersebut. Dalam pengalihan hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta mengalihkan kepemilikan atas hak ekonomi yang terdapat pada ciptaan sehingga ia tidak dapat melaksanakan haknya lagi setelah dialihkan. Sedangkan dalam pemberian lisensi, hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa mengalihkan kepemilikan atas hak tersebut.

Dalam pembuatan perjanjian baik untuk pengalihan hak maupun pemberian lisensi, Anda harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian pemberian lisensi, Anda sebagai pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalti sehingga hal tersebut perlu dicantumkan dalam perjanjian beserta mekanisme dan jumlah besaran royalti yang akan diterima. Untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin timbul, Anda bisa meminta bantuan profesional dari LIBERA. Sebagai startup hukum, LIBERA dapat membantu Anda membuat perjanjian atas pengalihan hak cipta dengan cara mengenali risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, seluruh perjanjian bisnis yang dibuat LIBERA juga telah menggunakan standar law firm dengan bahasa kontrak yang mudah dimengerti dan dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi tunggu apalagi? Buat perjanjian untuk kebutuhan bisnis Anda sekarang juga di LIBERA.

 

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Pentingnya Bukti Transaksi dan Kontrak Elektronik pada Bisnis e-commerce

Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, dalam menjalankan bisnis online, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan hanya melakukan transaksi online lewat media sosial maupun ecommerce. Sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, transaksi online juga membutuhkan bukti ataupun perjanjian jual beli. Bedanya, perjanjian ini tidak dilakukan secara fisik maupun bertatap muka secara langsung.

Sebagai PPMSE atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Anda harus mengetahui dengan baik bagaimana cara membuktikan bahwa Anda sebagai pembeli telah melakukan transaksi jual beli dan terjadi hubungan hukum antara Anda sebagai PPMSE dan pembeli. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur hubungan dan sebagai pembatas hak dan kewajiban para pihak untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP 80/2019 yang mengatur cara membuktikan hubungan hukum tersebut dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Baca Juga: Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Pada artikel di bawah ini, Libera akan menjelaskan secara detail mengenai hal-hal penting terkait bukti transaksi dan kontrak atau perjanjian yang harus dimiliki oleh PPMSE dalam menjalankan bisnis online atau ecommerce.

Bukti Transaksi dalam Bentuk Elektronik

Setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui PPMSE, maka PPMSE harus menyediakan dan menyimpan Bukti Transaksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Bukti transaksi yang dimaksud menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Di mana, bukti transaksi tersebut harus dibubuhi tanda tangan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik, maka bukti transaksi dapat dijadikan sebuah bukti tulisan otentik. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), kode akses, simbol, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, surat elektronik (electronic mail), atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlu diketahui bahwa Bukti Transaksi ini berfungsi sebagai suatu pemenuhan syarat jika berdasarkan peraturan yang berlaku atas suatu transaksi harus dibuatkan perjanjian tertulis di atas kertas, dengan persyaratan yang telah diatur pada Pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana Bukti Transaksi dapat dijamin keutuhan dan integritasnya dan dapat ditampilkan kembali. Dalam peraturan perundang-undangan juga telah mensyaratkan bahwa perjanjian sehubungan dengan transaksi harus dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan basah, maka Bukti Transaksi dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat itu jika Bukti Transaksi dapat mengidentifikasikan para pihak (subjek hukum) beserta niatan untuk memberikan persetujuan atas perjanjian tersebut, hal ini salah satunya melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. 

Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah menjelaskan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, menjelaskan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil, dibutuhkan digital forensik. 

Kontrak Elektronik

Pada dasarnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik yang tidak diwajibkan dalam PMSE. Namun Kontrak Elektronik dapat memudahkan para pihak dalam menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama dalam mekanisme transaksi yang lebih kompleks dengan syarat dan ketentuan yang lebih beragam. Menurut Pasal 52 UU ITE sebuah kontrak elektronik baru dianggap mengikat apabila memenuhi beberapa syarat seperti:

  1. Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam penawaran elektronik;
  2. Informasi yang diberikan sesuai dengan penawaran elektronik;
  3. Dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum;
  4. Terdapat kesepakat antar para pihak atas ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Elektronik
  5. Mengenai hal tertentu; dan
  6. Objek yang diperjanjikan tidak bertentangn dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selain itu, kontrak elektronik juga harus memuat beberapa hal. Menurut Pasal 53, kontrak elektronik setidaknya harus memuat poin berikut ini.

  1. identitas para pihak; 
  2. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; 
  3. legalitas barang dan/atau jasa; 
  4. nilai transaksi Perdagangan; 
  5. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; 
  6. prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa; 
  7. prosedur pengembalian barang dan/atau jasa jika terjadi ketidaksesuaian; 
  8. prosedur dalam pembatalan oleh para pihak; dan 
  9. pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Mengingat kontrak elektronik adalah sebuah dokumen elektronik yang dapat ditandatangani secara elektronik. Kontrak ini hanya bisa ditandatangani dengan tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat digunakan sebagai cara yang tidak terbantahkan. Di mana, tanda tangan ini bisa membantu mengidentifikasi bahwa para pihak yang tercantum dalam Kontrak Elektronik merupakan para pihak yang telah menyetujui Kontrak Elektronik tersebut.

Bedanya Bukti Transaksi dan Kontak Elektronik

Meski keduanya digunakan untuk keperluan yang sama, yaitu untuk melengkapi kebutuhan dalam transaksi online, namun keduanya juga memiliki perbedaan, apa saja perbedaan keduanya? 

  1. Bukti transaksi wajib digunakan dalam setiap transaksi online. Sedangkan kontrak elektronik tidak wajib dibuat.
  2. Bukti transaksi tidak memiliki isi sedetail kontrak elektronik. Di mana, kontrak elektronik berisi peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta syarat dan ketentuan secara khusus bagi para pihak yang terkait.
  3. Bukti Transaksi tidak memiliki syarat mengenai isi didalamnya, sedangkan kontrak elektronik terdapat syarat minimal isi/format. 
  4. Contoh bukti transaksi adalah invoice yang digunakan dalam transaksi melalui ecommerce seperti di JD.id, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari kontrak elektronik adalah perjanjian yang berisi pasal-pasal hak dan kewajiban, serta syarat dan ketentuan.

Itulah beberapa hal terkait bukti transaksi dan kontrak online yang harus Anda ketahui ketika melakukan jual beli secara elektronik melalui ecommerce ataupun media online lainnya. Ketika Anda melakukan penjualan secara online melalui website atau media sosial lainnya, Anda juga diharuskan untuk membuat bukti transaksi tersebut. Di mana, hal ini akan membantu Anda menghindari risiko dari sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

Baca Juga: Terjadi Sengketa dalam Bisnis e-Commerce? Selesaikan Sesuai PP No.8/2019!

Selain bukti transaksi, jika dibutuhkan Anda juga bisa membuat kontrak elektronik yang dapat mengatur hak dan kewajiban serta syarat ketentuan yang Anda buat ketika ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi dengan bisnis Anda. Biasanya ini dibutuhkan untuk startup yang memiliki bisnis di bidang pelayanan atau jasa, misalnya Gojek. Dengan adanya kontrak online inilah, Anda bisa melindungi bisnis hingga menghindari bisnis dari risiko di kemudian hari.

Bagi Anda yang masih bingung mengenai bukti transaksi dan kontrak elektronik, Anda bisa menghubungi LIBERA untuk melakukan konsultasi secara gratis! Dengan LIBERA, seluruh permasalahan hukum bisnis Anda bisa terselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda membuat kontrak online dengan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, segera buat kontrak online Anda bersama LIBERA dan lindungi bisnis Anda sekarang juga!

Fakta Penting yang Harus Anda Ketahui Tentang Tanda Tangan di Atas Meterai!

Anda pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan meterai? Benda yang  sering kali ditemukan di berbagai dokumen penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk surat perjanjian. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari meterai dan beranggapan bahwa suatu surat perjanjian menjadi tidak sah apabila tidak ada tanda tangan di atas meterai. Padahal fungsi dari meterai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) adalah sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Sehingga tidak adanya meterai dalam suatu dokumen tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah maupun tidak mengikat secara hukum.

Read more