Ketenagakerjaan

3 Hak Karyawan di PHK yang Wajib Dipenuhi Berdasarkan UU Cipta Kerja

Akhir-akhir ini Indonesia sedang ramai berita PHK massal di berbagai perusahaan, khususnya startup. Pada November lalu, 2 perusahaan besar juga melakukan PHK massal, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total karyawan, dan Ruangguru yang kabarnya melakukan PHK terhadap 50% karyawan. Bukan hanya 2 perusahaan besar ini, pada 2022 lalu juga Shopee Indonesia, Tokocrypto, Binar Academy, Grab Kitchen, dan masih banyak lagi. Namun, apakah Anda sudah memahami, apa saja hak karyawan di PHK?

Ini sering menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, apalagi banyak karyawan yang merasa dirugikan atas PHK sepihak tersebut. Padahal, peraturan mengenai PHK telah dijelaskan dalam Pasal 40 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurut pasal tersebut telah dijelaskan bahwa pengusaha wajib membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Apa perbedaan ketiganya dan berapa besar uang yang akan diterima karyawan tersebut?

Uang Pesangon

Dalam pasal 40 Ayat 2 PP telah dijelaskan secara rinci terkait jumlah uang pesangon yang diwajibkan dalam Ayat 1. Di mana, perhitungan pesangon didasarkan pada masa kerja karyawan, lalu berapa besarannya? Berikut perhitungan pesangon PHK sesuai masa kerja karyawan.

Masa Kerja (Tahun)	Uang Pesangon
Kurang dari 1 tahun	1 bulan gaji
1 – 2 tahun	2 bulan gaji
2 – 3 tahun	3 bulan gaji
3 – 4 tahun	4 bulan gaji
4 – 5 tahun	5 bulan gaji
5 – 6 tahun	6 bulan gaji
6 – 7 tahun	7 bulan gaji
7 – 8 tahun	8 bulan gaji
Lebih dari 8 tahun	9 bulan gaji

Uang Penghargaan Masa Kerja

Dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan bahwa komponen gaji/upah pesangon PHK yang diberikan mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap untuk karyawan dan keluarganya. Perusahaan yang melakukan PHK wajib membayar uang penghargaan masa kerja sesuai yang diterangkan dalam Pasal 40 ayat 3. Berikut besaran jumlah uang penghargaan masa kerja perlu diperhitungkan.

perhitungannya menggunakan jumlah masa kerja juga. Mulai dari masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 bulan upah.

Masa Kerja	Uang Penghargaan Masa Kerja
3 – 6 tahun	2 bulan gaji
6 – 9 tahun	3 bulan gaji
9 – 12 tahun	4 bulan gaji
12 – 15 tahun	5 bulan gaji
15 – 18 tahun	6 bulan gaji
18 – 21 tahun	7 bulan gaji
21 – 24 tahun	8 bulan gaji
Lebih dari 24 tahun	10 bulan gaji

Uang Pengganti Hak yang Seharusnya Diterima

Selain kedua hak di atas, menurut aturan tersebut karyawan juga berhak mendapat uang pengganti hak yang seharusnya diterima.

Uang penggantian hak ini bisa berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; uang lembur; biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di mana karyawan diterima bekerja; atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Agar tidak bingung dalam memperhitungkan hak karyawan yang di PHK, maka di bawah ini adalah contoh perhitungannya.

PT Merah Merdeka telah mempekerjakan banyak karyawan. Namun karena satu dan lain hal, perusahaan harus melakukan PHK kepada beberapa karyawan. Sebelum melakukan PHK, tentu perusahaan perlu mengetahui berapa besaran uang yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi hak karyawan yang di PHK tersebut. Di bawah ini adalah beberapa contoh perhitungannya.

Andi telah bekerja selama 10 tahun dan gaji beserta tunjangan yang diterima Andi adalah Rp15.000.000. Di akhir masa kerjanya, Andi masih memiliki cuti 2 hari.
Ria baru bekerja selama 11 bulan dengan gaji beserta tunjangan sebesar Rp5 juta. Karena belum bekerja 1 tahun, Ria belum memiliki jatah cuti di perusahaan tersebut. Meski begitu, Ria telah bekerja lembur di akhir pekan sebanyak 2 hari.
Dilema telah bekerja selama 5 tahun dengan gaji beserta tunjangannya sebesar Rp10 juta. Di akhir masa kerjanya, Delima masih memiliki jatah cuti 5 hari kerja.

Perusahaan Merah Merdeka memberlakukan 5 hari kerja, sehingga dalam 1 bulan kurang lebih terdapat 22 hari kerja.

Komponen Perhitungan	Andi	Ria	Delima
Gaji & Tunjangan	15.000.000	5.000.000	10.000.000
Lama Kerja	10 tahun	11 bulan	5 tahun
Cuti yang Belum Gugur, Lembur, Transport, dll	2 hari	2 hari	5 hari
Perhitungan
Uang Pesangon	9 bulan gaji Rp135.000.000	1 bulan gaji Rp5.000.000	6 bulan gaji Rp60.000.000
Uang Penghargaan Masa Kerja	4 bulan gaji Rp60.000.000	–	2 bulan gaji Rp20.000.000
Uang Penggantian Hak	(2/22 x 15 Juta = Rp1.363.636)	(2/22 x 5 Juta = Rp454.545)	(5/22 x 10 Juta = Rp2.272.727)
TOTAL UANG YANG MENJADI HAK KARYAWAN	Rp196.363.636	Rp5.454.545	Rp82.272.727

Itulah contoh perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak karyawan yang di PHK. Pastikan perusahaan memberikan hak karyawan dan memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa terhindar dari hukum pidana.

Di mana, dalam Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja telah disebutkan bahwa jika perusahaan, pengusaha, atau pemberi kerja tidak menjalankan kewajiban tersebut, dalam hal ini adalah tidak membayarkan pesangon, maka mereka diancam sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Bagi Anda yang masih bingung mengenai masalah hak karyawan di PHK, Anda bisa melakukan konsultasi gratis dengan tim hukum profesional dan tepercaya dari LIBERA. Bersama LIBERA, Anda bisa menemukan solusi atas segala macam permasalahan hukum bisnis dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Jadi percayakan masalah bisnis Anda bersama LIBERa mulai sekarang!

5 Langkah yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Kontrak Kerja Karyawan

Ketika menerima karyawan baru untuk bekerja di perusahaan Anda, hal pertama yang harus dilakukan adalah penandatanganan kontrak kerja. Kontrak atau perjanjian kerja didefinisikan sebagai perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Ingin Merekrut TKA? Ini 7 Perizinan yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi di seluruh penjuru dunia. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pergerakan tenaga kerja antar negara atau TKA (Tenaga Kerja Asing). TKA sendiri merupakan warga negara asing yang memiliki visa dan perizinan untuk bekerja di sebuah negara. Di Indonesia, merekrut TKA dan mempekerjakannya juga memiliki aturan tersendiri yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden maupun Undang-Undang.

Hal ini dilakukan demi menghindari berbagai persoalan yang mungkin muncul ketika mempekerjakan TKA di Indonesia. Mulai dari masalah legalitas atau izin resmi yang harus dimiliki, pajak bagi TKA, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun, fakta di lapangan menemukan bahwa persoalan PKWT sering menimbulkan permasalahan.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari, ada baiknya Anda sebagai pihak perusahaan memahami berbagai aturan ketika merekrut TKA sebagai salah satu pekerja di perusahaan. Berikut adalah beberapa perizinan yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum merekrut TKA sebagai pekerja di perusahaan Anda.

Pastikan TKA Memenuhi Syarat Bekerja di Indonesia

Meski mengizinkan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia, pemerintah juga memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh TKA yang ingin bekerja di Indonesia yaitu:

memiliki pendidikan sesuai kualifikasi jabatan atau posisi yang akan ditempati;
memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai kualifikasi jabatan yang akan ditempati;
Mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
Memiliki NPWP bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 bulan; dan
Memiliki KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing untuk tinggal dan berada di Indonesia untuk jangka waktu tertentu atau bekerja.

Mengurus Perizinan TKA yang Ingin Bekerja di Indonesia

Setelah memastikan TKA memenuhi persyaratan di atas, maka perusahaan perlu melakukan beberapa prosedur untuk mempersiapkan TKA tersebut bekerja di Indonesia.

1. Buat Permohonan Surat Dukungan dari BKPM

Menurut ketetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemberi kerja wajib mengajukan penerbitan surat dukungan BKPM untuk kunjungan perwakilan perusahaan atau TKA ahli. Untuk membuat permohonan ini, maka perusahaan perlu mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan seperti:

Dokumen permohonan ditujukan kepada kepala BKPM.
Dokumen permohonan yang ditandatangani pimpinan tertinggi di perusahaan (Direktur Utama atau CEO).
Menyampaikan kontak person penanggungjawab atas dokumen permohonan, berupa nomor telepon.
Menyampaikan tujuan mendatangkan perwakilan perusahaan atau TKA ahli.
Menyampaikan detail pelaksanaan kegiatan investasi, berupa total investasi dan lokasi proyek.
Menyampaikan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia.
Menyampaikan data daftar perwakilan perusahaan atau TKA ahli yang berisi nama, nomor passport, kewarganegaraan, posisi atau jabatan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Setelah mempersiapkan dokumen tersebut, maka perusahaan bisa mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Tata Usaha BKPM di Gedung Ismail Saleh Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan, dalam bentuk hardcopy.

Jika disetujui, dokumen akan ditandatangani Pejabat BKPM dan Anda bisa mengambilnya di Kantor Tata Usaha BKPM. Jika tidak, maka pemohon harus mengulang kembali proses pengajuan dari awal.

2. Mengajukan RPTKA

Setelah mengantongi Surat Dukungan dari BKPM, maka perusahaan juga perlu mengajukan RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perusahaan bisa mengajukannya secara online disertai surat dukungan dari BKPM. RPTKA ini nantinya akan disahkan Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat terkait.

Berdasarkan Permenaker 8/2021, perusahaan bisa mengajukan RPTKA dengan melakukan pendaftaran pemberi kerja TKA melalui TKA Online. Jika disetujui, maka perusahaan akan menerima surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA atau Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang merupakan tahap final sebelum penerbitan pengesahan RPTKA. Setelah pembayaran selesai dan menyampaikan bukti setor, maka pejabat terkait akan memproses pengesahan RPTKA.

3. Mengajukan Telex VITAS

Telex Visa Tinggal Terbatas atau disingkat Telex Vitas merupakan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi RI terkait visa izin tinggal terbatas yang diberikan orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu terbatas.

Permohonan visa ini disampaikan dengan melampirkan paspor sah yang masih berlaku serta melengkapi beberapa persyaratan di bawah ini.

Formulir permohonan Visa yang telah lengkap dan ditandatangani;
1 pas foto berwarna berukuran 3 cm x 4 cm;
Reservasi tiket (pesawat, kapal, feri);
Keterangan tempat tinggal selama berada di Indonesia;
Sertifikat asli kepemilikan rekening bank dengan jumlah uang minimal sedikit US$ 1500 sebagai bukti memiliki biaya hidup bagi pemohon dan/atau anggota keluarga selama di Indonesia;
Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
Surat Penjaminan dari penjamin di Indonesia;
Salinan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi RI (TELEX VITAS);
Salinan RPTKA dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
Salinan Kontrak Kerja.

Waktu pemrosesan permohonan visa ini biasanya adalah 4 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Fungsi Konsuler KBRI dengan catatan seluruh persyaratan lengkap.

4. Mendapatkan KITAS

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah kartu tanda izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk mendapatkan izin bertempat tinggal di Indonesia untuk jangka waktu terbatas. Untuk mendapatkan KITAS ini, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti:

Permohonan KITAS diajukan orang asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing.
Bagi TKA yang tujuannya bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

surat penjaminan dari Penjamin;
Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
Surat rekomendasi dari instansi atau lembaga pemerintahan terkait.

Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Tanda Masuk diberikan. Jika melewati, maka akan dikenakan biaya beban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah semuanya dilengkapi, maka Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi akan memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut dan memproses penerbitan KITAS maksimal 4 hari kerja.

5. Mengurus STM

Surat Tanda Melapor atau STM adalah dokumen yang dikeluarkan Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor setempat sesuai domisili tempat tinggal TKA selama tinggal di Indonesia. STM ini diperlukan untuk memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Untuk mengurus dokumen ini, TKA perlu melengkapi beberapa persyaratan seperti:

Fotokopi Paspor
Fotokopi Kitas/Kitap/Visa
Surat Permohonan Sponsor
Pas Foto 4×6 dengan latar belakang merah 2 lembar

6. Mengurus SKTT

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada TKA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Untuk mengurusnya, TKA perlu melengkapi beberapa persyaratan penerbitan SKTT seperti:

Formulir Pengajuan SKTT
Surat keterangan domisili dari kantor Desa/Kelurahan
Passport
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian Resor (Polres) setempat
Surat sponsor dari penjamin selama di Indonesia
Buku Nikah dari KUA sebagai bukti pernikahan
Pas foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar

7. Mengurus Laporan Keberadaan

Setelah seluruh dokumen di atas dilengkapi, maka TKA perlu mengurus laporan keberadaan ke Kantor Kecamatan atau Disnaker setempat sesuai domisili Perusahaan. Untuk mengurus laporan ini, maka TKA wajib melengkapi beberapa persyaratan di bawah ini:

Membuat Surat Permohonan.
Fotokopi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
Fotokopi IMTA yang berlaku.
Fotokopi PASPOR.
Fotokopi KITAS.
Mengisi Formulir Laporan Keberadaan TKA.

Cara Memperbarui Izin Kerja Tenaga Kerja Asing

Menurut PP 34/2021, terdapat beberapa jenis RPTKA yaitu:

pekerjaan bersifat sementara, maksimal 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang;
pekerjaan dengan jangka waktu 6 bulan-24 bulan dan dapat diperpanjang;
non-Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA), maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang;
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk memperpanjang RPTKA, maka perusahaan perlu mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA secara online dengan mengikuti beberapa tahapan berikut:

Pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA;
Penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
Penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
Penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Permohonan perpanjangan harus diajukan maksimal 30 hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.

Perlu diketahui juga bahwa dalam mengurus izin TKA diperlukan biaya yang telah diatur dalam Permenaker 8/2021 Pasal 35 yang. Di mana, pemberi kerja wajib membayar DKPTKA sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

Pembayaran DKPTKA diberlakukan sebagai PNBP yang dikenakan untuk pengesahan RPTKA baru, perpanjangan RPTKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 provinsi, dan pengesahan RPTKA KEK.

Itulah beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengajukan perizinan atas TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Tentu bukan proses yang mudah dan menyita banyak waktu bukan?

Namun sekarang perusahaan tidak perlu khawatir lagi dalam mengurus perizinan TKA. Karena sekarang perusahaan bisa memanfaatkan LIBERA sebagai solusi hukum bisnis yang membantu Anda mempersiapkan perizinan untuk merekrut TKA maupun perizinan bisnis lainnya. LIBERA juga dilengkapi dengan tim hukum profesional yang memastikan segala proses perizinan bisa selesai tepat waktu dan sesuai kebutuhan perusahaan.