Bisnis

Hukum Bisnis: Lindungi Bisnis Anda dari Segala Risiko yang Mungkin Terjadi

Hukum Bisnis: Lindungi Bisnis Anda dari Segala Risiko yang Mungkin Terjadi

Ketika Anda memutuskan untuk memulai bisnis sendiri, risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu risiko yang biasa ditemui oleh pebisnis adalah ditipu oleh sesama pendiri perusahaan, kehilangan aset pribadi karena bisnis yang dijalankan tidak berbadan hukum, atau klien yang tiba-tiba melakukan pembatalan dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayarkan. Disinilah hukum bisnis berperan penting dalam berjalannya kegiatan bisnis.

Hukum bisnis terdiri dari 2 hal yang berbeda yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisinya masing-masing. Menurut seorang ahli hukum yaitu H.M.N. Purwosutjipto, S.H., hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu apa itu hukum bisnis? Di bawah ini Libera akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan hal-hal penting lainnya terkait hukum bisnis.

 

Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

a. Munir Fuady

Munir Fuady mengatakan bahwa Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpeneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

b. Abdul R. Saliman dkk

Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

c. Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

 

Tujuan & Fungsi Hukum Bisnis

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu Anda ketahui:

  1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
  2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
  3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
  4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
  5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

 

Seperti yang Anda ketahui, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, sama dengan hukum bisnis. Di bawah ini beberapa fungsi hukum bisnis:

  1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat  bagi pelaku bisnis.
  2. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajbannya saat mambangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam Undang-Undang.
  3. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis
  4. Terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum.

 

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam Undang-Undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha (PT, Firma, CV), kegiatan jual beli (termasuk ekspor dan impor), investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

 

Sumber Hukum Bisnis

Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat 2 (dua) sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah; traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu; doktrin dari ahli hukum; dan yurisprudensi yaitu putusan hakim.

Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh, sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUHPerdata, terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam (termasuk kredit), dan sebagainya.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPerdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma.
  4. Peraturan lainnya di luar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi yakni Undang-Undang Penanaman Modal.

Selain contoh di atas, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUHPerdata memberlakukan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati dan  perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai “Undang-Undang” yang mengikat para pihak. Sedangkan sumber hukum bisnis menurut Munir Fuady, meliputi Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum.

 

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan supplier dengan nama PT Kenanga Mulia memberikan pinjaman kepada PT Sinar Sentosa senilai Rp100.000.000 di mana para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian hutang. Atas pinjaman tersebut, PT Sinar Sentosa sepakat akan melunasi utang tersebut paling lambat 3 bulan setelah pinjaman diberikan.  Namun, hingga tanggal jatuh tempo, PT Sinar Sentosa tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Masalah di atas merupakan salah satu ruang lingkup hukum bisnis, yakni pinjam meminjam uang di mana aturannya mengacu pada salah satu sumber hukum bisnis yaitu KUHPerdata. Selain diatur dalam KUHPerdata, perjanjian yang dibuat antara PT Kenanga Mulia dan PT Sinar Sentosa dapat dijadikan dasar hukum. Jika di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara rinci mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak diatur mengenai cara penyelesaian jika terjadi sengketa, maka hal inilah yang akan menyebabkan sengketa sulit diselesaikan. Terlebih jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.  

Disinilah pentingnya hukum bisnis untuk diketahui seluruh pengusaha. Salah satu aspek penting dalam masalah hukum bisnis adalah perjanjian yang menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat melakukan sesuatu. Dan perlu diketahui, undang-undang hanya berisi aturan dan larangan secara umum sehingga undang-undang, tidak cukup untuk mengatur hubungan antara Anda sebagai pebisnis dengan rekan bisnis Anda.

 

Itulah beberapa hal mengenai hukum bisnis yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui hal-hal di atas, diharapkan Anda mulai memahami bahwa hukum dalam bisnis merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Di mana, dengan memahami beberapa hal yang sudah disampaikan di atas, Anda dapat meminimalisir risiko kesalahan maupun kegagalan bisnis dengan menggunakan hukum. Bagi Anda yang masih khawatir dengan masalah bisnis dan memerlukan aturan hukum untuk melindungi dan mengembangkan bisnis, Anda dapat berkonsultasi secara gratis dengan Libera.id.

Libera.id merupakan startup hukum yang dapat memberikan Anda solusi untuk setiap permasalahan bisnis Anda. Selain itu, Libera juga siap membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian bisnis yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Jadi tunggu apalagi? Segera konsultasikan dan percayakan masalah bisnis Anda di Libera.id.

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Beda Advokat dan Pengacara yang Harus Anda Pahami Mulai Sekarang!

Ketika mendengar istilah pengacara, mungkin yang pertama kali Anda pikirkan adalah pengadilan. Biasanya pengacara dibutuhkan untuk membantu pihak yang sedang terkena masalah hukum. Tidak hanya pengacara, istilah lainnya seperti advokat dan konsultan hukum juga seringkali didengar. Istilah inilah yang sering dikenal oleh masyarakat awam yang tidak memahami dunia hukum. Lalu apa beda advokat dan pengacara, juga konsultan hukum? Di bawah ini, Libera akan memaparkan beberapa fakta mengenai profesi ini.

Read more

Ingin Memulai Perusahaan Modal Ventura? Ketahui Ketentuan & Perizinan yang Harus Anda Ketahui!

Modal merupakan salah satu hal penting ketika ingin mengembangkan bisnis, modal juga yang sering menjadi hambatan. Jika di zaman dulu, bisnis bisa mengajukan modal melalui bank ataupun lembaga keuangan lain seperti koperasi, kini bisnis bisa mengajukan modal lebih mudah melalui perusahaan modal ventura atau PMV. Di era transformasi digital seperti sekarang, bisnis bisa dengan mudah mengajukan tambahan modal dengan mudah secara online, kapan dan di mana saja melalui modal ventura. Inilah yang menjadi salah satu peluang bisnis bagi Anda yang ingin memulai bisnis berbasis teknologi. Lalu apa itu modal ventura? Bagaimana memulai bisnis ini, serta apa saja yang harus dipersiapkan? Di bawah ini, LIBERA akan memberikan informasi penting yang harus Anda ketahui dan lakukan ketika ingin membuka perusahaan modal ventura.

 

Apa itu Modal Ventura?

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (“POJK 34/2015”), usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan atau usaha debitur.

Di mana, modal ventura ini merupakan modal awal yang disediakan investor swasta (pemodal ventura) atau lembaga keuangan khusus (perusahaan modal ventura). Biasanya, modal ventura ini sering dimanfaatkan untuk memulai pengembangan bisnis startup yang dianggap potensial menjadi salah satu ladang utama bagi modal ventura untuk berinvestasi.

Baca Juga: 7 Jenis Investasi Terbaik yang Memberikan Keuntungan Besar

Kegiatan Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham (equity participation), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pada tahap rintisan awal (startup) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif. Selain itu, PMV juga diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang berbentuk kegiatan jasa berbasis fee atau pun kegiatan usaha lain sesuai dan dengan persetujuan OJK.

 

Sasaran dari Perusahaan Modal Ventura

Seperti yang sudah disinggung sedikit di atas, biasanya perusahaan modal ventura memberikan dananya untuk memberikan modal kepada bisnis startup yang dianggap memiliki potensi bagus terutama dalam pengembangan bisnis. Perusahaan ini cenderung selektif dalam memilih perusahaan yang akan menjadi target investasi, biasanya hanya diberikan kepada industri dengan pertumbuhan yang tinggi, di mana risiko bisnisnya juga jauh lebih tinggi.

Sebuah penelitian dari US Small Business Administration mengungkapkan bahwa kurang dari 0,1% bisnis berhasil mendapat pendanaan dari modal ventura. Di mana, hanya sebagian kecil bisnis yang telah melewati tahap startup dan dapat menunjukkan produk atau layanan yang layak yang dapat menjadi penerima modal ventura. Hal ini dikarenakan kapitalis ventura tidak tertarik pada bisnis ritel kecil dan hanya memilih bisnis yang diproyeksikan dapat mereka publikasikan dan mendapat pengembalian besar dari investasi.

 

Badan Hukum Modal Ventura

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 34/2015, perusahaan modal ventura adalah sebuah  perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain yang telah memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Di mana, perusahaan ini memperbolehkan pendirian perusahaan modal ventura dalam bentuk PT, Koperasi, ataupun CV. 

Dalam Pasal 2 ayat (5) POJK 34/2015 juga menyebutkan bahwa perusahaan modal ventrura yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh 25 pesero, sedangkan kepemilikan perusahaan yang berbentuk koperasi diharuskan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Ini juga berlaku bagi kepemilikan saham perusahaan modal ventura yang tercatat di bursa efek, yaitu tetap harus sesuai ketentuan di bidang pasar modal. 

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Selain itu, perusahaan ini juga bisa dalam bentuk syariah yang sistemnya adalah badan usaha dengan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Jadi, pastikan Anda memilih badan usaha sesuai dengan kebutuhan perusahaan modal ventura yang ingin Anda dirikan dan pastikan perusahaan Anda telah melalui persetujuan OJK sebagai salah satu lembaga yang mengatur perusahaan lembaga keuangan di Indonesia.

 

Izin Usaha yang Harus Anda Miliki untuk Mendirikan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 3 POJK 34/2015 menyebutkan bahwa izin usaha dari perusahaan modal ventura dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:

  1. Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada), disertai bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
  2. Daftar kepemilikan berupa:
  • daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
  • daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan modal ventura yang berbentuk koperasi; atau
  • daftar pesero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk perusahaan modal ventura berbentuk perseroan komanditer atau CV.
  1. Data anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah (jika ada);
  2. Data pemegang saham atau anggota;
  3. Fotokopi bukti pelunasan dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMV Syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah mendapatkan legalisir dari bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
  4. Bukti kesiapan operasional;
  5. Rencana kerja untuk 5 tahun pertama;
  6. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha dan/atau lembaga asing;
  7. Struktur organisasi yang dilengkapi susunan personalia, uraian tugas, wewenang, prosedur kerja, dan tanggung jawab;
  8. Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  9. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi; dan
  10. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam pemberian izin usaha.

Ketentuan Permodalan Perusahaan Modal Ventura

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sesuai dengan badan usaha yang dipilih. Di mana, badan hukum PT atau Perseroan Terbatas harus menyetorkan modal minimal Rp50 miliar, koperasi paling sedikit Rp25 miliar; dan perseroan komanditer atau CV minimal Rp25 miliar. Permodalan tersebut harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Perlu diketahui juga, total kepemilikan asing dalam PMV berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% dari jumlah modal disetor. 

Baca Juga: 5 Alasan yang Wajib Diketahui, Kenapa Badan Usaha PT Lebih Baik Dibanding CV

 

Itulah beberapa hal terkait perusahaan modal ventura yang bisa jadi acuan ketika Anda ingin mendirikan usaha ini. Bagi Anda yang ingin mendirikan usaha ini, pastikan Anda mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. Jika dirasa masih kurang memahami, Anda bisa dengan mudah mengajak tim LIBERA untuk berdiskusi lebih lanjut secara online, kapan dan di mana saja. Dengan melakukan diskusi bersama tim kami, Anda bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan hukum dan bisnis. 

Dengan LIBERA, Anda tidak perlu lagi ragu dalam menjalankan bisnis, karena LIBERA akan memastikan bahwa perusahaan yang Anda jalankan bisa terlindungi dengan aman dan sesuai peraturan yang berlaku. Selain melindungi bisnis, LIBERA juga bisa membantu Anda menyiapkan kontrak atau perjanjian bagi perusahaan investor ataupun perusahaan yang membutuhkan dana lewat layanan modal ventura yang Anda miliki.