Bisnis

Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayarkan & Dilaporkan Setiap Bulannya!

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak, salah satunya wajib pajak badan. Dengan membayar pajak, Anda bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, namun juga bisa membantu bisnis terus berkembang dan semakin kredibel di mata pelanggan.

Umumnya, perusahaan hanya sibuk mengurus pajak ketika masa pelaporan SPT Tahunan, yaitu di bulan Maret-April setiap tahunnya. Padahal, ada kewajiban pajak yang perlu dipenuhi setiap bulan dan tahun

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2009, di mana setiap wajib pajak, baik perorangan, perusahaan perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang telah memiliki NPWP, wajib baginya membayar pajak dan melaporkannya ke dalam Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Ditjen Pajak.

Dalam pelaksanaan kewajibannya, wajib pajak telah dipercayakan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan istilah “Self-Assesment System”. Meski begitu, wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Karena menurut Pasal 13A UU No.6/1983 menyatakan bahwa:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak akan dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan. Meski begitu, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dan diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Jenis Pajak yang Dikenakan Wajib Pajak Perusahaan

Bukan hanya kewajiban pajak tahunan, perusahaan juga berkewajiban memenuhi beberapa jenis pajak bulanan. Di bawah ini adalah kewajiban pajak bulanan (SPT Masa) yang mengharuskan perusahaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak bulanan, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 merupakan salah satu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Di mana, besaran PPh 21 yang harus dibayarkan adalah dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh. 

Jumlah Penghasilan per Tahun Tarif Pajak
0 – Rp. 50 juta 5 persen
Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta 15 persen
Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta 25 persen
> Rp. 500 juta 30 persen

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas transaksi-transaksi berikut ini:

  • Pembayaran dividen/ keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%;
  • Pembayaran royalty;
  • Pembayaran hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21;
  • Pembayaran bunga pinjaman selain kepada bank;
  • Pembayaran sewa atas penggunaan harta;
  • Pembayaran imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, Konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Sebagai patokan, di bawah in adalah tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan:

No Jenis Penghasilan Tarif Memiliki NPWP Tarif Tidak Memiliki NPWP
1 Dividen 15% 30%
2 Royalti
3 Bunga Pinjaman
4 Hadiah, Penghargaan dan Bonus
5 Sewa atas penggunaan Harta 2% 4%
6 Jasa

3. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Misalnya, perusahaan Anda  melakukan transaksi pembayaran baik berupa gaji, jasa, dividen, bunga, royalty, sewa, dan lain-lain kepada wajib pajak luar negeri.

Pada dasarnya objek dari PPh 26 sama dengan objek penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23. Bedanya adalah penerima penghasilannya merupakan orang asing atau badan asing dan tarif pemotongan PPh 26 adalah sebesar 20% persen dari penghasilan bruto yang diterima oleh orang asing atau badan asing.

Meski begitu, tarif ini dapat berubah menjadi lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali ketika negara penerima penghasilan tersebut memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia. Untuk memanfaatkan tarif sesuai P3B, penerima penghasilan wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh 4 (2))

Pajak ini merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan penghasilan dari dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi.

Pemotongan pajak ini bersifat final. Artinya penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak diperhitungkan ke dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan. Berbeda dengan PPh 23 yang perhitungannya akan menjadi bagian dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Badan dan bukti pemotongan PPh 23 tersebut akan menjadi pengurang atau kredit pajak dari PPh Badan yang harus dibayarkan. Di bawah ini adalah tarif PPh Pasal 4 Ayat 2:

No. Jenis Penghasilan Tarif
1 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
2 Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 2,5%
3 Penghasilan atas usaha Jasa Konstruksi:
a.   Jasa Pelaksana Konstruksi:
  • Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil
2%
  • Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
4%
  • Memiliki Kualifikasi Usaha Selain Kecil
3%
b.  Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi
  • Memiliki Kualifikasi Usaha
4%
  • Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
6%
4 Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10%

5. PPh Final Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (“PP No.23/2018) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan bruto tertentu. Dengan adanya peraturan ini maka wajib pajak akan mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak penghasilan dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, yaitu tarif PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 4 tahun bagi perusahaan persekutuan komanditer atau firma, atau 3 tahun bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Namun, tidak semua perusahaan dapat memanfaatkan keringanan ini.

Berdasarkan PP No. 23/ 2018, perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah perusahaan berbentuk CV atau firma yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ketentuan dalam PP No.23/2018 ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar tetap berhak untuk memilih apakah akan menggunakan fasilitas tarif 0,5% atau menggunakan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 UU PPh.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagi Pengusaha Kena Pajak juga wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di mana, jenis pajak ini dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan atau pemerintah.

Setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia seperti transaksi jual beli, impor dan ekspor, wajib dipungut PPN. Di mana, tarif PPN untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri seperti transaksi jual-beli dan impor adalah sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor adalah sebesar 0%.

Pengenaan PPN di sini dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan harga jual untuk barang atau penggantian untuk jasa. Setiap perusahaan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak yang menjadi bukti pungutan PPN dengan aplikasi e-Faktur.

Tenggat Waktu Pembauaran Pajak Perusahaan

Setelah Anda memahami beberapa jenis yang perlu dibayarkan perusahaan setiap bulannya, maka Anda juga perlu mengetahui kapan tenggat waktu pembayaran pajak bulanan bagi perusahaan. Berikut batas waktu pembayaran pajak berdasarkan jenisnya:

  1. Paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya: PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2;
  2. Paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya: PPh Final PP 23 Tahun 2018 dan PPh 25;
  3. Paling Lambat akhir bulan berikutnya: PPN

Lalu, bagaimana jika Anda lupa atau telat membayar? Tentunya akan ada denda yang harus dibayarkan seperti:

  1.  Rp100.000 untuk SPT PPh Masa Pajak
  2. Rp500.000 untuk SPT Masa PPN Masa Pajak

Perlu diketahui juga bahwa pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 hanya diperlukan ketika terjadi transaksi pemotongan PPh pada bulan tersebut. Khusus PPh 21 Masa Desember, wajib dilaporkan walaupun dalam kondisi nihil. 

Untuk PPh Final 23 Tahun 2018 dan Pph 25, bukti penyetoran pajak terutang yang berupa validasi dari bank adalah bukti pelaporan pajak. Sehingga, Anda tidak perlu lagi melaporkan pajak untuk jenis pajak tersebut.

Bagi Anda yang masih kurang paham mengenai perpajakan ini, Anda bisa coba melakukan konsultasi secara gratis melalui website resmi libera.id. Dengan Libera.id, Anda tidak hanya bisa konsultasi gratis, namun juga bisa dibantu untuk mengurus perizinan perusahaan dan masalah hukum perusahaan lainnya.

Related Posts

Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

Pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur kesempatan berusaha yang sama atau equal playing field antara pelaku usaha asing dan lokal, juga keseimbangan antara bisnis offline dan online. Jika sebelumnya kita pernah membahas mengenai pihak yang wajib mentaati peraturan mengenai ecommerce. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban perizinan, pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan jika tidak mentaati peraturan yang telah diberlakukan pada PP Nomor 80  Tahun 2019.

Baca Juga: Para Pihak yang Wajib Mentaati Peraturan Mengenai e-Commerce

 

Kewajiban Perizinan Berusaha bagi e-commerce

Setidaknya terdapat beberapa pelaku usaha yang wajib mentaati peraturan ini, mulai dari pedagang yang melakukan penawaran elektronik, baik melalui sistem elektronik yang dimiliki sendiri maupun media yang disediakan oleh penyelenggara PMSE, baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha yang menyediakan sarana sistem penelusuran informasi (search engine), hosting, dan layanan coaching.

Lalu bagaimana ketika usaha tersebut telah memiliki izin usaha sebelumnya, misalnya dalam kasus ecommerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya? Tentunya bagi e-commerce yang sebelumnya telah memiliki izin usaha diharuskan melakukan penyesuaian izin usaha menjadi izin usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial melalui OSS atau Online Single Submission.

Sedangkan, bagi pelaku usaha PPMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang belum memiliki izin usaha, wajib mengurus izin di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk menyatukan proses perizinan usaha bagi PPMSE yang saat ini masih beragam dan menggunakan beberapa KBLI yang berbeda, seperti Izin Usaha Industri (KBLI 63122), Izin Usaha Perdagangan (KBLI 47911), hingga Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan POS atau Internet (KBLI 47919). 

Dengan diberlakukannya peraturan ini, PPMSE hanya wajib memiliki satu jenis izin usaha yaitu izin usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan KBLI 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial, meskipun didalamnya juga menyediakan berbagai jenis layanan, seperti perusahaan Gojek yang memiliki bidang bisnis lainnya yaitu Goride, Gopay, Gofood, Gopulasa, dan sebagainya.

 

Baca Juga: Tips Memilih Bidang Usaha Sesuai KBLI yang Harus Diketahui Bisnis Startup

 

Persyaratan Badan Usaha dalam PMSE

Setiap pihak yang diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce dapat melakukan kegiatan PMSE melalui beberapa macam skema, mulai dari pelaku usaha dengan pelaku usaha; pelaku usaha dengan konsumen, pribadi dengan pribadi, dan lembaga negara dengan pelaku usaha. Apapun skema yang digunakan, pihak PMSE wajib memenuhi persyaratan- persyaratan seperti di bawah ini. 

  1. Setiap kegiatan usaha PMSE wajib memenuhi ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. Setiap pihak wajib mencantumkan identitas subyek hukum dengan jelas;
  3. Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan ekspor/impor, serta peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik jika para pihak dimaksud melakukan kegiatan PMSE lintas negara; dan
  4. Setiap pihak wajib mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang, jika pihak tersebut melakukan kegiatan PMSE atas barang/jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional seperti kriptografi atau produk yang dipakai untuk penyadapan dan anti sadap.

Di samping persyaratan umum di atas, pelaku usaha juga wajib memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini

 

Persyaratan Keterangan
Memiliki izin usaha Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha melalui sistem OSS. Namun, penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban ini jika:
  1. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung dari transaksi PMSE yang bersangkutan; atau
  2. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual pihak yang melakukan PMSE. 
Memenuhi persyaratan umum usaha Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, diantaranya izin teknis; Tanda Daftar Perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak; Kode etik bisnis; Perilaku usaha; dan Standardisasi produk barang/jasa. 
Membantu program pemerintah Pelaku usaha wajib membantu program pemerintah melalui langkah-langkah di bawah ini:
  1. Mengutamakan perdagangan barang/jasa produksi dalam negeri;
  2. Meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri; dan
  3. Menyediakan fasilitas ruang promosi barang/jasa produksi dalam negeri (khusus untuk PPMSE). 
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang Identitas subyek hukum yang terlibat; kondisi dan jaminan terhadap barang/jasa yang diperdagangkan; dan sistem elektronik yang digunakan.

Sejalan dengan persyaratan tersebut, pelaku usaha juga wajib memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap informasi yang diberikan oleh pelaku usaha wajib paling sedikit memuat aspek berikut ini:

  1. Kebenaran dan keakuratan informasi;
  2. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
  3. Kelayakan konsumsi dan fungsi, legalitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas barang/jasa yang diperdagangkan. 

 

Selain itu, PP 80/2019 juga secara khusus mewajibkan PPMSE untuk melakukan beberapa hal seperti:

  1. Melakukan kegiatan PMSE sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menolak pedagang yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  2. Menyimpan data dan informasi kegiatan PMSE, termasuk data dan informasi yang terkait dengan pelanggan, penawaran, konfirmasi (termasuk konfirmasi pembayaran), status pengiriman, pengaduan dan sengketa, kontrak elektronik, dan jenis barang/jasa yang diperdagangkan. Data dan informasi tersebut wajib disimpan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun (untuk data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan) atau paling singkat 5 tahun (untuk data dan informasi yang tidak terkait dengan transaksi keuangan). 

Kewajiban Perlindungan Konsumen 

Setelah mengetahui persyaratan badan usaha, selanjutnya Anda sebagai pelaku usaha PMSE adalah memberikan perlindungan hak konsumen. Tepatnya, Anda harus memberikan layanan pengaduan bagi konsumen yang mencakup hal-hal di bawah ini:

  1. Alamat dan nomor kontak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan;
  2. Prosedur yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menyampaikan pengaduan;
  3. Mekanisme tindak lanjut pengaduan;
  4. Penyediaan petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
  5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan. 

Perlu diketahui juga, ketika Anda menjalankan bisnis ecommerce dan menjadi pelaku PMSE, konsumen juga dapat melaporkan kerugian/kerusakan yang diderita akibat kegiatan PMSE kepada Menteri Perdagangan. Di mana, setiap pelaku usaha yang dilaporkan terkait kerugian/kerusakan tersebut wajib menyelesaikan persoalan yang dilaporkan. Jika tidak, Anda dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini tentu akan memengaruhi reputasi Anda di mata publik dan juga pelanggan Anda. Jadi pastikan Anda mengikuti peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan di oleh PP No. 80 Tahun 2019.

Sanksi yang Didapatkan Ketika Tidak Patuh terhadap Ketentuan

Menurut Pasal 80 PP No.80, ada beberapa sanksi yang akan didapatkan jika Anda sebagai pelaku usaha PPMSE tidak mematuhi peraturan yang berlaku, apa saja sanksi yang bisa Anda dapatkan? Simak selengkapnya di bawah ini.

  1. Sanksi administratif berupa:
    • peringatan tertulis;
    • dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
    • dimasukkan dalam daftar hitam;
    • pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
    • pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).
  2. Peringatan tertulis yang akan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
  3. Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan. Ini akan dikenakan jika Anda sebagai Pelaku Usaha PPMSE tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Daftar prioritas pengawasan yang dimaksud adalah daftar Pelaku Usaha bermasalah atau pelaku usaha yang berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Sedangkan, daftar hitam adalah daftar Pelaku Usaha yang memiliki reputasi buruk, telah terbukti merugikan Konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional.

Itulah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai perizinan PPMSE dan sanksi yang akan dikenakan jika Anda melanggar peraturan ini. Sebagai salah satu pengusaha di bidang e-commerce, wajib hukumnya Anda memahami mengenai peraturan ini. Karena masih peraturan baru, banyak pelaku usaha yang masih belum memahami dengan baik isi peraturan ini.

Bagi Anda yang termasuk salah satu pelaku usaha e-commerce yang ingin melakukan konsultasi mengenai peraturan baru ini, Anda bisa menghubungi tim LIBERA. Dengan melakukan konsultasi secara online melalui LIBERA, Anda akan mendapatkan solusi dan jawaban tepercaya langsung dari ahlinya. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu layanan hukum bisnis yang dapat membantu Anda mendapatkan perizinan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya PP No. 80 Tahun 2019. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan layanan hukum tepercaya kapan dan di mana saja dengan lebih mudah dan aman.

Contoh & Cara Pembuatan Kontrak yang Benar Menurut Hukum yang Berlaku

Sebagai pemilik bisnis, kontrak sudah menjadi makanan sehari-hari. Di mana, hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan kontrak. Namun, masih banyak juga pemilik bisnis yang masih menganggap kontrak sebagai formalitas dan hanya dianggap sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dan masalah di kemudian hari, tanpa memahami dengan benar isi dalam kontrak. Padahal, suatu kontrak dalam bisnis memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur para pihak dalam kontrak, agar bisnis yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Read more