Bisnis

Haruskah Perusahaan Menggunakan Karyawan Outsourcing? Ketahui Kelebihan & Dasar Hukumnya!

Haruskah Perusahaan Menggunakan Karyawan Outsourcing? Ketahui Kelebihan & Dasar Hukumnya!

Saat ini banyak perusahaan yang memilih karyawan outsourcing dengan alasan menghemat anggaran perusahaan ataupun tidak ingin disulitkan dengan proses perekrutan yang panjang. Dengan memilih untuk menggunakan karyawan outsourcing, perusahaan bisa lebih fokus mengembangkan bisnisnya. Namun, biasanya karyawan outsource hanya bisa dimanfaatkan untuk menjadi solusi kebutuhan sumber daya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan teknis. Untuk sistem kerjanya pun akan sedikit berbeda, agar lebih jelasnya LIBERA akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai karyawan outsourcing.

Apa Itu Outsourcing?

Sebelum membahas lebih jauh mengenai karyawan outsource dan sistem kerjanya, sebagai pemilik bisnis Anda juga harus memahami apa sebenarnya arti dari outsourcing? Sistem ini biasa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja atau karyawan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dalam perekrutannya, perusahaan bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan outsource yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan yang membutuhkan.

Menurut Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Sedangkan karyawan yang bekerja melalui sistem outsourcing tetap bisa menggunakan sistem perjanjian sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pekerjaan yang Boleh Menggunakan Jasa Perusahaan Outsource

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menyebutkan beberapa poin jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing, seperti:

  • Bukan kegiatan utama sebuah bisnis;
  • Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;
  • Kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
  • Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan outsourcing hanya boleh direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan. Misalnya, bisnis Anda bergerak di bidang coffee shop, maka Anda dilarang untuk merekrut karyawan outsourcing dengan jabatan barista. Di mana, barista merupakan salah satu inti dari bisnis coffee shop. Selain itu, ada beberapa karyawan outsourcing yang  bisa kamu rekrut seperti penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan (catering), petugas call center, pekerja di pabrik, kurir atau supir, hingga petugas manajemen fasilitas (facility management), dan lain sebagainya.

Ketentuan Hubungan Kerja Perusahaan Outsourcing

Menurut Pasal 65 ayat UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja di perusahaan lain adalah perusahaan penerima pemborongan yang dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang dan dapat didasarkan atas PKWTT atau PKWT. Di mana, menurut Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja, dalam hal ini adalah antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah PKWT dan/atau PKWTT yang dibuat tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Artinya, diperbolehkan hubungan kerja melalui PKWT sepanjang memenuhi Pasal 59 UU No.13/2003 dan/atau PKWT dan PKWTT.

Dalam konteks outsourcing pemborong pekerjaan sebagai penunjang kegiatan bisnis, hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan (vendor) dan karyawannya berlaku PKWTT atau karyawan tetap. Namun juga bisa didasarkan atas PKWT selama memenuhi syarat sebagai pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Baca Juga: PKWT Vs PKWTT: Perbedaan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Tidak Tertentu

Sedangkan, dalam konteks outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh, hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (service provider) dan karyawannya bisa atau boleh didasarkan pada PKWT sepanjang memenuhi syarat sebagai pekerjaan tertentu yang kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jika tidak, maka hubungan kerjanya harus dilakukan melalui PKWTT.

Selain itu, perlu diketahui bahwa hubungan kerja melalui PKWT pada kedua jenis perusahaan outsourcing perlu disempurnakan dan ditambahkan syarat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang  menyatakan bahwa dalam hal hubungan kerja diperjanjikan melalui PKWT, disyaratkan adanya klausula pengalihan perlindungan hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Baca Juga: Tips Memilih & Membuat Kontrak Kerja Freelancer yang Tepat

Kelebihan Outsourcing

Setelah Anda mengetahui ketentuan outsourcing, di bawah ini LIBERA akan menjabarkan apa saja keuntungan merekrut dan memanfaatkan outsourcing.

  • Menghemat Anggaran Training

Dengan merekrut karyawan outsourcing, Anda tidak perlu lagi melakukan training. Biasanya, karyawan outsourcing telah diberikan training khusus oleh penyedia layanan outsource dan telah memiliki keahlian spesifik, misalnya keahlian membersihkan atau mengorganisir barang. Hal ini tentu bisa membantu Anda sebagai pemilik perusahaan dalam menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan.

  • Mengurangi Beban Rekrutmen

Anda tidak perlu lagi mengurus proses rekrutmen yang bisa menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Melalui penyedia jasa outsourcing, seluruh urusan seleksi karyawan outsource bisa dilakukan perusahaan penyedia jasa. Sedangkan, Anda sebagai perusahaan yang membutuhkan jasa outsource sudah bisa mendapatkan karyawan tanpa harus melakukan proses yang panjang.

  • Fokus Mengurus Kegiatan Bisnis

Banyak hal yang harus dipikirkan ketika Anda mengelola suatu bisnis, mulai dari keuangan, legalitas, marketing, pengembangan produk, dan masih banyak lagi. Namun, dengan adanya tenaga kerja outsource, Anda tidak perlu khawatir mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang tidak berhubungan dengan kegiatan inti bisnis. Anda bisa memercayakan semuanya bisa diurus oleh tenaga kerja outsource.

Kekurangan Outsourcing

  • Informasi Perusahaan Mudah  Bocor

Meski karyawan outsourcing tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utama bisnis, namun ada beberapa jenis pekerjaan outsource yang bersifat rahasia dan bisa meningkatkan peluang bocornya rahasia perusahaan. Risikonya, informasi penting tersebut  bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui kompetitor.

  • Kontrak Singkat

Ketika Anda memutuskan untuk menggunakan karyawan outsource, biasanya kontrak kerja yang digunakan relatif singkat dan memerlukan pembaharuan kontrak ataupun mencari perusahaan outsource lain untuk menyediakan tenaga kerja outsource yang baru. Hal ini tentu membutuhkan waktu lagi untuk peralihan tugas dan proses rekrutmen.

Baca Juga: Kontrak Karyawan Diperpanjang Lebih dari 2 Kali, Bagaimana Hukum Kontraknya?

  • Ketergantungan pada Karyawan Outsource

Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing memiliki potensi untuk mengalami ketergantungan. Hal ini bisa terjadi ketika terdapat sistem atau cara kerja yang dirahasiakan perusahaan outsource, sehingga Anda tidak bisa mengetahui hal tersebut.

Dengan memahami beberapa hal mengenai karyawan outsource dan perusahaan penyedia outsource di atas, diharapkan Anda bisa memutuskan dengan baik apakah menggunakan tenaga kerja outsource atau merekrut sendiri.

Bagi Anda yang masih membutuhkan diskusi mengenai masalah karyawan dan perjanjian yang dibutuhkan, Anda bisa menghubungi tim LIBERA kapan dan di mana saja secara online. Selain bisa memberikan solusi bagi bisnis dan perusahaan Anda, LIBERA juga bisa membantu Anda mempersiapkan perjanjian kerja perusahaan dengan penyedia outsource ataupun perusahaan dengan karyawan. Segera diskusikan permasalahan bisnis Anda di LIBERA sekarang dan buat perjanjian sesuai yang Anda butuhkan sekarang!

 

Related Posts

Do & Dont: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Hubungan Kerjasama Bisnis

Ketika bisnis kecil Anda mulai berkembang, menjalankan bisnis seorang diri menjadi hal yang sulit. Kondisi inilah yang membuat Anda membutuhkan business partnership atau kemitraan bisnis. Business partnership merupakan hubungan hukum yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama.

Read more

Ketentuan Penerimaan Barang dan Jasa Digital Berdasarkan PP E-Commerce

Menjalankan bisnis digital berarti Anda melakukan transaksi yang berhubungan atas penjualan atau pembelian barang atau jasa secara digital. Di mana, pelanggan atau pembeli tidak bisa melihat dan meraba secara langsung barang/jasa yang ingin dibeli. Jika salah memilih, pembeli tentu akan mengalami kerugian, dan ini sudah sering terjadi. Untuk melindungi kepentingan konsumen atau pembeli dari kerugian transaksi jual beli secara elektronik melalui e-commerce, pemerintah mengeluarkan PP No.8 tahun 2019 yang mengatur mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam peraturan ini, pemerintah telah menjelaskan dan mengatur mengenai jasa dan barang digital serta kapan barang tersebut dianggap telah diterima oleh konsumen.

Apa itu Barang dan Jasa Digital?

Menurut Pasal 1 ayat 19 dan 21 telah menjelaskan mengenai pengertian barang digital dan jasa digital. Di mana, barang digital merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihan wujud maupun barang yang secara original berbentuk elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada software atau perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

 

Baca Juga: Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Sedangkan jasa digital merupakan suatu layanan yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik yang bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin terjadi dan dapat dilakukan tanpa adanya teknologi Informasi, termasuk dan tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak atau software.

Contoh jasa digital yang mudah Anda temukan adalah jasa yang menyewakan jasa pembayaran yang sering kita lihat di sebuah merchant yang dalam penggunaannya, merchant tersebut tidak membeli seluruh sistem namun hanya menyewa jasa penyedia sistem pembayaran. Sedangkan, contoh barang digital adalah software yang dapat digunakan dan tidak berwujud.

 

Kondisi Barang atau Jasa Digital Telah Diterima Konsumen

Setiap Barang dan Jasa Digital dianggap telah diterima jika konsumen telah menerima secara penuh dan terbukti barang/jasa tersebut telah terpasang dan beroperasi sebagaimana mestinya sesuai petunjuk penggunaan teknis/manual atas Jasa dan Barang Digital tersebut.

Terlepas Jasa dan Barang Digital tersebut gratis atau berbayar, kondisi penerimaan barang/jasa tetap memberlakukan ketentuan tersebut, sehingga penjual atau pemilik perusahaan wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari penggunaan Jasa dan Barang Digital tersebut. Selain itu, barang/jasa tersebut bukanlah barang dan jasa yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

 

Sanksi-Sanksi yang Dikenakan PPMSE

Dengan mengetahui beberapa hal di atas, berarti Anda sudah memahami bahwa peraturan ini dibuat untuk mengatur, dan jika Anda melakukan pelanggaran serta tidak memenuhi kewajiban  sebagai PMSE, maka Anda akan dikenakan sanksi seperti:

  1. peringatan tertulis;
  2. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
  3. dimasukkan dalam daftar hitam;
  4. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  5. pencabutan izin usaha.

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Tahapan pemberian sanksi adalah 3 kali peringatan tertulis masing-masing diberi jarak 2 minggu, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka PMSE akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan.

 

Menurut Pasal 80 PP 80/2019, daftar prioritas pengawasan adalah daftar pelaku usaha bermasalah atau pelaku usaha yang berpotensi melanggar kebijakan perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Sedangkan, daftar hitam adalah daftar pelaku usaha yang memiliki reputasi buruk dan terbukti merugikan konsumen, kepentingan, dan/atau keamanan nasional.

Itulah beberapa penjelasan mengenai jasa dan barang digital yang dimaksud di dalam PP 80/2019 yang mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Dengan memahami peraturan baru ini dengan baik, Anda dapat lebih mudah dan nyaman menjalankan bisnis online, tanpa perlu khawatir terkena sanksi ataupun peringatan. Bagi Anda yang masih bingung dan ingin terhindar dari masalah tersebut, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan tim profesional dan tepercaya dari LIBERA. Sebagai salah startup hukum bisnis, LIBERA siap membantu Anda menyelesaikan seluruh permasalahan hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda menyusun kontrak online yang membantu Anda melindungi bisnis online Anda lebih aman dari risiko bisnis dan sengketa di kemudian hari.