Bisnis

Ketentuan Cuti Bersama & Hukum Mempekerjakan Karyawan di Libur Lebaran

Ketentuan Cuti Bersama & Hukum Mempekerjakan Karyawan di Libur Lebaran

Ramadan akan berakhir sebentar lagi, artinya Hari Raya Idulfitri akan segera datang. Perayaan Idulfitri sendiri identik dengan liburan, di mana banyak orang yang ingin menghabiskan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, baik yang ada di rumah ataupun di kampung halaman. Karena itulah banyak perusahaan yang meliburkan karyawannya untuk waktu yang cukup lama, biasanya 1 hari sebelum lebaran hingga lebaran ketiga.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana yang dikutip dari Liputan6, libur lebaran 2019 berlangsung dari tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2019 yang terdiri atas hari libur nasional tanggal 5 dan 6 Juni sedangkan sisanya merupakan cuti bersama. Namun hingga saat ini, Pemerintah belum mengeluarkan ketetapan resmi mengenai cuti bersama tahun 2019. Lalu apakah cuti bersama ini berlaku bagi seluruh perusahaan? Di bawah ini, Libera akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cuti bersama di Hari Raya  Idulfitri.

Cuti Bersama Hanya Berlaku bagi PNS?

Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan bagi perusahaan swasta. Sedangkan bagi PNS, cuti bersama yang telah ditentukan pemerintah tidak bersifat fakultatif sehingga tidak akan memotong jatah cuti tahunan bagi PNS. Untuk karyawan swasta, aturan mengenai cuti bersama tergantung pada peraturan perusahaan masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Apabila karyawan ikut cuti bersama, maka karyawan tersebut dianggap mengambil jatah cuti tahunan yang dimilikinya. Sedangkan jika perusahaan mempekerjakan karyawan pada saat cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, maka karyawan tersebut berhak atas upah seperti hari kerja biasa.

Perusahaan Tetap Meminta Karyawan Masuk di Libur Lebaran, Bagaimana Hukumnya?

Banyak pengusaha yang meminta karyawannya tetap bekerja di hari libur lebaran karena adanya kebutuhan operasional bisnis. Apakah Anda termasuk pengusaha yang ingin meminta karyawan Anda tetap bekerja di hari lebaran?

Menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa ketentuan yang harus Anda ketahui, yaitu:

  1. Karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi
  2. Pengusaha dapat mempekerjakan karyawan untuk bekerja di hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
  3. Pengusaha yang mempekerjakan karyawannya di hari libur resmi, wajib membayar upah kerja lembur.

Libur resmi yang dimaksud adalah hari libur nasional. Sehingga jika perusahaan Anda berniat untuk mempekerjakan karyawan Anda di hari libur nasional karena adanya kebutuhan operasional bisnis, maka Anda wajib membayar upah kerja lembur kepada karyawan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apa Saja Jenis & Sifat Pekerjaan yang Diperbolehkan Masuk di Hari Lebaran?

Pemerintah menentukan bahwa hanya beberapa jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan tetap masuk di libur lebaran. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 yang menentukan bahwa  jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus mencakup pekerjaan sebagai berikut:

  1. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan
  2. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi
  3. Pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi
  4. Pekerjaan di bidang usaha pariwisata
  5. Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi
  6. Pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi
  7. Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya
  8. Pekerjaan di bidang media massa
  9. Pekerjaan di bidang pengamanan
  10. Pekerjaan di lembaga konservasi
  11. Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Jika perusahaan Anda tidak bergerak di bidang tersebut, Anda diperbolehkan meminta karyawan Anda tetap bekerja di hari libur resmi atau Hari Raya Idulfitri, namun karyawan Anda tidak wajib bekerja dan berhak untuk menolaknya karena hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, jika karyawan Anda bersedia untuk dipekerjakan di hari libur resmi, maka perusahaan diwajibkan untuk memberikan upah lembur kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berapa Upah Lembur di Hari Libur?

Bagi Anda yang ingin meminta karyawan untuk bekerja di hari libur resmi atau hari raya Idulfitri, Anda harus membayar upah lembur sesuai yang telah diatur di dalam Pasal 11 huruf b dan c, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/VI Tahun 2004. Melalui keputusan ini, upah kerja lembur di hari libur resmi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam seminggu maka:
    • Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah per jam, jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah per jam, dan jam kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah per jam.
    • Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lemburnya adalah 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah per jam, jam keenam 3 (tiga) kali upah per jam, dan ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah per jam.
  2. Kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja atau dan 40 (empat puluh) jam seminggu, perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah per jam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah per jam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah per jam.

Contoh Perhitungan Upah Lembur di Hari Lebaran (Idulfitri)

Budi merupakan karyawan PT Maju Sejahtera Bersama, upah bekerja Budi selama 1 (satu) bulan adalah Rp5.000.000. Budi memiliki waktu kerja selama 6 hari kerja atau 40 jam per minggu. Di Hari Idulfitri, Budi diminta untuk bekerja selama 8 jam. Berapa upah lembur yang harus diterima Budi?

Upah per bulan Budi = Rp5.000.000

Upah per hari = Rp5.000.000 : 26 hari = Rp192.308

Upah per jam = Rp192.308 : 8 jam = Rp24.038,5

7 jam pertama dibayar 2 kali upah per hari

= 7 x 2 = 14

= 14 x Rp24.038,5 = Rp336.539‬

Jam kedelapan dibayar 3 kali upah per hari

= 3 x Rp24.038,5 = Rp72.115,5

Jadi upah Budi saat bekerja di Hari Raya Idulfitri selama 8 jam adalah

Rp336.539‬ +  Rp72.115,5‬ = Rp408.654,5

Jika perusahaan tidak memberikan upah lembur kepada karyawan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perusahaan  dapat dikenakan sanksi yang telah diatur pada Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003, yakni pidana kurungan minimal satu bulan dan maksimal dua belas bulan dan/atau denda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta.

Itulah beberapa hal penting mengenai cuti bersama beserta ketentuannya. Dengan mengetahui beberapa hal di atas, Libera berharap, Anda dapat memaksimalkan kebutuhan perusahaan Anda selama Hari Raya Idulfitri.

Bagi Anda yang masih belum memahami mengenai hukum cuti bersama dan jadwal kerja di hari libur, Anda dapat melakukan konsultasi GRATIS di Libera.id. Bukan hanya itu, Libera sebagai startup hukum juga dapat membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian lebih mudah dan cepat. Jadi tunggu apalagi? Daftar sekarang di Libera.id.

Related Posts

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Setiap pihak yang bergerak dibidang ecommerce seperti pedagang yang melakukan penawaran secara elektronik ataupun online, baik dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha dengan sistem search engine, hosting, dan layanan coaching diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam peraturan ini, tidak hanya berisi mengenai pelaku usaha yang wajib mendaftarkan usahanya. Namun, juga ada kewajiban pelaku usaha dengan pengguna bisnis tersebut, misalnya pelaku usaha ke pelaku usaha, pelaku usaha ke konsumen, pribadi dengan pribadi maupun lembaga negara dengan pelaku usaha. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan keperdataan. Di mana para pihak dapat menyetujui mengenai ketentuan- ketentuan yang berlaku di antara mereka, namun tetap memenuhi ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan tersebut (hak dan kewajiban) tetap melekat pada para pihak, meskipun para pihak belum menyepakatinya.

Baca Juga: Peraturan e-Commerce Disahkan, Apa Anda Termasuk Pihak yang Wajib Mengikuti Peraturan Ini?

 

Kewajiban PPMSE terhadap Pelanggan

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan PPMSE terhadap pelanggannya agar tidak melanggar PP No.80 Tahun 2019:

  1. Screening barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, jika ada konten ilegal akan menanggung akibat hukumnya;
  • Membuat syarat dan ketentuan penggunaan, dan
  • Menyediakan sarana pelaporan masyarakat.
  1. Mematuhi standar kualitas pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  2. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) sebagai Sistem Elektronik berbentuk situs internet; 
  3. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan pada pusat data sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  8. Mematuhi ketentuan perundang-undangan sektoral lain terkait perizinan kegiatan usaha PMSE.
  9. Harus memiliki sistem yang andal dan aman;
  10. Menyimpan informasi PMSE selama 10 tahun terkait transaksi keuangan dan/atau 5 tahun terkait transaksi non keuangan. Di mana, informasi PMSE terdiri dari:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  11. Menyimpan Bukti transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi, yang akan menjadi alat bukti. Namun kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti transaksi berbeda-beda sesuai dengan reliabilitas sistemnya dan memenuhi syarat berdasarkan PP ini.

 

Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Selesai berkewajiban terhadap pelanggan, PMSE sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan seperti:

  1. Tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha;
  2. Memiliki layanan pengaduan konsumen;
  3. Dalam materi periklanan, pelaku usaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan penyimpan data pribadi pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman penyimpanan data pribadi berdasarkan perkembangan bisnis, namun setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam PP 80/2019;
  5. Dalam hal pemberi informasi meminta untuk datanya dihapus, harus dihapus seluruhnya;
  6. Khusus PPMSE kerja sama dengan perusahaan pengiriman barang harus lapor Menteri dalam menggunakan jasa kurir pelaku usaha PMSE wajib memastikan beberapa hal seperti:
  • Keamanan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kelayakan kondisi Barang dan/Jasa; 
  • Kerahasiaan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan 
  • Ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa.
  1. Barang yang sudah dikirim harus diinformasikan, khusus PPMSE harus mengupdate status pengiriman secara berkala serta jangka waktunya kepada pembeli;
  2. Pengiriman produk dianggap sudah sah jika sudah diterima secara penuh, dalam hal produknya berupa barang atau jasa digital harus juga produk tersebut terbukti terpasang/beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknisnya.Penukaran barang/refund:
  • Minimal 2 hari kerja, biaya pengiriman kembali dapat ditentukan ditanggung pembeli;
  • Alasan penukaran seperti:
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim; 
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa; 
    • Terdapat cacat tersembunyi; 
    • Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau 
    • Barang dan/atau Jasa kedaluwarsa.
  • Khusus PPMSE wajib memiliki mekanisme refund jika pembelian dibatalkan konsumen.

Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Memenuhi Kewajibn

Dalam Pasal 80 PP No.80 telah dituliskan dengan jelas bahwa bagi PPMSE yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif seperti mendapatkan peringatan tertulis yang akan diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut diterbitkan.

Selain itu, ada juga sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau masuk ke dalam daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum masuk ke dalam daftar hitam. Di mana, ketika Anda dimasukkan di dalam daftar hitam, berarti usaha Anda telah memiliki reputasi buruk yang terbukti telah merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan  nasional. Anda juga memiliki kemungkinan mendapatkan pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PPMSE sebagai perusahaan maupun pelaku usaha. Selain kewajiban di atas, PP No.80 Tahun 2019 ini juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha PMSE. Karena itulah, untuk menghindari sanksi yang akan diberikan, ada baiknya Anda membaca peraturan ini dengan baik dan cobalah berkonsultasi kepada pihak profesional yang memahami dan ahli dibidangnya. Dengan begitu, Anda sebagai pelaku usaha bisa menjalankan bisnis ecommerce dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu ahli profesional yang bisa membantu Anda menjawab semua permasalahan hukum bisnis adalah LIBERA. Sebagai startup hukum di Indonesia, LIBERA akan membantu Anda menyelesaikan segala masalah hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus masalah perizinan usaha dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tepercaya. Konsultasi di LIBERA sekarang juga dan dapatkan kenyamanan dalam berbisnis dengan perizinan yang tepat.

Do & Dont: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Hubungan Kerjasama Bisnis

Ketika bisnis kecil Anda mulai berkembang, menjalankan bisnis seorang diri menjadi hal yang sulit. Kondisi inilah yang membuat Anda membutuhkan business partnership atau kemitraan bisnis. Business partnership merupakan hubungan hukum yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama.

Read more