Bisnis

Ketentuan THR Karyawan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Ketentuan THR Karyawan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Memasuki bulan Ramadan menandakan adanya perayaan bagi umat muslim di Indonesia yang dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman dan memperoleh Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut dengan THR. Siapa yang tidak mengenal istilah THR? Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016, THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Di Indonesia sendiri, terdapat 5 (lima) Hari Raya Keagamaan, yaitu Hari Raya Idulfitri bagi pekerja yang beragama Islam, Natal untuk pekerja beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Nyepi bagi yang beragama Hindu, Waisak bagi yang beragama Buddha, dan Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.

Pembayaran THR karyawan wajib diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 yang menyebutkan bahwa THR dapat diberikan sesuai agama masing-masing. Namun, perusahaan juga dapat membayarkan THR di salah satu hari keagamaan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Siapa yang Berhak Menerima THR?

Jika sebelumnya Anda mengetahui syarat pembayaran THR adalah karyawan yang telah memiliki masa kerja minimal 3 bulan, saat ini ketentuan tersebut telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016. Di  mana, karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan tetap berhak menerima THR. Aturan ini berlaku bagi karyawan kontrak dan karyawan tetap termasuk karyawan yang masih dalam masa percobaan, selama karyawan tersebut telah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan. Adapun besaran pembayaran THR akan dihitung secara proporsional yaitu:

 

THR = (masa kerja x upah/bulan) : 12 bulan

 

Namun, bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, perusahaan wajib membayarkan THR sebesar 1 bulan upah. Dan perlu Anda ketahui, upah yang dimaksud bukan hanya gaji pokok, namun termasuk tunjangan tetap apabila perusahaan memberikan tunjangan tetap kepada karyawan. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan secara teratur yang pemberiannya tidak dipengaruhi oleh jadwal kehadiran maupun prestasi karyawan, misalnya tunjangan transportasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan THR dengan jumlah yang lebih besar dari yang ditetapkan oleh Pemerintah, selama hal tersebut memang diatur dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan.

 

Contoh Perhitungan THR

Anda memiliki karyawan bernama Andi dan Budi dengan penghasilan atau upah yang sama yaitu Rp5.000.000 per bulan. Andi telah bekerja selama 1 tahun 2 bulan, sedangkan Budi baru bekerja selama 5 bulan. Pada kasus ini, Andi dan Budi berhak menerima THR, namun jumlahnya berbeda meskipun keduanya memiliki upah yang sama.

Karena telah bekerja lebih dari 1 tahun, Andi berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah yang diterima yaitu sebesar Rp5.000.000. Sedangkan pembayaran THR Budi dilakukan secara prorata dengan menggunakan rumus:

(masa kerja x upah/bulan) : 12 bulan

(5 bulan x Rp5.000.000) :12 = Rp2.083.333

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Budi berhak menerima THR sebesar Rp2.083.333 karena THR yang diterima Budi dihitung secara prorata berdasarkan jumlah bulan yang Budi lalui untuk bekerja di perusahaan.

 

THR Bagi Karyawan yang Mengajukan Resign atau di PHK Perusahaan

Ketika Anda mendapatkan kondisi karyawan yang mengajukan resign atau putus hubungan dengan perusahaan sebelum Hari Raya Keagamaan, Anda tetap berkewajiban untuk membayarkan THR kepada karyawan tersebut. Namun, hal ini berlaku jika waktu pemutusan hubungan kerja terjadi dalam kurun waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, sedangkan jika pemutusan hubungan kerja terjadi sebelum H-30 berarti karyawan tersebut tidak berhak atas THR.

Misalnya, karyawan Anda mengajukan surat pengunduran diri dua bulan sebelum Hari Raya, namun pemutusan hubungan kerja baru berlaku efektif dalam 30 hari menjelang Hari Raya, karyawan tetap berhak atas THR dan Anda wajib membayarnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi karyawan tetap dan tidak berlaku bagi karyawan kontrak. Khusus bagi karyawan kontrak, apabila perjanjian kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari menjelang Hari Raya, karyawan tersebut tetap tidak berhak atas THR.

 

Baca Juga: Ketentuan Kontrak Karyawan yang Harus Anda Ketahui

 

Kapan Pembayaran THR Dilakukan?

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016, pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 atau 7 hari sebelum Hari Raya. Misalnya, Hari Raya Idulfitri diperkirakan jatuh pada Tanggal 5 Juni 2019, maka Anda wajib membayarkan THR kepada seluruh karyawan Anda selambat-lambatnya pada 29 Mei 2019.

 

Jika pembayaran THR karyawan Anda mengalami keterlambatan, perusahaan wajib membayarkan denda sebesar 5% dari jumlah THR yang seharusnya dibayar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) , Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016. Namun, perlu diketahui, membayar denda di sini bukan berarti Anda terbebas dari beban pembayaran THR. Anda tetap dan wajib membayar THR ditambah pembayaran denda 5%.

 

Sanksi Bagi Perusahaan

Bagaimana jika Anda tidak memberikan THR kepada karyawan Anda? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 menyebutkan bahwa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR adalah pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut bisa berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pembatasan kegiatan usaha.

 

Sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko pengaduan khusus THR di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga jika Anda tidak memberikan THR, karyawan Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada dinas tenaga kerja dan Anda akan mendapatkan sanksi.

 

Itulah beberapa hal terkait ketentuan pembayaran THR yang harus Anda ketahui dan jalankan. Jika Anda masih merasa bingung atau mengalami masalah terkait THR, Anda dapat melakukan konsultasi GRATIS di Libera.id. Selain itu, Libera.id juga dapat membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dengan begitu, kontrak yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan industri atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Jadi tunggu apalagi? Daftar sekarang di Libera.id dan dapatkan kemudahan dalam membuat kontrak bisnis Anda!

Related Posts

Miliki 5 Kontrak Ini Jika Ingin Bisnis Anda Terlindungi oleh Hukum

Banyak pemilik bisnis, khususnya bisnis startup dan UMKM terjerat kasus hukum karena kurangnya pemahaman mengenai praktik hukum. Menjalankan bisnis berarti Anda juga harus memahami hukum yang berlaku didalamnya, termasuk jenis-jenis dokumen yang perlu Anda perhatikan agar bisnis terlindungi dari risiko perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari. Hukum dalam bisnis berfungsi untuk membantu bisnis Anda agar berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Jadi, memahami dan menjalankan bisnis sesuai hukum yang berlaku menjadi hal wajib yang harus Anda lakukan ketika ingin memulai bisnis. Dengan begitu, Anda dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman dan meminimalisir risiko kerugian. Salah satu proses hukum yang harus Anda lakukan dalam menjalankan bisnis adalah membuat kontrak bisnis.

Read more

Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya

Di awal perjalanan bisnis, banyak pengusaha yang hanya fokus pada modal dan strategi untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Padahal ada hal penting lainnya yang harus dipikirkan dan dilakukan sejak awal bisnis dimulai, yaitu menentukan bentuk usaha apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Bentuk usaha ini terbagi menjadi 2, yaitu badan usaha non-badan hukum dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Menentukan bentuk usaha dari awal dapat mempermudah Anda dalam hal pengurusan legalitas usaha Anda kedepannya. Selain itu, penentuan badan usaha yang tepat juga dapat melindungi bisnis Anda dari masalah hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Read more