Bisnis

Ketentuan THR Karyawan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Ketentuan THR Karyawan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Memasuki bulan Ramadan menandakan adanya perayaan bagi umat muslim di Indonesia yang dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman dan memperoleh Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut dengan THR. Siapa yang tidak mengenal istilah THR? Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016, THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Di Indonesia sendiri, terdapat 5 (lima) Hari Raya Keagamaan, yaitu Hari Raya Idulfitri bagi pekerja yang beragama Islam, Natal untuk pekerja beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Nyepi bagi yang beragama Hindu, Waisak bagi yang beragama Buddha, dan Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.

Pembayaran THR karyawan wajib diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 yang menyebutkan bahwa THR dapat diberikan sesuai agama masing-masing. Namun, perusahaan juga dapat membayarkan THR di salah satu hari keagamaan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Siapa yang Berhak Menerima THR?

Jika sebelumnya Anda mengetahui syarat pembayaran THR adalah karyawan yang telah memiliki masa kerja minimal 3 bulan, saat ini ketentuan tersebut telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016. Di  mana, karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan tetap berhak menerima THR. Aturan ini berlaku bagi karyawan kontrak dan karyawan tetap termasuk karyawan yang masih dalam masa percobaan, selama karyawan tersebut telah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan. Adapun besaran pembayaran THR akan dihitung secara proporsional yaitu:

 

THR = (masa kerja x upah/bulan) : 12 bulan

 

Namun, bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, perusahaan wajib membayarkan THR sebesar 1 bulan upah. Dan perlu Anda ketahui, upah yang dimaksud bukan hanya gaji pokok, namun termasuk tunjangan tetap apabila perusahaan memberikan tunjangan tetap kepada karyawan. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan secara teratur yang pemberiannya tidak dipengaruhi oleh jadwal kehadiran maupun prestasi karyawan, misalnya tunjangan transportasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan THR dengan jumlah yang lebih besar dari yang ditetapkan oleh Pemerintah, selama hal tersebut memang diatur dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan.

 

Contoh Perhitungan THR

Anda memiliki karyawan bernama Andi dan Budi dengan penghasilan atau upah yang sama yaitu Rp5.000.000 per bulan. Andi telah bekerja selama 1 tahun 2 bulan, sedangkan Budi baru bekerja selama 5 bulan. Pada kasus ini, Andi dan Budi berhak menerima THR, namun jumlahnya berbeda meskipun keduanya memiliki upah yang sama.

Karena telah bekerja lebih dari 1 tahun, Andi berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah yang diterima yaitu sebesar Rp5.000.000. Sedangkan pembayaran THR Budi dilakukan secara prorata dengan menggunakan rumus:

(masa kerja x upah/bulan) : 12 bulan

(5 bulan x Rp5.000.000) :12 = Rp2.083.333

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Budi berhak menerima THR sebesar Rp2.083.333 karena THR yang diterima Budi dihitung secara prorata berdasarkan jumlah bulan yang Budi lalui untuk bekerja di perusahaan.

 

THR Bagi Karyawan yang Mengajukan Resign atau di PHK Perusahaan

Ketika Anda mendapatkan kondisi karyawan yang mengajukan resign atau putus hubungan dengan perusahaan sebelum Hari Raya Keagamaan, Anda tetap berkewajiban untuk membayarkan THR kepada karyawan tersebut. Namun, hal ini berlaku jika waktu pemutusan hubungan kerja terjadi dalam kurun waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, sedangkan jika pemutusan hubungan kerja terjadi sebelum H-30 berarti karyawan tersebut tidak berhak atas THR.

Misalnya, karyawan Anda mengajukan surat pengunduran diri dua bulan sebelum Hari Raya, namun pemutusan hubungan kerja baru berlaku efektif dalam 30 hari menjelang Hari Raya, karyawan tetap berhak atas THR dan Anda wajib membayarnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi karyawan tetap dan tidak berlaku bagi karyawan kontrak. Khusus bagi karyawan kontrak, apabila perjanjian kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari menjelang Hari Raya, karyawan tersebut tetap tidak berhak atas THR.

 

Baca Juga: Ketentuan Kontrak Karyawan yang Harus Anda Ketahui

 

Kapan Pembayaran THR Dilakukan?

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016, pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 atau 7 hari sebelum Hari Raya. Misalnya, Hari Raya Idulfitri diperkirakan jatuh pada Tanggal 5 Juni 2019, maka Anda wajib membayarkan THR kepada seluruh karyawan Anda selambat-lambatnya pada 29 Mei 2019.

 

Jika pembayaran THR karyawan Anda mengalami keterlambatan, perusahaan wajib membayarkan denda sebesar 5% dari jumlah THR yang seharusnya dibayar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) , Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016. Namun, perlu diketahui, membayar denda di sini bukan berarti Anda terbebas dari beban pembayaran THR. Anda tetap dan wajib membayar THR ditambah pembayaran denda 5%.

 

Sanksi Bagi Perusahaan

Bagaimana jika Anda tidak memberikan THR kepada karyawan Anda? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 menyebutkan bahwa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR adalah pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut bisa berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pembatasan kegiatan usaha.

 

Sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko pengaduan khusus THR di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga jika Anda tidak memberikan THR, karyawan Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada dinas tenaga kerja dan Anda akan mendapatkan sanksi.

 

Itulah beberapa hal terkait ketentuan pembayaran THR yang harus Anda ketahui dan jalankan. Jika Anda masih merasa bingung atau mengalami masalah terkait THR, Anda dapat melakukan konsultasi GRATIS di Libera.id. Selain itu, Libera.id juga dapat membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dengan begitu, kontrak yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan industri atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Jadi tunggu apalagi? Daftar sekarang di Libera.id dan dapatkan kemudahan dalam membuat kontrak bisnis Anda!

Related Posts

Sudah Punya Rekening Bisnis? Ini Keuntungan yang Bisa Didapat!

Ketika Anda menjalankan bisnis, maka keuangan menjadi kunci utama yang akan menentukan keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengelola keuangan adalah dengan memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Misalnya di bank A, Anda gunakan untuk menyimpan uang pribadi sedangkan tabungan bisnis merupakan rekening khusus untuk transaksi segala urusan bisnis.

Read more

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Setiap pihak yang bergerak dibidang ecommerce seperti pedagang yang melakukan penawaran secara elektronik ataupun online, baik dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha dengan sistem search engine, hosting, dan layanan coaching diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam peraturan ini, tidak hanya berisi mengenai pelaku usaha yang wajib mendaftarkan usahanya. Namun, juga ada kewajiban pelaku usaha dengan pengguna bisnis tersebut, misalnya pelaku usaha ke pelaku usaha, pelaku usaha ke konsumen, pribadi dengan pribadi maupun lembaga negara dengan pelaku usaha. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan keperdataan. Di mana para pihak dapat menyetujui mengenai ketentuan- ketentuan yang berlaku di antara mereka, namun tetap memenuhi ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan tersebut (hak dan kewajiban) tetap melekat pada para pihak, meskipun para pihak belum menyepakatinya.

Baca Juga: Peraturan e-Commerce Disahkan, Apa Anda Termasuk Pihak yang Wajib Mengikuti Peraturan Ini?

 

Kewajiban PPMSE terhadap Pelanggan

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan PPMSE terhadap pelanggannya agar tidak melanggar PP No.80 Tahun 2019:

  1. Screening barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, jika ada konten ilegal akan menanggung akibat hukumnya;
  • Membuat syarat dan ketentuan penggunaan, dan
  • Menyediakan sarana pelaporan masyarakat.
  1. Mematuhi standar kualitas pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  2. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) sebagai Sistem Elektronik berbentuk situs internet; 
  3. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan pada pusat data sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  8. Mematuhi ketentuan perundang-undangan sektoral lain terkait perizinan kegiatan usaha PMSE.
  9. Harus memiliki sistem yang andal dan aman;
  10. Menyimpan informasi PMSE selama 10 tahun terkait transaksi keuangan dan/atau 5 tahun terkait transaksi non keuangan. Di mana, informasi PMSE terdiri dari:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  11. Menyimpan Bukti transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi, yang akan menjadi alat bukti. Namun kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti transaksi berbeda-beda sesuai dengan reliabilitas sistemnya dan memenuhi syarat berdasarkan PP ini.

 

Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Selesai berkewajiban terhadap pelanggan, PMSE sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan seperti:

  1. Tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha;
  2. Memiliki layanan pengaduan konsumen;
  3. Dalam materi periklanan, pelaku usaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan penyimpan data pribadi pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman penyimpanan data pribadi berdasarkan perkembangan bisnis, namun setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam PP 80/2019;
  5. Dalam hal pemberi informasi meminta untuk datanya dihapus, harus dihapus seluruhnya;
  6. Khusus PPMSE kerja sama dengan perusahaan pengiriman barang harus lapor Menteri dalam menggunakan jasa kurir pelaku usaha PMSE wajib memastikan beberapa hal seperti:
  • Keamanan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kelayakan kondisi Barang dan/Jasa; 
  • Kerahasiaan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan 
  • Ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa.
  1. Barang yang sudah dikirim harus diinformasikan, khusus PPMSE harus mengupdate status pengiriman secara berkala serta jangka waktunya kepada pembeli;
  2. Pengiriman produk dianggap sudah sah jika sudah diterima secara penuh, dalam hal produknya berupa barang atau jasa digital harus juga produk tersebut terbukti terpasang/beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknisnya.Penukaran barang/refund:
  • Minimal 2 hari kerja, biaya pengiriman kembali dapat ditentukan ditanggung pembeli;
  • Alasan penukaran seperti:
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim; 
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa; 
    • Terdapat cacat tersembunyi; 
    • Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau 
    • Barang dan/atau Jasa kedaluwarsa.
  • Khusus PPMSE wajib memiliki mekanisme refund jika pembelian dibatalkan konsumen.

Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Memenuhi Kewajibn

Dalam Pasal 80 PP No.80 telah dituliskan dengan jelas bahwa bagi PPMSE yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif seperti mendapatkan peringatan tertulis yang akan diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut diterbitkan.

Selain itu, ada juga sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau masuk ke dalam daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum masuk ke dalam daftar hitam. Di mana, ketika Anda dimasukkan di dalam daftar hitam, berarti usaha Anda telah memiliki reputasi buruk yang terbukti telah merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan  nasional. Anda juga memiliki kemungkinan mendapatkan pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PPMSE sebagai perusahaan maupun pelaku usaha. Selain kewajiban di atas, PP No.80 Tahun 2019 ini juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha PMSE. Karena itulah, untuk menghindari sanksi yang akan diberikan, ada baiknya Anda membaca peraturan ini dengan baik dan cobalah berkonsultasi kepada pihak profesional yang memahami dan ahli dibidangnya. Dengan begitu, Anda sebagai pelaku usaha bisa menjalankan bisnis ecommerce dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu ahli profesional yang bisa membantu Anda menjawab semua permasalahan hukum bisnis adalah LIBERA. Sebagai startup hukum di Indonesia, LIBERA akan membantu Anda menyelesaikan segala masalah hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus masalah perizinan usaha dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tepercaya. Konsultasi di LIBERA sekarang juga dan dapatkan kenyamanan dalam berbisnis dengan perizinan yang tepat.