BisnisPerizinan

4 Kewajiban PT yang Tidak Boleh Diabaikan Pelaku Usaha

Ketika berhasil mendirikan sebuah perusahaan beserta badan usahanya, ini menjadi  awal perjalanan bisnis. Setelah proses itu selesai, Anda tentu perlu mengelola bisnis dengan baik untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis itu sendiri. Apalagi, seperti yang kita ketahui, mempertahankan akan lebih sulit jika dibandingkan memulainya. Bukan hanya mengelola bisnis, Anda juga perlu melakukan kewajiban PT yang harus dipenuhi setelah mendirikan perusahaan.

Mulai dari laporan pajak hingga laporan ke institusi pemerintah terkait dengan kriteria atau perizinan tertentu yang dimiliki perusahaan. Pastikan perusahaan yang didirikan memenuhi kewajibannya agar tidak menghambat operasional dan pengembangan bisnis. Di bawah ini adalah kewajiban PT yang tidak boleh Anda abaikan ketika berhasil mendirikan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bagi Anda yang telah berhasil mendirikan perusahaan berbentuk PT atau Perseroan Terbatas, maka Anda perlu melakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan RUPS tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Ketika RUPS diadakan, seluruh dokumen dari laporan tahunan Perseroan harus diajukan oleh Direksi setelah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Laporan tahunan yang dipersiapkan dalam RUPS, sekurang-kurangnya harus memuat beberapa hal seperti:

  1. Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun (perbandingan tahun lalu dan tahun berjalan), laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
  2. Kegiatan Perseroan.
  3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  4. Rincian masalah yang terjadi selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
  5. Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru.
  6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  7. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun sebelumnya.

Dalam RUPS ini, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Untuk melakukan RUPS, Anda bisa melakukannya di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan utama usaha sesuai yang tertera di dalam Anggaran Dasar.

Selain itu, untuk menyelenggarakan RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS yang dalam prakteknya dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan atau Circular Resolution.

Melalui format ini, keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada seluruh pemegang saham dan telah disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Jika tata cara tersebut terpenuhi, maka keputusan yang diedarkan telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Kewajiban Perpajakan

Ketika berhasil mendirikan perusahaan berbentuk hukum PT, maka perusahaan Anda akan menerima NPWP Badan sebagai identitas wajib pajak. Wajib pajak badan adalah perusahaan atau badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan ini merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai pendiri PT, maka Anda berkewajiban mengisi surat pemberitahuan yang dilakukan secara rutin tiap bulan yaitu melalui Surat Pemberitahuan Masa yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Serta kewajiban mengisi surat pemberitahuan yang dilakukan secara rutin tiap tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Menyetorkan Modal

Ketika mendirikan PT, perusahaan harus menyebutkan dan menginformasikan besaran modal yang akan tertuang di dalam Akta Perusahaan. Modal ini sendiri terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Namun, dalam pendirian PT, perusahaan juga wajib menyetorkan 25% (dua puluh lima) persen dari modal dasar. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% dari modal dasar ini dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Setelah berhasil menyetorkan modal ke rekening PT, maka perusahaan perlu menyampaikan bukti penyetoran modal yang sah secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal pendirian dalam akta. Apabila perusahaan tidak segera mengirimkan bukti penyetoran modal ke Kemenkumham hingga batas waktu yang ditentukan, maka PT tersebut tidak dapat memproses perubahan lain mengenai perseroan yang salah satunya ialah perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi/Komisaris, perpanjangan atau perubahan modal.

Setelah dana modal tersebut disetorkan ke bank, dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan dan menjadi modal awal perusahaan menjalankan kegiatan bisnis.

Namun, apakah penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk lain, selain bentuk uang? Menurut UUPT dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan modal disetorkan dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima PT.

Apabila saham disetorkan dalam bentuk selain uang, maka Anda harus menyertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu diinformasikan demi kejelasan informasi penyetoran tersebut.

Setelah dilakukan penilaian atas setoran modal saham dalam bentuk selain uang, maka akan ditentukan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. Adapun yang dimaksud “tidak terafiliasi” adalah tidak memiliki beberapa kondisi seperti:

  1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan karyawan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham;
  2. hubungan dengan PT karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
  3. hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  4. saham dalam PT sebesar 20% atau lebih.

Lalu, khusus saham yang disetorkan dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti gedung atau tanah, harus diumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala

 Sesuai Pasal 7 huruf c Peraturan BKPM 7/2018 kewajiban menyampaikan LKPM berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Namun, bagi Anda yang melakukan kegiatan bisnis untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi hingga Rp500  juta , Anda hanya perlu menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai peraturan Instansi Teknis yang berwenang.

Sedangkan jika Anda  melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500 juta, maka Anda wajib menyampaikan LKPM dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penyampaian LKPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut:
    • Laporan triwulan I: Paling lambat tanggal 10 bulan April di tahun yang sama
    • Laporan triwulan II: Paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang sama
    • Laporan triwulan III: Paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang sama
    • Laporan triwulan IV: Paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Anda berkewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode yang sesuai, setelah diterbitkannya Perizinan Berusaha. JIka, Anda tidak melakukan pelaporan LKPM selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut, maka perusahaan yang dapat dikenakan sanksi administratif.

Itulah keempat kewajiban PT yang harus Anda penuhi setelah berhasil mendirikan PT Perseroan. Pastikan Anda memenuhi seluruh kewajiban PT tersebut agar Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah, nyaman, dan tanpa khawatir mengganggu kelangsungan bisnis.

Bagi Anda yang masih bingung mengenai kewajiban PT di atas, Anda bisa menanyakannya langsung dengan berkonsultasi dengan tim hukum profesional dari LIBERA. Bersama LIBERA, Anda bisa mendapatkan konsultasi hukum gratis dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus segala macam perizinan dan legalitas bisnis yang Anda butuhkan!

Related Posts

Ingin Memulai Bisnis Franchise? Ketahui Terlebih Dulu Dasar Hukum Waralaba di Indonesia

Saat ini banyak orang yang mulai beralih profesi menjadi pengusaha atau pemilik bisnis. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan dan bisnis yang mulai bermunculan. Namun, memulai bisnis bukanlah hal yang mudah, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari produk apa yang ingin dijual, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana proses penjualan yang baik, startegi apa yang harus digunakan, dan masih banyak lagi.

Read more

Beda MoU dan Perjanjian Dilihat dari Ciri, Tujuan & Kekuatan Hukumnya!

MoU atau Memorandum Of Understanding adalah nota kesepahaman atau kesepakatan. Sebenarnya MoU sendiri tidak dikenal di dalam hukum konvensional Indonesia, namun biasanya MoU sendiri sering digunakan sebagai pra-kontrak atau perjanjian pendahuluan. MoU sendiri dibuat dengan tujuan agar para pihak dalam sebuah perjanjian memiliki kesepahaman yang sama dalam hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian nantinya. Lalu apakah MoU sendiri diperlukan dan bagaimana kekuatan hukumnya dalam mengikat para pihak? Agar lebih jelasnya, mari kita bahas perbedaan MoU dan perjanjian, serta mana yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi.

Ciri-Ciri MoU & Perjanjian

MoU dan perjanjian bisa dibedakan dari ciri-ciri atau karakteristiknya. Jika disederhanakan, berikut ini adalah ciri-ciri MoU yang perlu Anda pahami.

  1. MoU merupakan perjanjian pendahuluan (pra-kontrak) sebagai landasan kepastian para pihak.
  2. MoU adalah kesepakatan yang disusun dengan ringkas dan jelas.
  3. Isi materi dalam MoU hanya memuat hal-hal yang umum dan pokok saja.
  4. MoU bersifat sementara atau memiliki tenggat waktu.
  5. MoU biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.
  6. Dibuat untuk menghindari kesalahan atau kesulitan dalam pembatalan karena adanya keraguan satu pihak kepada pihak lainnya.
  7. MoU tidak mengikat secara hukum perdata, namun hanya mengikat secara moral.

Sedangkan, perjanjian memiliki beberapa ciri-ciri seperti: 

  1. Ditulis berdasarkan hukum, kesusilaan, dan terikat dengan kepentingan umum.
  2. Nama para pihak dan objek surat perjanjian wajib ditulis dengan jelas.
  3. Memiliki saksi yang hadir untuk menyaksikan dalam proses penandatanganan surat perjanjian.
  4. Para pihak wajib menulis nama lengkap dan tanda tangan.
  5. Berisi pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.
  6. Memiliki latar belakang pembuatan surat perjanjian.

Selain memiliki ciri-ciri di atas, perjanjian juga harus dibuat berdasarkan syarat sah pembuatan perjanjian yang telah dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Baca Juga: 4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis 

Tujuan Dibuatnya MoU

Bukan hanya asal dibuat, ada beberapa tujuan perusahaan membuat MoU sebelum membuat perjanjian yang sebenarnya. Di bawah ini adalah tujuan MoU yang perlu Anda ketahui.

  • Sepakat mencapai tujuan bersama

Perjanjian dibuat untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami dan sepakat  dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Di mana, dalam perjanjian akan memuat tujuan, keperluan, dan ekspektasi yang diinginkan dari kerja sama, sehingga seluruh pihak akan paham akan tujuannya masing-masing. Jika sudah memahami poin-poin penting dalam MoU dan sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, barulah perjanjian bisa dibuat.

Baca Juga: Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga Bantu Perizinan

  • Mengelola risiko ketidakpastian

Salah satu risiko bisnis adalah ketidakpastian, di mana risiko ini bisa meningkat seiring bertambahnya pihak yang terlibat. Sebagai antisipasi risiko ketidakpastian, maka perlu ada nota kesepakatan atau MoU.

MoU inilah yang bisa mengikat kesepakatan, sehingga risiko risiko ketidakpastian bisnis seperti pembatalan sepihak bisa terhindari. Bahkan, meski MoU tidak mengikat secara perdata, kehadirannya tetap memberi tekanan secara moral pada pihak yang terlibat.

Baca Juga: Jangan Salah! MoU dan Perjanjian Memiliki Kekuatan Hukum yang Berbeda 

  • Sebagai bahan pertimbangan

Tujuan lain dari MoU adalah agar semua pihak yang belum yakin melakukan kerja sama bisa mempertimbangkan kembali kerja sama tersebut dengan lebih matang. Apalagi kesepakatan yang dilakukan tidak sepenuh hati memiliki potensi permasalahan di kemudian hari

Oleh karena itu, pertimbangan dari seluruh pihak sangat penting dilakukan. Jika sudah ambil keputusan untuk kerja sama, maka Memorandum of Understanding perlu dibuat dan ditandatangani bersama.

  • Mempermudah proses pembatalan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa MoU tidak mengikat secara perdata, namun tetap bersifat formal dan mengingat secara moral. Jadi, kalau ada pihak yang merasa ragu untuk melanjutkan kerja sama, mereka bisa membatalkan dengan lebih mudah tanpa membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini tentu berbeda dengan perjanjian.

Mana yang Memiliki Hukum Paling Kuat, MoU atau Perjanjian?

Setelah mengetahui ciri-ciri MoU dan tujuan dibuatnya MoU tentu Anda sudah memahami mana dokumen yang memiliki hukum paling kuat bukan? Singkatnya MoU dibuat sebagai pra-kontrak, di mana setelah seluruh pihak setuju dan MoU dibuat, maka barulah perjanjian atau kontrak bisa dibuat.

Meski MoU merupakan pra-perjanjian bukan berarti MoU tidak mengikat, karena MoU tetap bisa mengikat dan memaksa para pihak untuk mentaati dan/atau melaksanakan seluruh hal yang tertulis didalamnya.

Selain itu, terkadang ada juga kondisi di mana perusahaan membuat perjanjian, namun dokumen tersebut dinamakan MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai isi dari dokumen tersebut, sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Baca Juga: Pentingnya Menambahkan Klausul Kerahasiaan Dalam Perjanjian Kerja 

Pasalnya, ketika MoU telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat tersebut hanya sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU itu.

Jadi kesimpulannya adalah MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi dasar penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Sehingga sangat disarankan setelah MoU ditandatangani dan disepakati bersama, maka Anda juga perlu membuat perjanjian atau kontrak kerja sama.

Bagi Anda yang masih bingung dalam membedakan MoU dan perjanjian dan kurang memahami cara membuat perjanjian yang sesuai dengan hukum berlaku, berimbang, dan sesuai dengan tujuan bersama, maka Anda bisa memanfaatkan layanan hukum dari Libera. Dengan Libera, Anda bisa melakukan konsultasi hukum bisnis dan membuat perjanjian bisnis yang sesuai dengan hukum berlaku. Dengan begitu Anda bisa terhindar dari masalah dan risiko bisnis di kemudian hari. Jadi tunggu apalagi? Yuk manfaatkan Libera sekarang dan buat bisnis Anda lebih berkembang.