BisnisKontrak

Membuat Kontrak Bahasa Inggris? Apakah Tetap Sah di Hukum Indonesia?

Membuat Kontrak Bahasa Inggris? Apakah Tetap Sah di Hukum Indonesia?

Tidak menutup kemungkinan bisnis Anda bisa berkembang hingga ke pasar internasional, atau mungkin saja bisnis Anda mendapatkan investor asing. Ini adalah salah satu pencapaian yang diinginkan oleh banyak pengusaha Indonesia, baik melakukan kerja sama bisnis dengan pihak asing untuk ekspansi di luar negeri atau atau mendapat pendanaan dari investor. Tentunya transaksi ini akan melibatkan pihak asing sehingga proses negosiasi dan kontrak yang dibuat pun akan dibuat dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang diakui. Namun, bagaimana dengan ketentuan dan keabsahan kontrak bahasa Inggris menurut hukum Indonesia? Di artikel ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa fakta terkait kontrak bahasa Inggris.

Dasar Hukum mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Selanjutnya, untuk mengakomodir kontrak yang dibuat dengan melibatkan pihak asing, UU 24/2009 menyebutkan pada Pasal 31 ayat (2) bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang disebutkan pada ayat (1) di atas yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris.

Sepuluh tahun berselang setelah diterbitkannya UU 24/2009, pada tahun ini akhirnya Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana dari UU 24/2009 yaitu Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (PP 63/2019). Ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur pada Pasal 26 PP 63/2019, yang pada intinya menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut. Bahasa nasional pihak asing digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman dengan pihak asing. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian.

 

Kontrak yang Melibatkan Pihak Asing

Apa bahasa yang digunakan ketika membuat kontrak yang melibatkan pihak asing? Hal ini sudah diatur dalam UU 24/2009 maupun PP 63/2019 di mana apabila perjanjian dibuat antara pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dengan pihak asing, maka selain bahasa Indonesia, kontrak tersebut juga dituliskan dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dituliskan dalam bahasa Inggris.

Fungsi dari bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris adalah sebagai padanan atau terjemahan dari bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman atas perjanjian dengan pihak asing. Kata “padanan” tersebut dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat dalam bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris tersebut dianggap sebagai setara dengan versi bahasa Indonesia sehingga memiliki pengertian atau makna yang sama.

Jadi, apabila Anda sedang menjalankan suatu transaksi yang melibatkan pihak asing, perjanjian yang Anda buat tetap harus dibuat dalam bahasa Indonesia, namun perjanjian tersebut boleh ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing atau dalam bahasa Inggris untuk menyamakan pemahaman atas isi perjanjian.

 

Bagaimana Jika Terjadi Perbedaan Penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing?

Pasal 26 ayat (4) PP 63/2019 sudah mengatur tentang hal ini, di mana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian. Artinya, PP 63/2019 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bahasa apa yang akan berlaku jika terjadi perbedaan penafsiran. Misalnya Anda membuat kontrak jual beli dengan pihak asing, maka kontrak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun jika terjadi perselisihan atau perbedaan mengenai bahasa apa yang akan digunakan, Anda dapat menentukan bersama pihak asing tersebut mengenai bahasa yang akan digunakan.

 

Ketiadaan Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan ini

Dalam UU 24/2009 maupun PP 63/2019, tidak ada sanksi yang diatur secara tegas, melainkan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PP 63/2019, Pemerintah hanya menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di mana pengawasan tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Meskipun tidak ada sanksi yang diatur secara tegas, terdapat risiko adanya klaim agar kontrak yang melanggar ketentuan ini dapat dibatalkan di mana klaim tersebut dapat akan diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak atau pihak ketiga yang dirugikan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya boleh digunakan dan tetap dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing. Meskipun demikian, diperbolehkannya penggunaan bahasa asing tidak mengesampingkan kewajiban Anda sebagai pihak dari lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia untuk tetap membuat kontrak dalam bahasa Indonesia.

Jika Anda masih bingung dalam membuat kontrak bahasa Inggris sekaligus bahasa Indonesia, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai tech startup yang membantu Anda membuat kontrak bisnis lebih mudah, cepat, dan aman. Selain menyediakan kontrak bahasa Indonesia, LIBERA juga menyediakan layanan terjemahan dan pembuatan kontrak bahasa Inggris. Di mana, LIBERA akan memberikan Anda sesi konsultasi secara gratis sebelum pembuatan kontrak, sehingga kontrak yang dibuat bisa lebih sesuai dengan bisnis dan menjabarkan beberapa risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan begitu, bisnis Anda jadi lebih terlindungi. Buat kontrak bisnis Anda sekarang juga dan lindungi bisnis dengan kontrak yang tepat!

Related Posts

Terjadi Sengketa dalam Bisnis e-Commerce? Selesaikan Sesuai PP No.80/2019!

Tidak ada bisnis yang berjalan dengan mulus. Setiap kegiatan bisnis pasti ada tantangan dan juga risiko yang akan dihadapi. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis adalah perselisihan antara para pihak mengenai interpretasi dan pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati para pihak. Hal inilah yang mengharuskan Anda untuk melakukan konsultasi transaksi atau skema bisnis terkait transaksi, untuk mengurangi risiko hukum, khususnya dalam industri e-commerce.

Sengketa dalam bisnis tidak mungkin dihindari dan akan tetap terjadi. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan sebagai pelaku bisnis adalah mengurangi risiko terjadinya sengketa ataupun mengetahui cara menyelesaikan sengketa tersebut. Jika hal ini terjadi, sebagai pelaku bisnis Anda tidak mungkin bisa menghindarinya, namun harus bisa menyelesaikannya. Anda bisa mengunjungi dan meminta bantuan lembaga penyelesaian sengketa, khusus untuk ecommerce. Untuk memperjelas cara penyelesaian sengketa PMSE, di bawah ini adalah beberapa cara menyelesaikan sengketa berdasarkan PP 80/2019 yang harus Anda ketahui.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa

Cara menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan bisnis ecommerce bisa Anda lakukan dengan beberapa cara, mulai dari mengunjungi pengadilan atau meminta bantuan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dalam bentuk mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Di mana lembaga penyelesaian sengketa lainnya tersebut berupa lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

 

Baca Juga: Perselisihan dengan Rekan Bisnis, Bagaimana Cara Penyelesaiannya?

 

Selain itu, menurut Pasal 72, penyelesaian sengketa PMSE bisa dilakukan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pasal 72 ayat (3) juga menuliskan bahwa konsumen yang mengalami sengketa terhadap pelaku usaha PMSE bisa melakukan penggugatan melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan Konsumen. Hal ini agak berbeda dengan ketentuan hukum acara perdata, dimana biasanya gugatan diajukan di tempat kedudukan tergugat, terlepas dari statusnya. 

 

Penyelesaian Sengketa PPMSE di Luar Negeri

Di era globalisasi seperti saat ini perdagangan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga bisa sampai ke luar negeri. PP No.80 Tahun 2019 ini juga telah mengatur mengenai sengekta dengan PPMSE yang berada di luar negeri. Di mana dalam hal ini, PPMSE tidak menentukan hukum yang berlaku baginya atau pilihan lembaga penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, maka menurut Pasal 73 dan 74, maka penyelesaian sengketa akan menggunakan asas-asas hukum perdata internasional.

Namun, dalam hal ini juga terdapat pengecualian, di mana jika sengketa tersebut sehubungan dengan transaksi dengan konsumen Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum perlindungan konsumen Indonesia dan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha (BPSK) atau pengadilan umum Indonesia.

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Perlu diketahui juga bahwa sesuai ketentuan Pasal 436 Rv/ Reglement op de Burgerlijke rechtvordering/ hukum acara perdata Indonesia, putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun dalam hal arbitrase, putusan tetap dapat dilaksanakan di Indonesia, hal ini karena terdapat pengaturan lebih lanjut dalam UU Arbitrase mengenai pemberlakuan putusan arbitrase international.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal para pihak berada di Indonesia dan menganut hukum Indonesia, maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Sedangkan, ketika sengketa terjadi pada PPMSE asing tanpa pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa, akan digunakan asas-asas hukum perdata internasional, kecuali terkait dengan transaksi dengan konsumen di Indonesia.

Dengan memahami cara menyelesaikan sengketa pada PMSE, Anda bisa lebih mudah menjalankan kegiatan bisnis ecommerce. Selain itu, ini juga bisa menjadi bekal bagi Anda jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam kegiatan bisnis yang Anda jalankan. Bagi Anda yang masih kurang memahami dengan peraturan ecommerce PP No.80/2019, Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis dengan tim profesional dari LIBERA. Selain itu, Anda juga dapat meminta bantuan LIBERA untuk memberikan solusi jika dikemudian hari nanti Anda mendapatkan situasi sengketa dalam bisnis. Jadi, percayakan seluruh permasalahan hukum bisnis Anda di LIBERA sekarang!

 

PKWT Vs PKWTT: Perbedaan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Tidak Tertentu

Karyawan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Tidak heran jika banyak yang menganggap bahwa karyawan merupakan aset bagi perusahaan yang dapat dijadikan competitive advantage suatu perusahaan. Hasil dari riset yang dilakukan Boston Consulting Group menyebutkan bahwa hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan meningkatkan level kebahagiaan karyawan di lingkungan kerja dan paralel dengan meningkatnya produktivitas karyawan. Maka dari itu, hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan inilah yang harus diperhatikan Anda sebagai pemilik perusahaan. Salah satu cara untuk menciptakan hubungan kerja yang baik adalah dengan menyepakati hubungan kerja secara tertulis melalui surat perjanjian kerja atau kontrak kerja.

Read more