KetenagakerjaanKontrak

Cara Mudah Membuat Peraturan Perusahaan Sesuai Undang-Undang

Ketika perusahaan sudah berkembang dan karyawan semakin banyak, suatu peraturan dibutuhkan sebagai pedoman agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Peraturan inilah yang disebut dengan peraturan perusahaan yang dibuat untuk menciptakan standar kerja yang konsisten dalam lingkungan kerja. Peraturan ini juga berguna untuk mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan karyawan karena sudah ada peraturan yang menjadi pedoman yang jelas konsekuensinya, sehingga jika ada pelanggaran, perusahaan memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi bagi karyawan. Dalam kesempatan kali ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa hal penting terkait peraturan yang perlu Anda ketahui.

 

Apa itu Peraturan Perusahaan?

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peraturan, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan peraturan? Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah menyebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Peraturan ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh karyawan agar manajemen dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 28/2014), penyusunan peraturan ini menjadi tanggung jawab perusahaan, namun dalam penyusunannya tetap harus mempertimbangkan saran dari karyawan. Dengan dilibatkannya karyawan dalam proses penyusunan peraturan, diharapkan peraturan ini dapat mengakomodir kebutuhan karyawan dan dapat menciptakan hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan.

 

Kapan Peraturan Perlu Dibuat?

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenaker 28/2014, peraturan wajib dibuat jika jumlah karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan sudah mencapai minimum 10 orang. Selain karena diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, peraturan ini perlu dibuat jika karyawan sudah mulai banyak dan bisnis semakin berkembang, agar menciptakan pedoman kerja yang konsisten dan menjaga harmonisasi lingkungan kerja. Selain itu, jika ada karyawan yang mengajukan klaim atau gugatan kepada perusahaan, maka peraturan inilah yang bisa dijadikan salah satu bukti untuk melindungi perusahaan.

Perlu Anda ketahui juga bahwa peraturan ini dianggap mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi, setelah peraturan dibuat, jangan lupa untuk mengajukan permohonan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

 

Cara Membuat Peraturan

Hal pertama yang harus Anda ingat ketika membuat peraturan adalah buat peraturan dengan berpedoman kepada UU Ketenagakerjaan, juga mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Selain itu, dalam membuat peraturan, Anda juga harus memahami konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan di kemudian hari jika karyawan melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, peraturan paling sedikit harus memuat poin-poin berikut ini:

  1. Hak dan kewajiban pengusaha;
  2. Hak dan kewajiban karyawan/pekerja;
  3. Syarat kerja;
  4. Tata tertib perusahaan; dan
  5. Jangka waktu berlakunya peraturan.

Sedangkan aturan lainnya dapat ditentukan oleh perusahaan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, oleh karena itu, dalam proses pembuatan peraturan, Anda juga bisa membentuk tim khusus yang memahami dan telah berpengalaman terhadap UU Ketenagakerjaan atau meminta saran dari pihak eksternal yang memiliki latar belakang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan agar aturan tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, namun tidak menyalahi aturan hukum yang ada.

 

Poin-Poin yang Penting Dicantumkan pada Peraturan

Sebelum Anda memulai proses penyusunan peraturan, Anda perlu mempertimbangkan hal-hal apa saja yang penting bagi perusahaan. Apa yang Anda anggap sebagai deal breaker? Jika Anda menganggap bahwa karyawan yang membocorkan informasi rahasia perusahaan merupakan deal breaker, maka Anda dapat mencantumkan sanksi yang berat pada peraturan jika terjadi pelanggaran tersebut. Jika perusahaan Anda bergerak di bidang digital marketing agency, mungkin dress code yang digunakan boleh kasual, namun untuk kondisi tertentu seperti jika ada meeting dengan klien, karyawan diwajibkan untuk menggunakan pakaian formal untuk menjaga profesionalisme dan reputasi perusahaan Anda. Hal-hal inilah yang dapat dicantumkan dalam peraturan yang Anda buat. Pada umumnya, poin-poin penting yang perlu dicantumkan dalam peraturan antara lain:

  1. Cuti bagi karyawan;
  2. Upah dan ketentuan promosi jabatan;
  3. Tunjangan bagi karyawan;
  4. Etika karyawan, seperti cara berpakaian, larangan dalam menggunakan fasilitas kantor, dan lainnya.

Meskipun peraturan tidak dapat menjamin bahwa seluruh karyawan pasti akan mematuhi peraturan tersebut, namun setidaknya dengan adanya aturan yang jelas, karyawan akan lebih aware dan memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif, hal tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja.

Dalam pembuatan peraturan, Anda bisa membuat beberapa poin penting yang harus ditaati setiap karyawan. Jika Anda masih ragu dan membutuhkan pihak ketiga untuk membuat peraturan, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum. Di mana, dengan LIBERA, Anda bisa membuat berbagai peraturan perusahaan sesuai pedoman undang-undang dan membantu Anda mengenali konsekuensi yang mungkin diterima di masa depan. Sehingga, segala risiko dapat diminimalisir dan bisnis pun akan menjadi lebih terlindungi. Hubungi LIBERA sekarang di sini!

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Perbedaan Akta Otentik & Akta di Bawah Tangan yang Wajib Anda Ketahui

Dalam kacamata hukum, akta merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum tersebut, seperti perjanjian kerja sama untuk membuktikan adanya hubungan kerja sama antara para pihak. Akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Banyak orang yang menganggap bahwa akta otentik merupakan perjanjian yang bermeterai, sedangkan akta di bawah tangan tidak membutuhkan meterai. Agar tidak salah memahami perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, LIBERA akan menjabarkannya secara detail di bawah ini.

Read more

Bisnis Terlindungi dengan Memastikan Poin Berikut Ada Dalam Perjanjian Waralaba

Menjalankan bisnis waralaba menjadi salah satu alternatif bisnis yang dipilih sebagian pengusaha. Di mana, dengan memilih bisnis waralaba, Anda tidak perlu lagi memikirkan produk apa yang ingin dijual atau bagaimana memasarkannya, karena semuanya telah diatur oleh pemilik waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007), waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha untuk memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Read more