Bisnis

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Ingin Merekrut Freelance untuk Pembuatan Website

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Ingin Merekrut Freelance untuk Pembuatan Website

Website merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan di era digital seperti saat ini. Banyak konsumen yang mencari informasi melalui Internet sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Selain itu, website juga dianggap bisa membantu perusahaan meningkatkan kredibilitas bisnisnya. Dalam pembuatan website, saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa freelancer demi menghemat keuangan bisnis.

Namun, dalam memilih freelance untuk membuat website, Anda juga harus berhati-hati. Jangan sampai freelance tersebut melanggar peraturan yang berlaku atau melanggar hak perusahaan Anda dengan melakukan duplikasi website ke perusahaan lainnya. Agar hal itu tidak terjadi, pada artikel di bawah ini LIBERA akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu Anda ketahui ketika ingin memanfaatkan jasa freelancer dalam pembuatan website perusahaan.

Ketahui Perspektif Hak Cipta

Ketika Anda menggunakan jasa freelancer dalam pembuatan website, pastikan Anda telah mengetahui hak-hak apa saja yang jadi milik perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan duplikasi ke perusahaan lain yang mungkin menjadi salah satu klien dari freelancer tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan UU Hak Cipta, ada beberapa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi seperti:

  1. pamflet, buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. drama, drama musikal, koreografi, pewayangan, tari, dan pantomim;
  6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat, atau kolase;
  7. karya seni terapan;
  8. karya arsitektur;
  9. peta;
  10. karya seni batik atau seni motif lain;
  11. karya fotografi;
  12. potret;
  13. karya sinematografi;
  14. terjemahan, tafsir, bunga rampai, saduran, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  15. terjemahan, adaptasi, transformasi, aransemen, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca program komputer maupun media lainnya;
  17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
  18. permainan video; dan
  19. program komputer.

Baca Juga: Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Harus Anda Ketahui

Dalam website itu sendiri ada beberapa elemen yang dilindungi hak cipta, misalnya konten asli, kode asli, foto, karya seni atau gambar asli, serta konten video yang dibuat. Di mana, elemen tersebut dimasukkan ke dalam website untuk ditampilkan dan diperlihatkan oleh pengunjung website ataupun disimpan ke dalam sistem website itu sendiri sebagai data perusahaan.

 

Hak Cipta dalam Hubungan Kerja

Selain hak cipta atas pembuatan website, Anda sebagai pemilik perusahaan juga harus mengetahui hak cipta dalam hubungan kerja. Untuk masalah ini, Anda bisa menuangkannya dalam suatu perjanjian tertulis yang menjelaskan penggunaan jasa freelancer untuk membuat konten website perusahaan secara lebih detail. Di mana dalam perjanjian ini, Anda bisa menuliskan mengenai siapa pencipta dan/atau pemegang hak cipta website tersebut.

Tanpa adanya perjanjian tertulis, maka status pencipta dan pemegang hak cipta atas website tersebut berada di tangan pihak yang membuatnya. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 UU Hak Cipta yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.”

Namun, jika di dalam website tersebut berisi konten dengan elemen (data) yang berasal dari/dimiliki perusahaan dan melekat pada hak cipta seperti tulisan mengenai perusahaan, logo perusahaan, foto perusahaan, video perusahaan, dan lain sebagainya, maka freelancer tidak diperbolehkan untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan tertulis atau tanpa izin, serta memberi manfaat ekonomi bagi yang bersangkutan dan/atau bagi kepentingan pihak lain. Jika hal ini terjadi, maka freelancer tersebut melanggar hak cipta dan Anda sebagai pemilik perusahaan hal dapat membawanya ke ranah hukum.

Pelanggaran Hak Moral 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, jika ditemukan penggunaan data perusahaan tanpa adanya persetujuan dari perusahaan, maka freelancer dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap hak moral suatu ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta (dalam hal ini perusahaan) untuk beberapa hal seperti:

  1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi dan modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Baca Juga: 8 Hal Penting yang Harus Ada Dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi

Jadi, untuk melindungi hak moral, Anda sebagai pemilik perusahaan atau pencipta dari hak tersebut dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta. Kedua hal tersebut dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak. Di mana, informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi:

  1. informasi ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
  2. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  3. pencipta sebagai pemegang hak cipta;
  4. masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
  5. nomor; dan
  6. kode informasi.

Baca Juga: Jenis-Jenis & Contoh Hak Cipta yang Harus Anda Ketahui dengan Baik

Untuk melindungi hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dapat membuktikan keotentikan pencipta serta pemegang hak cipta atas setiap konten didalamnya, maka website Anda harus menuliskan mengenai hak cipta didalamnya. Selain untuk melindungi hak cipta dari penggunaan informasi oleh freelancer, ini juga bisa membantu Anda melindungi hak cipta dari penyalahgunaan informasi oleh pihak lainnya. Di mana, menurut Pasal 7 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta untuk penggunaan secara komersial, bisa dikenakan pidana hukuman kurungan paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Dengan memahami dengan baik hak cipta dalam pembuatan website, Anda tidak perlu khawatir ketika ingin memanfaatkan jasa freelancer untuk membantu Anda membuat website perusahaan. Selain memahami beberapa hal di atas, Anda juga perlu membuat perjanjian kerja sama dengan freelancer tersebut. Jangan lupa untuk menyebutkan bahwa seluruh konten dalam website Anda adalah hak perusahaan dan freelancer dilarang untuk menggunakannya untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain, selain perusahaan Anda.

Sebelum membuat perjanjian secara tepat, Anda bisa melakukan diskusi secara online bersama tim LIBERA. Selain berdiskusi dengan tim profesional kami, LIBERA juga bisa membantu Anda mempersiapkan perjanjian kerja sama dengan freelancer sesuai dengan kebutuhan bisnis, juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi tunggu apalagi? Lindungi perusahaan Anda bersama LIBERA sekarang!

Related Posts

5 Alasan yang Wajib Diketahui, Kenapa Badan Usaha PT Lebih Baik Dibanding CV

Ketika ingin memulai bisnis, hal utama yang menjadi prioritas pebisnis tidak jauh dari modal dan produk apa yang akan dikembangkan untuk dijual. Sedangkan hal lainnya seperti masalah hukum yang berkaitan dengan legalitas perusahaan biasanya sering diabaikan. Padahal, menurut hasil riset yang dilakukan oleh CB Insight, masalah hukum merupakan salah satu dari 20 alasan teratas sebuah startup gagal. Masalah hukum yang dihadapi antara lain adalah tentang kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dimana pebisnis seringkali tidak memperhatikan hal-hal berkaitan dengan hukum yang wajib dipenuhi ketika menjalankan bisnisnya termasuk mengenai legalitasnya.

Read more

Tren Tanda Tangan Elektronik di Era Digital, Bagaimana Keabsahannya?

Di era yang semakin canggih seperti sekarang, banyak perusahaan yang melakukan kerja sama hanya dengan bermodalkan perjanjian secara digital. Apalagi saat ini semua orang sudah bisa memiliki tanda tangan elektronik secara mudah. Namun, tren ini ternyata menimbulkan pro kontra. Di mana, tanda tangan elektronik akan dengan mudah dipalsukan, sehingga keabsahannya jadi dipertanyakan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, di bawah ini LIBERA akan menjelaskan secara detail mengenai tanda tangan elektronik yang sering digunakan akhir-akhir ini.

Read more