Bisnis

Pentingnya Memiliki NPWP Bisnis, Mempermudah Administrasi Hingga Pengurusan Perizinan

Ketika Anda mulai menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, maka Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Anda perlu mendaftarkan perusahaan atau bisnis untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Badan. Namun, tidak tidak semua perusahaan wajib membuat NPWP, hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratanlah yang wajib memiliki NPWP Badan. 

Persyaratan NPWP Badan

Tidak semua badan usaha wajib memiliki NPWP Badan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, ada beberapa persyaratan NPWP Badan Usaha yang sesuai perundang-undangan bidang perpajakan, seperti: 

  1. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
  2. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai peraturan, termasuk bentuk kerjasama operasi (Joint Operation).

Persyaratan Pembuatan NPWP Badan Berdasarkan Jenis Usahanya

Ketika Anda ingin mendaftarkan NPWP Badan, maka Anda harus memahami terlebih dulu jenis-jenis NPWP Badan. Di mana, NPWP Badan Usaha dibagi 3 (tiga) kategori perusahaan, yaitu badan usaha berorientasi laba, badan usaha yang tidak berorientasi laba, dan badan usaha operasi kerja sama. Di mana, ketiga kategori perusahaan ini memiliki persyaratan berbeda ketika ingin mendapatkan NPWP Badan Usaha atau Perusahaan: 

1. Badan Usaha Berorientasi Laba (Profit-Oriented)

Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di  bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada laba (profit), syarat pendaftaran NPWP adalah:

  1. Fotokopi akta atau dokumen pendirian dan perubahan usaha bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk bentuk usaha tetap.
  2. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus. Jika penanggung jawab Badan Usaha adalah WNA atau Warga Negara Asing, maka harus mempersiapkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah (minimal Lurah atau Kepala Desa).
  3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa atau bukti pembayaran listrik.

2. Badan Usaha Tidak Berorientasi Laba (Non profit Oriented)

Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi laba seperti yayasan, institut, atau perusahaan asosiasi, dokumen yang disyaratkan hanya berupa fotokopi KTP salah seorang pengurus badan dan surat keterangan domisili dari pengurus RT/RW.

3. Badan Usaha Operasi Kerjasama (Joint Operation)

Untuk Wajib Pajak badan berbentuk operasi kerjasama (Joint Operation), dokumen yang disyaratkan adalah:

  1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerjasama.
  2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk operasi kerjasama yang diwajibkan memiliki NPWP.
  3. Fotokopi Kartu NPWP Pribadi salah seorang pengurus perusahaan anggota bentuk operasi kerjasama. Sedangkan jika penanggung jawabnya adalah WNA, maka dibutuhkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
  4. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Daerah.

Manfaat & Fungsi NPWP Bagi Bisnis

Nah, setelah kamu mengetahui beberapa jenis NPWP badan dan persyaratannya, sekarang Anda juga harus memahami apa manfaat dari NPWP Badan Usaha. Bukan hanya sebagai kewajiban, ternyata NPWP Badan Usaha juga memiliki banyak fungsi dan manfaat seperti:

1. Mempermudah Administrasi Bisnis

Dengan adanya NPWP, Anda bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi bisnis. Misalnya saja dalam pengajuan kredit bank, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembuatan rekening koran, pembuatan paspor, pembelian produk investasi, pengajuan pinjaman modal, dan sebagainya.

2. Mengurus Restitusi Pajak

Restitusi adalah pembayaran pajak yang melebihi batas seharusnya. Kejadian ini sering terjadi di beberapa wajib pajak. Jika hal ini terjadi, Anda pasti ingin mengambil kembali kelebihan uang yang dibayarkan. Nah, jika Anda telah memiliki NPWP, maka Anda bisa pergi ke kantor pajak untuk mengambilnya. Namun, jika Anda tidak memiliki NPWP, maka anda tidak diperkenankan untuk proses pengambilan, karena kepemilikan NPWP adalah syarat utama dalam pengurusan restitusi pajak.

3. Pengajuan Pengurangan Pajak

Setiap wajib pajak memiliki tingkat kemampuan finansial yang berbeda-beda. Kondisi ini sangat memengaruhi sebuah bisnis dalam hal pembayaran pajak. Nah, dengan memiliki NPWP, maka wajib pajak diperbolehkan untuk melakukan pengajuan keberatannya berkenaan dengan jumlah pajak yang mesti dibayarkan.

4. Mempermudah Pengajuan Kredit

Ketika Anda ingin mengembangkan bisnis, maka Anda butuh modal tambahan, salah satunya dengan melakukan pengajuan kredit. NPWP menjadi salah satu syarat pengajuan kredit kepada bank atau lembaga keuangan. Dengan memiliki NPWP, maka proses pengajuan kredit menjadi lebih mudah, karena pihak bank bisa melihat rekam jejak Anda dalam membayar kewajiban pajaknya.

5. Membuat Surat Izin Usaha

NPWP juga bermanfaat ketika Anda mengurus dan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Di Indonesia, setiap bisnis diwajibkan membayar pajak, sehingga jika Anda tidak memiliki NPWP, maka proses pengurusan legalitas akan terhambat.

6. Membuat Rekening Bank

NPWP juga bermanfaat ketika Anda ingin membuka rekening bank, baik rekening pribadi maupun rekening bisnis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Pasal 14 ayat (1) huruf a, calon nasabah dengan potensi beneficial owner wajib menyerahkan NPWP sebagai bentuk pencegahan tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris.

5. Syarat Pencairan Dana dari Negara

NPWP juga bermanfaat ketika Anda ingin mencairkan dana dari proyek negara. Misalnya proyek lelang yang dilakukan negara mengharuskan pesertanya memiliki NPWP. Syarat ini juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak yang mewajibkan peserta lelang/tender memiliki NPWP. 

Cara Pembuatan NPWP Perusahaan

Setelah Anda mengetahui manfaat dan fungsi dari memiliki NPWP, maka Anda sudah memahami bukan pentingnya memiliki NPWP perusahaan? Oleh karena itu, Anda wajib segera membuatnya sekarang.

Untuk membuat NPWP, Anda bisa mendatangi KPP terdekat atau mendaftar melalui cara online. Namun, di masa pandemi ini disarankan untuk membuatnya secara online. Di bawah ini adalah langkah untuk mendaftarkan dan membuat NPWP Badan/Perusahaan secara online yang bisa kamu lakukan.

  1. Kunjungi situs Dirjen Pajak untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online.
  1. Di laman tersebut, pilih menu sistem e-Registration.
  2. Jika Anda belum pernah mendaftarkan diri, Anda bisa mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik “daftar”. Kemudian isilah data pendaftaran dengan benar seperti nama, alamat email, kata sandi (password), dan lainnya. Setelah semua terisi, klik “Save”.
  3. Setelah proses selesai, cek email dan ikuti petunjuk yang ada untuk melakukan aktivasi.
  4. Setelah proses aktivasi berhasil, Anda bisa langsung login ke sistem e-Registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah Anda buat. Atau klik link dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak.
  5. Setelah login berhasil, Anda akan dibawa ke halaman Registrasi Data Wajib Pajak untuk memulai proses pembuatan NPWP. Anda bisa mengisi semua data dengan benar pada formulir tersedia. Kemudian ikuti tahapannya secara teliti. Jika data yang diisi benar, maka Anda akan melihat surat keterangan terdaftar sementara.
  6. Setelah semua data formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
  7. Selanjutnya, Anda harus mencetak dokumen yang tersedia di halaman tersebut seperti Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
  8. Jika sudah berhasil dicetak, Anda bisa langsung menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan melengkapi dokumen yang telah disiapkan sebelumnya.
  9. Kemudian, setelah berkas kelengkapannya siap, Anda harus mengirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke KPP terdaftar.
  10. Berkas dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui Pos Tercatat. Perlu diketahui bahwa pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim.
    Jika Anda tidak ingin repot mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP, Anda bisa melakukan scan dokumen dan mengunggahnya dalam bentuk digital  melalui aplikasi e-Registration tadi.
  11. Setelah selesai, Anda bisa cek status dan tunggu kartu NPWP dikirim.

Anda bisa memeriksa status pendaftaran NPWP perusahaan melalui email atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi e—Registration. Jika statusnya ditolak, Anda perlu memperbaiki data yang kurang lengkap. Namun jika statusnya disetujui, kartu NPWP perusahaan akan segera dikirim melalui Pos Tercatat.

Itulah beberapa hal penting mengenai NPWP Bisnis atau NPWP Badan Usaha. Dengan memiliki NPWP, maka Anda bisa dengan mudah mengurus segala perizinan bisnis dengan mudah. Bagi Anda yang tidak memiliki waktu untuk mengurus NPWP Perusahaan dan perizinan lainnya, maka Anda bisa memanfaatkan LIBERA.ID.

Dengan Libera.id, Anda bisa melakukan konsultasi hukum bisnis secara gratis hingga mengurus segala macam perizinan dan masalah hukum bisnis. Jadi tunggu apalagi? Urus segala macam legalitas bisnis Anda sekarang demi bisnis yang berjalan lebih produktif.

Related Posts

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.

Tren Tanda Tangan Elektronik di Era Digital, Bagaimana Keabsahannya?

Di era yang semakin canggih seperti sekarang, banyak perusahaan yang melakukan kerja sama hanya dengan bermodalkan perjanjian secara digital. Apalagi saat ini semua orang sudah bisa memiliki tanda tangan elektronik secara mudah. Namun, tren ini ternyata menimbulkan pro kontra. Di mana, tanda tangan elektronik akan dengan mudah dipalsukan, sehingga keabsahannya jadi dipertanyakan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, di bawah ini LIBERA akan menjelaskan secara detail mengenai tanda tangan elektronik yang sering digunakan akhir-akhir ini.

Read more