BisnisStartup

Hindari Risiko Bisnis dengan Pelatihan Hukum ke Manajemen & Karyawan

Hukum bisnis menjadi salah satu hal penting yang perlu Anda perhatikan ketika menjalankan sebuah bisnis. Dengan adanya hukum bisnis, maka Anda bisa mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, memahami hukum dalam dunia bisnis tidaklah mudah, apalagi bagi orang yang bukan dari dunia bisnis. Meski begitu, memahami hukum bisnis sangat diperlukan, khususnya bagi pemilik bisnis ataupun pihak manajeman. Untuk itu, penting adanya pelatihan hukum yang berguna untuk menghindari risiko dan solusi atas penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. 

Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa alasan pentingnya dilakukan pelatihan hukum bagi pemilik bisnis maupun pihak manajemen dalam suatu perusahaan.

Pentingnya Pelatihan Hukum bagi Bisnis

Memahami hukum bisnis bisa membantu perusahaan atau bisnis mengurangi risiko bisnis seperti penipuan, wanprestasi, dan sebagainya. Selain itu, ada banyak manfaat lain yang bisa didapatkan dengan dilakukannya pelatihan hukum seperti:

1. Meningkatkan Wawasan Hukum

Dengan adanya pelatihan hukum, maka Anda, pihak manajemen, dan karyawan bisa menambah wawasan hukum. Anda bisa memahami dasar-dasar hukum dalam bisnis. Bagi pemilik bisnis, pelatihan ini juga bisa membantu Anda meningkatkan kemampuan dan keahlian seputar bisnis yang berhubungan dengan hukum. Sehingga, kegiatan bisnis bisa berjalan lancar tanpa melanggar aturan yang berlaku.

2. Meningkatkan Efektivitas Operasional

Secara tidak langsung, pelatihan ini juga membantu meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Pelatihan ini juga bisa melindungi kepentingan bersama antara pihak perusahaan dan konsumen, pihak perusahaan dan karyawan, hingga pihak perusahaan dan investor. Selain itu, memberikan pelatihan ke karyawan juga bisa membuat produktivitas mereka meningkat, di mana karyawan yang dilibatkan secara langsung akan merasa lebih percaya diri sehingga nantinya mereka akan memberikan kinerja yang maksimal. Mereka juga bisa lebih mudah memahami aturan bisnis, khususnya yang terkait dengan perusahaan.

3. Beradaptasi dengan Regulasi Terbaru

Aturan atau kebijakan hukum sering mengalami perubahan ketika dibutuhkan. Biasanya, kebijakan akan berubah ketika hukum sudah tidak sesuai kondisi saat ini maupun adanya perubahan signifikan dalam bisnis tertentu. Dengan mengikuti pelatihan hukum, perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan regulasi hukum terbaru.

4. Mengidentifikasi Potensi Sengketa yang Mungkin Terjadi di Masa Depan

Pelatihan ini juga berguna untuk menghindari sengketa yang mungkin terjadi di masa depan. Umumnya, sengketa dalam bisnis berupa masalah ketenagakerjaan, lahan, lingkungan, hingga masalah keluarga jika bisnis yang merupakan milik keluarga. Dengan mengikuti pelatihan maka Anda bisa mulai mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin terjadi di masa mendatang. 

5. Memahami Fungsi & Tanggung Jawab Perusahaan

Pelatihan ini juga bisa membantu meningkatkan pemahaman atas fungsi dan tanggung jawab perusahaan. Terkadang saat bisnis berjalan, ada banyak pemilik bisnis atau pihak manajemen tidak memahami fungsi dan tanggung jawab perusahaan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka bisa berbahaya dan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Jenis-Jenis Pelatihan Hukum

Setelah memahami pentingnya pelatihan hukum, kini saatnya Anda mengetahui jenis-jenis pelatihan hukum apa saja yang bisa Anda lakukan dan ikuti. Di bawah ini adalah beberapa jenis pelatihan yang bisa diikuti perusahaan dan karyawan didalamnya.

  1. Pelatihan ketenagakerjaan dan hubungan industri: Pelatihan ini mencakup permasalahan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industri seperti peraturan kerja atau standar gaji yang perlu diberikan perusahaan ke karyawannya.
  2. Pelatihan dan Sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP): Pelatihan ini akan mengajarkan cara merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kemampuan GRC dalam perusahaan. Pelatihan ini dikhususkan untuk organisasi nirlaba
  3. Pelatihan perdagangan internasional: Pelatihan ini mencakup pengetahuan terkait peraturan global yang mencakup kegiatan ekspor-impor.
  4. Pelatihan kontrak konstruksi: Pelatihan ini akan memberikan edukasi dan menginformasikan regulasi yang membantu Anda membuat  kontrak konstruksi.
  5. Pelatihan hak kekayaan intelektual: Pelatihan ini menyangkut perlindungan HKI seperti logo ataupun merek. Sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk melindungi bisnisnya dari perusahaan lain yang ingin meniru.
  6. Pelatihan pengadaan barang dan jasa: Pelatihan yang memberikan edukasi mengenai alur proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku.
  7. Pelatihan lingkungan: Pelatihan ini akan memberikan informasi mengenai regulasi dan peraturan perusahaan di bidang lingkungan hidup.
  8. Pelatihan pelaporan keberlanjutan sesuai dengan amanah OJK
  9. Pelatihan penanganan perkara Litigasi: Pelatihan yang membantu perusahaan untuk siap menghadapi perkara-perkara hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selain itu, masih ada lagi jenis pelatihan hukum yang bisa diikuti sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan memahami pelatihan hukum, maka Anda bisa menjalankan bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga bisnis tidak dianggap ilegal dan mengurangi risiko pelanggaran yang nantinya akan berdampak pada pemberian sanksi, baik denda, penjara, hingga pencabutan izin usaha. 

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum bisnis, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan LIBERA.id. Selain memberikan konsultasi secara gratis, Anda juga bisa memanfaatkan layanan outsourced legal dari LIBERA. Sehingga, Anda bisa mengurangi risiko yang mungkin terjadi karena tidak adanya pengetahuan hukum bisnis.

Related Posts

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Setiap pihak yang bergerak dibidang ecommerce seperti pedagang yang melakukan penawaran secara elektronik ataupun online, baik dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha dengan sistem search engine, hosting, dan layanan coaching diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam peraturan ini, tidak hanya berisi mengenai pelaku usaha yang wajib mendaftarkan usahanya. Namun, juga ada kewajiban pelaku usaha dengan pengguna bisnis tersebut, misalnya pelaku usaha ke pelaku usaha, pelaku usaha ke konsumen, pribadi dengan pribadi maupun lembaga negara dengan pelaku usaha. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan keperdataan. Di mana para pihak dapat menyetujui mengenai ketentuan- ketentuan yang berlaku di antara mereka, namun tetap memenuhi ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan tersebut (hak dan kewajiban) tetap melekat pada para pihak, meskipun para pihak belum menyepakatinya.

Baca Juga: Peraturan e-Commerce Disahkan, Apa Anda Termasuk Pihak yang Wajib Mengikuti Peraturan Ini?

 

Kewajiban PPMSE terhadap Pelanggan

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan PPMSE terhadap pelanggannya agar tidak melanggar PP No.80 Tahun 2019:

  1. Screening barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, jika ada konten ilegal akan menanggung akibat hukumnya;
  • Membuat syarat dan ketentuan penggunaan, dan
  • Menyediakan sarana pelaporan masyarakat.
  1. Mematuhi standar kualitas pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  2. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) sebagai Sistem Elektronik berbentuk situs internet; 
  3. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan pada pusat data sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  8. Mematuhi ketentuan perundang-undangan sektoral lain terkait perizinan kegiatan usaha PMSE.
  9. Harus memiliki sistem yang andal dan aman;
  10. Menyimpan informasi PMSE selama 10 tahun terkait transaksi keuangan dan/atau 5 tahun terkait transaksi non keuangan. Di mana, informasi PMSE terdiri dari:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  11. Menyimpan Bukti transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi, yang akan menjadi alat bukti. Namun kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti transaksi berbeda-beda sesuai dengan reliabilitas sistemnya dan memenuhi syarat berdasarkan PP ini.

 

Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Selesai berkewajiban terhadap pelanggan, PMSE sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan seperti:

  1. Tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha;
  2. Memiliki layanan pengaduan konsumen;
  3. Dalam materi periklanan, pelaku usaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan penyimpan data pribadi pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman penyimpanan data pribadi berdasarkan perkembangan bisnis, namun setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam PP 80/2019;
  5. Dalam hal pemberi informasi meminta untuk datanya dihapus, harus dihapus seluruhnya;
  6. Khusus PPMSE kerja sama dengan perusahaan pengiriman barang harus lapor Menteri dalam menggunakan jasa kurir pelaku usaha PMSE wajib memastikan beberapa hal seperti:
  • Keamanan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kelayakan kondisi Barang dan/Jasa; 
  • Kerahasiaan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan 
  • Ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa.
  1. Barang yang sudah dikirim harus diinformasikan, khusus PPMSE harus mengupdate status pengiriman secara berkala serta jangka waktunya kepada pembeli;
  2. Pengiriman produk dianggap sudah sah jika sudah diterima secara penuh, dalam hal produknya berupa barang atau jasa digital harus juga produk tersebut terbukti terpasang/beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknisnya.Penukaran barang/refund:
  • Minimal 2 hari kerja, biaya pengiriman kembali dapat ditentukan ditanggung pembeli;
  • Alasan penukaran seperti:
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim; 
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa; 
    • Terdapat cacat tersembunyi; 
    • Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau 
    • Barang dan/atau Jasa kedaluwarsa.
  • Khusus PPMSE wajib memiliki mekanisme refund jika pembelian dibatalkan konsumen.

Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Memenuhi Kewajibn

Dalam Pasal 80 PP No.80 telah dituliskan dengan jelas bahwa bagi PPMSE yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif seperti mendapatkan peringatan tertulis yang akan diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut diterbitkan.

Selain itu, ada juga sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau masuk ke dalam daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum masuk ke dalam daftar hitam. Di mana, ketika Anda dimasukkan di dalam daftar hitam, berarti usaha Anda telah memiliki reputasi buruk yang terbukti telah merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan  nasional. Anda juga memiliki kemungkinan mendapatkan pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PPMSE sebagai perusahaan maupun pelaku usaha. Selain kewajiban di atas, PP No.80 Tahun 2019 ini juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha PMSE. Karena itulah, untuk menghindari sanksi yang akan diberikan, ada baiknya Anda membaca peraturan ini dengan baik dan cobalah berkonsultasi kepada pihak profesional yang memahami dan ahli dibidangnya. Dengan begitu, Anda sebagai pelaku usaha bisa menjalankan bisnis ecommerce dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu ahli profesional yang bisa membantu Anda menjawab semua permasalahan hukum bisnis adalah LIBERA. Sebagai startup hukum di Indonesia, LIBERA akan membantu Anda menyelesaikan segala masalah hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus masalah perizinan usaha dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tepercaya. Konsultasi di LIBERA sekarang juga dan dapatkan kenyamanan dalam berbisnis dengan perizinan yang tepat.

5 Surat Perjanjian yang Dibutuhkan Startup di Awal Perjalanan Bisnis

Pada saat Anda memutuskan untuk membangun bisnis, terutama startup, hal-hal seperti merumuskan business model yang tepat, memilih co-founder, dan mencari modal merupakan sebagian kecil dari sekian banyak hal yang menjadi prioritas utama. Namun, apakah Anda pernah terpikir bahwa ketika memulai bisnis startup, ada hal lain yang tidak kalah penting seperti membuat surat perjanjian untuk melindungi perjalanan bisnis? Risiko dalam bisnis memang selalu ada, namun risiko tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan surat perjanjian. Berikut adalah contoh surat perjanjian yang umumnya diperlukan pada saat memulai bisnis Anda.

Read more