Syarat & Prosedur yang Perlu Anda Persiapkan dalam Pembuatan NIB

Banyaknya bisnis yang tidak mengantongi izin menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Doing Business 2020 yang diterbitkan World Bank pada Oktober 2019 lalu, Indonesia berada pada peringkat 73 dalam hal kemudahan dalam berbisnis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat tersebut antara lain dilihat dari prosedur untuk memulai bisnis, waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin, kewajiban pembayaran pajak, dan kemudahan dalam menerima kredit. Namun, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, Presiden Jokowi berkomitmen untuk melakukan reformasi terhadap layanan perizinan agar semakin memudahkan pelaku usaha dan menargetkan agar Indonesia bisa berada di peringkat antara 40-45 di penilaian tahun-tahun berikutnya.

Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) yang menjadi dasar untuk mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Peraturan yang diterbitkan pada pertengahan 2018 lalu ini membawa angin segar untuk memperbaiki prosedur yang ada saat ini, di mana Anda dapat mengurus perizinan yang diperlukan untuk bisnis Anda secara online. Dengan adanya reformasi ini, terdapat beberapa perubahan juga terhadap beberapa perizinan, antara lain mulai diberlakukannya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi setiap pengusaha. Lalu apa itu NIB? Di bawah ini, Libera akan menjelaskan beberapa hal terkait pembuatan NIB dalam perizinan usaha.

Apa itu NIB?

Menurut Pasal 1 ayat (12) PP 24/2018, Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Setelah NIB diperoleh, Anda baru bisa mendapatkan izin usaha lainnya, termasuk izin operasional atau izin komersial untuk bidang usaha tertentu. Berdasarkan PP 24/2018, pelaku usaha yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NIB tidak hanya yang berbentuk badan usaha, namun juga berlaku untuk individu atau perseorangan. Apa saja bentuk usaha yang bisa mendaftarkan NIB? Menurut Pasal 6 ayat (3) PP 24/2018, di bawah ini adalah daftar pelaku usaha non-perseorangan yang dapat melakukan pendaftaran perizinan untuk memperoleh NIB:

Perseroan Terbatas
Perusahaan Umum
Perusahaan Umum Daerah
Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
Badan Layanan Umum
Lembaga Penyiaran
Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
Koperasi
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau biasa disebut CV
Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma)
Persekutuan Perdata

Apa Fungsi NIB?

Sebagai nomor identitas perusahaan, NIB memiliki fungsi hampir sama dengan NIK bagi penduduk Indonesia. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha baru bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh izin lainnya sehingga NIB merupakan dokumen yang perlu diurus terlebih dahulu ketika mendaftarkan diri melalui OSS. Tidak hanya itu, NIB merupakan dokumen yang menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Jika sebelumnya Anda lebih familiar dengan istilah TDP, maka pada saat OSS berlaku efektif, TDP telah digantikan dengan NIB.

Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf a PP 24/2018 bahwa NIB berlaku sebagai TDP dan akan terus berlaku selama bisnis beroperasi. Selain berfungsi sebagai TDP, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan akses kepabeanan. Sehingga bagi Anda yang bidang usahanya melakukan kegiatan impor, Anda tidak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh API karena NIB telah berlaku sebagai API.

Tahapan untuk Memperoleh NIB

Ingin membuat NIB dan mengantongi izin usaha? Pembuatan NIB adalah tahap awal yang harus Anda lakukan sebelum mengurus izin usaha lainnya. Di bawah ini LIBERA akan menjelaskan beberapa tahapan yang harus Anda lalui ketika akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NIB:

a. Pelaku Usaha Perseorangan

Dalam OSS, pelaku usaha dibagi menjadi 2, yakni pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non-perseorangan yang tentunya akan mempengaruhi dokumen serta informasi apa saja yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran melalui sistem OSS. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran akun dengan cara mengakses situs OSS. Ketika melakukan pendaftaran, Anda akan diminta untuk mengisi data diri termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah itu, Anda akan diminta untuk melakukan verifikasi melalui e-mail. Setelah verifikasi selesai dilakukan, Anda akan memperoleh username serta password yang dapat Anda gunakan ketika mengakses situs OSS.

Jika Anda telah memiliki username dan password untuk mengakses situs OSS, Anda dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB dengan mengisi data berikut ini:

Nama dan NIK;
Alamat tempat tinggal;
Bidang usaha;
Lokasi penanaman modal;
Besaran rencana penanaman modal;
Rencana penggunaan tenaga kerja;
Nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
NPWP pelaku usaha

b. Pelaku Usaha Non-Perseorangan

Sama halnya dengan pelaku usaha perseorangan, untuk pelaku usaha non-perseorangan yang bermaksud untuk memperoleh NIB juga perlu melakukan pendaftaran akun OSS dengan cara yang sama. Setelah memperoleh username dan password, pelaku usaha non-perseorangan baru bisa mengajukan pendaftaran untuk memperoleh NIB. Namun, terdapat perbedaan mengenai dokumen dan informasi yang perlu dimasukkan, yakni:

1. Akta pendirian

Sebelum Anda mengurus NIB, Anda harus terlebih dulu mengurus dan membuat akta pendirian badan usaha yang ingin Anda jalankan, baik itu badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi, dan sebagainya. Selain itu, tahap ini juga penting untuk mendapatkan NPWP untuk perusahaan. Di mana, sebagai salah satu wajib pajak, badan usaha Anda juga wajib memiliki NPWP.

2. Lengkapi Data Perusahaan

Menurut Pasal 22 ayat (2) PP 24/2018, data dan informasi yang perlu dimasukkan untuk memperoleh NIB antara lain:

Nama dan/ atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
Bidang usaha;
Jenis penanaman modal;
Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
Lokasi penanaman modal;
Besaran rencana penanaman modal;
Nomor kontak badan usaha;
Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
NPWP pelaku usaha non-perseorangan; dan
NIK penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

3. Perusahaan Mendapatkan NIB

Setelah seluruh data dan persyaratan dilengkapi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam PP 24/2018, lembaga OSS akan menerbitkan NIB yang menjadi bukti bahwa Anda telah resmi terdaftar.

Setelah mendapatkan NIB, Anda dapat mengajukan izin usaha, izin operasional atau izin komersial, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional Anda.

Jangka Waktu Berlakunya NIB

Tidak seperti TDP yang hanya berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, NIB akan terus berlaku selama pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Namun, tidak menutup kemungkinan NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PP 24/2018, berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS:

Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/ atau
Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Lalu, bagaimana jika perusahaan sudah memiliki izin usaha sebelumnya? Anda bisa membuat akun melalui OSS dan melakukan pendaftaran NIB serta izin usaha lainnya, di mana NIB tersebut akan berlaku sepanjang kegiatan usaha Anda beroperasi.

Bagi Anda yang masih kesulitan dalam melakukan pendaftaran NIB dan ingin melakukan konsultasi dengan ahlinya, Anda bisa melakukan konsultasi langsung bersama tim profesional dari LIBERA. Dengan LIBERA, Anda bisa melakukan berbagai konsultasi mengenai masalah hukum bisnis dengan lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda mengurus segala permasalah legalitas bisnis, mulai dari pembuatan badan usaha hingga membuat kontrak bisnis. Jadi tunggu apalagi? Segera urus legalitas bisnis Anda sekarang juga bersama LIBERA.

Kelebihan & Kekurangan PT yang Perlu Diketahui Sebelum Memilih Badan Usaha

Di awal perjalanan bisnis, selain modal dan perencanaan bisnis yang matang, ada hal penting lainnya yang harus Anda pikirkan dengan matang, yaitu pendirian badan usaha. Menurut analisis yang diberikan oleh CB Insights pada tahun 2019 lalu, dari 101 startup yang gagal, 8% diantaranya gagal dikarenakan masalah hukum yang dihadapinya. Masalah hukum tersebut antara lain seperti adanya sengketa dengan pihak lain, ataupun karena masalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pendirian badan usaha serta perizinan atas bisnis yang dijalankan inilah yang menjadi salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pengusaha. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam badan usaha yang dapat dipilih, mulai dari usaha perorangan, persekutuan perdata, Firma, CV, hingga Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT. Read more

Dasar Hukum Perusahaan Dalam Pendirian PT Berdasarkan UU Cipta Kerja

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berdasarkan peraturan ini, pemerintah telah melakukan beberapa perubahan yang berhubungan dengan prosedur dan syarat terbaru pendirian PT di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki ekosistem investasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; serta kemudahan berusaha pada umumnya.