BisnisDistribusi

Ketahui Perbedaan Reseller & Agen Sebelum Memperluas Pasar Bisnis

Di era industri 4.0 ini, hampir seluruh transaksi dilakukan secara online atau digital, terutama transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Hal ini menumbuhkan banyaknya peluang bagi masyarakat untuk terjun dalam bisnis online. Dengan menjalankan bisnis online, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa untuk toko dan hanya membutuhkan tempat untuk menyimpan stok barang atau persediaan produk yang ingin Anda jual. Bukan hanya itu, dengan menjalankan bisnis online, jangkauan pemasaran produk Anda pun menjadi lebih luas, yang sebelumnya Anda hanya menjangkau target pasar di sekitar toko, kini Anda dapat menjangkau target pasar ke seluruh Indonesia maupun ke negara lain.

Dalam menjalankan bisnis online, banyak pengusaha yang memasarkan produknya melalui beberapa model bisnis seperti melalui agen, reseller, dan dropshipper. Sudahkah Anda mengetahui perbedaan ketiganya? Sebelum Anda mulai memasarkan produk melalui ketiga model bisnis tersebut, ketahui terlebih dulu perbedaan agen, reseller, dan dropshipper di bawah ini.

Agen

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag 11/2006), agen merupakan perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Dari definisi tersebut, ada 2 unsur utama dari agen yaitu:

  1. Perantara untuk dan atas nama prinsipal, artinya agen bertugas sebagai perwakilan dari prinsipal.
  2. Tidak ada pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa. artinya kepemilikan barang dan/atau jasa yg dijual tersebut tetap berada di prinsipal karena agen hanya bertugas memasarkan dan bertindak sebagai perwakilan prinsipal.

Prinsipal yang dimaksud di sini adalah pihak yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Sebagai keuntungannya, agen biasanya memperoleh komisi dari setiap penjualan yang dilakukan. Sebagai seorang pengusaha yang ingin menjangkau target pasar yang lebih luas, memutuskan untuk memiliki hubungan keagenan adalah pilihan yang menguntungkan. Selain dapat mempermudah pengiriman barang ke konsumen, agen juga dapat membantu Anda memasarkan produk Anda ke lokasi yang mungkin belum bisa Anda capai. Namun, kekurangannya adalah, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal sehingga jika agen melakukan kesalahan, reputasi Anda sebagai prinsipal pun akan dipertaruhkan.

Reseller

Reseller merupakan cara kedua yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk yang Anda jual. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah reseller, melainkan istilah yang digunakan adalah distributor. Berdasarkan Permendag 11/2006, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Jika dibandingkan dengan agen, distributor memiliki perbedaan utama pada beberapa hal seperti:

  1. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Artinya, distributor bukan merupakan perwakilan dari prinsipal dan dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
  2. Memiliki/menguasai barang dan/atau jasa. Artinya, kepemilikan atas barang dan/ atau jasa tidak lagi ada pada Anda melainkan berada di distributor.

Pada intinya, reseller merupakan penjual kembali, di mana reseller akan membeli barang pada Anda dan menjual kembali barang tersebut kepada konsumen akhir. Jika membuka kesempatan untuk reseller, biasanya Anda harus memberikan harga yang berbeda dengan konsumen langsung. Di mana, harga khusus reseller biasanya relatif lebih murah dan harus mengambil barang dengan jumlah yang banyak. Namun hal lain yang perlu disepakati dengan reseller adalah larangan bagi reseller untuk menjual barang dan/atau jasa di bawah dari harga standar atau yang dikenal dengan Standard Retail Price (SRP). Jika reseller menjualnya di bawah SRP, maka akan terjadi “perang harga” dan berpotensi merusak citra brand Anda apabila dijual terlalu murah.

Dropshipper

Hal terakhir yang dapat Anda manfaatkan untuk memperluas pasar produk Anda adalah membuka kesempatan untuk dropshipping. Sistem dropshipping tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sistem ini memiliki kemiripan dengan konsinyasi atau titip jual, di mana Anda sebagai pemilik barang meminta dropshipper untuk memasarkan dan menjual barang Anda tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang tersebut dari Anda kepada dropshipper. Dari hasil penjualan barang tersebut, biasanya dropshipper akan mendapatkan komisi dan orang yang bertanggung jawab untuk mengirim barang kepada konsumen adalah Anda sebagai pemilik barang, karena pada dasarnya dropshipper hanya bertugas memasarkan barang dagangan Anda sehingga kewajiban untuk mengirimkan barang kepada konsumen ada pada Anda.

Dokumen Hukum yang Dibutuhkan

a. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Agen atau Distributor

Kewajiban bagi agen atau distributor untuk memperoleh STP diatur dalam Permendag 11/2006. Sebagai pengusaha yang akan menunjuk agen atau distributor, pastikan bahwa agen atau distributor tersebut mendaftarkan diri untuk memperoleh STP dari Departemen Perdagangan. Apabila agen atau distributor yang ditunjuk tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh STP, risikonya adalah izin usaha agen atau distributor dapat dicabut. Tentunya hal ini akan menghambat bisnis Anda apabila agen atau distributor yang Anda tunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

b. Perjanjian dengan Agen atau Distributor

Selain STP, Pasal 21 ayat (2) Permendag 11/2006 juga mewajibkan bahwa hubungan antara Anda sebagai pengusaha dengan agen atau distributor wajib dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat beberapa hal seperti berikut ini.

  • Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
  • Maksud dan tujuan perjanjian;
  • Status keagenan atau kedistributoran;
  • Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
  • Wilayah pemasaran;
  • Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  • Kewenangan;
  • Jangka waktu perjanjian;
  • Cara-cara pengakhiran perjanjian;
  • Cara-cara penyelesaian perselisihan;
  • Hukum yang dipergunakan;
  • Tenggang waktu penyelesaian.

Selain hal-hal yang wajib ada sebagaimana disebutkan di atas, penting bagi Anda untuk menentukan apakah agen atau distributor yang Anda tunjuk memiliki hak eksklusif sebagai agen atau distributor tunggal atau tidak. Jika memiliki hak eksklusif, maka agen atau distributor tersebut tidak boleh bertindak sebagai agen atau distributor dari pihak lain.

Itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai ketiga modal bisnis online yang kini sedang tren di Indonesia. Dalam melakukan model bisnis seperti di atas, Anda perlu membuat kontrak atas hubungan kerja sama Anda dengan agen, distributor, maupun dropshipper. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum, kontrak ini berfungsi untuk menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pembatasan mengenai apa saja yang boleh dilakukan oleh agen maupun distributor tersebut agar bisnis online Anda dapat berjalan lancar. Libera.id adalah salah satu startup hukum yang dapat membantu Anda membuat kontrak keagenan dan kontrak lainnya. Dengan Libera.id, Anda dapat melakukan konsultasi secara GRATIS sebelum membuat kontrak, sehingga kontrak yang Anda buat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Tunggu apalagi? Konsultasikan seluruh masalah bisnis Anda di Libera.id sekarang!

Related Posts

6 Keuntungan yang Didapatkan dengan Menerapkan UMKM Digital

Semakin banyaknya bisnis UMKM bermunculan membuat pelaku usaha harus berpikir dan terus berinovasi untuk memenangkan persaingan pasar. Salah satu cara yang saat ini sedang digembar-gemborkan adalah UMKM digital. Di mana, strategi ini dilakukan sebagai langkah untuk para UMKM untuk mulai memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan promosi.

Read more

Aturan & Prosedur Akuisisi Perusahaan yang Perlu Dilakukan

Akuisisi perusahaan adalah proses pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh salah satu perusahaan yang ditetapkan dalam perjanjian dan kesepakatan sebelumnya. Bagi perusahaan, kegiatan akuisisi sering dijadikan salah satu strategi untuk pengembangan bisnis. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mencari kesempatan bisnis yang lebih luas, meningkatkan sinergi dan kinerja perusahaan, mengurangi biaya, hingga mencari pangsa saham yang lebih besar.

Lalu bagaimana prosedur yang perlu dilalui untuk melakukan akuisisi? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Aturan Kegiatan Akuisisi

Seperti yang disampaikan di atas bahwa akuisisi perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah mengenai pendapatan, pengurangan biaya, pengenaan pajak, modal kerja dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk penyelamatan perusahaan dalam aspek bisnis.

Menurut Pasal 125 Ayat (1) UUPT, akuisisi terbagi menjadi dua jenis yaitu melalui direksi perseroan dan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham.

Proses pengambilalihan yang dimaksud di sini adalah akuisisi yang mengakibatkan pada pengendalian perusahaan.

Prosedur Akuisisi Perusahaan

Perlu dipahami juga bahwa proses akuisisi yang termuat dalam UUPT merupakan proses akuisisi yang dilakukan perusahaan tertutup. Sedangkan akuisisi yang dilakukan perusahaan terbuka telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Baca Juga: Ingin Ekspansi Bisnis? Jangan Terburu-Buru, Pertimbangkan Hal Ini!

Bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan akuisisi, berikut beberapa tata cara dan prosedur yang perlu dilakukan sesuai dengan jenis akuisisinya.

1. Proses akuisisi melalui direksi perseroan atau PT Terbuka 

Agar proses akuisisi dapat berjalan lancar, pihak perusahaan yang akan mengakuisisi perlu menyampaikan maksudnya untuk melakukan akuisisi kepada direksi perusahaan yang akan diambil alih. Adapun proses akuisisi melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut:

Prosedur Penjelasan
Keputusan RUPS Direksi perusahaan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemberitahuan direksi perseroan atau perusahaan Direksi perusahaan yang akan mengambil alih perusahaan yang akan diakuisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan tersebut dalam 1 surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan maksimal 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
Penyusunan rancangan akuisisi Direksi perusahaan yang akan diakuisisi maupun yang mengakuisisi perlu membuat rancangan pengakuisisi.

Di mana, rancangan akuisisi ini perlu menjelaskan mengenai beberapa hal seperti:

  • nama dan tempat kedudukan perusahaan seluruh pihak,
  • alasan akuisisi dari masing-masing perusahaan,
  • laporan keuangan,
  • tata cara penilaian dan konversi saham dari perusahaan yang akan diakuisisi,
  • jumlah saham dari perseroan yang akan diakuisisi,
  • kesiapan pendanaan,
  • neraca konsolidasi proforma perusahaan yang akan diakuisisi,
  • perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi,
  • rancangan perubahan anggaran dasar.
Pengajuan keberatan kreditor Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil akuisisi dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Kreditor juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan jika keberatan dan tidak terpenuhinya hak-hak para pihak.

Pembuatan akta akuisisi dihadapan Notaris Rancangan perubahan susunan pemegang akuisisi perusahaan yang telah disetujui RUPS kemudian dituangkan dalam akta akuisisi yang dibuat di hadapan notaris.
Pemberitahuan kepada menteri Hasil akta akuisisi wajib dilampirkan pada saat mengajukan permohonan persetujuan menteri.
Pengumuman hasil akuisisi Setelah disetujui, direksi perusahaan yang diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut minimal dalam 1 surat kabar maksimal 30 hari sejak pengambilalihan tersebut dilaksanakan.

2. Proses akuisisi perusahaan tertutup atau langsung ke pemegang saham 

Proses akuisisi pemegang saham telah diatur dalam UUPT No. 40. Berikut beberapa prosedur yang perlu dilewati.

Prosedur Penjelasan
Perundingan dan kesepakatan Pasal 125 ayat (7) UUPT No. 40 telah menjelaskan bahwa akuisisi yang langsung oleh pemegang saham bisa langsung melakukan perundingan sesuai anggaran dasar PT yang menghasilkan kesepakatan pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham.
Pengumuman rencana kesepakatan Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, pemegang saham wajib mengumumkan rencana kesepakatan akuisisi dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan perusahaan yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
Pengajuan keberatan kreditor dan penyelenggaraan RUPS Kreditor dapat mengajukan keberatan maksimal 14 hari setelah pengumuman rencana akuisisi. Namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui dan kemudian melaksanakan RUPS untuk mengeluarkan keputusan mengenai akuisisi.
Pembuatan akta pemindahan hak atas saham Pembuatan akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dan perlu mendapatkan Akta Pemindahan Hak atas Saham lewat akta notaris.
Pemberitahuan ke menteri Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham dengan melampirkan salinan akta pemindahan hak atas saham.
Pengumuman hasil akuisisi Direksi perusahaan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil akuisisi minimal dalam 1 Surat Kabar atau lebih, paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

Baca Juga: Perjanjian Pemegang Saham Sebagai Perlindungan Bisnis Bagi Pemilik Saham

Itulah beberapa aturan, syarat, dan prosedur dilakukannya akuisisi perusahaan secara legal dan resmi sesuai aturan yang berlaku. Jika masih bingung mengenai proses yang perlu dilalui, Anda bisa melakukan konsultasi langsung melalui layanan hukum bisnis lewat LIBERA.id.

Dengan LIBERA.id, Anda bisa mendapatkan bantuan dalam menyusun perjanjian akuisisi hingga mengurus legalitas perusahaan sehingga Anda tidak perlu khawatir mengenai masalah hukum bisnis. Semuanya dijamin telah sesuai dengan aturan yang berlaku.