Perjanjian Franchise: Dasar Hukum & Poin Penting yang Harus Ada Didalamnya

Bisnis franchise atau waralaba saat ini menjadi favorit dan sudah menjamur di Indonesia. Banyak pengusaha yang akhirnya berbondong-bondong membuka franchise karena menilai adanya prospek cemerlang. Selain itu, para pelaku usaha baru pun berbondong-bondong membeli franchise demi kemudahan memulai bisnis, karena biasanya bisnis franchise sudah lebih dikenal banyak orang.

Namun untuk membuka atau membeli bisnis franchise, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya dalam segi legalitas bisnis. Salah satu legalitas yang perlu diperhatikan adalah surat perjanjian franchise.

Apa itu Surat Perjanjian Waralaba?

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Permendag Nomor 71/2019, perjanjian franchise atau waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pemberi Waralaba merupakan pihak yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan franchise yang ia miliki ke Penerima Waralaba
Penerima Waralaba merupakan pihak yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan franchise yang dimiliki Pemberi Waralaba
Pemberi Waralaba Lanjutan merupakan penerima waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan
Penerima Waralaba Lanjutan merupakan penerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan franchise.

Dasar Hukum Surat Perjanjian Waralaba

Dasar hukum franchise di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Selain itu, perjanjian franchise juga harus taat dan tunduk pada syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPer, serta asas kebebasan berkontrak yang tercantum di Pasal 1338 KUHPer.

Dasar hukum ini menjadi landasan yang harus diingat dan dipegang teguh, ketika ingin membuat surat perjanjian franchise. Dasar hukum ini juga bisa digunakan sebagai indikator dalam melihat contoh surat perjanjian franchise yang baik dan benar. Dengan dasar hukum inilah Anda bisa mengetahui apa saja mekanisme dan tata cara perjanjian franchise yang diatur di dalamnya.

Poin Penting yang Harus Ada Dalam Surat Perjanjian Franchise

Sebelum membuat surat perjanjian franchise, tentu Anda harus mengetahui terlebih dulu apa saja yang harus ada dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, Anda pun bisa membuat perjanjian franchise sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Lampiran II Permendag 71/2019, ada beberapa hal yang diatur dalam perjanjian franchise, yaitu:

Nama dan Alamat Para Pihak harus tertulis secara jelas dan rinci.
Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek, logo perusahaan, desain toko, hingga resep makanan/minuman yang dijual.
Kegiatan Usaha yang akan diperjanjikan, apakah berbentuk restoran, eceran/ritel, apotek, bengkel, atau pendidikan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak yang berisi bahwa pemberi waralaba memiliki hak untuk menerima royalti dan wajib memberikan pembinaan. Sedangkan, penerima waralaba berhak menggunakan HAKI dan wajib menjaga kerahasiaan bisnis (NDA).
Bantuan, Fasilitas, dan Pelatihan, di mana pemberi franchise harus memberikan berbagai hal yang bisa membantu penerima franchise dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya, penyediaan dan pemeliharaan komputer.
Wilayah Usaha yaity batasan wilayah yang diberikan untuk mengembangkan bisnis misalnya wilayah Jawa dan Sumatera saja atau seluruh Indonesia.
Jangka Waktu Perjanjian, yang berisi kapan perjanjian berlaku dan berakhir, terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak.
Tata Cara Pembayaran Imbalan, yang menjelaskan mengenai tata cara, waktu dan cara perhitungan besaran imbalan seperti royalty atau fee, dan sebagainya.
Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak Ahli Waris, yaitu kepemilikan atas waralaba serta peralihannya jika terjadi perubahan kepemilikan. Misalnya, karena pengalihan kepemilikan atau meninggalnya pemilik franchise.
Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan cara penyelesaian sengketa menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Tata Cara Perpanjangan dan Pengakhiran Perjanjian yang mengatur ketentuan mengenai perpanjangan dan berakhirnya perjanjian ini.
Jaminan dari Pemberi Waralaba juga perlu tertulis dalam perjanjian franchise agar para pihak tetap menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik hingga perjanjian berakhir.
Jumlah Gerai atau Toko yang Dikelola, berisi mengenai jumlah gerai, toko, atau tempat usaha yang Penerima Waralaba kelola dalam jangka waktu perjanjian.

Selain mengetahui beberapa poin penting yang harus ada dalam surat perjanjian, kamu juga perlu mengetahui ketentuan yang menjadi syarat sahnya perjanjian franchise. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di mana, dalam surat perjanjian franchise harus memenuhi beberapa syarat sahnya perjanjian seperti:

Adanya kesepakatan dalam isi atau klausul perjanjian
Mengenai hal tertentu seputar franchise
Kedua pihak berusia minimal 18 tahun, atau telah menikah
Sebuah causa yang halal, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Setelah membuat perjanjian franchise yang juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka Anda perlu mendaftarkan perjanjian franchise tersebut kepada Kementerian Perdagangan melalui OSS.

Itulah beberapa hal penting yang perlu Anda pahami sebelum membuat perjanjian franchise. Jika masih bingung membuat perjanjian ini, tidak perlu khawatir, karena Anda bisa memanfaatkan layanan hukum bisnis tepercaya lewat Libera.id. Libera akan membantu Anda membuat dan mengurus seluruh perjanjian bisnis Anda sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, Anda bisa lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa perlu khawatir menganai perjanjian bisnis.

5 Langkah yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Kontrak Kerja Karyawan

Ketika menerima karyawan baru untuk bekerja di perusahaan Anda, hal pertama yang harus dilakukan adalah penandatanganan kontrak kerja. Kontrak atau perjanjian kerja didefinisikan sebagai perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Mengenal Pendanaan Convertible Note dalam Dunia Startup

Sebuah startup tentunya membutuhkan dana besar sebagai modal mengembangkan bisnisnya. Menurut Donald Wiharja, Convergence Ventures Partner, ada dua cara untuk mendapatkan modal atau dana dari investor, cara pertama adalah lewat ekuitas dan kedua adalah utang. Di antara keduanya, pemilik startup juga akan dihadapkan dengan pilihan bernama convertible note. Untuk lebih jelasnya, pada artikel ini LIBERA akan membahas mengenai convertible note dalam dunia startup.

Apa itu Convertible Note?

Convertible note atau obligasi konversi adalah surat utang yang diterbitkan startup untuk dibeli investor. Pada saat jatuh tempo, investor memiliki opsi untuk mengonversi piutang menjadi ekuitas, di mana ekuitas tersebut diberikan dalam bentuk saham, baik saham biasa ataupun saham preferen.

Pendanaan ini cenderung fleksibel dan mudah untuk dicairkan. Namun, Anda perlu memahami aspek penting dalam convertible note, antara lain:

Maturity date: tanggal jatuh tempo.
Conversion price: harga khusus yang digunakan investor saat mengonversi utang menjadi ekuitas.
Redemption cost: biaya yang harus ditanggung perusahaan startup saat konversi terjadi.

Keuntungan Convertible Note

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan startup ketika memutuskan untuk mencari pendanaan untuk perusahaan startup Anda. Berikut beberapa keuntungan yang bisa didapatkan.

1. Proses legal yang lebih cepat

Untuk mendapatkan pendanaan lewat instrumen ini, Anda tidak perlu melalui proses yang berkepanjangan dan tidak perlu melakukan perubahan pada akta perusahaan. Pasalnya, setelah melakukan pengamatan mendalam (due diligence) terhadap perusahaan Anda, maka investor akan mengajukan perjanjian pinjaman berisi syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak. Setelah perjanjian ini ditandatangani, maka dana pun akan segera cair.

2. Tidak kehilangan sebagian kepemilikan saham

Dengan instrumen ini, Anda tidak akan kehilangan sebagian kepemilikan saham jika melakukan pengembalian seluruh dana yang dipinjam. Beberapa perjanjian convertible note biasanya mengizinkan pemilik startup untuk membayarkan kembali dana investor sehingga perusahaan tidak perlu mengonversi pinjaman tersebut menjadi saham.

Kelemahan Convertible Note

Sama halnya dengan instrumen investasi lainnya, convertible note juga memiliki kelemahan. Untuk lebih jelasnya, berikut kelemahan yang perlu Anda perhatikan.

1. Dana yang didapatkan termasuk ke dalam utang

Sebelum dilakukan konversi saham, maka dana yang didapatkan perusahaan akan dianggap sebagai utang. Artinya, perusahaan memiliki beban dan konsekuensi hukum dari kewajiban utang yang diberikan investor. Sehingga, ketika terjadi kepailitan dan perusahaan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka kewajiban utang yang didapat dari investor harus diprioritaskan daripada kewajiban pemilik saham.

2. Ada bunga yang harus diperhitungkan

Biasanya, ketika investor memberikan pendanaan, maka perusahaan startup juga diwajibkan untuk membayarkan bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Sehingga, ketika ada bunga yang diperhitungkan, maka dapat memperbesar kepemilikan saham atau menambah jumlah utang yang perlu dibayar karena harus bayar bunganya juga.

Itulah beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan convertible note. Semuanya ada keuntungan dan kelemahannya dan perlu dipertimbangkan dengan matang. Namun, perlu ditekankan bahwa instrumen ini cocok bagi Anda yang menginginkan fleksibilitas dalam pendanaan.

Meski proses legal yang cepat, Anda juga perlu mempertimbangkan keberadaan tim legal sebagai penimbang keputusan untuk mengurangi kerugian di masa depan. Agar lebih fleksibel dalam mengurus proses legal dalam convertible note, Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis dengan tim legal profesional dari LIBERA.id.

Selain memberikan konsultasi gratis, LIBERA.id juga dapat membantu Anda membuat perjanjian dalam pengurusan convertible note perusahaan startup Anda. Dengan begitu, perjanjian yang dibuat pun tidak akan merugikan kedua belah pihak, sekaligus dibuat sesuai aturan yang berlaku.