BisnisKontrak

5 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Kerja Sama Influencer

Penggunaan social media kini semakin berkembang dan memunculkan banyak peluang bagi orang-orang baru yang ingin eksis dan dikenal banyak orang. Hanya bermodal jumlah followers yang banyak dan engagement seperti like, comment, atau views yang baik, mereka bisa menjadi role model bagi masyarakat di Indonesia. Orang-orang inilah yang dikenal dengan sebutan “influencer” yang tugasnya “memengaruhi” target konsumen untuk menggunakan produk atau jasa merek tertentu. Mengutip dari artikel yang dipublikasikan oleh Adweek.com, 92% konsumen percaya dengan rekomendasi dari teman, keluarga, atau bahkan orang lain yang tidak dikenal secara personal dibanding dengan iklan produk itu sendiri.

 

Melihat pengaruhnya yang besar, banyak pebisnis yang memanfaatkan jasa influencer untuk mempromosikan produknya, terutama bagi pebisnis yang menawarkan produk untuk konsumen akhir seperti makanan, skincare, dan lainnya.  Namun, baru-baru ini social media sedang heboh dengan kasus salah satu influencer yang meminta produk secara gratis dan membayarnya dengan memberikan post di akun social media-nya. Apakah hal tersebut sebanding dengan modal yang Anda keluarkan untuk menggunakan jasa influencer tersebut? Hal apa saja yang perlu dinegosiasikan dengan influencer agar mendapatkan hasil yang saling menguntungkan terutama bagi bisnis Anda? Disinilah LIBERA akan memberikan Anda beberapa tips yang harus Anda lakukan ketika akan bekerja sama dengan influencer, termasuk cara membuat surat perjanjian kerja sama dengan influencer. Apa saja yang harus diperhatikan? Cek langsung tipsnya di bawah ini.

 

Pilih Influencer Sesuai dengan Target Konsumen Produk atau Jasa yang Anda Jual

Banyak pebisnis yang memilih influencer hanya berdasarkan jumlah followers yang besar. Padahal, tidak semua influencer dengan jumlah followers tinggi memiliki “impact” bagi bisnis. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan target konsumen Anda dengan followers yang mereka miliki. Misalnya bisnis Anda bergerak di bidang restoran cepat saji yang khusus menyajikan makanan Korea. Maka, Anda dapat mencari influencer penggemar Korea khususnya makanan Korea yang umurnya sesuai dengan target konsumen Anda. Sehingga, followers dari influencer tersebut sebagian besar adalah target konsumen bisnis Anda dan kampanye marketing yang Anda jalankan lebih tepat sasaran.

Jadi, sebelum memutuskan influencer mana yang akan digunakan, ada baiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu mengenai influencer tersebut. Untuk menemukan influencer yang tepat bagi bisnis, Anda bisa menggunakan rumus 3R yaitu:

  1. Relevance (relevansi). Influencer sharing konten dan mengembangkan hal yang relevan dengan bisnis dan target audience Anda.
  2. Reach (jangkauan). Jumlah orang yang secara potensial dapat dijangkau melalui influencer (followers mereka) dan mampu memberi nilai bagi bisnis Anda.
  3. Resonance (resonansi). Tingkat engagement potensial yang dapat diciptakan dengan audience, serta relevan dan bernilai untuk produk Anda.

Setelah mempertimbangkan rumus tersebut, cobalah Anda menjawab beberapa pertanyaan berikut.

  1. Siapa target bisnis Anda atau siapa yang ingin Anda jangkau?
  2. Siapa orang yang sangat dikagumi dan dipercaya oleh (calon) konsumen dan komunitas Anda?

Jika kedua pertanyaan tersebut dapat Anda jawab dengan mudah, Anda juga akan lebih mudah menemukan influencer yang tepat bagi bisnis Anda.

 

Buat Perjanjian Kerja Sama dalam Jangka Panjang dengan Influencer

Menurut Camilla Steman, Influencer sekaligus mantan Marketing Manager Yelp, saat ini Influencer Marketing sudah harus disebut sebagai Influencer Relations. Di mana, peran influencer bukan lagi sebagai ‘marketing’, melainkan mengarah kepada pembentukan hubungan dengan influencer. Camilla juga menyebutkan bahwa saat ini influencer hanya dibutuhkan untuk sebuah kampanye, padahal sebuah brand membutuhkan jangkauan yang lebih. Sehingga, ada baiknya ketika Anda ingin menggunakan jasa influencer, buatlah perjanjian kerja sama dalam jangka panjang. Hal ini akan berdampak baik dan dapat menciptakan kredibilitas yang tinggi bagi brand atau produk tersebut.

 

Libatkan Influencer sebagai Bagian dari Customer Journey

Banyak bisnis yang menggunakan influencer untuk meningkatkan penjualan dan pembelian tanpa memerhatikan aspek lain yang ternyata penting. Di mana, seharusnya influencer merupakan orang yang mendampingi konsumen dan menjadi bagian dari customer journey. Mulai dari brand awareness, pemasaran dan penjualan, keputusan pembelian, hingga dorongan bagi konsumen melakukan repurchase atau bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Jadi, ketika Anda ingin menggunakan jasa influencer, berilah mereka kebebasan untuk mempromosikan produk Anda selama tidak melanggar batas-batas yang Anda tetapkan.

Mintalah influencer tersebut untuk menceritakan produk dan brand Anda dengan gaya khas mereka untuk membuat target konsumen tertarik dan masuk ke dalam cerita yang mereka sampaikan di social media. Hal ini bisa lebih mudah untuk dilakukan melalui video yang berisi review terhadap produk Anda.

 

Negosiasikan Biaya dengan Detail

Setelah melakukan riset mengenai tipe influencer yang cocok dengan produk dan brand Anda, biaya merupakan hal yang perlu disepakati dari awal sebelum kerja sama dilakukan. Biasanya, biaya influencer dihitung berdasarkan jenis post, berapa kali post tersebut diunggah, dan di platform apa saja produk Anda dipasarkan. Semakin banyak dan sering post tersebut, maka biayanya pun semakin mahal.

Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada influencer yang tidak dibayar dengan menggunakan uang, namun dengan imbalan lain, misalnya dengan cara-cara berikut ini:

  1. Mengirim sampel produk kepada influencer secara gratis untuk di-review dan meminta mereka untuk berbagi foto atau video tentang diri mereka yang telah dan sedang menggunakan produk Anda;
  2. Menawarkan influencer untuk bertukar post, misalnya influencer menjadi penulis tamu di blog perusahaan Anda, sebaliknya perusahaan Anda juga menjadi penulis tamu di blog influencer; atau
  3. Mengirim produk untuk digunakan influencer sebagai hadiah atau giveaway untuk followers influencer tersebut berdasarkan lomba yang dibuat oleh influencer. Hal ini akan menguntungkan bagi Anda maupun influencer karena bagi influencer tentunya akan meningkatkan engagement dari followers serta jumlah followers. Sedangkan bagi Anda, produk Anda dapat lebih dikenal oleh target konsumen dan dapat langsung dicoba oleh konsumen.

 

Buat Surat Perjanjian Kerja Sama

Tahap selanjutnya setelah Anda berhasil melakukan negosiasi sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan, Anda perlu mencantumkan hal-hal yang telah disepakati ke dalam surat perjanjian kerja sama. Sama halnya dengan perjanjian kerja sama lainnya, perjanjian dengan influencer juga berisi mengenai kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, influencer menawarkan untuk mengunggah 2 post berupa foto di instagram sebanyak seminggu sekali yang akan berlangsung selama 1 bulan. Berarti, influencer tersebut memiliki kewajiban untuk mengunggah post sesuai dengan waktu yang ditentukan dan standar yang diminta oleh Anda sebagai pemilik brand. Adapun sebagai pengguna jasa influencer, Anda memiliki kewajiban untuk membayar biaya jasa kepada influencer setelah influencer melaksanakan kewajibannya.

 

Membuat surat perjanjian kerja sama mungkin menjadi hal yang sulit, terutama bagi pemilik bisnis yang belum memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Apalagi ketika Anda menggunakan influencer, risiko terhadap reputasi brand dan produk yang Anda jual lebih tinggi. Jika reputasi brand Anda rusak karena influencer, maka Anda bisa kehilangan kepercayaan target konsumen dan berpengaruh terhadap penjualan Anda. Oleh karena itu, LIBERA hadir untuk membantu Anda mengurangi risiko yang terjadi lewat perjanjian kerja sama tersebut. Dengan LIBERA, Anda akan mendapatkan template perjanjian kerja sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Selain itu, Anda juga dapat melakukan konsultasi hukum secara gratis dengan profesional yang kredibel sehingga dapat  membantu Anda menemukan solusi dari setiap masalah hukum bisnis. Jadi, segera buat perjanjian kerja sama bisnis Anda di LIBERA.id sekarang dan siaplah untuk memiliki bisnis yang berkembang dan terlindungi.

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Aturan HET Diterapkan untuk Melindungi Hak Konsumen, Apa Sanksi Melanggar HET?

Pada awal Februari 2022 lalu, pemerintah lewat Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi telah memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng curah hingga minyak goreng kemasan. Di mana, HET minyak goreng curah dipatok Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter,  dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun, aturan ini sudah tidak lagi diberlakukan dan resmi dicabut per 16 Maret 2022. Hal ini karena harga minyak dunia yang terus meningkat, sehingga banyak perusahaan yang melanggar HET. Tapi adakah sanksi melanggar HET?
Read more

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Setiap pihak yang bergerak dibidang ecommerce seperti pedagang yang melakukan penawaran secara elektronik ataupun online, baik dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha dengan sistem search engine, hosting, dan layanan coaching diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam peraturan ini, tidak hanya berisi mengenai pelaku usaha yang wajib mendaftarkan usahanya. Namun, juga ada kewajiban pelaku usaha dengan pengguna bisnis tersebut, misalnya pelaku usaha ke pelaku usaha, pelaku usaha ke konsumen, pribadi dengan pribadi maupun lembaga negara dengan pelaku usaha. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan keperdataan. Di mana para pihak dapat menyetujui mengenai ketentuan- ketentuan yang berlaku di antara mereka, namun tetap memenuhi ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan tersebut (hak dan kewajiban) tetap melekat pada para pihak, meskipun para pihak belum menyepakatinya.

Baca Juga: Peraturan e-Commerce Disahkan, Apa Anda Termasuk Pihak yang Wajib Mengikuti Peraturan Ini?

 

Kewajiban PPMSE terhadap Pelanggan

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan PPMSE terhadap pelanggannya agar tidak melanggar PP No.80 Tahun 2019:

  1. Screening barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, jika ada konten ilegal akan menanggung akibat hukumnya;
  • Membuat syarat dan ketentuan penggunaan, dan
  • Menyediakan sarana pelaporan masyarakat.
  1. Mematuhi standar kualitas pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  2. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) sebagai Sistem Elektronik berbentuk situs internet; 
  3. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan pada pusat data sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  8. Mematuhi ketentuan perundang-undangan sektoral lain terkait perizinan kegiatan usaha PMSE.
  9. Harus memiliki sistem yang andal dan aman;
  10. Menyimpan informasi PMSE selama 10 tahun terkait transaksi keuangan dan/atau 5 tahun terkait transaksi non keuangan. Di mana, informasi PMSE terdiri dari:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  11. Menyimpan Bukti transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi, yang akan menjadi alat bukti. Namun kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti transaksi berbeda-beda sesuai dengan reliabilitas sistemnya dan memenuhi syarat berdasarkan PP ini.

 

Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Selesai berkewajiban terhadap pelanggan, PMSE sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan seperti:

  1. Tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha;
  2. Memiliki layanan pengaduan konsumen;
  3. Dalam materi periklanan, pelaku usaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan penyimpan data pribadi pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman penyimpanan data pribadi berdasarkan perkembangan bisnis, namun setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam PP 80/2019;
  5. Dalam hal pemberi informasi meminta untuk datanya dihapus, harus dihapus seluruhnya;
  6. Khusus PPMSE kerja sama dengan perusahaan pengiriman barang harus lapor Menteri dalam menggunakan jasa kurir pelaku usaha PMSE wajib memastikan beberapa hal seperti:
  • Keamanan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kelayakan kondisi Barang dan/Jasa; 
  • Kerahasiaan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan 
  • Ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa.
  1. Barang yang sudah dikirim harus diinformasikan, khusus PPMSE harus mengupdate status pengiriman secara berkala serta jangka waktunya kepada pembeli;
  2. Pengiriman produk dianggap sudah sah jika sudah diterima secara penuh, dalam hal produknya berupa barang atau jasa digital harus juga produk tersebut terbukti terpasang/beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknisnya.Penukaran barang/refund:
  • Minimal 2 hari kerja, biaya pengiriman kembali dapat ditentukan ditanggung pembeli;
  • Alasan penukaran seperti:
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim; 
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa; 
    • Terdapat cacat tersembunyi; 
    • Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau 
    • Barang dan/atau Jasa kedaluwarsa.
  • Khusus PPMSE wajib memiliki mekanisme refund jika pembelian dibatalkan konsumen.

Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Memenuhi Kewajibn

Dalam Pasal 80 PP No.80 telah dituliskan dengan jelas bahwa bagi PPMSE yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif seperti mendapatkan peringatan tertulis yang akan diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut diterbitkan.

Selain itu, ada juga sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau masuk ke dalam daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum masuk ke dalam daftar hitam. Di mana, ketika Anda dimasukkan di dalam daftar hitam, berarti usaha Anda telah memiliki reputasi buruk yang terbukti telah merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan  nasional. Anda juga memiliki kemungkinan mendapatkan pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PPMSE sebagai perusahaan maupun pelaku usaha. Selain kewajiban di atas, PP No.80 Tahun 2019 ini juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha PMSE. Karena itulah, untuk menghindari sanksi yang akan diberikan, ada baiknya Anda membaca peraturan ini dengan baik dan cobalah berkonsultasi kepada pihak profesional yang memahami dan ahli dibidangnya. Dengan begitu, Anda sebagai pelaku usaha bisa menjalankan bisnis ecommerce dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu ahli profesional yang bisa membantu Anda menjawab semua permasalahan hukum bisnis adalah LIBERA. Sebagai startup hukum di Indonesia, LIBERA akan membantu Anda menyelesaikan segala masalah hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus masalah perizinan usaha dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tepercaya. Konsultasi di LIBERA sekarang juga dan dapatkan kenyamanan dalam berbisnis dengan perizinan yang tepat.