Bisnis

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Ingin Melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT?

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Ingin Melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT?

Ketika bisnis sudah mulai berjalan dengan baik, pasti ada kalanya bisnis Anda membutuhkan penyesuaian demi terciptanya perkembangan dalam bisnis. Ada banyak hal yang biasanya membutuhkan penyesuaian di pertengahan perjalanan bisnis, mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, atau sekedar perpindahan alamat karena kantor yang sudah tidak mampu lagi menampung karyawan yang ada.

Nah, jika di awal perjalanan bisnis, Anda telah mendirikan badan usaha berbadan hukum seperti PT, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Informasi yang dimaksud harus tertulis di anggaran dasar perusahaan. Jika informasi tersebut berubah, artinya Anda harus melakukan perubahan anggaran dasar PT. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa hal terkait perubahan anggaran dasar PT yang perlu Anda ketahui.

Apa itu Anggaran Dasar PT atau Perusahaan?

Ketika Anda membuat akta pendirian perusahaan, didalamnya juga harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, selain harus tunduk pada UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT), Perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran dasar ini merupakan aturan main dalam suatu perseroan terbatas yang didalamnya minimal harus memuat beberapa hal seperti:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, ditempatkan, dan disetor;
  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. nama jabatan beserta jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain poin di atas, anggaran dasar juga boleh memuat ketentuan lain, namun tidak diperbolehkan untuk memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lainnya.

Sudahkah Anda membaca anggaran dasar PT yang telah didirikan? Jika belum, cek kembali dan baca informasi perusahaan yang ada pada anggaran dasar tersebut, apakah sudah memuat beberapa poin di atas atau belum?

Bolehkah Melakukan Perubahan Identitas atau Informasi Secara Sepihak?

Setelah membaca kembali anggaran dasar perusahaan dan menemukan beberapa perubahan atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan identitas atau informasi PT secara sepihak karena untuk melakukan perubahan tersebut Anda membutuhkan peran notaris dan negara, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM (Menteri)

Di mana, selain perubahan harus dibuat dalam akta notaris, ada perubahan informasi yang memerlukan persetujuan Menteri, namun ada juga beberapa perubahan yang cukup dengan pemberitahuan. 

Melakukan RUPS untuk Melakukan Perubahan Identitas Perusahaan

Agar perubahan identitas perusahaan berjalan dengan baik, sesuai aturan, dan tidak merugikan pihak ketiga, di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika ingin melakukan perubahan identitas perusahaan.

Pertama, Perubahan anggaran dasar PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Untuk mengubah anggaran dasar PT, Anda harus mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam Pasal 19 UUPT mengatakan bahwa jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat notaris dan selanjutnya dibuat dalam akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

Bila mengadakan RUPS secara fisik sulit karena beberapa pemegang saham memiliki kesibukan lain atau sedang berada di luar kota/luar negeri, maka untuk mengubah anggaran dasar, Anda bisa melakukannya melalui penerbitan sirkuler yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT.

Sehingga, jika tidak ada berita acara rapat, maka Anda dapat membuat sirkuler yang harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT. Sirkuler inilah yang bisa dijadikan bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Namun, untuk menuangkan sirkuler dalam bentuk akta, Anda harus melakukannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal ditandatanganinya sirkuler tersebut. Dan jika lewat dari jangka waktu yang ditentukan, maka sirkuler tidak berlaku lagi dan harus dibuat yang baru.

Poin Penting yang Harus Dipahami Ketika Ingin Melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT

Agar mempermudah Anda ketika ingin mengubah Anggaran Dasar PT, di bawah ini adalah beberapa poin-poin perubahan yang harus Anda pahami.

  • Perubahan Nama PT

Jika Anda ingin mengubah nama PT, Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar. Di mana, ketika Anda melakukan perubahan nama, maka Anda juga harus mengubah akta pendirian perusahaan tersebut. Pastikan juga nama PT baru yang ingin Anda gunakan belum digunakan perusahaan lainnya. 

Baca Juga: Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

  • Perubahan Domisili PT

Ketika Anda ingin melakukan perubahan domisili perusahaan, Anda juga wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Biasanya saat Anda mendirikan PT, dalam akta pendirian akan tercantum wilayah kotamadya, tempat PT Anda didirkan, misalnya PT berada di Jakarta Selatan.

Sehingga, jika Anda ingin melakukan pemindahan kantor ke alamat dan wilayah yang berbeda, misalnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, makan Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Dan perlu dicatat juga, ketika Anda ingin memindahkan kantor ke gedung lain meski masih dalam satu wilayah administratif sama, maka Anda tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT.

  • Perubahan Maksud dan Tujuan PT

Perubahan ini terjadi ketika Anda ingin melakukan perubahan atas jenis bidang usaha yang telah dimuat dalam akta pendirian PT sebelumnya. Misalnya, perusahaan Anda awalnya melakukan perdagangan umum, namun seiring berkembangnya perusahaan, Anda ingin memperluas ke marketplace, jadi jika di anggaran dasar bidang usaha marketplace belum tercantum, Anda perlu melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan ini adalah bagian dari strategi pengembangan bisnis, sehingga dapat mengurangi atau menambah daftar bidang usaha. Hal ini sangat mudah untuk terjadi di perusahaan yang berkembang dan maju.

  • Perubahan Jangka Waktu Pendirian PT

Dalam Pasal 6 UUPT menjelaskan bahwa PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Di mana, jangka waktu terbatas, artinya ada batas waktu berdirinya PT seperti 5 atau 20 tahun. Pembatasan ini biasanya terjadi ketika salah satu atau semua pendiri PT adalah badan hukum dan PT gabungan (joint venture) ini didirikan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu.

Sedangkan, PT yang didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas, maka PT tersebut tidak memiliki batas waktu berdirinya. Sehingga, selama operasional PT masih berjalan, PT tersebut tetap eksis. Hal ini juga tetap berlaku meski dalam sementara waktu PT  tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis.

  • Perubahan Besarnya Modal Dasar

Di pertengahan perjalanan bisnis, jika Anda ingin mengubah jumlah modal dasar yang sudah tertera dalam akta pendirian PT, maka Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Misalnya, di dalam akta pendirian modal PT Anda adalah Rp500 juta. Kemudian di pertengahan perjalanan bisnis, Anda ingin mengikuti proyek besar dengan persyaratan Anda harus menambah modal dasar PT yang menjadi Rp1 miliar. Maka jika hal ini terjadi, Anda juga diwajibkan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan.

  • Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor

Bukan hanya ketika Anda ingin menambah modal dasar, ketika Anda memutuskan untuk mengurangi modal yang ditempatkan atau modal yang disetor karena suatu pertimbangan keberlanjutan bisnis, maka Anda juga wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT.

  • Perubahan Status PT Tertutup Menjadi Terbuka atau Sebaliknya

PT Terbuka adalah sebuah PT atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jika Anda mendirikan PT kemudian berencana mencari modal tambahan melalui bursa, maka status perusahaan Anda akan berubah menjadi PT terbuka. Hal ini akan secara otomatis berganti keika Anda telah melakukan penawaran umum atau IPO (Initial Public Offering) di bursa. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan Anda juga wajib melakukan perubahan atas anggaran perusahaan.

  • Perubahan lainnya

Ketika Anda ingin mengubah perubahan lainnya seperti perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris, maka Anda akan melakukan perubahan personil yang akan menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris di perusahaan. Jika ini terjadi, maka Anda juga memerlukan perubahan anggaran dasar PT.

Perlu diketahui juga, ketika perusahaan Anda ingin melakukan perubahan sesuai poin di atas kecuali perubahan lainnya, maka perusahaan Anda memerlukan persetujuan dari Menteri. Sedangkan, untuk perubahan lainnya, Anda cukup menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Selain itu, untuk perubahan jangka waktu, dari waktu yang terbatas menjadi tidak terbatas atau menambah jangka waktu berdirinya PT; Anda harus mendapatkan persetujuan Menteri atas permohonan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya PT. Sehingga, Anda perlu membuat RUPS atau sirkuler yang kemudian di-aktakan notaris sebelum berakhirnya jangka waktu yang diatur tersebut.

Sedangkan, untuk perubahan modal dan jumlah pemegang sahamnya, maka Anda wajib mengubah anggaran dasar PT maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria sebagai PT terbuka sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal ini, Direksi PT yang bersangkutan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Faktor yang Mengakibatkan Perubahan Anggaran Tidak Boleh Dilakukan

Perlu diketahui juga bahwa dalam beberapa kondisi, perubahan anggaran dasar tidak boleh dilakukan, misalnya ketika PT telah dinyatakan pailit. Di mana, dalam keadaan pailit maka PT tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali atas persetujuan dari kurator.

Selain itu, ketika Anda ingin melakukan perubahan nama PT dan perubahan susunan direksi secara sekaligus, maka Anda harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri. Sehingga, perubahan susunan direksi tadi ikut ke dalam surat persetujuan Menteri atas perubahan nama PT.

Setelah surat persetujuan dari Menteri telah diterbitkan, maka perubahan yang dilakukan sudah berlaku secara efektif. Namun khusus untuk PT Tertutup menjadi PT Terbuka, maka perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi PT Terbuka; atau waktu dilaksanakannya IPO bagi PT yang mengajukan pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal.

Konsekuensi Biaya & Implikasi Hukum

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar ini, Anda harus menyiapkan informasi detail mengenai jenis perubahan anggaran dasar yang ingin dilakukan. Anda juga perlu menyiapkan identitas dari seluruh pemegang saham, Direksi, dan Komisaris PT yang berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) masing-masing.

Sebagai implikasi hukum dari perubahan anggaran, Anda juga perlu mengurus dokumen legalitas lainnya. Cobalah cek dan teliti dokumen legalitas mana yang perlu mengalami perubahan, mulai dari domisili perusahaan, NPWP, SIUP, dan TDP. Jika setelah perubahan anggaran dasar ternyata informasi yang tercantum pada dokumen legalitas sudah tidak lagi sama, Anda juga perlu menyesuaikan.

Misalnya, dalam perubahan anggaran dasar Anda mengubah domisili perusahaan dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Sehingga, Anda juga perlu mengurus perubahan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan Umum), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Kenapa? Karena seluruh dokumen tersebut masih menggunakan domisili lama.

Bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi mengenai perubahan anggaran dasar PT, Anda bisa memikirkannya dengan matang. Karena jika anggaran dasar PT berubah, maka Anda juga wajib mengubah beberapa legalitas lainnya. Jadi, pastikan Anda melakukan konsultasi dengan ahlinya sebelum melakukan perubahan anggaran dasar PT. Libera merupakan salah satu startup hukum yang didalamnya terdapat profesional dan ahli yang bisa membantu Anda melakukan konsultasi kapan dan di mana saja secara gratis.

Selain itu, LIBERA juga bisa membantu Anda mengurus perizinan atau legalitas perusahaan lainnya. Sehingga, bagi Anda yang masih belum memiliki perizinan, Anda bisa memanfaatkan LIBERA untuk membantu Anda mengurusnya lebih cepat. Jadi tunggu apalagi? Lindungi bisnis Anda sekarang juga bersama LIBERA!

Related Posts

Ingin Memulai Perusahaan Modal Ventura? Ketahui Ketentuan & Perizinan yang Harus Anda Ketahui!

Modal merupakan salah satu hal penting ketika ingin mengembangkan bisnis, modal juga yang sering menjadi hambatan. Jika di zaman dulu, bisnis bisa mengajukan modal melalui bank ataupun lembaga keuangan lain seperti koperasi, kini bisnis bisa mengajukan modal lebih mudah melalui perusahaan modal ventura atau PMV. Di era transformasi digital seperti sekarang, bisnis bisa dengan mudah mengajukan tambahan modal dengan mudah secara online, kapan dan di mana saja melalui modal ventura. Inilah yang menjadi salah satu peluang bisnis bagi Anda yang ingin memulai bisnis berbasis teknologi. Lalu apa itu modal ventura? Bagaimana memulai bisnis ini, serta apa saja yang harus dipersiapkan? Di bawah ini, LIBERA akan memberikan informasi penting yang harus Anda ketahui dan lakukan ketika ingin membuka perusahaan modal ventura.

 

Apa itu Modal Ventura?

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (“POJK 34/2015”), usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan atau usaha debitur.

Di mana, modal ventura ini merupakan modal awal yang disediakan investor swasta (pemodal ventura) atau lembaga keuangan khusus (perusahaan modal ventura). Biasanya, modal ventura ini sering dimanfaatkan untuk memulai pengembangan bisnis startup yang dianggap potensial menjadi salah satu ladang utama bagi modal ventura untuk berinvestasi.

Baca Juga: 7 Jenis Investasi Terbaik yang Memberikan Keuntungan Besar

Kegiatan Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham (equity participation), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pada tahap rintisan awal (startup) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif. Selain itu, PMV juga diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang berbentuk kegiatan jasa berbasis fee atau pun kegiatan usaha lain sesuai dan dengan persetujuan OJK.

 

Sasaran dari Perusahaan Modal Ventura

Seperti yang sudah disinggung sedikit di atas, biasanya perusahaan modal ventura memberikan dananya untuk memberikan modal kepada bisnis startup yang dianggap memiliki potensi bagus terutama dalam pengembangan bisnis. Perusahaan ini cenderung selektif dalam memilih perusahaan yang akan menjadi target investasi, biasanya hanya diberikan kepada industri dengan pertumbuhan yang tinggi, di mana risiko bisnisnya juga jauh lebih tinggi.

Sebuah penelitian dari US Small Business Administration mengungkapkan bahwa kurang dari 0,1% bisnis berhasil mendapat pendanaan dari modal ventura. Di mana, hanya sebagian kecil bisnis yang telah melewati tahap startup dan dapat menunjukkan produk atau layanan yang layak yang dapat menjadi penerima modal ventura. Hal ini dikarenakan kapitalis ventura tidak tertarik pada bisnis ritel kecil dan hanya memilih bisnis yang diproyeksikan dapat mereka publikasikan dan mendapat pengembalian besar dari investasi.

 

Badan Hukum Modal Ventura

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 34/2015, perusahaan modal ventura adalah sebuah  perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain yang telah memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Di mana, perusahaan ini memperbolehkan pendirian perusahaan modal ventura dalam bentuk PT, Koperasi, ataupun CV. 

Dalam Pasal 2 ayat (5) POJK 34/2015 juga menyebutkan bahwa perusahaan modal ventrura yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh 25 pesero, sedangkan kepemilikan perusahaan yang berbentuk koperasi diharuskan mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Ini juga berlaku bagi kepemilikan saham perusahaan modal ventura yang tercatat di bursa efek, yaitu tetap harus sesuai ketentuan di bidang pasar modal. 

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Selain itu, perusahaan ini juga bisa dalam bentuk syariah yang sistemnya adalah badan usaha dengan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Jadi, pastikan Anda memilih badan usaha sesuai dengan kebutuhan perusahaan modal ventura yang ingin Anda dirikan dan pastikan perusahaan Anda telah melalui persetujuan OJK sebagai salah satu lembaga yang mengatur perusahaan lembaga keuangan di Indonesia.

 

Izin Usaha yang Harus Anda Miliki untuk Mendirikan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 3 POJK 34/2015 menyebutkan bahwa izin usaha dari perusahaan modal ventura dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:

  1. Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada), disertai bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
  2. Daftar kepemilikan berupa:
  • daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
  • daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan modal ventura yang berbentuk koperasi; atau
  • daftar pesero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk perusahaan modal ventura berbentuk perseroan komanditer atau CV.
  1. Data anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah (jika ada);
  2. Data pemegang saham atau anggota;
  3. Fotokopi bukti pelunasan dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMV Syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah mendapatkan legalisir dari bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
  4. Bukti kesiapan operasional;
  5. Rencana kerja untuk 5 tahun pertama;
  6. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha dan/atau lembaga asing;
  7. Struktur organisasi yang dilengkapi susunan personalia, uraian tugas, wewenang, prosedur kerja, dan tanggung jawab;
  8. Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  9. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi; dan
  10. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam pemberian izin usaha.

Ketentuan Permodalan Perusahaan Modal Ventura

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sesuai dengan badan usaha yang dipilih. Di mana, badan hukum PT atau Perseroan Terbatas harus menyetorkan modal minimal Rp50 miliar, koperasi paling sedikit Rp25 miliar; dan perseroan komanditer atau CV minimal Rp25 miliar. Permodalan tersebut harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Perlu diketahui juga, total kepemilikan asing dalam PMV berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% dari jumlah modal disetor. 

Baca Juga: 5 Alasan yang Wajib Diketahui, Kenapa Badan Usaha PT Lebih Baik Dibanding CV

 

Itulah beberapa hal terkait perusahaan modal ventura yang bisa jadi acuan ketika Anda ingin mendirikan usaha ini. Bagi Anda yang ingin mendirikan usaha ini, pastikan Anda mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. Jika dirasa masih kurang memahami, Anda bisa dengan mudah mengajak tim LIBERA untuk berdiskusi lebih lanjut secara online, kapan dan di mana saja. Dengan melakukan diskusi bersama tim kami, Anda bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan hukum dan bisnis. 

Dengan LIBERA, Anda tidak perlu lagi ragu dalam menjalankan bisnis, karena LIBERA akan memastikan bahwa perusahaan yang Anda jalankan bisa terlindungi dengan aman dan sesuai peraturan yang berlaku. Selain melindungi bisnis, LIBERA juga bisa membantu Anda menyiapkan kontrak atau perjanjian bagi perusahaan investor ataupun perusahaan yang membutuhkan dana lewat layanan modal ventura yang Anda miliki.

Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayarkan & Dilaporkan Setiap Bulannya!

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak, salah satunya wajib pajak badan. Dengan membayar pajak, Anda bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, namun juga bisa membantu bisnis terus berkembang dan semakin kredibel di mata pelanggan.

Umumnya, perusahaan hanya sibuk mengurus pajak ketika masa pelaporan SPT Tahunan, yaitu di bulan Maret-April setiap tahunnya. Padahal, ada kewajiban pajak yang perlu dipenuhi setiap bulan dan tahun

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2009, di mana setiap wajib pajak, baik perorangan, perusahaan perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang telah memiliki NPWP, wajib baginya membayar pajak dan melaporkannya ke dalam Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Ditjen Pajak.

Dalam pelaksanaan kewajibannya, wajib pajak telah dipercayakan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan istilah “Self-Assesment System”. Meski begitu, wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Karena menurut Pasal 13A UU No.6/1983 menyatakan bahwa:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak akan dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan. Meski begitu, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dan diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Jenis Pajak yang Dikenakan Wajib Pajak Perusahaan

Bukan hanya kewajiban pajak tahunan, perusahaan juga berkewajiban memenuhi beberapa jenis pajak bulanan. Di bawah ini adalah kewajiban pajak bulanan (SPT Masa) yang mengharuskan perusahaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak bulanan, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 merupakan salah satu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Di mana, besaran PPh 21 yang harus dibayarkan adalah dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh. 

Jumlah Penghasilan per Tahun Tarif Pajak
0 – Rp. 50 juta 5 persen
Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta 15 persen
Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta 25 persen
> Rp. 500 juta 30 persen

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas transaksi-transaksi berikut ini:

  • Pembayaran dividen/ keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%;
  • Pembayaran royalty;
  • Pembayaran hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21;
  • Pembayaran bunga pinjaman selain kepada bank;
  • Pembayaran sewa atas penggunaan harta;
  • Pembayaran imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, Konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Sebagai patokan, di bawah in adalah tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan:

No Jenis Penghasilan Tarif Memiliki NPWP Tarif Tidak Memiliki NPWP
1 Dividen 15% 30%
2 Royalti
3 Bunga Pinjaman
4 Hadiah, Penghargaan dan Bonus
5 Sewa atas penggunaan Harta 2% 4%
6 Jasa

3. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Misalnya, perusahaan Anda  melakukan transaksi pembayaran baik berupa gaji, jasa, dividen, bunga, royalty, sewa, dan lain-lain kepada wajib pajak luar negeri.

Pada dasarnya objek dari PPh 26 sama dengan objek penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23. Bedanya adalah penerima penghasilannya merupakan orang asing atau badan asing dan tarif pemotongan PPh 26 adalah sebesar 20% persen dari penghasilan bruto yang diterima oleh orang asing atau badan asing.

Meski begitu, tarif ini dapat berubah menjadi lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali ketika negara penerima penghasilan tersebut memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia. Untuk memanfaatkan tarif sesuai P3B, penerima penghasilan wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh 4 (2))

Pajak ini merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan penghasilan dari dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi.

Pemotongan pajak ini bersifat final. Artinya penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak diperhitungkan ke dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan. Berbeda dengan PPh 23 yang perhitungannya akan menjadi bagian dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Badan dan bukti pemotongan PPh 23 tersebut akan menjadi pengurang atau kredit pajak dari PPh Badan yang harus dibayarkan. Di bawah ini adalah tarif PPh Pasal 4 Ayat 2:

No. Jenis Penghasilan Tarif
1 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
2 Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 2,5%
3 Penghasilan atas usaha Jasa Konstruksi:
a.   Jasa Pelaksana Konstruksi:
  • Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil
2%
  • Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
4%
  • Memiliki Kualifikasi Usaha Selain Kecil
3%
b.  Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi
  • Memiliki Kualifikasi Usaha
4%
  • Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
6%
4 Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10%

5. PPh Final Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (“PP No.23/2018) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan bruto tertentu. Dengan adanya peraturan ini maka wajib pajak akan mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak penghasilan dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, yaitu tarif PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 4 tahun bagi perusahaan persekutuan komanditer atau firma, atau 3 tahun bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Namun, tidak semua perusahaan dapat memanfaatkan keringanan ini.

Berdasarkan PP No. 23/ 2018, perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah perusahaan berbentuk CV atau firma yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ketentuan dalam PP No.23/2018 ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar tetap berhak untuk memilih apakah akan menggunakan fasilitas tarif 0,5% atau menggunakan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 UU PPh.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagi Pengusaha Kena Pajak juga wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di mana, jenis pajak ini dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan atau pemerintah.

Setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia seperti transaksi jual beli, impor dan ekspor, wajib dipungut PPN. Di mana, tarif PPN untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri seperti transaksi jual-beli dan impor adalah sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor adalah sebesar 0%.

Pengenaan PPN di sini dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan harga jual untuk barang atau penggantian untuk jasa. Setiap perusahaan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak yang menjadi bukti pungutan PPN dengan aplikasi e-Faktur.

Tenggat Waktu Pembauaran Pajak Perusahaan

Setelah Anda memahami beberapa jenis yang perlu dibayarkan perusahaan setiap bulannya, maka Anda juga perlu mengetahui kapan tenggat waktu pembayaran pajak bulanan bagi perusahaan. Berikut batas waktu pembayaran pajak berdasarkan jenisnya:

  1. Paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya: PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2;
  2. Paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya: PPh Final PP 23 Tahun 2018 dan PPh 25;
  3. Paling Lambat akhir bulan berikutnya: PPN

Lalu, bagaimana jika Anda lupa atau telat membayar? Tentunya akan ada denda yang harus dibayarkan seperti:

  1.  Rp100.000 untuk SPT PPh Masa Pajak
  2. Rp500.000 untuk SPT Masa PPN Masa Pajak

Perlu diketahui juga bahwa pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 hanya diperlukan ketika terjadi transaksi pemotongan PPh pada bulan tersebut. Khusus PPh 21 Masa Desember, wajib dilaporkan walaupun dalam kondisi nihil. 

Untuk PPh Final 23 Tahun 2018 dan Pph 25, bukti penyetoran pajak terutang yang berupa validasi dari bank adalah bukti pelaporan pajak. Sehingga, Anda tidak perlu lagi melaporkan pajak untuk jenis pajak tersebut.

Bagi Anda yang masih kurang paham mengenai perpajakan ini, Anda bisa coba melakukan konsultasi secara gratis melalui website resmi libera.id. Dengan Libera.id, Anda tidak hanya bisa konsultasi gratis, namun juga bisa dibantu untuk mengurus perizinan perusahaan dan masalah hukum perusahaan lainnya.