Bisnis

Prosedur yang Harus Dilalui untuk Mengajukan Perjanjian Lisensi

Pernahkah Anda mendengar perjanjian lisensi? Mungkin bagi Anda yang memiliki bisnis di industri kreatif, perjanjian ini cukup familiar bagi Anda. Di mana, perjanjian ini telah diatur dalam UU tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia, baik merek, hak cipta, rahasia dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. 

Baca Juga: Mengenal Perjanjian Lisensi & Jenis-Jenis Perjanjiannya

Apakah perusahaan Anda telah mengurus dan mendaftarkan perjanjian ini untuk melindungi bisnis? Bagi Anda yang belum mengurus perjanjian ini, di bawah ini LIBERA akan menjelaskan prosedur apa saja yang harus Anda lalui untuk mengajukan perjanjian lisensi.

Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018), pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau non-elektronik.

Jika pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi bertempat tinggal/berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia atau warga negara asing (“WNA”), maka permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui kuasa. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 PP 36/2018. Selain itu, menurut Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini juga bisa dibuat dalam bahasa asing, namun tetap harus dibuat dalam bentuk terjemahan Bahasa Indonesia.

Menurut Pasal 10 ayat (4) PP 36/2018, Anda perlu mempersiapkan beberapa dokumen sebelum mengajukan permohonan perjanjian lisensi seperti:

  1. Salinan perjanjian lisensi;
  2. Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
  3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  4. Bukti pembayaran biaya.

Pemeriksaan Permohonan

Setelah seluruh dokumen dilengkapi dan dilakukan permohonan perjanjian, maka akan dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan ketika pengajuan permohonan diterima. Pemeriksaan ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

Jika dokumen yang dilampirkan belum lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi agar proses bisa dilanjutkan

2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen

Untuk proses pemeriksaan dokumen, dibutuhkan waktu maksimal 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap. Nantinya, dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen.

Jika dokumen dinyatakan tidak sesuai, Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen maksimal 30 hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

Jika lewat dari batas waktu tersebut, Menteri akan memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pencatatan dan Pengumuman

Jika dokumen lengkap dan sesuai, maka Menteri akan menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 2 hari sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.

Kemudian, perjanjian lisensi ini akan dicatat dalam daftar umum seperti:

  1. Desain industri;
  2. Desain tata letak sirkuit terpadu;
  3. Perjanjian hak cipta; atau
  4. Perjanjian hak kekayaan intelektual lainnya.

Perjanjian ini akan dicatat sesuai dengan industri dan perjanjian lisensi yang dibutuhkan. Selain itu, pencatatan perjanjian ini akandiumumkan dalam beberapa berita resmi seperti

  1. Berita resmi desain industri;
  2. Berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu;
  3. Berita resmi rahasia dagang;
  4. Berita resmi merek;
  5. Berita resmi paten; atau
  6. Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta.

Perlu diketahui juga bahwa menurut Pasal 15 ayat (4) PP 36/2018, perjanjian lisensi yang TIDAK DICATAT & DIUMUMKAN, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Pengajuan Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP 36/2018 juga menyebutkan bahwa perjanjian yang sudah dicatatkan, maka setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan petikan pencatatan perjanjian, yang diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen seperti:

  1. Fotokopi identitas pemohon;
  2. Keterangan mengenai uraian dan nomor pencatatan perjanjian yang dimohonkan; dan
  3. Bukti pembayaran biaya.

Di mana, petikan pencatatan perjanjian ini baru bisa diterbitkan oleh Menteri maksimal 5 hari terhitung sejak tanggal permohonan lengkap.

Jadi, sudah siap untuk mengajukan perjanjian lisensi dan mendapatkan pencatatan resmi mengenai Hak Kekayaan Intelektual bisnis Anda?

Bagi Anda yang masih bingung mengenai prosedur pengajuan pencatatan perjanjian lisensi, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai startup hukum tepercaya yang membantu Anda mengurus segala perizinan maupun perjanjian bisnis. Selain itu, Anda juga bisa melakukan konsultasi secara gratis langsung dari ahlinya. Segera manfaatkan LIBERA sekarang untuk segala macam masalah perizinan maupun perjanjian bisnis Anda.

Related Posts

Ingin Membuat MoU? Perhatikan Poin Penting Ini Sebelum Menyusunnya!

Sebelum transaksi bisnis dilakukan, terutama untuk transaksi yang bernilai besar, para pihak yang bertransaksi umumnya menandatangani Memorandum of Understanding atau lebih dikenal dengan MoU sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. MoU sering digunakan pengusaha untuk mendeklarasikan poin-poin utama dari suatu transaksi, di mana nantinya para pihak akan menandatangani perjanjian lanjutan. Faktanya, MoU merupakan produk hukum dari negara yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika sehingga MoU tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. MoU ini tidak bisa disamakan dengan kontrak, melainkan hanya sebagai kesepakatan awal yang selanjutnya akan dituliskan dan dituangkan ke dalam kontrak atau perjanjian.

Read more

Pentingnya Pajak Demi Bisnis Berjalan Lebih Optimal Dan Aman

Saat ini setiap orang maupun perusahaan yang berpenghasilan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Mungkin, beberapa orang saat mendengar kata pajak dianggap menjadi beban. Namun nyatanya, pajak menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar negara. Dengan membayar pajak, Anda sudah berkontribusi secara langsung bagi perekonomian negara. Bukan itu saja, dengan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dapat membantu bisnis berjalan lebih optimal, berkembang, dan kredibel di mata pelanggan. Lantas, apa saja peran pajak dalam kehidupan bernegara dan dalam berbisnis, sehingga perlunya setiap orang wajib taat pajak.

Apa Itu Pajak?

Pajak berasal dari bahasa latin yaitu taxo yang artinya yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan UU di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah negara.

Fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa itu pajak, Anda perlu mengetahui apa saja fungsi dari pajak.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara yang nantinya akan membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintah maupun negara. Pajak yang dibayarkan ini akan digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya seperti biaya infrastruktur, memperluas lapangan kerja, pemeliharaan, dan lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut meliputi pemberian perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, mendorong ekspor, menghambat laju inflasi, juga menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Stabilisasi

Stabilisasi di sini yaitu untuk menstabilkan perekonomian negara, salah satunya masalah inflasi atau deflasi. Sehingga fungsi pajak ini membuat pemerintah harus memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan yakni dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Terlebih untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pentingnya Membayar Pajak Bagi Perusahaan

Selain penting untuk keberlangsungan kehidupan bernegara, inilah beberapa alasan pentingnya membayar pajak bagi perusahaan

1. Menunjukkan Kredibilitas Perusahaan

Dengan membayar pajak secara rutin dan tepat waktu perusahaan akan dinilai sebagai perusahaan dengan kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan sering terlambat bahkan tidak membayar pajak, kredibilitas perusahaan akan menurun karena dianggap tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak badan, Anda harus segera membayar dan melaporkan pajak sebelum batas lapor habis.

2. Memastikan Sehatnya Keuangan Perusahaan

Membayar pajak secara tepat waktu menunjukkan keuangan perusahaan sehat. Karena, apabila Anda terlambat dalam membayar pajak, laporan keuangan akan berantakan dan tidak teratur.

3. Perusahaan Terlihat Profesional

Syarat dalam membayar dan lapor pajak adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adanya NPWP, perusahaan akan terlihat lebih profesional terlebih apabila perusahaan taat dalam membayar pajak secara tepat waktu.

4. Pinjaman Diperoleh Lebih Mudah

Adanya NPWP perusahaan, bermanfaat juga untuk mendapatkan pinjaman bank dengan lebih mudah. Biasanya NPWP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk meminjam dana dari bank. Adanya pinjaman ini, bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan perusahaan sehingga bisnis akan berjalan lebih mudah.

5. Mudah Mendatangkan Investor

Membayar pajak secara tepat dapat mendatang investor lebih mudah. Hal ini dikarenakan, perusahaan dianggap memiliki keuangan yang sehat dan transparan. Sehingga investor tidak akan ragu untuk memberikan dana bagi perusahaan, karena dengan membayar pajak secara tepat waktu membuktikan bahwa perusahaan Anda profesional dan bertanggung jawab.

6. Memperlancar Proses Bisnis

Ketika Anda memiliki bisnis, maka kepemilikan NPWP merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis. Memiliki NPWP juga menjadi satu syarat wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Jika segala urusan pembayaran dan pelaporan pajak telah dilunasi dan tidak ada keterlambatan, maka akan memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dan terhindar dari denda pajak. Sehingga, bisnis yang dijalankan akan berjalan lebih optimal dan aman tentunya.

Itulah beberapa hal tentang pajak, pengertian, fungsi, dan pentingnya membayar pajak bagi perusahaan. Sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak adalah sebuah keharusan. Bagi Anda yang kurang memahami masalah perpajakan bisnis atau hukum yang berlaku jika tidak taat pajak, segera konsultasikan secara gratis melalui website resmi libera.id. Dengan Libera.id, tidak hanya bisa konsultasi gratis, namun LIBERA siap membantu untuk mengurus perizinan perusahaan dan masalah hukum perusahaan lainnya.