Perizinan

Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

Ketika Anda ingin memulai usaha, bukan hanya produk dan modal yang harus dipikirkan secara matang. Demi menjaga dan melindungi bisnis untuk jangka panjang, Anda juga harus mulai memikirkan perizinan dan legalitas bisnis tersebut. Namun, sebelum Anda mengurus legalitas bisnis lainnya seperti NPWP, izin usaha, NIB, dan izin tambahan lainnya, Anda perlu menentukan badan usaha apa yang cocok untuk bisnis Anda. Dari beberapa pilihan badan usaha seperti persekutuan perdata, firma, CV, dan perseroan terbatas (PT), PT merupakan badan usaha yang dapat Anda pilih jika Anda ingin meningkatkan kredibilitas bisnis Anda di hadapan klien. PT merupakan salah satu badan usaha yang diakui sebagai badan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham. Lalu bagaimana cara membuat PT dan apa syarat pendirian PT yang harus dilengkapi? Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus Anda lakukan untuk mendirikan PT.

 

Dokumen Penting yang Harus Dipersiapkan

Sebelum melalui persyaratan dan prosedur pendirian PT yang panjang, Anda harus melengkapi beberapa dokumen penting berikut ini:

  • Fotokopi KTP dan NPWP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
  • Copy Perjanjian Sewa atau Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan
  • Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
  • Surat Keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta

Selain dokumen di atas, Anda juga harus mem[erhatikan beberapa hal di bawah ini sebelum mengurus pendirian PT:

  1. Pastikan bahwa alamat yang akan dijadikan domisili PT berada di zonasi komersial atau zonasi campuran. Di Jakarta, aturan mengenai zonasi ini cukup ketat sehingga zona perumahan sudah tidak bisa dipilih menjadi domisili PT. Namun, untuk provinsi lain, masih ada yang mengizinkan zonasi perumahan untuk dijadikan domisili PT. Sebelum memutuskan untuk menyewa tempat sebagai domisili PT, ada baiknya untuk memeriksa zonasi terlebih dahulu di kantor lurah.
  2. NPWP direktur yang menjadi penanggung jawab PT disarankan sudah dalam format terbaru, yakni NPWP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat direktur yang bersangkutan. Selain itu, pastikan juga bahwa direktur yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan pajak. Persyaratan ini diperlukan ketika PT akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan untuk memperoleh NPWP.
  3. Jumlah minimum pemegang saham dalam PT adalah 2 orang. Apabila para pemegang saham PT adalah suami-istri, periksa terlebih dahulu apakah suami-istri tersebut memiliki perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama. Jika tidak ada, maka suami-istri tersebut akan dianggap 1 orang sehingga diperlukan adanya 1 orang tambahan sebagai pemegang saham.

 

Prosedur & Syarat Pendirian PT

Di Indonesia, peraturan dasar yang mengatur PT merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), termasuk aturan mengenai pendirian PT yang diatur pada Pasal 7 hingga Pasal 14 UU PT. Di bawah ini adalah beberapa prosedur dan syarat pendirian PT yang harus Anda perhatikan.

 

  • Pengajuan Nama Perseroan Terbatas

 

Sebelum Anda membuat akta pendirian PT, Anda sebagai salah satu pemilik perusahaan harus mengajukan permohonan nama PT secara online melalui AHU Online. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa nama PT yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yakni:

  • ditulis dengan huruf latin;
  • belum digunakan secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain;
  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  • tidak memiliki arti sebagai PT, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  • tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama PT;
  • dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama PT.

Pastikan nama yang diajukan telah memenuhi syarat yang disebutkan di atas agar nama tersebut dapat disetujui. Apabila nama PT sudah disetujui, nama PT ini akan dimasukkan ke dalam Akta Pendirian.

 

  • Pembuatan Akta Pendirian

 

Setelah nama PT disetujui, hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah pembuatan akta pendirian PT yang harus dibuat oleh Notaris. Akta pendirian inilah yang memuat anggaran dasar PT di mana anggaran dasar berfungsi sebagai aturan yang mengatur bagaimana PT dijalankan. Apa saja yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar? Hal ini sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU PT, di mana anggaran dasar minimum harus mencakup:

  • nama dan tempat kedudukan PT;
  • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
  • jangka waktu berdirinya PT;
  • besarnya jumlah modal dasar,
  • modal ditempatkan, dan modal disetor;
  • jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  • nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  • tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Poin-poin di atas adalah beberapa hal yang harus ada dalam suatu anggaran dasar. Namun, Anda dan pendiri lainnya juga bisa menambahkan ketentuan tambahan, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran dasar juga tidak boleh memuat: ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

 

  • Perolehan Surat Keputusan Menteri

 

Setelah akta pendirian dibuat, PT masih belum berdiri secara sah sampai dengan PT memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan pendirian PT tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani, permohonan untuk memperoleh surat keputusan dari Menteri harus sudah diajukan. Ketika Menteri telah menerbitkan surat keputusan, maka PT Anda telah berdiri secara sah dan sudah dapat melaksanakan perbuatan hukum atas nama PT, misalnya menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor.

Tempat Kedudukan atau Domisili Perusahaan

Menurut Pasal 17 ayat (1) UU PT, PT memiliki tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten yang berada di wilayah Indonesia, di mana tempat kedudukan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, Anda perlu menentukan terlebih dahulu di kota mana yang akan dijadikan sebagai tempat kedudukan PT, disertai dengan alamat yang jelas. Seperti yang telah disebutkan di atas, jika Anda membuat PT dengan tempat kedudukan di wilayah Jakarta, Anda perlu memastikan bahwa domisili yang akan digunakan berada di zonasi komersial atau zonasi campuran. Namun, bagi Anda yang masih belum memiliki banyak biaya untuk menyewa atau membeli ruang kantor yang sesuai peraturan zonasi untuk domisili usaha, Virtual Office merupakan salah satu alternatif yang dapat Anda pilih untuk menyewa kantor non-fisik yang tentunya lebih murah dibanding harus membeli atau menyewa kantor fisik.

 

Baca Juga: Jenis Kantor Modern yang Cocok untuk Startup & Perjanjian Sewa Menyewanya yang Harus Anda Perhatikan

 

Tentukan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT

Ketika Anda akan memilih maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, Anda perlu menyesuaikan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini bertujuan agar tercipta keseragaman definisi dan klasifikasi lapangan usaha yang ada di Indonesia. KBLI berisi ribuan jenis bidang usaha yang dapat dipilih dan tidak ada batasan yang secara tegas mengatur tentang berapa banyak jenis bidang usaha yang dapat dimasukkan dalam anggaran dasar PT. Jadi, Anda dapat memilih beberapa bidang usaha dari KBLI selama bidang usaha tersebut memang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh PT ke depannya.

 

Lengkapi Perizinan

Setelah Anda melakukan beberapa prosedur di atas, untuk menjalankan kegiatan usaha, PT juga masih membutuhkan  NPWP, izin usaha dan izin komersial atau operasional, serta Nomor Induk Berusaha sebagai pengganti dari TDP. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir lagi, karena Pemerintah telah menghadirkan layanan Online Single Submissions yang bisa membantu Anda dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terkait dengan perizinan, izin usaha yang dibutuhkan masing-masing PT akan berbeda, tergantung dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan KBLI yang dicantumkan pada anggaran dasar. Misalnya, ketika Anda memilih KBLI perdagangan besar berbagai macam barang, maka izin usaha yang diperlukan adalah Izin Usaha Perdagangan. Selain itu, perlu dipastikan kembali apakah bidang usaha yang dipilih membutuhkan izin komersial untuk menjalankan kegiatan usahanya. Izin komersial ini dibutuhkan agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya secara komersial dengan memenuhi komitmen yang ditentukan Pemerintah.

 

Itulah beberapa hal terkait prosedur dan syarat pendirian PT yang harus Anda lengkapi ketika ingin mendirikan bisnis. Jika diperhatikan, mendirikan PT memang membutuhkan langkah dan prosedur yang cukup panjang, terutama jika Anda baru pertama kali mendirikan PT. Namun, bagi Anda yang sibuk dan masih kurang memahami dengan beberapa prosedur di atas tidak berarti Anda mengabaikan pendirian PT, karena Anda masih bisa membuat PT dengan mudah dan cepat dengan bantuan LIBERA. Kini, bukan hanya sekedar membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian bisnis. LIBERA juga bisa membantu Anda dan memberikan layanan terbaiknya dalam pendirian badan usaha dan masalah hukum lainnya. Hubungi LIBERA sekarang dan percayakan seluruh masalah hukum bisnis Anda bersama LIBERA.

Related Posts

Lihat 5 Perbedaan Penting Sistem OSS 1.0 dengan OSS 1.1

Pada pertengahan 2018 lalu, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mempermudah pelaku bisnis dalam mengurus perizinan usahanya. Kini, seluruh perizinan berusaha di berbagai sektor usaha harus diurus dan diterbitkan melalui OSS. Lalu apa sebenarnya OSS itu sendiri? Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Read more

6 Dokumen Legalitas Perusahaan yang Harus Dimiliki Bisnis Startup

Selain modal bisnis, ada hal penting lainnya yang harus dipikirkan ketika ingin memulai bisnis startup, yaitu legalitas bisnis Anda. Legalitas merupakan salah satu pondasi hukum sebuah bisnis yang harus diperhatikan sejak Anda ingin memulai bisnis. Selain melindungi bisnis, legalitas juga memiliki banyak manfaat seperti melindungi aset pribadi, mengembangkan bisnis, hingga mempermudah Anda dalam mendapat pinjaman modal usaha, meningkatkan kredibilitas, dan masih banyak lagi.

Read more