Perizinan

Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

Ketika Anda ingin memulai usaha, bukan hanya produk dan modal yang harus dipikirkan secara matang. Demi menjaga dan melindungi bisnis untuk jangka panjang, Anda juga harus mulai memikirkan perizinan dan legalitas bisnis tersebut. Namun, sebelum Anda mengurus legalitas bisnis lainnya seperti NPWP, izin usaha, NIB, dan izin tambahan lainnya, Anda perlu menentukan badan usaha apa yang cocok untuk bisnis Anda.

Dari beberapa pilihan badan usaha seperti persekutuan perdata, firma, CV, dan perseroan terbatas (PT), PT merupakan badan usaha yang dapat Anda pilih jika Anda ingin meningkatkan kredibilitas bisnis Anda di hadapan klien. PT merupakan salah satu badan usaha yang diakui sebagai badan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham. Lalu bagaimana cara membuat PT dan apa syarat pendirian PT yang harus dilengkapi? Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus Anda lakukan untuk mendirikan PT.

Dokumen Penting yang Harus Dipersiapkan

Sebelum melalui persyaratan dan prosedur pendirian PT yang panjang, Anda harus melengkapi beberapa dokumen penting berikut ini:

  • Fotokopi KTP dan NPWP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
  • Copy Perjanjian Sewa atau Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan
  • Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
  • Surat Keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta

Selain dokumen di atas, Anda juga harus memerhatikan beberapa hal di bawah ini sebelum mengurus pendirian PT:

  1. Pastikan bahwa alamat yang akan dijadikan domisili PT berada di zonasi komersial atau zonasi campuran. Di Jakarta, aturan mengenai zonasi ini cukup ketat sehingga zona perumahan sudah tidak bisa dipilih menjadi domisili PT. Namun, untuk provinsi lain, masih ada yang mengizinkan zonasi perumahan untuk dijadikan domisili PT. Sebelum memutuskan untuk menyewa tempat sebagai domisili PT, ada baiknya untuk memeriksa zonasi terlebih dahulu di kantor lurah.
  2. NPWP direktur yang menjadi penanggung jawab PT disarankan sudah dalam format terbaru, yakni NPWP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat direktur yang bersangkutan. Selain itu, pastikan juga bahwa direktur yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan pajak. Persyaratan ini diperlukan ketika PT akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan untuk memperoleh NPWP.
  3. Jumlah minimum pemegang saham dalam PT adalah 2 orang. Apabila para pemegang saham PT adalah suami-istri, periksa terlebih dahulu apakah suami-istri tersebut memiliki perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama. Jika tidak ada, maka suami-istri tersebut akan dianggap 1 orang sehingga diperlukan adanya 1 orang tambahan sebagai pemegang saham.

Prosedur & Syarat Pendirian PT

Di Indonesia, peraturan dasar yang mengatur PT merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), termasuk aturan mengenai pendirian PT yang diatur pada Pasal 7 hingga Pasal 14 UU PT. Di bawah ini adalah beberapa prosedur dan syarat pendirian PT yang harus Anda perhatikan.

1. Persiapkan Data Pendirian PT

Dalam mempersiapkan data pendirian Perseroan Terbatas, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan seperti.

a. Pengajuan Nama PT

Sebelum Anda membuat akta pendirian PT, Anda sebagai salah satu pemilik perusahaan harus mengajukan permohonan nama PT secara online melalui AHU Online. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa nama PT yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yakni:

  • ditulis dengan huruf latin;
  • belum digunakan secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain;
  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  • tidak memiliki arti sebagai PT, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  • tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama PT;
  • dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama PT.

Pastikan nama yang diajukan telah memenuhi syarat yang disebutkan di atas agar nama tersebut dapat disetujui. Apabila nama PT sudah disetujui, nama PT ini akan dimasukkan ke dalam Akta Pendirian.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Menurut Pasal 17 ayat (1) UU PT, PT memiliki tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten yang berada di wilayah Indonesia, di mana tempat kedudukan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, Anda perlu menentukan terlebih dahulu di kota mana yang akan dijadikan sebagai tempat kedudukan PT, disertai dengan alamat yang jelas. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, jika Anda membuat PT dengan tempat kedudukan di wilayah Jakarta, Anda perlu memastikan bahwa domisili yang akan digunakan berada di zonasi komersial atau zonasi campuran. 

Jika Anda memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT dalam pendirian PT, maka alamat PT harus berada di wilayah Jakarta Selatan. Apabila alamat PT di atas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan perlu dibuat  Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT telah diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT yang menjelaskan mengenai maksud dan kegiatan PT yang akan didirikan tersebut. Ketika Anda akan memilih maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, Anda perlu menyesuaikan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Hal ini bertujuan agar tercipta keseragaman definisi dan klasifikasi lapangan usaha yang ada di Indonesia. KBLI berisi ribuan jenis bidang usaha yang dapat dipilih dan tidak ada batasan yang secara tegas mengatur tentang berapa banyak jenis bidang usaha yang dapat dimasukkan dalam anggaran dasar PT. Jadi, Anda dapat memilih beberapa bidang usaha dari KBLI selama bidang usaha tersebut memang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh PT ke depannya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

  • Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang dilarang peraturan
  • Bidang usaha harus tertulis dalam Akta Pendirian PT
  • Bidang usaha harus memiliki izin usaha. Apabila kegiatan usaha yang dijalankan adalah restoran, maka Anda wajib memiliki Izin Restoran

d. Struktur permodalan PT

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketika ingin mendirikan PT, maka Anda membutuhkan Modal Dasar minimal Rp50juta, dan sesuai ketentuan terbaru UU Cipta Kerja sudah tidak ada lagi minimal Modal Disetor dalam proses pendirian PT atau minimal Modal Disetor adalah sesuai kesepakatan pendiri.

Lalu apakah modal yang disetor akan mengendap di dalam rekening atas nama PT? Jawabannya adalah TIDAK. Modal yang disetor tidak akan mengendap dalam rekening atas nama PT dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan usaha.

Modal disetor secara konsep hanyalah setoran modal dari para pemegang saham, modal tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk menjalankan perusahaan.

Selain itu, Anda juga bisa melakukan setoran modal berupa aset. Hal ini telah dijelaskan dalam UUPT, di mana setoran aset tersebut harus dinilai oleh appraisal atau penilai independen atas nilai wajar aset dan apabila setoran atas benda bergerak diumumkan dalam surat kabar.

Misalnya, salah satu pemegang saham memiliki aset pribadi Macbook Air 2021. Macbook tersebut ingin dijadikan setoran modal sebagai aset PT dengan kompensasi saham. Maka, Macbook Air 2021 tersebut harus dinilai oleh appraisal untuk menentukan berapakah nilai wajarnya untuk dijadikan sebagai setoran modal.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama, ini juga berlaku bagi Komisaris. Seorang Direktur dalam perusahaan bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya. Sedangkan, Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur dan tidak berhak bertindak atas nama perusahaan sehingga tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

2. Menentukan Domisili Perusahaan

Domisili perusahaan menerangkan alamat di mana perusahaan Anda berada. Khusus alamat di DKI Jakarta, maka domisili PT sudah tidak boleh di rummah, hal ini sesuai dengan aturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2022.

Khusus di DKI Jakarta, dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2022, maka domisili PT sudah tidak boleh di rumah. Sedangkan untuk daerah lain, aturannya masih sesuai dengan daerah masing-masing.

Namun, bagi Anda yang masih belum memiliki banyak biaya untuk menyewa atau membeli ruang kantor yang sesuai peraturan zonasi untuk domisili usaha, Virtual Office merupakan salah satu alternatif yang dapat Anda pilih untuk menyewa kantor non-fisik yang tentunya lebih murah dibanding harus membeli atau menyewa kantor fisik.

Baca Juga: Jenis Kantor Modern yang Cocok untuk Startup & Perjanjian Sewa Menyewanya yang Harus Anda Perhatikan

3. Pembuatan Akta Pendirian

Setelah mempersiapkan data pendirian dan menentukan domisili perusahaan, maka  hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah pembuatan akta pendirian PT yang harus dibuat oleh Notaris

Akta Pendirian tidak harus dibuat oleh Notaris di tempat dan kedudukan yang sama dengan tempat kedudukan PT. Anda bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah, dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan diminta untuk menandatangani Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT yang berhalangan, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT dan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT. Pada saat penandatangan jasa pembuatan PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan seperti penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

Akta pendirian ini juga perlu memuat anggaran dasar PT di mana anggaran dasar berfungsi sebagai aturan yang mengatur bagaimana PT dijalankan. Apa saja yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar? Hal ini sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU PT, di mana anggaran dasar minimum harus mencakup:

  • nama dan tempat kedudukan PT;
  • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
  • jangka waktu berdirinya PT;
  • besarnya jumlah modal dasar,
  • modal ditempatkan, dan modal disetor;
  • jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  • nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  • tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Poin-poin di atas adalah beberapa hal yang harus ada dalam suatu anggaran dasar. Namun, Anda dan pendiri lainnya juga bisa menambahkan ketentuan tambahan, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran dasar juga tidak boleh memuat: ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. 

4. Pengesahan Surat Keputusan Menteri

Setelah akta pendirian dibuat, PT masih belum berdiri secara sah sampai dengan PT memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan pendirian PT tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh surat keputusan pengesahan badan hukum PT dari Menteri harus sudah diajuka sehingga setelah akta pendirian dibuat.

Ketika Menteri telah menerbitkan surat keputusan, maka PT Anda telah berdiri secara sah dan sudah dapat melaksanakan perbuatan hukum atas nama PT, sehingga PT tersebut telah memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajibannyaPT adalah harus memiliki NPWP untuk lapor pajak. Dan karena telah menjadi badan hukum, maka PT juga bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama PT, misalnya menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor.

5. Lengkapi Perizinan

Setelah Anda melakukan beberapa prosedur di atas, untuk menjalankan kegiatan usaha, PT juga masih membutuhkan  NPWP, izin usaha dan izin komersial atau operasional, serta Nomor Induk Berusaha sebagai pengganti dari TDP. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir lagi, karena Pemerintah telah menghadirkan layanan Online Single Submissions yang bisa membantu Anda dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terkait dengan perizinan, izin usaha yang dibutuhkan masing-masing PT akan berbeda, tergantung dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan KBLI yang dicantumkan pada anggaran dasar. Misalnya, ketika Anda memilih KBLI perdagangan besar berbagai macam barang, maka izin usaha yang diperlukan adalah Izin Usaha Perdagangan. Selain itu, perlu dipastikan kembali apakah bidang usaha yang dipilih membutuhkan izin komersial untuk menjalankan kegiatan usahanya. Izin komersial ini dibutuhkan agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya secara komersial dengan memenuhi komitmen yang ditentukan Pemerintah.

6. Mengurus NIB di OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach

Ketika Anda mendirikan perusahaan, maka tujuannya adalah melakukan kegiatan komersil atau mencari keuntungan. Dalam menjalankan keuntungan inilah setiap perusahaan wajib memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission.

Baca Juga: Mengenal OSS Risk Based Approach (RBA), Sistem OSS Berbasis Risiko Terbaru! 

Dengan sistem OSS inilah, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika mengurus perizinan usaha seperti:

  • Kemudahan mengurus perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
  • Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
  • Pemberian fasilitas agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
  • Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Saat ini, sistem OSS yang berlaku adalah OSS RBA atau OSS Risk Based Approach. Di mana dalam sistem ini, setiap kode KBLI memiliki risiko yang berbeda-beda. Jadi ketika memilih banyak KBLI, Anda harus memenuhi pemenuhan Sertifikat Standar dari masing-masing kode KBLI.

Baca Juga: Bingung Memilih Bidang Usaha? Inilah KBLI yang Sesuai Bagi Bisnis Startup 

7. Mengurus Sertifikat Standar (Jika Ada)

Dalam sistem OSS RBA terkandung prinsip risiko usaha dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam sistem ini, terdapat 4 (empat) jenis OSS RBA, yaitu:

  • Risiko Rendah – tidak ada Sertifikat Standar
  • Risiko Menengah Rendah – pernyataan Sertifikat Standar
  • Risiko Menengah Tinggi – verifikasi Sertifikat Standar
  • Risiko Tinggi = izin usaha Sertifikat Standar

Sertifikat Standar berarti izin usaha lanjutan yang harus Anda miliki agar perizinan perusahaan lengkap. 

Cara Mencari KBLI 2020

Badan Pusat Statistik telah merilis KBLI 2020 yang bisa menjadi acuan bagi pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankan. KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia yang merupakan rangkuman atau kodifikasi lapangan usaha yang disusun dalam penomoran sistematis. Banyaknya KBLI terkadang membuat pelaku usaha kebingungan dalam mencari kode KBLI yang tepat.

1. Cara Mencari Kode KBLI

Anda bisa menemukan informasi mengenai KBLI beserta deskripsinya melalui website resmi OSS di sini. Misal kegiatan usaha Anda bergerak dalam bidang properti, maka di kolom search bisa ketik beberapa keyword yang sinonim seperti properti / developer / pembangunan / real estat, dan sebagainya.

Cara Mencari Kode KBLI

2. Kenapa Keyword Sinonim?

Penyusunan KBLI menggunakan struktur bahasa yang baku, sehingga tidak semua istilah bisnis ditulis oleh Badan Pusat Statistik sebagai penyusun KBLI. Misalnya, “kegiatan konsultasi”, maka selain mencari keyword “konsultan”, Anda juga bisa mencarinya dengan keyword “konsultasi” yang memiliki hasil pencarian yang lebih banyak.

Kenapa Keyword Sinonim?

  1. Apa KBLI yang Digunakan untuk Ekspor/Impor?

Perlu dipahami bahwa ekspor dan impor bukanlah kegiatan usaha, melainkan cara perdagangan dengan mengirimkan barang keluar negeri atau memasukkan barang ke dalam negeri.

Kegiatan yang dilakukan adalah perdagangan dan spesifiknya adalah apa barang yang diperdagangankan. Oleh karena itu, barang tersebut yang dapat Anda cari di kode KBLI.

Misalnya, Anda memiliki usaha perdagangan komputer yang langsung diimpor dari Taiwan, maka KBLI yang digunakan adalah 46511 – PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK.

Dan atas kegiatan impor tersebut harus memiliki izin API (Angka Pengenal Importir) dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) agar terpenuhi izin untuk melakukan impor komputer tersebut dari Taiwan.

3. Penyesuaian KBLI di OSS Versi 1.1

Per awal 2020, pemerintah telah melakukan update sistem OSS menjadi OSS 1.1. Pada OSS baru ini. Salah satu perubahan pentingnya adalah perubahan KBLI 5 digit. Jika sebelumnya KBLI menggunakan angka 0 di depan dan tidak diperhitungkan, misalnya KBL 04659, maka sekarang KBLI harus lebih spesifik misalnya 46599 – kegiatan perdagangan besar mesin dan peralatan lainnya.

Itulah beberapa hal terkait prosedur dan syarat pendirian PT yang harus Anda lengkapi ketika ingin mendirikan bisnis. Jika diperhatikan, mendirikan PT memang membutuhkan langkah dan prosedur yang cukup panjang, terutama jika Anda baru pertama kali mendirikan PT.

Namun, bagi Anda yang sibuk dan masih kurang memahami dengan beberapa prosedur di atas tidak berarti Anda mengabaikan pendirian PT, karena Anda masih bisa membuat PT dengan mudah dan cepat dengan bantuan LIBERA. Kini, bukan hanya sekedar membantu Anda membuat kontrak atau perjanjian bisnis. LIBERA juga bisa membantu Anda dan memberikan layanan terbaiknya dalam pendirian badan usaha dan masalah hukum lainnya. Hubungi LIBERA sekarang dan percayakan seluruh masalah hukum bisnis Anda bersama LIBERA.

Related Posts

SIUP, Dokumen Legalitas yang Bantu Melindungi Kegiatan Bisnis Anda

Ketika Anda ingin menjalankan bisnis, khususnya di bidang perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu dokumen untuk memenuhi legalitas bisnis yang dibutuhkan agar bisnis Anda terlindungi dan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan aman sesuai hukum yang berlaku. SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Ketentuan khusus mengenai SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah sebanyak 3 kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis SIUP dan cara memperoleh SIUP, simak penjelasannya di bawah ini.

Read more

4 Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Harus Anda Ketahui

Pernahkah Anda mendengar istilah hak cipta dan hak paten? Kedua istilah ini sering kali didengar, khususnya dalam masalah bisnis. Hak cipta dan hak paten merupakan jenis dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur secara terpisah dalam undang-undang. HKI adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu karya atau produk yang perlindungannya bersifat teritorial. Artinya, perlindungan ini diberikan hanya di negara tempat di mana HKI ini didaftarkan. Di Indonesia, hak cipta dan hak paten diatur dalam undang-undang yang terpisah sehingga ruang lingkup perlindungan serta jenis dari karya yang dilindungi juga berbeda antara hak cipta dan hak paten. Di bawah ini, Libera akan menjelaskan perbedaan hak cipta dan hak paten secara lebih detail.

Read more