Bisnis

Ingin Mengikuti Proyek Pengadaan Barang dan Jasa? Perhatikan Perizinan Usaha Ini!

Ingin Mengikuti Proyek Pengadaan Barang dan Jasa? Perhatikan Perizinan Usaha Ini!

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat bahwa anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2019 sebesar Rp1.133 triliun atau 52% dari APBN/APBD. Angka ini menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik dari sisi besarnya anggaran maupun kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan. Nilai yang besar ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang besar dan sayang untuk dilewatkan.

Bagi Anda yang ingin menjadi salah satu vendor/supplier pengadaan barang dan jasa, ada beberapa kebijakan yang wajib diperhatikan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018) yang menjawab tantangan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini dilakukan karena saat ini besaran nilai pengadaan barang/jasa semakin kompleks dan lingkungan bisnis yang terus semakin berkembang.

Peraturan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Karena itulah butuh pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM serta pembangunan berkelanjutan;

Perpres No.16/2018 telah mengatur mengenai adanya agen pengadaan Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai yang sama yaitu maksimal Rp200 juta.

Aturan ini juga menjelaskan mengenai solusi atas masalah kontrak yang tidak terselesaikan, dan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal. Solusi ini berupa pembentukan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.

Bagaimana Cara Mendirikan Bisnis Pengadaan dan Menjadi Vendor Sesuai Kemampuan?

Ingin menjadi bagian dari Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah? Jika iya, Anda bisa mulai dengan membuat perusahaan terlebih dahulu. Anda bisa memilih bentuk perusahaan sesuai kebutuhan, apakah badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang bukan badan hukum seperti persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV).

Apapun badan usaha yang Anda pilih, di dalam Perpres No. 16/2018 tidak ada ketentuan bahwa bila ingin mengikuti tender atau proyek pengadaan barang dan jasa harus membuat perusahaan berbadan hukum atau tidak. Namun, di dalam Perpres tersebut ditulis bahwa penyedia jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan jasa berdasarkan kontrak, sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Baca Juga: Ketahui Perbedaan CV dan PT untuk Memilih Badan Usaha yang Cocok untuk Bisnis Anda

Meski begitu, dalam Perpres tersebut telah diatur peran UKM dalam pengadaan barang dan jasa juga bisa dilakukan, di mana nilai paket untuk usaha ini paling banyak adalah Rp2,5 miliar. Bahkan, untuk paket yang nilainya di bawah itu membutuhkan kemampuan teknis tertentu, dam pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak diperbolehkan. Mengingat keterbatasan tersebut, ada baiknya jika Anda benar-benar ingin membuat bisnis yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa, cobalah untuk mulai membuat badan usaha berbadan hukum PT.

Perhatikan Izin Usaha yang Dibutuhkan

Sebelum Anda membuat PT dan fokus pada  bisnis pengadaan barang/jasa, ada baiknya Anda memahami masalah perizinan dengan mengetahui proses pendirian dan perizinannya. Dalam Perpres No. 16/2018 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diatur didalamnya meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Untuk mengetahuinya lebih lanjut Anda harus memahami dengan baik keempat lapangan usaha tersebut menurut aturan tersebut. Di mana, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sementara itu, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan.

Sedangkan, untuk jasa konsultansi sendiri diartikan sebagai layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya daya pikir. Lalu, jasa lainnya yang dimaksud adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apa Saja Jenis Perizinan yang Diperlukan?

Setelah Anda mengetahui jenis pengadaan barang/jasa apa yang diinginkan, Anda bisa mencari tahu izin apa yang dibutuhkan untuk bisa terdaftar menjadi penyedia barang dan jasa. Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah memiliki persyaratan yang berbeda dalam pengurusan perizinan.

Ketika Anda ingin membuat SIUP, pastikan Anda telah melakukan klasifikasi SIUP yang dibutuhkan. Berdasarkan Permendag No.46/2009 tentang penerbitan SIUP (perubahan) terdapat 4 (empat) klasifikasi seperti: 

No Klasifikasi Ketentuan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)
1 SIUP Mikro Kurang dari Rp 50 juta
2 SIUP Kecil Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta
3 SIUP Menengah Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar
4 SIUP Besar Lebih dari Rp 10 miliar

 

Baca Juga: Cara Membuat SIUP dengan 4 Langkah & Prosedur Mudah Berikut Ini!

Jika Anda ingin membuka jasa vendor katering di lembaga pemerintah, maka Anda harus memiliki izin TDUP (TDUP) Jasa Boga. Persyaratan klasifikasi SIUP dari masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah ini bisa jadi ada kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan proyek. Misalnya jika bisnis Anda hanya mengantongi SIUP Kecil, maka ketika bisnis Anda ingin menjadi vendor pengadaan barang bernilai miliaran, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Penyelenggara pengadaan barang atau jasa tentu tidak ingin mengambil risiko dan memberikan proyek bernilai besar kepada perusahaan dengan kemampuan keuangan di bawah nilai proyek.

Selain itu, di dalam SIUP juga mencantumkan kode kegiatan usaha yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Di mana, di dalam SIUP hanya bisa mencantumkan maksimal tiga kode kegiatan usaha. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Kepala BPS No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Untuk memilih kode KBLI yang akan dicantumkan di dalam SIUP, pastikan Anda mengetahui terlebih dulu apakah kegiatan tersebut tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan atau tidak. Misalnya, jika Anda ingin mencantumkan kegiatan usaha konsultan manajemen di SIUP, maka di maksud dan tujuan anggaran dasar perusahaan biasanya tercantum sebagai berikut: “menjalankan usaha dalam bidang jasa, seperti jasa konsultan, konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan seterusnya”. Sedangkan, jika kegiatan usaha tidak dicantumkan di anggaran dasar, maka tidak bisa dicantumkan juga di dalam SIUP.

Selain akta pendirian dan SIUP, dokumen legalitas lainnya yang perlu disiapkan adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk perizinan SKDP, Anda bisa melakukan pengecekan apakah menjadi persyaratan atau tidak? Mengingat masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk wilayah Jakarta sudah dinyatakan bahwa SKDP tidak lagi menjadi syarat untuk pengajuan izin, termasuk izin usaha. Hal ini tertuang dalam SE Kepala DPMPTSP No. 23 tahun 2017 Pencapaian Target Kemudahan Berusaha.

Pejabat BPTSP Jakarta mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan asosiasi ke OJK bahwa SKDP sudah tidak menjadi persyaratan perizinan. Sehingga, OJK juga dapat menyampaikan jke Lembaga keuangan bahwa tidak perlu mensyaratkan SKDP kepada nasabah perusahaan. Namun, pihak OJK menyebutkan bahwa persyaratan SKDP akan dikembalilan lagi ke masing-masing lembaga termasuk bank, karena itu menjadi bagian dari proses kepatuhan (compliance) mereka.

Berbeda dengan SKDP, NPWP badan usaha wajib Anda miliki ketika ingin mendirikan perusahaan. Anda bisa melakukan permohonan NPWP badan usaha dengan mengunjungi Kantor Pajak (KPP) yang sesuai dengan domisili bisnis. Namun, Anda tidak perlu lagi mendatangi KPP, karena jika Anda mengajukan perizinan lewat sistem OSS, NPWP akan diberikan langsung bersamaan dengan akta pendirian dan SK Kemenkumham.

Baca Juga: Sistem OSS Membantu Anda Mengurus Perizinan Bisnis Secara Online

Menurut Pasal 5 UU No. 3 /1982, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Di mana, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Pada prinsipnya, Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari perusahaan dan menjadi sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Dengan Daftar Perusahaan inilah bisa membantu Anda memberikan penjaminan kepastian berusaha.

Dalam dunia bisnis, TDP seringkali dijadikan syarat untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya tentang profesionalisme, maka usaha vendor akan lebih tepercaya jika menggunakan rekening perusahaan jika dibandingkan memakai rekening pribadi.

Itulah beberapa hal terkait pengadaan barang atau jasa yang perlu Anda ketahui ketika ingin mengambil proyek dari pemerintah. Bagi Anda yang masih bingung dalam masalah perizinan tersebut, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus segala perizinan yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda memenuhi segala perjanjian yang dibutuhkan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Lindungi dan kembangkan bisnis Anda bersama LIBERA sekarang!

Related Posts

Proses & Tata Cara Pergantian Direksi & Dewan Komisaris yang Perlu Diketahui!

Ketika Anda menjalankan perusahaan berbadan hukum PT, maka Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan peran penting dari seorang Dewan Komisaris. Di mana, Dewan Komisaris di dalam PT ini memiliki tugas penting yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi.

Namun, terkadang suatu perusahaan tidak jarang harus berhadapan dengan sesuatu hal yang membutuhkan penyesuaian, salah satunya perubahan susunan dewan komisaris atau direksi. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris menjadi perubahan besar yang perlu Anda perhatikan agar tidak terjadi masalah lain di kemudian hari. Lalu, bagaimana ketentuan pergantian dewan komisaris atau direksi pada sebuah Perseroan Terbatas (“PT”)?

Perhatikan Data Dewan Komisaris & Direksi

Data Dewan Komisaris dan Direksi bisa Anda temukan di dalam Anggaran Dasar (“AD”) perusahaan. Di dalam anggaran dasar telah dituliskan mengenai nama jabatan dan jumlah anggota dewan komisaris dan direksi, beserta tata cara pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi.

Sedangkan, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris PT bisa ditemukan pada data perseroan yang ada di dalam daftar perseroan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris bukanlah merupakan perubahan Anggaran Dasar, melainkan hanya perubahan data perseroan.

Tata Cara Pergantian Dewan Komisaris atau Direksi

Di dalam Anggaran Dasar PT terdapat poin yang menerangkan mengenai tata cara penggantian anggota dewan komisaris dan/atau direksi. Di mana, pergantian ini cukup diberitahukan dan diinformasikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

Pengisian SABH ini perlu dilengkapi dengan dokumen pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang disampaikan secara elektronik. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris.

Selain itu, pemohon juga perlu mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca, serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi PT yang wajib di-audit.

Dokumen perubahan data perseroan ini berupa akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berisi mengenai perubahan susunan dewan komisaris dan/atau direksi. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris dan notaris jugalah yang akan menyimpan dokumen tersebut.

Pengajuan Penggantian Dewan Komisaris atau Direksi

Untuk ganti direksi atau dewan komisaris, Anda bisa melakukan permohonan secara manual. Biasanya, permohonan manual ini diperlukan ketika Anda tidak dapat mengajukannya secara elektronik karena beberapa hal seperti:

  1. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
  2. SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi Menteri Hukum dan HAM.

Untuk mengajukan permohonan secara manual dan tertulis, ada beberapa dokumen yang perlu Anda lampirkan seperti dokumen pendukung dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris belum terjangkau internet.

Sehingga, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Itulah beberapa cara yang perlu Anda lalui untuk ganti direksi atau dewan komisaris. Meski terbilang cukup mudah, namun pengurusan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Padahal, dengan waktu sedikit inilah Anda bisa merencanakan bisnis lebih matang lagi tanpa perlu mengurus masalah pergantian direksi.

Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi waktu, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus segala permasalahan hukum bisnis, salah satunya pergantian direksi dan dewan komisaris. Selain itu, Anda juga bisa coba melakukan konsultasi hukum secara gratis melalui website resmi libera.id!

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Ingin Melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT?

Ketika bisnis sudah mulai berjalan dengan baik, pasti ada kalanya bisnis Anda membutuhkan penyesuaian demi terciptanya perkembangan dalam bisnis. Ada banyak hal yang biasanya membutuhkan penyesuaian di pertengahan perjalanan bisnis, mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, atau sekedar perpindahan alamat karena kantor yang sudah tidak mampu lagi menampung karyawan yang ada.

Nah, jika di awal perjalanan bisnis, Anda telah mendirikan badan usaha berbadan hukum seperti PT, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Informasi yang dimaksud harus tertulis di anggaran dasar perusahaan. Jika informasi tersebut berubah, artinya Anda harus melakukan perubahan anggaran dasar PT. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa hal terkait perubahan anggaran dasar PT yang perlu Anda ketahui.

Apa itu Anggaran Dasar PT atau Perusahaan?

Ketika Anda membuat akta pendirian perusahaan, didalamnya juga harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, selain harus tunduk pada UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT), Perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran dasar ini merupakan aturan main dalam suatu perseroan terbatas yang didalamnya minimal harus memuat beberapa hal seperti:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, ditempatkan, dan disetor;
  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. nama jabatan beserta jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain poin di atas, anggaran dasar juga boleh memuat ketentuan lain, namun tidak diperbolehkan untuk memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lainnya.

Sudahkah Anda membaca anggaran dasar PT yang telah didirikan? Jika belum, cek kembali dan baca informasi perusahaan yang ada pada anggaran dasar tersebut, apakah sudah memuat beberapa poin di atas atau belum?

Bolehkah Melakukan Perubahan Identitas atau Informasi Secara Sepihak?

Setelah membaca kembali anggaran dasar perusahaan dan menemukan beberapa perubahan atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan identitas atau informasi PT secara sepihak karena untuk melakukan perubahan tersebut Anda membutuhkan peran notaris dan negara, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM (Menteri)

Di mana, selain perubahan harus dibuat dalam akta notaris, ada perubahan informasi yang memerlukan persetujuan Menteri, namun ada juga beberapa perubahan yang cukup dengan pemberitahuan. 

Melakukan RUPS untuk Melakukan Perubahan Identitas Perusahaan

Agar perubahan identitas perusahaan berjalan dengan baik, sesuai aturan, dan tidak merugikan pihak ketiga, di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika ingin melakukan perubahan identitas perusahaan.

Pertama, Perubahan anggaran dasar PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Untuk mengubah anggaran dasar PT, Anda harus mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam Pasal 19 UUPT mengatakan bahwa jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat notaris dan selanjutnya dibuat dalam akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

Bila mengadakan RUPS secara fisik sulit karena beberapa pemegang saham memiliki kesibukan lain atau sedang berada di luar kota/luar negeri, maka untuk mengubah anggaran dasar, Anda bisa melakukannya melalui penerbitan sirkuler yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT.

Sehingga, jika tidak ada berita acara rapat, maka Anda dapat membuat sirkuler yang harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT. Sirkuler inilah yang bisa dijadikan bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Namun, untuk menuangkan sirkuler dalam bentuk akta, Anda harus melakukannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal ditandatanganinya sirkuler tersebut. Dan jika lewat dari jangka waktu yang ditentukan, maka sirkuler tidak berlaku lagi dan harus dibuat yang baru.

Poin Penting yang Harus Dipahami Ketika Ingin Melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT

Agar mempermudah Anda ketika ingin mengubah Anggaran Dasar PT, di bawah ini adalah beberapa poin-poin perubahan yang harus Anda pahami.

  • Perubahan Nama PT

Jika Anda ingin mengubah nama PT, Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar. Di mana, ketika Anda melakukan perubahan nama, maka Anda juga harus mengubah akta pendirian perusahaan tersebut. Pastikan juga nama PT baru yang ingin Anda gunakan belum digunakan perusahaan lainnya. 

Baca Juga: Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

  • Perubahan Domisili PT

Ketika Anda ingin melakukan perubahan domisili perusahaan, Anda juga wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Biasanya saat Anda mendirikan PT, dalam akta pendirian akan tercantum wilayah kotamadya, tempat PT Anda didirkan, misalnya PT berada di Jakarta Selatan.

Sehingga, jika Anda ingin melakukan pemindahan kantor ke alamat dan wilayah yang berbeda, misalnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, makan Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Dan perlu dicatat juga, ketika Anda ingin memindahkan kantor ke gedung lain meski masih dalam satu wilayah administratif sama, maka Anda tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT.

  • Perubahan Maksud dan Tujuan PT

Perubahan ini terjadi ketika Anda ingin melakukan perubahan atas jenis bidang usaha yang telah dimuat dalam akta pendirian PT sebelumnya. Misalnya, perusahaan Anda awalnya melakukan perdagangan umum, namun seiring berkembangnya perusahaan, Anda ingin memperluas ke marketplace, jadi jika di anggaran dasar bidang usaha marketplace belum tercantum, Anda perlu melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan ini adalah bagian dari strategi pengembangan bisnis, sehingga dapat mengurangi atau menambah daftar bidang usaha. Hal ini sangat mudah untuk terjadi di perusahaan yang berkembang dan maju.

  • Perubahan Jangka Waktu Pendirian PT

Dalam Pasal 6 UUPT menjelaskan bahwa PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Di mana, jangka waktu terbatas, artinya ada batas waktu berdirinya PT seperti 5 atau 20 tahun. Pembatasan ini biasanya terjadi ketika salah satu atau semua pendiri PT adalah badan hukum dan PT gabungan (joint venture) ini didirikan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu.

Sedangkan, PT yang didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas, maka PT tersebut tidak memiliki batas waktu berdirinya. Sehingga, selama operasional PT masih berjalan, PT tersebut tetap eksis. Hal ini juga tetap berlaku meski dalam sementara waktu PT  tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis.

  • Perubahan Besarnya Modal Dasar

Di pertengahan perjalanan bisnis, jika Anda ingin mengubah jumlah modal dasar yang sudah tertera dalam akta pendirian PT, maka Anda wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT. Misalnya, di dalam akta pendirian modal PT Anda adalah Rp500 juta. Kemudian di pertengahan perjalanan bisnis, Anda ingin mengikuti proyek besar dengan persyaratan Anda harus menambah modal dasar PT yang menjadi Rp1 miliar. Maka jika hal ini terjadi, Anda juga diwajibkan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan.

  • Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor

Bukan hanya ketika Anda ingin menambah modal dasar, ketika Anda memutuskan untuk mengurangi modal yang ditempatkan atau modal yang disetor karena suatu pertimbangan keberlanjutan bisnis, maka Anda juga wajib melakukan perubahan anggaran dasar PT.

  • Perubahan Status PT Tertutup Menjadi Terbuka atau Sebaliknya

PT Terbuka adalah sebuah PT atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jika Anda mendirikan PT kemudian berencana mencari modal tambahan melalui bursa, maka status perusahaan Anda akan berubah menjadi PT terbuka. Hal ini akan secara otomatis berganti keika Anda telah melakukan penawaran umum atau IPO (Initial Public Offering) di bursa. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan Anda juga wajib melakukan perubahan atas anggaran perusahaan.

  • Perubahan lainnya

Ketika Anda ingin mengubah perubahan lainnya seperti perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris, maka Anda akan melakukan perubahan personil yang akan menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris di perusahaan. Jika ini terjadi, maka Anda juga memerlukan perubahan anggaran dasar PT.

Perlu diketahui juga, ketika perusahaan Anda ingin melakukan perubahan sesuai poin di atas kecuali perubahan lainnya, maka perusahaan Anda memerlukan persetujuan dari Menteri. Sedangkan, untuk perubahan lainnya, Anda cukup menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Selain itu, untuk perubahan jangka waktu, dari waktu yang terbatas menjadi tidak terbatas atau menambah jangka waktu berdirinya PT; Anda harus mendapatkan persetujuan Menteri atas permohonan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya PT. Sehingga, Anda perlu membuat RUPS atau sirkuler yang kemudian di-aktakan notaris sebelum berakhirnya jangka waktu yang diatur tersebut.

Sedangkan, untuk perubahan modal dan jumlah pemegang sahamnya, maka Anda wajib mengubah anggaran dasar PT maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria sebagai PT terbuka sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal ini, Direksi PT yang bersangkutan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Faktor yang Mengakibatkan Perubahan Anggaran Tidak Boleh Dilakukan

Perlu diketahui juga bahwa dalam beberapa kondisi, perubahan anggaran dasar tidak boleh dilakukan, misalnya ketika PT telah dinyatakan pailit. Di mana, dalam keadaan pailit maka PT tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali atas persetujuan dari kurator.

Selain itu, ketika Anda ingin melakukan perubahan nama PT dan perubahan susunan direksi secara sekaligus, maka Anda harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri. Sehingga, perubahan susunan direksi tadi ikut ke dalam surat persetujuan Menteri atas perubahan nama PT.

Setelah surat persetujuan dari Menteri telah diterbitkan, maka perubahan yang dilakukan sudah berlaku secara efektif. Namun khusus untuk PT Tertutup menjadi PT Terbuka, maka perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi PT Terbuka; atau waktu dilaksanakannya IPO bagi PT yang mengajukan pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal.

Konsekuensi Biaya & Implikasi Hukum

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar ini, Anda harus menyiapkan informasi detail mengenai jenis perubahan anggaran dasar yang ingin dilakukan. Anda juga perlu menyiapkan identitas dari seluruh pemegang saham, Direksi, dan Komisaris PT yang berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) masing-masing.

Sebagai implikasi hukum dari perubahan anggaran, Anda juga perlu mengurus dokumen legalitas lainnya. Cobalah cek dan teliti dokumen legalitas mana yang perlu mengalami perubahan, mulai dari domisili perusahaan, NPWP, SIUP, dan TDP. Jika setelah perubahan anggaran dasar ternyata informasi yang tercantum pada dokumen legalitas sudah tidak lagi sama, Anda juga perlu menyesuaikan.

Misalnya, dalam perubahan anggaran dasar Anda mengubah domisili perusahaan dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Sehingga, Anda juga perlu mengurus perubahan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan Umum), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Kenapa? Karena seluruh dokumen tersebut masih menggunakan domisili lama.

Bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi mengenai perubahan anggaran dasar PT, Anda bisa memikirkannya dengan matang. Karena jika anggaran dasar PT berubah, maka Anda juga wajib mengubah beberapa legalitas lainnya. Jadi, pastikan Anda melakukan konsultasi dengan ahlinya sebelum melakukan perubahan anggaran dasar PT. Libera merupakan salah satu startup hukum yang didalamnya terdapat profesional dan ahli yang bisa membantu Anda melakukan konsultasi kapan dan di mana saja secara gratis.

Selain itu, LIBERA juga bisa membantu Anda mengurus perizinan atau legalitas perusahaan lainnya. Sehingga, bagi Anda yang masih belum memiliki perizinan, Anda bisa memanfaatkan LIBERA untuk membantu Anda mengurusnya lebih cepat. Jadi tunggu apalagi? Lindungi bisnis Anda sekarang juga bersama LIBERA!