Bisnis

Ingin Mengikuti Proyek Pengadaan Barang dan Jasa? Perhatikan Perizinan Usaha Ini!

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat bahwa anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2019 sebesar Rp1.133 triliun atau 52% dari APBN/APBD. Angka ini menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik dari sisi besarnya anggaran maupun kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan. Nilai yang besar ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang besar dan sayang untuk dilewatkan.

Bagi Anda yang ingin menjadi salah satu vendor/supplier pengadaan barang dan jasa, ada beberapa kebijakan yang wajib diperhatikan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018) yang menjawab tantangan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini dilakukan karena saat ini besaran nilai pengadaan barang/jasa semakin kompleks dan lingkungan bisnis yang terus semakin berkembang.

Peraturan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Karena itulah butuh pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM serta pembangunan berkelanjutan;

Perpres No.16/2018 telah mengatur mengenai adanya agen pengadaan Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai yang sama yaitu maksimal Rp200 juta.

Aturan ini juga menjelaskan mengenai solusi atas masalah kontrak yang tidak terselesaikan, dan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal. Solusi ini berupa pembentukan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.

Bagaimana Cara Mendirikan Bisnis Pengadaan dan Menjadi Vendor Sesuai Kemampuan?

Ingin menjadi bagian dari Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah? Jika iya, Anda bisa mulai dengan membuat perusahaan terlebih dahulu. Anda bisa memilih bentuk perusahaan sesuai kebutuhan, apakah badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang bukan badan hukum seperti persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV).

Apapun badan usaha yang Anda pilih, di dalam Perpres No. 16/2018 tidak ada ketentuan bahwa bila ingin mengikuti tender atau proyek pengadaan barang dan jasa harus membuat perusahaan berbadan hukum atau tidak. Namun, di dalam Perpres tersebut ditulis bahwa penyedia jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan jasa berdasarkan kontrak, sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Baca Juga: Ketahui Perbedaan CV dan PT untuk Memilih Badan Usaha yang Cocok untuk Bisnis Anda

Meski begitu, dalam Perpres tersebut telah diatur peran UKM dalam pengadaan barang dan jasa juga bisa dilakukan, di mana nilai paket untuk usaha ini paling banyak adalah Rp2,5 miliar. Bahkan, untuk paket yang nilainya di bawah itu membutuhkan kemampuan teknis tertentu, dam pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak diperbolehkan. Mengingat keterbatasan tersebut, ada baiknya jika Anda benar-benar ingin membuat bisnis yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa, cobalah untuk mulai membuat badan usaha berbadan hukum PT.

Perhatikan Izin Usaha yang Dibutuhkan

Sebelum Anda membuat PT dan fokus pada  bisnis pengadaan barang/jasa, ada baiknya Anda memahami masalah perizinan dengan mengetahui proses pendirian dan perizinannya. Dalam Perpres No. 16/2018 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diatur didalamnya meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Untuk mengetahuinya lebih lanjut Anda harus memahami dengan baik keempat lapangan usaha tersebut menurut aturan tersebut. Di mana, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sementara itu, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan.

Sedangkan, untuk jasa konsultansi sendiri diartikan sebagai layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya daya pikir. Lalu, jasa lainnya yang dimaksud adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apa Saja Jenis Perizinan yang Diperlukan?

Setelah Anda mengetahui jenis pengadaan barang/jasa apa yang diinginkan, Anda bisa mencari tahu izin apa yang dibutuhkan untuk bisa terdaftar menjadi penyedia barang dan jasa. Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah memiliki persyaratan yang berbeda dalam pengurusan perizinan.

Ketika Anda ingin membuat SIUP, pastikan Anda telah melakukan klasifikasi SIUP yang dibutuhkan. Berdasarkan Permendag No.46/2009 tentang penerbitan SIUP (perubahan) terdapat 4 (empat) klasifikasi seperti: 

No Klasifikasi Ketentuan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)
1 SIUP Mikro Kurang dari Rp 50 juta
2 SIUP Kecil Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta
3 SIUP Menengah Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar
4 SIUP Besar Lebih dari Rp 10 miliar

 

Baca Juga: Cara Membuat SIUP dengan 4 Langkah & Prosedur Mudah Berikut Ini!

Jika Anda ingin membuka jasa vendor katering di lembaga pemerintah, maka Anda harus memiliki izin TDUP (TDUP) Jasa Boga. Persyaratan klasifikasi SIUP dari masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah ini bisa jadi ada kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan proyek. Misalnya jika bisnis Anda hanya mengantongi SIUP Kecil, maka ketika bisnis Anda ingin menjadi vendor pengadaan barang bernilai miliaran, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Penyelenggara pengadaan barang atau jasa tentu tidak ingin mengambil risiko dan memberikan proyek bernilai besar kepada perusahaan dengan kemampuan keuangan di bawah nilai proyek.

Selain itu, di dalam SIUP juga mencantumkan kode kegiatan usaha yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Di mana, di dalam SIUP hanya bisa mencantumkan maksimal tiga kode kegiatan usaha. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Kepala BPS No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Untuk memilih kode KBLI yang akan dicantumkan di dalam SIUP, pastikan Anda mengetahui terlebih dulu apakah kegiatan tersebut tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan atau tidak. Misalnya, jika Anda ingin mencantumkan kegiatan usaha konsultan manajemen di SIUP, maka di maksud dan tujuan anggaran dasar perusahaan biasanya tercantum sebagai berikut: “menjalankan usaha dalam bidang jasa, seperti jasa konsultan, konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan seterusnya”. Sedangkan, jika kegiatan usaha tidak dicantumkan di anggaran dasar, maka tidak bisa dicantumkan juga di dalam SIUP.

Selain akta pendirian dan SIUP, dokumen legalitas lainnya yang perlu disiapkan adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk perizinan SKDP, Anda bisa melakukan pengecekan apakah menjadi persyaratan atau tidak? Mengingat masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk wilayah Jakarta sudah dinyatakan bahwa SKDP tidak lagi menjadi syarat untuk pengajuan izin, termasuk izin usaha. Hal ini tertuang dalam SE Kepala DPMPTSP No. 23 tahun 2017 Pencapaian Target Kemudahan Berusaha.

Pejabat BPTSP Jakarta mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan asosiasi ke OJK bahwa SKDP sudah tidak menjadi persyaratan perizinan. Sehingga, OJK juga dapat menyampaikan jke Lembaga keuangan bahwa tidak perlu mensyaratkan SKDP kepada nasabah perusahaan. Namun, pihak OJK menyebutkan bahwa persyaratan SKDP akan dikembalilan lagi ke masing-masing lembaga termasuk bank, karena itu menjadi bagian dari proses kepatuhan (compliance) mereka.

Berbeda dengan SKDP, NPWP badan usaha wajib Anda miliki ketika ingin mendirikan perusahaan. Anda bisa melakukan permohonan NPWP badan usaha dengan mengunjungi Kantor Pajak (KPP) yang sesuai dengan domisili bisnis. Namun, Anda tidak perlu lagi mendatangi KPP, karena jika Anda mengajukan perizinan lewat sistem OSS, NPWP akan diberikan langsung bersamaan dengan akta pendirian dan SK Kemenkumham.

Baca Juga: Sistem OSS Membantu Anda Mengurus Perizinan Bisnis Secara Online

Menurut Pasal 5 UU No. 3 /1982, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Di mana, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Pada prinsipnya, Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari perusahaan dan menjadi sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Dengan Daftar Perusahaan inilah bisa membantu Anda memberikan penjaminan kepastian berusaha.

Dalam dunia bisnis, TDP seringkali dijadikan syarat untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya tentang profesionalisme, maka usaha vendor akan lebih tepercaya jika menggunakan rekening perusahaan jika dibandingkan memakai rekening pribadi.

Itulah beberapa hal terkait pengadaan barang atau jasa yang perlu Anda ketahui ketika ingin mengambil proyek dari pemerintah. Bagi Anda yang masih bingung dalam masalah perizinan tersebut, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus segala perizinan yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda memenuhi segala perjanjian yang dibutuhkan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Lindungi dan kembangkan bisnis Anda bersama LIBERA sekarang!

Related Posts

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.

8 Tips Menambah Modal Usaha untuk Mengembangkan Bisnis Anda

Ketika bisnis sudah mulai berjalan sesuai rencana, pasti ada keinginan untuk mulai mengembangkan bisnis. Namun, ketika ingin mengembangkan bisnis pasti dibutuhkan modal usaha. Tanpa adanya modal tambahan, maka bisnis akan sulit untuk dikembangkan. Lalu bagaimana cara mendapatkan modal usaha? Berikut beberapa tips menambah modal usaha yang bisa Anda lakukan.

Read more