Bisnis

Ingin Mengajukan Sertifikasi Halal? Ini Dia Syarat & Prosedurnya

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia per 31 Desember 2021 adalah sebesar 237,53 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,9% dari populasi Indonesia yang mencapai 273,32 juta orang. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya sertifikasi halal di tanah air Indonesia.
Per September 2021, telah terdapat 63.599 produk halal dengan 1.510 sertifikat halal aktif dari 1.291 perusahaan di Indonesia telah melakukan proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Kosmetika, dan Obat-obatan. Lalu, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal dari MUI?

Apa Itu Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk kepada konsumen. Dengan adanya logo ini, maka konsumen yang beragama Islam bisa mengonsumsi produk tanpa perlu khawatir dengan status kehalalannya. Kepemilikan sertifikat halal ini ditandai dengan disertakannya logo logo halal pada kemasan produk. Namun, tidak sembarang produk bisa mendapatkan logo halal ini. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau melakukan perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak memiliki ketentuan produksi secara halal.

Peraturan Mengenai Pencantuman Logo Halal 

Peraturan mengenai pencantuman logo halal pada kemasan produk telah tertulis jelas di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 38 UU No.33/2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

Yang dimaksud produk halal dalam UU ini adalah setiap barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan setiap barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat. Sedangkan produk halal yang dimaksud adalah setiap produk yang telah dianggap dan dinyatakan halal sesuai prinsip halal yang ditetapkan oleh syariat islam.

LPPOM MUI juga telah mengatur penggunaan logo halal. Di bawah ini adalah ketentuan dan tata cara penggunaannya:

  1. Organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi halal, hanya dapat menggunakan logo halal untuk produk tersebut sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam ketetapan halal dan hanya berlaku untuk lokasi pabrik produsen yang tercantum dalam ketetapan halal.
  2. Penambahan logo halal tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus jelas dan mudah dibaca.
  3. Logo halal harus ditambahkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal ini, logo halal harus ditambahkan pada kemasan terkecil yang digunakan dalam memasarkan produk.
  4. Penambahan logo halal diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar logo halal dan informasinya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.
  5. Pelaku usaha diperbolehkan untuk mengubah warna hijau pada logo, namun tidak diperbolehkan untuk mengubah bentuk logo halal.

Sanksi Pelanggar Peraturan & Ketentuan

Jika pelaku usaha terbukti lalai, atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi halal terhadap ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka LPPOM MUI akan menangguhkan atau mencabut lisensi penggunaan logo halal. Namun, tindakan tersebut tidak bisa  sanksi ini tidak langsung dikenakan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. LPPOM MUI mengatakan bahwa ketika mereka menerima  pengaduan atau keluhan yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat oleh pelaku usaha, maka pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

Tindakan tersebut bisa berupa penghentian penggunaan logo halal pada produk dan publikasi pada brosur atau iklan disertai pembatalan, penangguhan, pencabutan, atau pengembalian ketetapan halal.

Pelaku usaha juga wajib mempublikasikan bahwa pemberian, pembatalan, penangguhan, dan pencabutan sertifikat melalui media umum agar publik dapat mengetahui status kehalalan produknya.

Syarat Mendaftarkan Sertifikat Halal

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan sertifikat halal, ada beberapa persyaratan yang perlu Anda lengkapi. Apa saja itu?

1. Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Halal & Menerapkan SJH

Untuk mendapatkan logo halal pada produk, perusahaan atau produsen produk wajib mengikuti pelatihan sertifikasi halal. Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami substansi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai HAS 23000. Anda bisa mengecek situs  LPPOM MUI untuk jadwal pelatihan.

2. Melengkapi Dokumen Pengajuan Sertifikat Halal MUI

Setelah mengikuti pelatihan HAS 23000 dan menerapkan SJH, selanjutnya badan usaha/produsen perlu menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal MUI. Setidaknya terdapat 9 dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan logo halal, yaitu:

  • Dokumen daftar produk;
  • Daftar bahan dan dokumen bahan;
  • Daftar penyembelih, khusus untuk sertifikat halal rumah pemotongan hewan;
  • Matriks produk;
  • Manual sistem jaminan halal;
  • Diagram alir proses produksi;
  • Daftar alamat fasilitas produksi;
  • Bukti sosialisasi kebijakan halal;
  • Bukti pelatihan internal dan bukti audit internal

Biaya Sertifikasi Halal

Sebagai bentuk transparansi pelayanan sertifikasi halal, Kementerian Agama telah  memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Tarif layanan utama terdiri dari:

  • sertifikasi halal barang dan jasa,
  • layanan pelatihan auditor dan penyelia halal,
  • akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),
  • registrasi auditor halal,
  • sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Tarif layanan penunjang mencakup:

  • penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan,
  • penggunaan laboratorium,
  • penggunaan peralatan dan mesin,
  • penggunaan kendaraan bermotor.

Berikut rincian tarif layanan utama  BLU BPJPH:

A. Sertifikat logo Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat)

No Rincian Harga
1 Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Rp0
2 Permohonan Sertifikat Halal
Usaha Mikro & Kecil Rp300.000
Usaha Menengah Rp5.000.000
Usaha Besar atau berasal dari luar negeri Rp12.500.000
3 Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal
Usaha Mikro & Kecil Rp200.000
Usaha Menengah Rp2.400.000
Usaha Besar atau berasal dari luar negeri Rp5.000.000
4 Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Rp800.000

 

B. Akreditas Lembaga Pemeriksa Halal (per Lembaga)

No Rincian Harga
1 Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
Golongan I Rp4.200.000
Golongan II Rp13.300.000
Golongan III Rp17.500.000
2 Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Hal
Golongan I Rp3.400.000
Golongan II Rp8.200.000
Golongan III Rp9.100.000
3 Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal Rp8.700.000
4 Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri Rp17.500.000
5 Witness (Penyaksian Proses Pemeriksaan Kehalalan Produk) (sekali dalam masa akreditasi)
Lembaga Pemeriksa Halal Pratama Rp3.500.000
Lembaga Pemeriksa Halal Utama Rp10.000.000
Lembaga Pemeriksa Halal Luar Negeri Rp17.500.000

 

C. Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

No Rincian Harga
1 Pelatihan Auditor Halal
Golongan I Rp3.000.000
Golongan II Rp3.500.000
Golongan III Rp3.700.000
2 Registrasi Auditor Halal Rp300.000
3 Pelatihan Penyelia Halal
Golongan I Rp1.600.000
Golongan II RP2.700.000
Golongan III RP3.800.000
4 Sertifikat Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal Rp3.500.000
Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal Rp1.800.000

 

Prosedur Pengajuan  Sertifikasi Halal

Bagi Anda yang ingin mengajukan sertifikat halal, maka Anda bisa melakukannya secara online. Bagaomana caranya?

  1. Registrasi online bisa dilakukan dengan login di situs www.e-lppommui.org.
  2. Masukkan informasi detail perusahaan yang dibutuhkan.
  3. Lakukan pembayaran registrasi ke bendahara LPPOM MUI.
  4. Uplodad upload dokumen yang memuat informasi perusahaan, bahan, dan juga informasi Sistem Jaminan Halal perusahaan.
  5. Pihak auditor akan melakukan penilaian kelengkapan dokumen.
  6. Kemudian LPPOM MUI akan menunjuk auditor untuk datang ke perusahaan pemohon sertifikat halal.
  7. Auditor akan mengecek kesesuaian antara dokumen yang dikirimkan dengan apa yang ada di perusahaan.
  8. Auditor akan dibawa dan dilaporkan ke komisi fatwa.
  9. Jika komisi fatwa menyatakan dokumen tersebut lolos, maka pemohon akan mendapatkan sertifikat halal

Proses ini biasanya berlangsung sekitar 75 hari sejak badan usaha/produsen produk melengkapi berkas persyaratan pengajuan sertifikat halal online. Izin penggunaan logo halal ini bisa Anda ajukan ke BPOM RI berbarengan dengan izin MD/ML atau izin makanan dalam negeri atau luar negeri.

Itulah beberapa persyaratan, peraturan, dan prosedur yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan dalam pengajuan sertifikasi halal, Anda bisa melakukan konsultasi gratis melalui layanan hukum LIBERA.id.

Related Posts

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Setiap pihak yang bergerak dibidang ecommerce seperti pedagang yang melakukan penawaran secara elektronik ataupun online, baik dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha dengan sistem search engine, hosting, dan layanan coaching diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam peraturan ini, tidak hanya berisi mengenai pelaku usaha yang wajib mendaftarkan usahanya. Namun, juga ada kewajiban pelaku usaha dengan pengguna bisnis tersebut, misalnya pelaku usaha ke pelaku usaha, pelaku usaha ke konsumen, pribadi dengan pribadi maupun lembaga negara dengan pelaku usaha. Hubungan antara para pihak tersebut merupakan hubungan keperdataan. Di mana para pihak dapat menyetujui mengenai ketentuan- ketentuan yang berlaku di antara mereka, namun tetap memenuhi ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan tersebut (hak dan kewajiban) tetap melekat pada para pihak, meskipun para pihak belum menyepakatinya.

Baca Juga: Peraturan e-Commerce Disahkan, Apa Anda Termasuk Pihak yang Wajib Mengikuti Peraturan Ini?

 

Kewajiban PPMSE terhadap Pelanggan

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan PPMSE terhadap pelanggannya agar tidak melanggar PP No.80 Tahun 2019:

  1. Screening barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, jika ada konten ilegal akan menanggung akibat hukumnya;
  • Membuat syarat dan ketentuan penggunaan, dan
  • Menyediakan sarana pelaporan masyarakat.
  1. Mematuhi standar kualitas pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  2. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) sebagai Sistem Elektronik berbentuk situs internet; 
  3. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan pada pusat data sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  8. Mematuhi ketentuan perundang-undangan sektoral lain terkait perizinan kegiatan usaha PMSE.
  9. Harus memiliki sistem yang andal dan aman;
  10. Menyimpan informasi PMSE selama 10 tahun terkait transaksi keuangan dan/atau 5 tahun terkait transaksi non keuangan. Di mana, informasi PMSE terdiri dari:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  11. Menyimpan Bukti transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi, yang akan menjadi alat bukti. Namun kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti transaksi berbeda-beda sesuai dengan reliabilitas sistemnya dan memenuhi syarat berdasarkan PP ini.

 

Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Selesai berkewajiban terhadap pelanggan, PMSE sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban penuh terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan seperti:

  1. Tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha;
  2. Memiliki layanan pengaduan konsumen;
  3. Dalam materi periklanan, pelaku usaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan penyimpan data pribadi pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman penyimpanan data pribadi berdasarkan perkembangan bisnis, namun setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dalam PP 80/2019;
  5. Dalam hal pemberi informasi meminta untuk datanya dihapus, harus dihapus seluruhnya;
  6. Khusus PPMSE kerja sama dengan perusahaan pengiriman barang harus lapor Menteri dalam menggunakan jasa kurir pelaku usaha PMSE wajib memastikan beberapa hal seperti:
  • Keamanan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kelayakan kondisi Barang dan/Jasa; 
  • Kerahasiaan Barang dan/atau Jasa; 
  • Kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim; dan 
  • Ketepatan waktu pengiriman Barang dan/atau Jasa.
  1. Barang yang sudah dikirim harus diinformasikan, khusus PPMSE harus mengupdate status pengiriman secara berkala serta jangka waktunya kepada pembeli;
  2. Pengiriman produk dianggap sudah sah jika sudah diterima secara penuh, dalam hal produknya berupa barang atau jasa digital harus juga produk tersebut terbukti terpasang/beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknisnya.Penukaran barang/refund:
  • Minimal 2 hari kerja, biaya pengiriman kembali dapat ditentukan ditanggung pembeli;
  • Alasan penukaran seperti:
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang dikirim; 
    • Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian jangka waktu aktual pengiriman barang dan/atau jasa; 
    • Terdapat cacat tersembunyi; 
    • Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau 
    • Barang dan/atau Jasa kedaluwarsa.
  • Khusus PPMSE wajib memiliki mekanisme refund jika pembelian dibatalkan konsumen.

Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Memenuhi Kewajibn

Dalam Pasal 80 PP No.80 telah dituliskan dengan jelas bahwa bagi PPMSE yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif seperti mendapatkan peringatan tertulis yang akan diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut diterbitkan.

Selain itu, ada juga sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau masuk ke dalam daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum masuk ke dalam daftar hitam. Di mana, ketika Anda dimasukkan di dalam daftar hitam, berarti usaha Anda telah memiliki reputasi buruk yang terbukti telah merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan  nasional. Anda juga memiliki kemungkinan mendapatkan pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PPMSE sebagai perusahaan maupun pelaku usaha. Selain kewajiban di atas, PP No.80 Tahun 2019 ini juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha PMSE. Karena itulah, untuk menghindari sanksi yang akan diberikan, ada baiknya Anda membaca peraturan ini dengan baik dan cobalah berkonsultasi kepada pihak profesional yang memahami dan ahli dibidangnya. Dengan begitu, Anda sebagai pelaku usaha bisa menjalankan bisnis ecommerce dengan lebih baik dan nyaman.

Salah satu ahli profesional yang bisa membantu Anda menjawab semua permasalahan hukum bisnis adalah LIBERA. Sebagai startup hukum di Indonesia, LIBERA akan membantu Anda menyelesaikan segala masalah hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda mengurus masalah perizinan usaha dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tepercaya. Konsultasi di LIBERA sekarang juga dan dapatkan kenyamanan dalam berbisnis dengan perizinan yang tepat.

Ingin Mengikuti Proyek Pengadaan Barang dan Jasa? Perhatikan Perizinan Usaha Ini!

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat bahwa anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2019 sebesar Rp1.133 triliun atau 52% dari APBN/APBD. Angka ini menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik dari sisi besarnya anggaran maupun kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan. Nilai yang besar ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang besar dan sayang untuk dilewatkan. Read more