Perizinan

Ingin Mendirikan CV? Ini Syarat Mendirikan CV & Prosedur yang Harus Anda Lalui

Ingin Mendirikan CV? Ini Syarat Mendirikan CV & Prosedur yang Harus Anda Lalui

Pada saat bisnis akan dijalankan, Anda mungkin akan lebih fokus untuk memilih produk yang tepat, channel penjualan, serta modal. Namun, selain hal-hal tersebut, Anda juga perlu memikirkan pondasi dari bisnis Anda, yaitu mengenai badan usaha apa yang akan Anda pilih. Dengan mendirikan badan usaha serta mengurus dokumen legalitas usaha lainnya, berarti bisnis Anda telah berdiri secara sah dan memiliki izin usaha yang diwajibkan. Sehingga, Anda dapat menjalankan bisnis dengan rasa aman dan nyaman, juga terhindar dari risiko adanya pembekuan kegiatan usaha oleh pihak yang berwenang karena bisnis Anda belum memiliki izin.

Salah satu jenis badan usaha yang dapat Anda pilih untuk melaksanakan kegiatan bisnis adalah CV atau Comanditaire Venootschap. CV merupakan bentuk badan usaha yang didalamnya terdapat bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih dengan pembagian tugas dan wewenang yang terbagi menjadi pihak komplementer (sekutu aktif) dan pihak komanditer (sekutu pasif). Sekutu aktif berperan sebagai pihak yang mengurus kegiatan operasional CV, sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai pemodal tanpa perlu terlibat aktif dalam kegiatan operasional CV.  Di bawah ini LIBERA akan menjelaskan beberapa syarat mendirikan CV beserta prosedur yang harus Anda lalui untuk mendirikan CV.

 

Kenapa Memilih CV?

Banyak pengusaha yang memilih badan usaha CV karena alasan pajak serta proses pendiriannya yang lebih mudah dibandingkan Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, CV juga cocok bagi pebisnis yang pangsa pasarnya lokal dan tidak berniat untuk mendapatkan pendanaan dari pihak asing. Pendirian CV telah diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), di mana setiap orang yang ingin mendirikan CV hanya perlu membuat akta notaris yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Namun dengan kemajuan teknologi, pada bulan Agustus 2018 pemerintah telah menerapkan cara baru untuk mendirikan CV dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dibuat untuk memudahkan pebisnis dalam mendirikan usahanya.

 

Dokumen Penting yang Perlu Disiapkan

Sebelum mendirikan CV, ada beberapa dokumen yang perlu Anda lengkapi, antara lain sebagai berikut:

  • Fotokopi KTP dan NPWP para sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif)
  • Fotokopi Perjanjian Sewa atau Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan
  • Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
  • Surat Keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta

Prosedur Mendirikan CV hingga Memperoleh Izin

Untuk mendirikan CV hingga memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha CV, ada beberapa prosedur dan langkah yang harus Anda lalui. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan satu per satu mengenai langkah mendirikan CV dengan mudah.

  • Pengajuan Nama CV

Untuk memperoleh nama CV, Anda perlu mengajukan permohonan pengajuan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mempermudah, pengajuan nama dapat dilakukan oleh Notaris sebagai wakil dari Anda. Agar nama yang diajukan dapat disetujui, maka nama CV harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 sebagai berikut:

  • Ditulis dengan huruf latin;
  • Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
  • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  • Berbeda atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  • Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Setelah Anda melakukan permohonan, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan jawaban secara elektronik, apakah nama CV Anda disetujui atau ditolak.

  • Pembuatan Draft Akta Pendirian

Setelah nama dinyatakan telah disetujui, langkah selanjutnya adalah membuat draft akta pendirian CV yang dilakukan oleh Notaris. Akta pendirian ini yang akan menjadi landasan aturan dalam menjalankan CV yang antara lain mencakup total modal, kontribusi masing-masing sekutu, tempat kedudukan CV, maksud dan tujuan CV (bidang usaha yang dijalankan oleh CV).

  • Surat Keterangan Terdaftar dari Sistem Administrasi Badan Usaha

Setelah proses pembuatan draft akta pendirian telah selesai dan Anda telah menandatangani dokumen yang diperlukan di hadapan Notaris, maka langkah selanjutnya adalah pendaftaran CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Sebelum Permenkumham 17/2018 diberlakukan, pendaftaran CV dilakukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan CV tersebut. Namun, sekarang pendaftaran CV dapat dilakukan dengan mudah karena dapat dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menandakan bahwa CV telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha.

  • Pendaftaran NPWP CV

Seperti halnya perorangan maupun PT, sebagai badan usaha, CV juga merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP. Anda perlu memperhatikan KPP mana yang berwenang untuk menerbitkan NPWP CV, hal ini tergantung domisili CV Anda. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan apakah NPWP penanggung jawab CV sudah benar, memiliki format NPWP pribadi terbaru dan tidak terdapat tunggakan pajak. Apabila dokumen telah dilengkapi dan NPWP penanggung jawab CV tidak ada masalah, maka KPP akan menerbitkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak.

  • Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB berfungsi untuk menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan akan terus berlaku selama bisnis beroperasi. Anda dapat memperoleh NIB dengan mendaftarkan diri pada i sistem OSS (Online Single Submission) dan Anda dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NIB melalui sistem tersebut.

  • Pengajuan Izin Usaha dan Izin Komersial

Izin Usaha ini diterbitkan setelah NIB terbit, di mana izin usaha ini akan diberikan sesuai dengan jenis bidang usaha yang dijalankan. Selain itu, perlu dipastikan kembali apakah bidang usaha yang dipilih membutuhkan izin komersial untuk menjalankan kegiatan usahanya. Izin komersial ini dibutuhkan agar CV dapat menjalankan kegiatan usahanya secara komersial dengan memenuhi komitmen yang ditentukan Pemerintah.

Mengurus pendirian CV mungkin dianggap merepotkan, terutama jika Anda baru pertama kali memulai bisnis dan tidak memiliki banyak waktu. Selain bisa meminta bantuan orang tepercaya untuk mengurus legalitas ini, Anda juga bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum yang memiliki tim profesional yang telah ahli di bidang hukum bisnis. Dengan LIBERA, Kami dapat membantu Anda untuk mendirikan badan usaha yang sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan agar Anda tidak perlu khawatir untuk mengurus legalitas bisnis Anda. Segera daftarkan CV Anda sekarang juga dengan menghubungi LIBERA di sini.

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

4 Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Harus Anda Ketahui

Pernahkah Anda mendengar istilah hak cipta dan hak paten? Kedua istilah ini sering kali didengar, khususnya dalam masalah bisnis. Hak cipta dan hak paten merupakan jenis dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur secara terpisah dalam undang-undang. HKI adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu karya atau produk yang perlindungannya bersifat teritorial. Artinya, perlindungan ini diberikan hanya di negara tempat di mana HKI ini didaftarkan. Di Indonesia, hak cipta dan hak paten diatur dalam undang-undang yang terpisah sehingga ruang lingkup perlindungan serta jenis dari karya yang dilindungi juga berbeda antara hak cipta dan hak paten. Di bawah ini, Libera akan menjelaskan perbedaan hak cipta dan hak paten secara lebih detail.

Read more

Kelebihan & Kekurangan PT yang Perlu Diketahui Sebelum Memilih Badan Usaha

Di awal perjalanan bisnis, selain modal dan perencanaan bisnis yang matang, ada hal penting lainnya yang harus Anda pikirkan dengan matang, yaitu pendirian badan usaha. Menurut analisis yang diberikan oleh CB Insights pada tahun 2019 lalu, dari 101 startup yang gagal, 8% diantaranya gagal dikarenakan masalah hukum yang dihadapinya. Masalah hukum tersebut antara lain seperti adanya sengketa dengan pihak lain, ataupun karena masalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pendirian badan usaha serta perizinan atas bisnis yang dijalankan inilah yang menjadi salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pengusaha. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam badan usaha yang dapat dipilih, mulai dari usaha perorangan, persekutuan perdata, Firma, CV, hingga Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT.

Jika dibandingkan dengan badan usaha lain, PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang cukup sering dipilih dikarenakan kelebihan yang dimiliki PT. Namun, PT juga memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang tidak berbadan hukum. Untuk memperkuat keputusan Anda dalam memilih badan usaha ini, LIBERA akan menjelaskan beberapa hal terkait kelebihan dan kekurangan PT sebagai badan usaha.

Kelebihan PT Sebagai Badan Hukum di Indonesia

1. Harta & Aset Pribadi Lebih Aman

Kelebihan pertama yang bisa Anda dapatkan ketika memilih PT adalah aset dan harta yang Anda miliki sebagai pribadi lebih aman dan terlindungi. Hal ini karena PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai entitas tersendiri. Sehingga, ketika perusahaan Anda memiliki utang dengan pihak ketiga atau gagal menjalankan kegiatan bisnis, maka kerugian yang akan ditanggung pemilik perusahaan adalah sebatas jumlah modal yang disetorkan. Sedangkan aset pribadi tidak akan digunakan untuk membayar atau melunasi utang perusahaan.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), bahwa tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Sehingga jika perusahaan mengalami kerugian atau jatuh pailit, maka pemegang saham hanya merugi sebesar saham yang dimilikinya. Lain halnya dengan badan usaha lain yang tidak berstatus badan hukum, di mana jika usahanya memiliki kewajiban utang maupun mengalami kerugian, maka pemilik bisnis (pendiri badan usaha) dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

2. Kepemilikan Saham Mudah Dialihkan

Ketika Anda memilih untuk mendirikan PT, maka modal yang Anda masukkan akan terbagi menjadi bentuk saham, sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) UU PT. Dengan adanya saham, Anda merupakan pemegang saham dari PT tersebut dan saham yang Anda miliki dianggap sebagai aset tidak berwujud. Sehingga, saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya dengan cara menjual saham. Ketika Anda atau salah satu pemegang saham PT menjual sahamnya kepada pihak pihak ketiga tersebut, maka pihak ketiga tersebut akan menjadi pemegang saham pada PT.  Namun, ketika Anda ingin menjualnya, Anda juga harus memperhatikan anggaran dasar perusahaan yang mengatur tentang tata cara pengalihan saham.

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

3. Jangka Waktu Tidak Terbatas

Dengan memilih PT sebagai badan usaha, Anda tidak perlu lagi memikirkan jangka waktu berlakunya PT tersebut. Menurut Pasal 6 UU PT, PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Artinya, Anda sebagai pendiri PT dapat menentukan berdasarkan kebijakan Anda sendiri apakah PT Anda didirikan untuk jangka waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas, yakni PT akan terus beroperasi sampai PT dibubarkan. Selain itu, jika ada salah satu Direktur PT yang meninggal, kepengurusan PT tetap dapat dijalankan dan tidak menyebabkan PT secara otomatis bubar atau tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

4. Lebih Mudah Mendapat Pendanaan

Dalam menjalankan bisnis, ada kalanya Anda membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Dengan memiliki badan usaha terutama yang berbentuk PT, Anda dapat lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha dari Bank. Di mana, Bank akan lebih mempercayai badan usaha berbentuk PT, dibanding badan usaha lainnya dikarenakan PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai entitas tersendiri yang terpisah dengan pendiri PT. Selain itu, Anda juga bisa mendapat tambahan modal melalui penerbitan saham baru ketika ada investor yang bermaksud untuk memberikan modal dengan menjadi pemegang saham di PT Anda.

Cara ini umumnya digunakan oleh startup yang membutuhkan pendanaan dari investor, di mana investor tersebut akan memberikan modal tambahan dan atas modal tersebut, investor menjadi pemegang saham di PT Anda. Ketika investor menjadi pemegang saham, investor akan memperoleh keuntungan melalui dividen apabila usaha Anda memiliki laba. Selain itu, investor sebagai pemegang saham juga dapat memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berperan untuk turut menentukan kebijakan usaha Anda.

Baca Juga: 5 Alasan yang Wajib Diketahui, Kenapa Badan Usaha PT Lebih Baik Dibanding CV

5. Membuka Kesempatan Bisnis yang Luas

Dengan mendirikan PT, kesempatan Anda untuk mengembangkan bisnis juga semakin besar. Anda dapat berpartisipasi dalam tender, juga mengembangkan bisnis dengan membuka kantor cabang.

6. Diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa bidang usaha yang diwajibkan menggunakan badan usaha yang berstatus badan hukum seperti PT. Bidang usaha tersebut antara lain seperti bank, penyelenggara P2P Lending, dan penyelenggara outsourcing. Maka dari itu, sebelum Anda memutuskan badan usaha apa yang cocok untuk bisnis Anda, Anda juga perlu memperhatikan jenis kegiatan usaha yang Anda jalankan. Apakah wajib berbentuk badan hukum atau diperbolehkan jika dijalankan dalam bentuk Firma, CV, atau bahkan perorangan.

Baca Juga: Prosedur & Syarat Pendirian PT yang Harus Anda Lengkapi Demi Bisnis yang Terlindungi

7. Meningkatkan Kredibilitas

Dengan memilih badan usaha yang berbentuk PT, orang lain akan menganggap Anda lebih serius dalam menjalankan bisnis sehingga meningkatkan kredibilitas Anda. Meningkatnya kredibilitas juga berpengaruh terhadap pengembangan bisnis Anda karena klien akan lebih percaya untuk menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan Anda dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih profesional.

 

Kekurangan Mendirikan PT sebagai Badan Usaha

Meski mendirikan PT jauh lebih menguntungkan, ternyata PT juga masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa prosedur mendirikan PT relatif lebih sulit dikarenakan banyak izin usaha yang perlu diurus setelah PT didirikan melalui Notaris. Namun, pengurusan izin untuk PT sudah jauh lebih mudah sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS) yang dibuat oleh pemerintah sejak pertengahan 2018 lalu. Melalui OSS, Anda dapat memperoleh perizinan usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online dan dapat memperoleh keduanya dalam satu kali pendaftaran.

Kedua, proses pembubaran PT tidak semudah membubarkan badan usaha lain. Dikarenakan statusnya sebagai badan hukum dan dianggap sebagai suatu entitas, maka pembubarannya pun diatur secara khusus dalam UU PT. Sebelum dibubarkan, perlu dipastikan bahwa seluruh kewajiban PT telah dibayarkan dan seluruh kewajiban pajak telah ditunaikan.

 

Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan mendirikan PT sebagai badan usaha. Meski ada kekurangannya, PT menjadi salah satu badan usaha dengan kelebihan yang paling banyak. Namun, untuk pemilihannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Jika Anda memutuskan untuk memilih PT dan masih bingung cara mengurus dan mendirikan PT, Anda bisa menghubungi tim profesional dari LIBERA. Dengan memanfaatkan startup hukum seperti LIBERA, Anda bisa melakukan konsultasi mengenai badan hukum apa yang cocok dengan bisnis yang akan Anda jalankan. Selain itu, LIBERA juga bisa membantu mendirikan badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan, baik dalam bentuk PT, CV, Firma, ataupun badan usaha lainnya. Segera hubungi tim profesional dari LIBERA sekarang!

Libera Ads Landscape small v1