Bisnis

Ingin Merekrut Legal Officer? Ini Tugas, Tanggung Jawab, dan Tips Memilihnya!

Hukum menjadi salah satu aspek penting ketika Anda mulai menjalankan bisnis. Sejal awal berdirinya bisnis, Anda perlu mengurus perizinan, belum lagi ketika bisnis berjalan Anda pun perlu mengelola bisnis sesuai hukum yang berlaku. Misalnya membuat perjanjian kerja karyawan, mengurus perjanjian dengan supplier, mengurus perizinan, memahami peraturan hukum terbaru, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi Anda sebagai pemilik bisnis perlu merekrut legal officer.

Mengenal Posisi Legal Officer

Legal officer merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk memonitor seluruh urusan hukum dalam perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Seorang legal officer perlu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di sebuah perusahaan.

Legal officer bekerja di perusahaan untuk mengurus legalitas perusahaan maupun membantu perusahaan ketika memiliki masalah hukum. Biasanya, masalah hukum yang banyak terjadi dalam perusahaan seperti masalah perizinan, hak paten, hingga masalah internal dengan karyawan. Untuk menangani masalah hukum inilah seorang legal officer akan memberikan arahan dan nasehat hukum untuk perusahaan agar urusan hukum lebih mudah dan cepat selesai.

Tugas & Tanggung Jawab Legal Officer

Tugas seorang legal staff atau legal officer umumnya bertanggung jawab terhadap hukum perusahaan. Berikut adalah beberapa tugas dari legal officer.

1. Memberi Nasehat Hukum

Seorang legal officer diharapkan dapat memberi nasehat berupa arahan kepada tim anggota staf terkait masalah hukum, kewajiban potensial, hingga kemungkinan yang akan terjadi di masa depan secara lisan atau tertulis. Selain itu, legal officer harus dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku demi meminimalkan risiko bagi perusahaan.

Oleh karena itu, seorang legal officer perlu memiliki ilmu tentang hukum dan diharapkan dapat menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks ke bahasa yang mudah dipahami semua orang. 

2. Mengelola Dokumen Perusahaan

Legal officer juga bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dokumen legal perusahaan. Seorang legal officer akan sering menulis dan meninjau dokumen kontrak, perjanjian, sertifikat saham, dokumen investasi, perjanjian kerja sama, dokumen aset, dan dokumen penting lainnya. Sehingga, penting bagi perusahaan untuk memilih staf legal officer yang teliti dan fokus dalam melakukan pekerjaan tersebut dan tentunya perlu memahami dengan baik peraturan yang berlaku pada saat pembuatan dokumen tersebut.

Bukan hanya membuat, legal officer juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengupdate dokumen perusahaan yang terkait perizinan dan hukum.

Pengelolaan ini diperlukan untuk memperbarui isi atau komponen dokumen yang diperlukan sesuai perubahan peraturan pemerintah, misalnya dokumen kontrak kerja karyawan.

Baca Juga: Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga Bantu Perizinan

3. Melakukan Penelitian

Peraturan dan perundang-undangan dapat berubah secara dinamis, sehingga seorang legal office perlu aktif melakukan penelitian terhadap sumber daya hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kode hukum, dan lainnya. Dengan begitu, legal officer dapat memberikan nasehat yang sesuai perkembangan peraturan sehingga dapat meminimalisir masalah, dan mempermudah pengelolaan masalah hukum perusahaan.

4. Mengidentifikasi Risiko

Untuk menghindari masalah hukum perusahaan, legal officer juga bertugas untuk menganalisa tindakan dan keputusan perusahaan secara teratur. Legal officer akan dituntut untuk selalu mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi di masa depan dan menyarankan tindakan alternatif sehingga mengurangi risiko tersebut.

5. Mengadakan Sosialisasi

Ketika perusahaan mengalami masalah maka tugas legal officer adalah mengadakan sosialisasi untuk menjaga reputasi perusahaan. Seorang legal officer perlu memberikan penyuluhan terkait hal-hal yang harus mereka hindari. Dengan sosialisasi yang baik dan terarah, efisiensi dan percaya diri maka perusahaan dapat menyelesaikannya dengan cepat.

6. Melindungi Perusahaan

Legal officer merupakan garda terdepan dalam sebuah perusahaan. Merekalah yang akan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, legal officer juga bertanggung jawab untuk melindungi perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan tetap stabil dan aman secara hukum.

Tips Merekrut Legal Officer

Setiap perusahaan pasti ingin merekrut legal officer terbaik yang dapat membantu melindungi bisnis dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk segala permasalahan hukum bisnis yang terjadi. Oleh karena itu, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan ketika ingin merekrut legal officer di perusahaan.

1. Memiliki Keterampilan Riset tentang Hukum

Hal pertama yang perlu Anda perhatikan ketika ingin merekrut legal officer adalah memastikan bahwa calon legal officer tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan riset yang baik. Seorang legal officer wajib menguasai teknik penelitian, mahir dalam interpretasi hukum, dan mempelajari kutipan hukum yang tepat.

Kutipan hukum tersebut mencakup meneliti konsep dan kasus hukum, undang-undang, peraturan dan informasi lainnya. Seorang legal officer minimal harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur hukum dan prinsip-prinsip dasar hukum.

2. Memiliki Skill Komunikasi & Negosiasi yang Baik

Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan persuasif menjadi skill wajib yang perlu dimiliki  legal officer. Di mana, seorang legal officer perlu menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan logis secara tertulis maupun lisan.

Misalnya dalam menulis dokumen, legal officer perlu memperhatikan dan menguasai aspek penulisan dan dasar-dasar tata bahasa yang baik agar dapat menyusun dokumen secara efektif, terorganisir, ringkas, dan persuasif.

Bukan hanya skill komunikasi, legal officer juga perlu menguasai teknik negosiasi kontrak. Negosiasi yang baik dapat menciptakan kontrak yang baik untuk kepentingan bersama. Selain itu, penyusunan kontrak harus dibuat dengan teliti dan cermat agar terhindar dari masalah hukum di masa depan.

3. Mengerti Risiko Bisnis

Bukan hanya memiliki pengetahuan tentang hukum bisnis, seorang legal officer juga perlu memahami risiko bisnis yang mungkin terjadi. Dengan begitu, segala risiko bisnis bisa dihentikan sebelum terjadi.

Pastikan Anda merekrut legal officer yang mampu menganalisis tindakan dan keputusan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan begitu, legal officer pun dapat memberi saran yang tepat agar perusahaan bisa terhindar dari risiko yang ditemukan.

4. Berpikir Analitis dan Logis

Ketika merekrut legal officer, pastikan juga mereka mampu menyimpulkan informasi yang kompleks secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, seorang legal officer membutuhkan kemampuan nalar yang analitis dan logis. Dalam pembuatan dokumen tertulis yang kompleks, seorang legal officer perlu menarik kesimpulan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta dapat membuat hubungan antara otoritas hukum.

Itulah beberapa tugas dan tanggung jawab legal officer beserta beberapa tips merekrut legal officer. Ketika perusahaan Anda ingin merekrut legal officer tentu tidak perlu ketelitian yang tepat dan tidak boleh sembarangan. Bukan hanya melindungi bisnis dari masalah hukum, legal officer juga perlu memberikan nasehat hukum yang tepat agar bisnis bisa berkembang sesuai rencana. Jika seorang legal officer salah mengambil strategi, maka bisnis Anda jugalah yang akan terkena dampaknya.

Bagi Anda yang sedang sedang mencari legal officer, namun khawatir akan skill yang mereka miliki jangan khawatir, karena sekarang Anda bisa memanfaatkan layanan legal officer dari LIBERA.

Dengan LIBERA, Anda bisa mendapatkan perlindungan hukum hingga nasehat hukum yang tepat dari tim profesional hukum dari LIBERA.  Jadi tunggu apalagi? Manfaatkan layanan hukum dari LIBERA.id sekarang!

Related Posts

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.

Hukum Bisnis: Lindungi Bisnis Anda dari Segala Risiko yang Mungkin Terjadi

Ketika Anda memutuskan untuk memulai bisnis sendiri, risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu risiko yang biasa ditemui oleh pebisnis adalah ditipu oleh sesama pendiri perusahaan, kehilangan aset pribadi karena bisnis yang dijalankan tidak berbadan hukum, atau klien yang tiba-tiba melakukan pembatalan dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayarkan. Disinilah hukum bisnis berperan penting dalam berjalannya kegiatan bisnis.

Read more