Bisnis

Ingin Merekrut Legal Officer? Ini Tugas, Tanggung Jawab, dan Tips Memilihnya!

Hukum menjadi salah satu aspek penting ketika Anda mulai menjalankan bisnis. Sejal awal berdirinya bisnis, Anda perlu mengurus perizinan, belum lagi ketika bisnis berjalan Anda pun perlu mengelola bisnis sesuai hukum yang berlaku. Misalnya membuat perjanjian kerja karyawan, mengurus perjanjian dengan supplier, mengurus perizinan, memahami peraturan hukum terbaru, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi Anda sebagai pemilik bisnis perlu merekrut legal officer.

Mengenal Posisi Legal Officer

Legal officer merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk memonitor seluruh urusan hukum dalam perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Seorang legal officer perlu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di sebuah perusahaan.

Legal officer bekerja di perusahaan untuk mengurus legalitas perusahaan maupun membantu perusahaan ketika memiliki masalah hukum. Biasanya, masalah hukum yang banyak terjadi dalam perusahaan seperti masalah perizinan, hak paten, hingga masalah internal dengan karyawan. Untuk menangani masalah hukum inilah seorang legal officer akan memberikan arahan dan nasehat hukum untuk perusahaan agar urusan hukum lebih mudah dan cepat selesai.

Tugas & Tanggung Jawab Legal Officer

Tugas seorang legal staff atau legal officer umumnya bertanggung jawab terhadap hukum perusahaan. Berikut adalah beberapa tugas dari legal officer.

1. Memberi Nasehat Hukum

Seorang legal officer diharapkan dapat memberi nasehat berupa arahan kepada tim anggota staf terkait masalah hukum, kewajiban potensial, hingga kemungkinan yang akan terjadi di masa depan secara lisan atau tertulis. Selain itu, legal officer harus dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku demi meminimalkan risiko bagi perusahaan.

Oleh karena itu, seorang legal officer perlu memiliki ilmu tentang hukum dan diharapkan dapat menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks ke bahasa yang mudah dipahami semua orang.

2. Mengelola Dokumen Perusahaan

Legal officer juga bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dokumen legal perusahaan. Seorang legal officer akan sering menulis dan meninjau dokumen kontrak, perjanjian, sertifikat saham, dokumen investasi, perjanjian kerja sama, dokumen aset, dan dokumen penting lainnya. Sehingga, penting bagi perusahaan untuk memilih staf legal officer yang teliti dan fokus dalam melakukan pekerjaan tersebut dan tentunya perlu memahami dengan baik peraturan yang berlaku pada saat pembuatan dokumen tersebut.

Bukan hanya membuat, legal officer juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengupdate dokumen perusahaan yang terkait perizinan dan hukum.

Pengelolaan ini diperlukan untuk memperbarui isi atau komponen dokumen yang diperlukan sesuai perubahan peraturan pemerintah, misalnya dokumen kontrak kerja karyawan.

3. Melakukan Penelitian

Peraturan dan perundang-undangan dapat berubah secara dinamis, sehingga seorang legal office perlu aktif melakukan penelitian terhadap sumber daya hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kode hukum, dan lainnya. Dengan begitu, legal officer dapat memberikan nasehat yang sesuai perkembangan peraturan sehingga dapat meminimalisir masalah, dan mempermudah pengelolaan masalah hukum perusahaan.

4. Mengidentifikasi Risiko

Untuk menghindari masalah hukum perusahaan, legal officer juga bertugas untuk menganalisa tindakan dan keputusan perusahaan secara teratur. Legal officer akan dituntut untuk selalu mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi di masa depan dan menyarankan tindakan alternatif sehingga mengurangi risiko tersebut.

5. Mengadakan Sosialisasi

Ketika perusahaan mengalami masalah maka tugas legal officer adalah mengadakan sosialisasi untuk menjaga reputasi perusahaan. Seorang legal officer perlu memberikan penyuluhan terkait hal-hal yang harus mereka hindari. Dengan sosialisasi yang baik dan terarah, efisiensi dan percaya diri maka perusahaan dapat menyelesaikannya dengan cepat.

6. Melindungi Perusahaan

Legal officer merupakan garda terdepan dalam sebuah perusahaan. Merekalah yang akan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, legal officer juga bertanggung jawab untuk melindungi perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan tetap stabil dan aman secara hukum.

Tips Merekrut Legal Officer

Setiap perusahaan pasti ingin merekrut legal officer terbaik yang dapat membantu melindungi bisnis dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk segala permasalahan hukum bisnis yang terjadi. Oleh karena itu, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan ketika ingin merekrut legal officer di perusahaan.

1. Memiliki Keterampilan Riset tentang Hukum

Hal pertama yang perlu Anda perhatikan ketika ingin merekrut legal officer adalah memastikan bahwa calon legal officer tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan riset yang baik. Seorang legal officer wajib menguasai teknik penelitian, mahir dalam interpretasi hukum, dan mempelajari kutipan hukum yang tepat.

Kutipan hukum tersebut mencakup meneliti konsep dan kasus hukum, undang-undang, peraturan dan informasi lainnya. Seorang legal officer minimal harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur hukum dan prinsip-prinsip dasar hukum.

2. Memiliki Skill Komunikasi & Negosiasi yang Baik

Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan persuasif menjadi skill wajib yang perlu dimiliki legal officer. Di mana, seorang legal officer perlu menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan logis secara tertulis maupun lisan.

Misalnya dalam menulis dokumen, legal officer perlu memperhatikan dan menguasai aspek penulisan dan dasar-dasar tata bahasa yang baik agar dapat menyusun dokumen secara efektif, terorganisir, ringkas, dan persuasif.

Bukan hanya skill komunikasi, legal officer juga perlu menguasai teknik negosiasi kontrak. Negosiasi yang baik dapat menciptakan kontrak yang baik untuk kepentingan bersama. Selain itu, penyusunan kontrak harus dibuat dengan teliti dan cermat agar terhindar dari masalah hukum di masa depan.

3. Mengerti Risiko Bisnis

Bukan hanya memiliki pengetahuan tentang hukum bisnis, seorang legal officer juga perlu memahami risiko bisnis yang mungkin terjadi. Dengan begitu, segala risiko bisnis bisa dihentikan sebelum terjadi.

Pastikan Anda merekrut legal officer yang mampu menganalisis tindakan dan keputusan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan begitu, legal officer pun dapat memberi saran yang tepat agar perusahaan bisa terhindar dari risiko yang ditemukan.

4. Berpikir Analitis dan Logis

Ketika merekrut legal officer, pastikan juga mereka mampu menyimpulkan informasi yang kompleks secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, seorang legal officer membutuhkan kemampuan nalar yang analitis dan logis. Dalam pembuatan dokumen tertulis yang kompleks, seorang legal officer perlu menarik kesimpulan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta dapat membuat hubungan antara otoritas hukum.

Itulah beberapa tugas dan tanggung jawab legal officer beserta beberapa tips merekrut legal officer. Ketika perusahaan Anda ingin merekrut legal officer tentu tidak perlu ketelitian yang tepat dan tidak boleh sembarangan. Bukan hanya melindungi bisnis dari masalah hukum, legal officer juga perlu memberikan nasehat hukum yang tepat agar bisnis bisa berkembang sesuai rencana. Jika seorang legal officer salah mengambil strategi, maka bisnis Anda jugalah yang akan terkena dampaknya.

Bagi Anda yang sedang sedang mencari legal officer, namun khawatir akan skill yang mereka miliki jangan khawatir, karena sekarang Anda bisa memanfaatkan layanan legal officer dari LIBERA.

Dengan LIBERA, Anda bisa mendapatkan perlindungan hukum hingga nasehat hukum yang tepat dari tim profesional hukum dari LIBERA. Jadi tunggu apalagi? Manfaatkan layanan hukum dari LIBERA.id sekarang!

Ketentuan Penerimaan Barang dan Jasa Digital Berdasarkan PP E-Commerce

Menjalankan bisnis digital berarti Anda melakukan transaksi yang berhubungan atas penjualan atau pembelian barang atau jasa secara digital. Di mana, pelanggan atau pembeli tidak bisa melihat dan meraba secara langsung barang/jasa yang ingin dibeli. Jika salah memilih, pembeli tentu akan mengalami kerugian, dan ini sudah sering terjadi. Untuk melindungi kepentingan konsumen atau pembeli dari kerugian transaksi jual beli secara elektronik melalui e-commerce, pemerintah mengeluarkan PP No.8 tahun 2019 yang mengatur mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam peraturan ini, pemerintah telah menjelaskan dan mengatur mengenai jasa dan barang digital serta kapan barang tersebut dianggap telah diterima oleh konsumen.

Apa itu Barang dan Jasa Digital?

Menurut Pasal 1 ayat 19 dan 21 telah menjelaskan mengenai pengertian barang digital dan jasa digital. Di mana, barang digital merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihan wujud maupun barang yang secara original berbentuk elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada software atau perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

Sedangkan jasa digital merupakan suatu layanan yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik yang bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin terjadi dan dapat dilakukan tanpa adanya teknologi Informasi, termasuk dan tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak atau software.

Contoh jasa digital yang mudah Anda temukan adalah jasa yang menyewakan jasa pembayaran yang sering kita lihat di sebuah merchant yang dalam penggunaannya, merchant tersebut tidak membeli seluruh sistem namun hanya menyewa jasa penyedia sistem pembayaran. Sedangkan, contoh barang digital adalah software yang dapat digunakan dan tidak berwujud.

Kondisi Barang atau Jasa Digital Telah Diterima Konsumen

Setiap Barang dan Jasa Digital dianggap telah diterima jika konsumen telah menerima secara penuh dan terbukti barang/jasa tersebut telah terpasang dan beroperasi sebagaimana mestinya sesuai petunjuk penggunaan teknis/manual atas Jasa dan Barang Digital tersebut.

Terlepas Jasa dan Barang Digital tersebut gratis atau berbayar, kondisi penerimaan barang/jasa tetap memberlakukan ketentuan tersebut, sehingga penjual atau pemilik perusahaan wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari penggunaan Jasa dan Barang Digital tersebut. Selain itu, barang/jasa tersebut bukanlah barang dan jasa yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Sanksi-Sanksi yang Dikenakan PPMSE

Dengan mengetahui beberapa hal di atas, berarti Anda sudah memahami bahwa peraturan ini dibuat untuk mengatur, dan jika Anda melakukan pelanggaran serta tidak memenuhi kewajiban sebagai PMSE, maka Anda akan dikenakan sanksi seperti:

peringatan tertulis;
dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
dimasukkan dalam daftar hitam;
pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri oleh instansi yang berwenang; dan/atau
pencabutan izin usaha.

Tahapan pemberian sanksi adalah 3 kali peringatan tertulis masing-masing diberi jarak 2 minggu, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka PMSE akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan.

Menurut Pasal 80 PP 80/2019, daftar prioritas pengawasan adalah daftar pelaku usaha bermasalah atau pelaku usaha yang berpotensi melanggar kebijakan perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Sedangkan, daftar hitam adalah daftar pelaku usaha yang memiliki reputasi buruk dan terbukti merugikan konsumen, kepentingan, dan/atau keamanan nasional.

Itulah beberapa penjelasan mengenai jasa dan barang digital yang dimaksud di dalam PP 80/2019 yang mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Dengan memahami peraturan baru ini dengan baik, Anda dapat lebih mudah dan nyaman menjalankan bisnis online, tanpa perlu khawatir terkena sanksi ataupun peringatan. Bagi Anda yang masih bingung dan ingin terhindar dari masalah tersebut, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan tim profesional dan tepercaya dari LIBERA. Sebagai salah startup hukum bisnis, LIBERA siap membantu Anda menyelesaikan seluruh permasalahan hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda menyusun kontrak online yang membantu Anda melindungi bisnis online Anda lebih aman dari risiko bisnis dan sengketa di kemudian hari.

Terjadi Sengketa Rahasia Dagang? Ini Penyelesaian yang Bisa Dilakukan!

Setiap bisnis atau perusahaan pasti memiliki rahasia dagang yang tidak boleh diketahui oleh pesaingnnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko persaingan yang curang dan bisa menjadi persaingan bisnis yang tidak sehat. Misalnya, bisnis makanan dari PT Lezat Sekali mengeluarkan resep baru yang kemudian diduga ditiru oleh PT Enak Nikmat. Bagaimana jika hal ini terjadi? Apakah ini termasuk sengketa rahasia dagang?