BisnisKontrak

Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha

Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatanganinya, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat para pihak, adakalanya perjanjian tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Tidak terpenuhinya kewajiban atau pelanggaran terhadap perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi? Apakah tidak terpenuhinya kewajiban pasti termasuk dalam wanprestasi?

 

Kapan Seseorang Dikatakan Wanprestasi?

Wanprestasi adalah tindakan debitur (yakni pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu) tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur. Dengan kata lain, debitur dianggap melakukan wanprestasi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian debitur. Namun, penentuan kapan seseorang melakukan wanprestasi ini juga perlu dilihat dari masing-masing kasus. Misalnya dalam perjanjian kredit di mana debitur wajib membayar utang pada waktu yang disepakati, jika debitur membayar utang tersebut lebih cepat atau lewat dari jangka waktu yang disepakati, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi dan konsekuensinya tergantung pada ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

 

Baca Juga: Contoh Kontrak Bisnis & Hal Penting yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuatnya

 

Kategori Wanprestasi

Menurut Subekti, seorang ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, terdapat empat macam wanprestasi, yakni:

  1. tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
  2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
  3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu; atau
  4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

 

Hal yang Dapat Dilakukan Ketika Salah Satu Pihak Wanprestasi

Ketika Anda terikat dalam suatu perjanjian dengan suatu pihak kemudian pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya yang telah tertera dalam perjanjian, maka Anda perlu melihat kembali ke perjanjian yang Anda sepakati dengan pihak tersebut. Apakah dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut maka secara serta merta pihak itu dianggap wanprestasi dan bagaimana dengan konsekuensinya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika ini terjadi adalah dengan memberikan somasi agar pihak tersebut melaksanakan kewajibannya. Jika setelah diberikan somasi, pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian tanpa menghilangkan kewajiban pihak tersebut yang tetap harus dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan selama di dalam perjanjian diatur mengenai keadaan yang dapat mengakhiri perjanjian, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

 

Baca Juga: Perselisihan dengan Rekan Bisnis, Bagaimana Cara Penyelesaiannya Secara Hukum Bisnis?

 

Akibat Wanprestasi

Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Akibat dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata di mana debitur yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberitahukan bahwa ia melakukan wanprestasi. Selain itu, apabila terjadi perselisihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan perselisihan ini dibawa ke Pengadilan, maka selain pembayaran atas ganti kerugian, pihak yang kalah juga dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

 

Pengecualian Terhadap Wanprestasi Akibat Force Majeure

Pada dasarnya, ketika suatu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dapat dianggap sebagai wanprestasi. Namun, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan pengecualian bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan jika wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga. Suatu hal yang tidak terduga inilah yang biasa dikenal dengan force majeure atau keadaan memaksa. Pada intinya, force majeure merupakan tindakan yang terjadi di luar kendali atau prediksi para pihak yang terlibat, misalnya kejadian bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lainnya yang tidak terduga  menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang mengalami force majeure tidak dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak lainnya.

 

Itulah beberapa hal mengenai wanprestasi yang harus Anda ketahui. Untuk mengurangi risiko terjadinya wanprestasi, sebaiknya Anda pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut membuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Selain itu, penting untuk mencantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bagi pihak yang melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati agar ketika wanprestasi terjadi, penyelesaiannya dapat segera diurus dan tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Untuk membantu Anda membuat perjanjian dengan tepat dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi, Anda dapat melakukan konsultasi hukum melalui LIBERA.id. Dengan LIBERA, Anda juga bisa mendapatkan solusi masalah hukum dalam pembuatan kontrak atau perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Jadi, segera konsultasikan masalah hukum Anda sekarang juga di LIBERA, dan buat seluruh perjanjian Anda lebih aman dan nyaman di LIBERA.

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Ketentuan Penerimaan Barang dan Jasa Digital Berdasarkan PP E-Commerce

Menjalankan bisnis digital berarti Anda melakukan transaksi yang berhubungan atas penjualan atau pembelian barang atau jasa secara digital. Di mana, pelanggan atau pembeli tidak bisa melihat dan meraba secara langsung barang/jasa yang ingin dibeli. Jika salah memilih, pembeli tentu akan mengalami kerugian, dan ini sudah sering terjadi. Untuk melindungi kepentingan konsumen atau pembeli dari kerugian transaksi jual beli secara elektronik melalui e-commerce, pemerintah mengeluarkan PP No.8 tahun 2019 yang mengatur mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam peraturan ini, pemerintah telah menjelaskan dan mengatur mengenai jasa dan barang digital serta kapan barang tersebut dianggap telah diterima oleh konsumen.

Apa itu Barang dan Jasa Digital?

Menurut Pasal 1 ayat 19 dan 21 telah menjelaskan mengenai pengertian barang digital dan jasa digital. Di mana, barang digital merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihan wujud maupun barang yang secara original berbentuk elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada software atau perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

 

Baca Juga: Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Sedangkan jasa digital merupakan suatu layanan yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik yang bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin terjadi dan dapat dilakukan tanpa adanya teknologi Informasi, termasuk dan tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak atau software.

Contoh jasa digital yang mudah Anda temukan adalah jasa yang menyewakan jasa pembayaran yang sering kita lihat di sebuah merchant yang dalam penggunaannya, merchant tersebut tidak membeli seluruh sistem namun hanya menyewa jasa penyedia sistem pembayaran. Sedangkan, contoh barang digital adalah software yang dapat digunakan dan tidak berwujud.

 

Kondisi Barang atau Jasa Digital Telah Diterima Konsumen

Setiap Barang dan Jasa Digital dianggap telah diterima jika konsumen telah menerima secara penuh dan terbukti barang/jasa tersebut telah terpasang dan beroperasi sebagaimana mestinya sesuai petunjuk penggunaan teknis/manual atas Jasa dan Barang Digital tersebut.

Terlepas Jasa dan Barang Digital tersebut gratis atau berbayar, kondisi penerimaan barang/jasa tetap memberlakukan ketentuan tersebut, sehingga penjual atau pemilik perusahaan wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari penggunaan Jasa dan Barang Digital tersebut. Selain itu, barang/jasa tersebut bukanlah barang dan jasa yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

 

Sanksi-Sanksi yang Dikenakan PPMSE

Dengan mengetahui beberapa hal di atas, berarti Anda sudah memahami bahwa peraturan ini dibuat untuk mengatur, dan jika Anda melakukan pelanggaran serta tidak memenuhi kewajiban  sebagai PMSE, maka Anda akan dikenakan sanksi seperti:

  1. peringatan tertulis;
  2. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
  3. dimasukkan dalam daftar hitam;
  4. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  5. pencabutan izin usaha.

 

Baca Juga: Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

 

Tahapan pemberian sanksi adalah 3 kali peringatan tertulis masing-masing diberi jarak 2 minggu, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka PMSE akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan.

 

Menurut Pasal 80 PP 80/2019, daftar prioritas pengawasan adalah daftar pelaku usaha bermasalah atau pelaku usaha yang berpotensi melanggar kebijakan perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Sedangkan, daftar hitam adalah daftar pelaku usaha yang memiliki reputasi buruk dan terbukti merugikan konsumen, kepentingan, dan/atau keamanan nasional.

Itulah beberapa penjelasan mengenai jasa dan barang digital yang dimaksud di dalam PP 80/2019 yang mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Dengan memahami peraturan baru ini dengan baik, Anda dapat lebih mudah dan nyaman menjalankan bisnis online, tanpa perlu khawatir terkena sanksi ataupun peringatan. Bagi Anda yang masih bingung dan ingin terhindar dari masalah tersebut, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan tim profesional dan tepercaya dari LIBERA. Sebagai salah startup hukum bisnis, LIBERA siap membantu Anda menyelesaikan seluruh permasalahan hukum bisnis Anda dan memberikan solusi tepercaya sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Selain itu, LIBERA juga membantu Anda menyusun kontrak online yang membantu Anda melindungi bisnis online Anda lebih aman dari risiko bisnis dan sengketa di kemudian hari.

 

5 Masalah Hukum yang Sering Dihadapi Bisnis Startup di Indonesia

Perkembangan teknologi di berbagai sektor menjadi salah satu penyebab meningkatnya bisnis startup di Indonesia. Menurut data dari Indonesia Digital Creative Industry Society, diketahui bahwa angka bisnis startup di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 startup. Banyaknya angka kenaikan bisnis ini juga menimbulkan banyaknya angka bisnis startup yang mengalami kegagalan dan akhirnya tidak berkembang. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan mengenai legalitas bisnis. Di bawah ini adalah beberapa masalah hukum atau legal yang sering dihadapi bisnis startup di Indonesia.

Read more