BisnisKontrak

Fakta Penting yang Harus Anda Ketahui Tentang Tanda Tangan di Atas Meterai!

Fakta Penting yang Harus Anda Ketahui Tentang Tanda Tangan di Atas Meterai!

Anda pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan meterai? Benda yang  sering kali ditemukan di berbagai dokumen penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk surat perjanjian. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari meterai dan beranggapan bahwa suatu surat perjanjian menjadi tidak sah apabila tidak ada tanda tangan di atas meterai. Padahal fungsi dari meterai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) adalah sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Sehingga tidak adanya meterai dalam suatu dokumen tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah maupun tidak mengikat secara hukum.

Meski meterai tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun keberadaan meterai tetap penting di sebuah perjanjian. Penggunaannya pun telah diatur dan tidak boleh digunakan sembarangan, terutama penempatannya di mana tanda tangan harus ditambahkan di atas meterai. Berikut ini adalah fakta mengenai tanda tangan di atas meterai dalam suatu dokumen yang harus Anda ketahui.

 

Definisi Tanda Tangan Dalam UU Bea Meterai

Tanda tangan memiliki fungsi utama sebagai identitas dari penanda tangan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang telah ditandatangani. Dalam perjanjian atau kontrak, tanda tangan berfungsi untuk menjamin bahwa benar orang yang menandatangani perjanjian atau kontrak  tersebut telah mengetahui dan menyetujui seluruh isinya. Tanda tangan di dalam perjanjian merupakan bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

 

Menurut UU Bea Meterai, definisi tanda tangan adalah sebuah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, cap tanda tangan, cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Dan menurut Undang-Undang tanda tangan dapat berupa cap maupun tanda lainnya yang dapat membuktikan identitas suatu pihak.

 

Letak Tanda Tangan di Atas Meterai

Pembubuhan meterai serta letak tanda tangan tidak dapat dilakukan sembarangan melainkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU Bea Meterai, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian sisanya di atas meterai. Bagaimana jika penandatanganan tidak dilakukan sesuai dengan aturan tersebut? Akibatnya adalah dokumen tersebut dianggap tidak bermeterai sehingga perlu dilakukan pemeteraian kemudian, yang artinya adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

Berikut adalah contoh tanda tangan di atas meterai yang sah menurut hukum yang berlaku.

contoh tanda tangan di atas meterai

source: www.sharingkali.com

 

Penulisan Waktu Tanda Tangan

Utang bea meterai atas dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen yang dibuat oleh satu pihak dan dua pihak atau lebih. Untuk yang dibuat oleh satu pihak, dokumen tersebut dianggap harus melunasi bea meterai pada saat diserahkan dan diterima oleh pihak yang menjadi tujuan dokumen tersebut dibuat, bukan pada saat ditandatangani, misalnya surat pernyataan. Sedangkan untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka saat terutang bea meterainya adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, ketika telah dibubuhi dengan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah surat perjanjian jual beli, yang saat terutang meterainya adalah ketika perjanjian tersebut telah ditandatangani. Penandatanganan tersebut harus disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Dengan demikian, pencantuman waktu tanda tangan sangat penting dalam perjanjian, karena hal tersebut menentukan saat terutang bea meterai dari dokumen tersebut.

 

Setelah Anda mengetahui fakta-fakta tanda tangan di atas meterai, penting bagi Anda untuk menandatangani suatu dokumen di atas meterai yang sesuai dengan UU Bea Meterai dan peraturan lainnya. Dan seperti yang telah Anda ketahui di atas, tanda tangan tidak harus berupa tulisan tangan, tapi juga bisa berupa cap maupun tanda lainnya yang menunjukkan identitas suatu pihak. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan letak tanda tangan di atas meterai, Anda harus meletakkan di tempat yang sesuai dan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat tanda tangan dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut, maka dalam melakukan tanda tangan di atas meterai harus memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk mempermudah Anda dalam membuat perjanjian dan dokumen lainnya yang sesuai dengan hukum, Anda dapat berkonsultasi dengan Libera. Libera merupakan startup hukum yang dapat membantu Anda membuat seluruh perjanjian bisnis, mulai dari perjanjian jual-beli, perjanjian kerja sama, perjanjian pemegang saham, dan perjanjian lainnya untuk melindungi transaksi bisnis Anda. Dengan Libera.id, Anda dapat membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tunggu apalagi? Segera konsultasikan masalah hukum secara gratis di Libera.id dan buat perjanjian bisnis Anda sekarang!

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Ingin Memulai Bisnis Franchise? Ketahui Terlebih Dulu Dasar Hukum Waralaba di Indonesia

Saat ini banyak orang yang mulai beralih profesi menjadi pengusaha atau pemilik bisnis. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan dan bisnis yang mulai bermunculan. Namun, memulai bisnis bukanlah hal yang mudah, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari produk apa yang ingin dijual, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana proses penjualan yang baik, startegi apa yang harus digunakan, dan masih banyak lagi.

Banyaknya hal yang harus diurus dalam memulai bisnis, beberapa calon pengusaha memilih untuk mundur dan mengurungkan niatnya dan berhenti memulai bisnis. Namun, dengan adanya sistem bisnis waralaba, pengusaha tidak perlu lagi khawatir dalam memulai bisnis. Di mana, semua sistem bisnis telah diatur dengan baik oleh pemilik waralaba, dan Anda sebagai orang yang membeli bisnis waralaba hanya perlu meneruskan dan menjalankan bisnis itu sendiri.

 

Apa itu Bisnis Waralaba?

Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba menyebutkan bahwa bisnis waralaba adalah kegiatan bisnis dengan hak khusus yang dimiliki perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang terbukti berhasil dan bisa dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dengan hak khusus yang dimiliki bisnis waralaba, maka peraturan mengenai pemberian hak ini harus dituangkan dalam perjanjian waralaba. Anda bisa membuat perjanjian waralaba berdasarkan PP 42/2007. Di mana didalamnya juga mengatur poin minimal yang perlu ada dalam perjanjian waralaba untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan spesifik.

Baca Juga: Bisnis Terlindungi dengan Memastikan Poin Berikut Ada Dalam Perjanjian Waralaba

 

Kriteria Bisnis Waralaba

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bisnis waralaba memiliki ciri  khas tertentu dan memiliki hak khusus. Setidaknya, bisnis waralaba memiliki beberapa kriteria sepeti:

  1. memiliki ciri khas usaha;
  2. terbukti sudah memberikan keuntungan;
  3. memiliki standar pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, serta dibuat tertulis;
  4. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  5. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
  6. kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

 

Dasar Hukum Kontrak Waralaba

Hingga saat ini, dasar hukum kontrak waralaba di Indonesia belum diatur secara tegas. Namun, Pasal 1338 (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga bisa menjadi salah satu dasar hukum tersirat yang wajib dipenuhi perusahaan waralaba ketika ingin membuat perjanjian. Di mana dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian seperti:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal.

Dalam bisnis waralaba, kontrak yang dibuat dengan memenuhi 4 (empat) syarat tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat, baik untuk franchisor maupun franchisee. Oleh karena itu penting bagi franchisor maupun franchisee untuk mengatur isi kontrak secara lebih rinci.

 

Ketentuan Hukum yang Mendukung Kepastian Bisnis Waralaba

Saat ini bisnis waralaba masih dianggap sebagai jenis usaha dagang biasa, di mana untuk mengembangkannya Anda hanya memerlukan izin usaha dan izin dagang. Hal ini akan sangat menguntungkan pengusaha asing, khususnya franchisor yang akan membuka bisnis waralaba di Indonesia.

Namun, jika bisnis waralaba asing termasuk kegiatan penanaman modal asing, maka Anda perlu memerhatikan pengaturan penanaman modal asing tersebut secara internasional karena masalah penanaman modal asing telah mendapatkan perhatian khusus dari Bank Dunia dengan melahirkan Konvensi ICSID (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States).

Selain itu, ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format waralaba adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
  2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
  3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
  4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

 

Apakah Bisnis Franchise Harus Mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM?

Menurut Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang mengatur perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apapun bisnisnya termasuk bisnis franchise harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Lembaga itulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (“HAM”).

 

Penyelenggaraan Bisnis Waralaba di Indonesia

Selain itu, pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan waralaba adalah Menteri Perdagangan. Di mana, merekalah yang dapat memberikan pembinaan, evaluasi, serta pengawasan penyelenggaraan waralaba dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan, pembinaan dan evaluasi Pemerintah dilakukan Menteri Perdagangan.

Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan waralaba memiliki kewenangan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba “SPTW” yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permendag 71/2019 yang menyebutkan bahwa SPTW diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota.

 

Baca Juga: Cara Mudah Mengurus Perizinan Bisnis Secara Online

 

SPTW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan sebagai bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran. 

Bagaimana Cara Memproses Permohonan STPW?

Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi bisa mengajukan permohonan STPW melalui lembaga Online Single Submission (OSS) yang terdiri atas:

  1.   STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
  2.   STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
  3.   STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dan Waralaba luar negeri;
  4.   STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri; dan
  5.   STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dan Waralaba dalam negeri.

Sedangkan dinas yang membidangi perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia memproses permohonan STPW melalui lembaga OSS yang terdiri dari:

  1. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri:
  2. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan
  3. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.

Itulah beberapa hal mengenai bisnis waralaba dan dasar hukum bisnis waralaba yang harus Anda ketahui. Jika Anda masih bingung dalam mengatur dan membuat perjanjian bisnis waralaba, Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis bersama tim profesional dari LIBERA. Dengan LIBERA, Anda bisa membuat perjanjian bisnis dan mengatur izin perusahaan dengan lebih mudah, kapan dan di mana saja. Mulai lindungi bisnis Anda sekarang juga dengan membuat perjanjian bisnis Anda bersama LIBERA!

 

Pentingnya Bukti Transaksi dan Kontrak Elektronik pada Bisnis e-commerce

Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, dalam menjalankan bisnis online, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan hanya melakukan transaksi online lewat media sosial maupun ecommerce. Sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, transaksi online juga membutuhkan bukti ataupun perjanjian jual beli. Bedanya, perjanjian ini tidak dilakukan secara fisik maupun bertatap muka secara langsung.

Sebagai PPMSE atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Anda harus mengetahui dengan baik bagaimana cara membuktikan bahwa Anda sebagai pembeli telah melakukan transaksi jual beli dan terjadi hubungan hukum antara Anda sebagai PPMSE dan pembeli. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur hubungan dan sebagai pembatas hak dan kewajiban para pihak untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP 80/2019 yang mengatur cara membuktikan hubungan hukum tersebut dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Baca Juga: Kewajiban yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha PMSE terhadap Pengguna

Pada artikel di bawah ini, Libera akan menjelaskan secara detail mengenai hal-hal penting terkait bukti transaksi dan kontrak atau perjanjian yang harus dimiliki oleh PPMSE dalam menjalankan bisnis online atau ecommerce.

Bukti Transaksi dalam Bentuk Elektronik

Setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui PPMSE, maka PPMSE harus menyediakan dan menyimpan Bukti Transaksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Bukti transaksi yang dimaksud menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Di mana, bukti transaksi tersebut harus dibubuhi tanda tangan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik, maka bukti transaksi dapat dijadikan sebuah bukti tulisan otentik. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), kode akses, simbol, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, surat elektronik (electronic mail), atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlu diketahui bahwa Bukti Transaksi ini berfungsi sebagai suatu pemenuhan syarat jika berdasarkan peraturan yang berlaku atas suatu transaksi harus dibuatkan perjanjian tertulis di atas kertas, dengan persyaratan yang telah diatur pada Pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana Bukti Transaksi dapat dijamin keutuhan dan integritasnya dan dapat ditampilkan kembali. Dalam peraturan perundang-undangan juga telah mensyaratkan bahwa perjanjian sehubungan dengan transaksi harus dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan basah, maka Bukti Transaksi dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat itu jika Bukti Transaksi dapat mengidentifikasikan para pihak (subjek hukum) beserta niatan untuk memberikan persetujuan atas perjanjian tersebut, hal ini salah satunya melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. 

Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah menjelaskan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, menjelaskan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil, dibutuhkan digital forensik. 

Kontrak Elektronik

Pada dasarnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik yang tidak diwajibkan dalam PMSE. Namun Kontrak Elektronik dapat memudahkan para pihak dalam menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama dalam mekanisme transaksi yang lebih kompleks dengan syarat dan ketentuan yang lebih beragam. Menurut Pasal 52 UU ITE sebuah kontrak elektronik baru dianggap mengikat apabila memenuhi beberapa syarat seperti:

  1. Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam penawaran elektronik;
  2. Informasi yang diberikan sesuai dengan penawaran elektronik;
  3. Dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum;
  4. Terdapat kesepakat antar para pihak atas ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Elektronik
  5. Mengenai hal tertentu; dan
  6. Objek yang diperjanjikan tidak bertentangn dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selain itu, kontrak elektronik juga harus memuat beberapa hal. Menurut Pasal 53, kontrak elektronik setidaknya harus memuat poin berikut ini.

  1. identitas para pihak; 
  2. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; 
  3. legalitas barang dan/atau jasa; 
  4. nilai transaksi Perdagangan; 
  5. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; 
  6. prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa; 
  7. prosedur pengembalian barang dan/atau jasa jika terjadi ketidaksesuaian; 
  8. prosedur dalam pembatalan oleh para pihak; dan 
  9. pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Mengingat kontrak elektronik adalah sebuah dokumen elektronik yang dapat ditandatangani secara elektronik. Kontrak ini hanya bisa ditandatangani dengan tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat digunakan sebagai cara yang tidak terbantahkan. Di mana, tanda tangan ini bisa membantu mengidentifikasi bahwa para pihak yang tercantum dalam Kontrak Elektronik merupakan para pihak yang telah menyetujui Kontrak Elektronik tersebut.

Bedanya Bukti Transaksi dan Kontak Elektronik

Meski keduanya digunakan untuk keperluan yang sama, yaitu untuk melengkapi kebutuhan dalam transaksi online, namun keduanya juga memiliki perbedaan, apa saja perbedaan keduanya? 

  1. Bukti transaksi wajib digunakan dalam setiap transaksi online. Sedangkan kontrak elektronik tidak wajib dibuat.
  2. Bukti transaksi tidak memiliki isi sedetail kontrak elektronik. Di mana, kontrak elektronik berisi peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta syarat dan ketentuan secara khusus bagi para pihak yang terkait.
  3. Bukti Transaksi tidak memiliki syarat mengenai isi didalamnya, sedangkan kontrak elektronik terdapat syarat minimal isi/format. 
  4. Contoh bukti transaksi adalah invoice yang digunakan dalam transaksi melalui ecommerce seperti di JD.id, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari kontrak elektronik adalah perjanjian yang berisi pasal-pasal hak dan kewajiban, serta syarat dan ketentuan.

Itulah beberapa hal terkait bukti transaksi dan kontrak online yang harus Anda ketahui ketika melakukan jual beli secara elektronik melalui ecommerce ataupun media online lainnya. Ketika Anda melakukan penjualan secara online melalui website atau media sosial lainnya, Anda juga diharuskan untuk membuat bukti transaksi tersebut. Di mana, hal ini akan membantu Anda menghindari risiko dari sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

Baca Juga: Terjadi Sengketa dalam Bisnis e-Commerce? Selesaikan Sesuai PP No.8/2019!

Selain bukti transaksi, jika dibutuhkan Anda juga bisa membuat kontrak elektronik yang dapat mengatur hak dan kewajiban serta syarat ketentuan yang Anda buat ketika ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi dengan bisnis Anda. Biasanya ini dibutuhkan untuk startup yang memiliki bisnis di bidang pelayanan atau jasa, misalnya Gojek. Dengan adanya kontrak online inilah, Anda bisa melindungi bisnis hingga menghindari bisnis dari risiko di kemudian hari.

Bagi Anda yang masih bingung mengenai bukti transaksi dan kontrak elektronik, Anda bisa menghubungi LIBERA untuk melakukan konsultasi secara gratis! Dengan LIBERA, seluruh permasalahan hukum bisnis Anda bisa terselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu, LIBERA juga dapat membantu Anda membuat kontrak online dengan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, segera buat kontrak online Anda bersama LIBERA dan lindungi bisnis Anda sekarang juga!