Do & Dont: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Hubungan Kerjasama Bisnis

Mengenal Pinjol Legal: Aturan, Kewajiban, dan Bedanya dengan Pinjol Ilegal

Di zaman yang serba mudah dan canggih seperti sekarang ini, pinjaman online atau pinjol sudah menjadi solusi pertama yang dicari ketika seseorang membutuhkan dana. Menurut situs resmi DPR Indonesia, generasi Z dan millennial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yaitu 54,06% atau mencapai Rp 27,1 triliun. Meski sebenarnya hal ini wajar dan mudah dilakukan, banyak orang yang justru terperangkap ke dalam jeratan pinjol. Hal ini karena banyak pinjol ilegal yang bertebaran dan sulit membedakannya dengan pijol legal.

Agar Anda tidak terjebak, mari kita pahami tentang aturan dan bedanya pinjol legal dan ilegal pada artikel berikut ini.

Apa itu Pinjol?

Dilansir dari situs resmu Julo, pinjaman online atau pinjol adalah bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring) yang pengajuannnya dilakukan melalui aplikasi milik lembaga tersebut. 

Pinjaman online sendiri menjadi bukti kemajuan financial technology (fintech). Di mana, calon nasabah hanya perlu mengisi formulirnya secara online sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Jika pinjaman disetujui, nasabah biasanya bisa langsuung menerima dana pinjaman ke rekening yang telah didaftarkan.

Baca Juga: Aplikasi Marketplace Wajib Memiliki Fitur Pembatalan Pesanan, Apa Alasannya? 

Perlu diketahui juga bahwa pinjaman online ini juga memiliki dua jenis tenor, yaitu tenor pendek dan tenor panjang. Biasanya, tenor pendek memiliki waktu pelunasan mulai dari 30 hari hingga 2 tahun dengan cicilan yang harus dibayarkan lebih besar karena waktunya singkat, namun total pengembalian dananya lebih kecil karena bunganya minim.

Sedangkan tenor panjang biasanya berjangka waktu mulai dari 3 hingga 20 tahun dan digunakan untuk pinjaman berplafon besar. Meski cicilannya lebih kecil, total dana yang dibayarkan jadi lebih besar dari plafon karena adanya bunga yang harus dibayar.

Aturan & Kewajiban Pinjol Legal

Saat ini, pemerintah telah mengatur mengenai masalah pinjam-meminjam perusahaan pinjaman online atau pinjol. Di tahun 2024 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa peraturan baru terkait dengan platform pinjaman online (pinjol) fintech peer to peer (P2P) lending. Regulasi tersebut seiring dengan menjamurnya keberadaan pinjol, sehingga perlu aturan untuk melindungi konsumen.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dikeluarkan pada 10 November 2023. Aturan inilah yang bisa menjadi rujukan utama bagi penyelenggaraan kegiatan pinjol.

• Penurunan bunga dan biaya lainnya

Pada peraturan terbaru ini, pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal tersebut tertuang dalam peta jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK19/SEOJK.06/2023. Dalam aturan tersebut, OJK membatasi bunga pinjol menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari.

Dalam aturan ini, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.

Baca Juga: Meminjamkan Nama untuk Kredit Bisa Terkena Hukum Pidana, Bagaimana Hukumnya? 

• Denda keterlambatan

OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024, dan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026.

Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025

• Dilarang pinjam lebih dari 3 platform

Bukan hanya mengatur perusahaan pinjaman online, peraturan terbaru ini juga mengatur mengenai debitur pinjol itu sendiri. Di mana, debitur hanya boleh meminjam maksimal di 3 platform pinjol. Harapannya, konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Selain itu, perusahaan atau penyelenggara pinjol legal juga harus memerhatikan kemampuan bayar kembali.

• Penagihan hanya sampai jam 8 malam

Aturan ini telah disebutkan dalam roadmap pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur, maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

• Memperketat aturan penagihan

Penyelenggara juga dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

• Kontak darurat bukan untuk menagih

Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi.

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform pinjol ilegal harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tidak asal dicantumkan. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.

Baca Juga: Pentingnya Konfirmasi Emergency Contact dalam Proses Pinjaman Online 

• Pinjol wajib asuransi

Penyelenggara P2P lending juga wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan.

Aturan terbaru OJK ini menyebut fintech P2P lending wajib bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bedanya Pinjol Legal & Ilegal

Keberadaan pinjol ilegal menjadi ancaman yang bisa memberikan kerugian finansial, sehingga Anda perlu waspada dan memilih pinjol legal yang terpercaya untuk menghindari masalah keuangan di masa mendatang. Namun, pada umumnya pinjol legal dan ilegal terlihat sama dan sulit dibedakan. Oleh karena itu, untuk membedakannya dan tidak terjerumus didalamnya, berikut ini adalah beberapa perbedaan pinjol legal dan ilegal yang perlu Anda perhatikan.

Daftar Pinjol Legal di 2024

Jumlah perusahaan financial technolgy (fintech) peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) legal yang terdaftar dan berizin di OJK hingga Agustus 2024 ada 98 perusahaan. 

Dilansir dari Kontan, berikut ini beberapa nama pinjol legal yang telah memiliki izin Juli 2024.

1. Danamas – https://p2p.danamas.co.id
   2. investree – https://www.investree.id
   3. amartha – https://amartha.com
   4. DOMPET Kilat – https://www.dompetkilat.co.id
   5. Boost- https://myboost.co.id
   6. TOKO MODAL – https://www.tokomodal.co.id
   7. Findaya – http://findaya.co.id
   8. modalku – https://modalku.co.id
   9. KTA KILAT – http://www.pendanaan.com
   10. Kredit Pintar – http://kreditpintar.co.id
   11. Maucash – http://maucash.id
   12. Finmas – https://www.finmas.co.id
   13. KlikA2C – https://klika2c.co.id
   14. Akseleran – https://www.akseleran.co.id
   15. Ammana.id – https://ammana.id
   16. PinjamanGO – https://www.pinjamango.co.id
   17. KoinP2P – https://koinp2p.com
   18. pohondana – http://pohondana.id
   19. MEKAR – https://mekar.id
   20. AdaKami – www.adakami.id
   21. ESTA KAPITAL FINTEK – https://www.estakapital.co.id
   22. KREDITPRO – http://kreditpro.id
   23. FINTAG – http://fintag.id
   24. RUPIAH CEPAT – www.rupiahcepat.co.id
   25. CROWDO – https://crowdo.co.id
   26. Indodana – indodana.id
   27. JULO – www.julo.co.id
   28. Pinjamwinwin – pinjamwinwin.com
   29. DanaRupiah – danarupiah.id
   30. Taralite – www.taralite.com
   31. Pinjam Modal – pinjammodal.id
   32. ALAMI – p2p.alamisharia.co.id
   33. AwanTunai – www.awantunai.co.id
   34. Danakini – https://danakini.co.id
   35. Singa – http://singa.id
   36. DANAMERDEKA – http://danamerdeka.co.id
   37. EASYCASH – http://indo.geteasycash.asia
   38. PINJAM YUK – http://www.pinjamyuk.co.id
   39. FinPlus – www.finplus.co.id
   40. UangMe – http://uangme.id
   41. PinjamDuit – http://pinjamduit.co.id
   42. DANA SYARIAH – http://danasyariah.id
   43. BATUMBU – www.batumbu.id
   44. Cashcepat – http://cashcepat.id
   45. klikUMKM – www.klikUMKM.co.id
   46. Pinjam Gampang – http://www.kreditplusteknologi.id
   47. cicil – https://www.cicil.co.id
   48. lumbungdana – http://lumbungdana.co.id
   49. 360 KREDI – www.360kredi.id
   50. ETHIS – https://ethis.co.id
   51. Kredinesia – www.kredinesia.id
   52. Pintek – http://pintek.id
   53. ModalRakyat http://modalrakyat.id
   54. SOLUSIKU – www.solusi-ku.id
   55. Cairin – www.cairin.id
   56. TrustIQ – http://trustiq.id
   57. KLIK KAMI – www.klikkami.co.id
   58. Duha SYARIAH – www.duhasyariah.com
   59. Invoila – http://invoila.co.id
   60. Sanders One Stop Solution – http://sanders.co.id
   61. DanaBagus – www.danabagus.id
   62. UKU – ukuindo.com
   63. KREDITO – https://kredito.id
   64. AdaPundi – www.adapundi.com
   65. ShopeePayLater – www.lenteradana.co.id/lender/
   66. Modal Nasional – www.modalnasional.co.id
   67. Komunal – www.komunal.co.id
   68. Restock.ID – www.restock.id
   69. Asetku – http://asetku.co.id
   70. Ringan – www.ringan.co.id
   71. Avantee – www.avantee.co.id
   72. Gradana – gradana.co.id
   73. Danacita – www.danacita.co.id
   74. IKI Modal – www.ikimodal.com
   75. Ivoji – www.ivoji.id
   76. Indofund.id – indofund.id
   77. iGrow – igrow.asia
   78. Danai.id – http://danai.id
   79. DUMI – minjem.com
   80. LAHAN SIKAM – www.lahansikam.co.id
   81. qazwa.id – qazwa.id
   82. KrediFazz – www.kredifazz.id
   83. Doeku – doeku.id
   84. Aktivaku – aktivaku.com
   85. Danain – www.danain.co.id
   86. Indosaku – indosaku.id
   87. UATAS – www.uatas.id
   88. EDUFUND – www.edufund.co.id
   89. GandengTangan – www.gandengtangan.co.id
   90. PAPITUPI SYARIAH – www.papitupisyariah.com
   91. BantuSaku – bantusaku.id
   92. danabijak – danabijak.com
   93. AdaModal – www.adamodal.co.id
   94. SamaKita – samakita.co.id
   95. KawanCicil – http://kawancicil.co.id
   96. CROWDE – https://crowde.co
   97. KlikCair – klikcair.com
   98. SAMIR – www.samir.co.id

Itulah beberapa hal mengenai pinjol legal dan bedanya dengan pinjol ilegal. Bagi Anda calon debitur, pastikan untuk mengenali ciri-ciri pinjol legal agar terhindar dari jebakan pinjol ilegal. Sedangkan bagi Anda yang ingin membuat atau sedang menjalankan bisnis pijol, pastikan untuk mengikuti aturan yang berlaku agar nantinya aplikasi atau platform tidak dibekukan oleh pemerintah.

Pastikan juga untuk membuat terms and conditions yang jelas dalam aplikasi agar nantinya calon nasabah Anda tidak akan merasa terjebak dalam ketentuan perusahaan pinjaman online. Bagi Anda yang masih belum memahami mengenai aturan yang berlaku dan cara membuat perjanjian pinjam meminjam dalam penyelenggaraan platform pinjol, Anda bisa melakukan konsultasi langsung oleh tim hukum tepercaya dari Libera.id.

Dengan Libera.id, Anda bisa melakukan konsultasi masalah hukum dan membuat perjanjian apapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tunggu apalagi? Yuk percayakan segala masalah hukum bisnis Anda bersama Libera.id sekarang!

Beda MoU dan Perjanjian Dilihat dari Ciri, Tujuan & Kekuatan Hukumnya!

MoU atau Memorandum Of Understanding adalah nota kesepahaman atau kesepakatan. Sebenarnya MoU sendiri tidak dikenal di dalam hukum konvensional Indonesia, namun biasanya MoU sendiri sering digunakan sebagai pra-kontrak atau perjanjian pendahuluan. MoU sendiri dibuat dengan tujuan agar para pihak dalam sebuah perjanjian memiliki kesepahaman yang sama dalam hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian nantinya. Lalu apakah MoU sendiri diperlukan dan bagaimana kekuatan hukumnya dalam mengikat para pihak? Agar lebih jelasnya, mari kita bahas perbedaan MoU dan perjanjian, serta mana yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi.

Ciri-Ciri MoU & Perjanjian

MoU dan perjanjian bisa dibedakan dari ciri-ciri atau karakteristiknya. Jika disederhanakan, berikut ini adalah ciri-ciri MoU yang perlu Anda pahami.

1. MoU merupakan perjanjian pendahuluan (pra-kontrak) sebagai landasan kepastian para pihak.
2. MoU adalah kesepakatan yang disusun dengan ringkas dan jelas.
3. Isi materi dalam MoU hanya memuat hal-hal yang umum dan pokok saja.
4. MoU bersifat sementara atau memiliki tenggat waktu.
5. MoU biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.
6. Dibuat untuk menghindari kesalahan atau kesulitan dalam pembatalan karena adanya keraguan satu pihak kepada pihak lainnya.
7. MoU tidak mengikat secara hukum perdata, namun hanya mengikat secara moral.

Sedangkan, perjanjian memiliki beberapa ciri-ciri seperti: 

1. Ditulis berdasarkan hukum, kesusilaan, dan terikat dengan kepentingan umum.
2. Nama para pihak dan objek surat perjanjian wajib ditulis dengan jelas.
3. Memiliki saksi yang hadir untuk menyaksikan dalam proses penandatanganan surat perjanjian.
4. Para pihak wajib menulis nama lengkap dan tanda tangan.
5. Berisi pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.
6. Memiliki latar belakang pembuatan surat perjanjian.

Selain memiliki ciri-ciri di atas, perjanjian juga harus dibuat berdasarkan syarat sah pembuatan perjanjian yang telah dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Baca Juga: 4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis 

Tujuan Dibuatnya MoU

Bukan hanya asal dibuat, ada beberapa tujuan perusahaan membuat MoU sebelum membuat perjanjian yang sebenarnya. Di bawah ini adalah tujuan MoU yang perlu Anda ketahui.

• Sepakat mencapai tujuan bersama

Perjanjian dibuat untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami dan sepakat  dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Di mana, dalam perjanjian akan memuat tujuan, keperluan, dan ekspektasi yang diinginkan dari kerja sama, sehingga seluruh pihak akan paham akan tujuannya masing-masing. Jika sudah memahami poin-poin penting dalam MoU dan sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, barulah perjanjian bisa dibuat.

Baca Juga: Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga Bantu Perizinan

• Mengelola risiko ketidakpastian

Salah satu risiko bisnis adalah ketidakpastian, di mana risiko ini bisa meningkat seiring bertambahnya pihak yang terlibat. Sebagai antisipasi risiko ketidakpastian, maka perlu ada nota kesepakatan atau MoU.

MoU inilah yang bisa mengikat kesepakatan, sehingga risiko risiko ketidakpastian bisnis seperti pembatalan sepihak bisa terhindari. Bahkan, meski MoU tidak mengikat secara perdata, kehadirannya tetap memberi tekanan secara moral pada pihak yang terlibat.

Baca Juga: Jangan Salah! MoU dan Perjanjian Memiliki Kekuatan Hukum yang Berbeda 

• Sebagai bahan pertimbangan

Tujuan lain dari MoU adalah agar semua pihak yang belum yakin melakukan kerja sama bisa mempertimbangkan kembali kerja sama tersebut dengan lebih matang. Apalagi kesepakatan yang dilakukan tidak sepenuh hati memiliki potensi permasalahan di kemudian hari

Oleh karena itu, pertimbangan dari seluruh pihak sangat penting dilakukan. Jika sudah ambil keputusan untuk kerja sama, maka Memorandum of Understanding perlu dibuat dan ditandatangani bersama.

• Mempermudah proses pembatalan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa MoU tidak mengikat secara perdata, namun tetap bersifat formal dan mengingat secara moral. Jadi, kalau ada pihak yang merasa ragu untuk melanjutkan kerja sama, mereka bisa membatalkan dengan lebih mudah tanpa membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini tentu berbeda dengan perjanjian.

Mana yang Memiliki Hukum Paling Kuat, MoU atau Perjanjian?

Setelah mengetahui ciri-ciri MoU dan tujuan dibuatnya MoU tentu Anda sudah memahami mana dokumen yang memiliki hukum paling kuat bukan? Singkatnya MoU dibuat sebagai pra-kontrak, di mana setelah seluruh pihak setuju dan MoU dibuat, maka barulah perjanjian atau kontrak bisa dibuat.

Meski MoU merupakan pra-perjanjian bukan berarti MoU tidak mengikat, karena MoU tetap bisa mengikat dan memaksa para pihak untuk mentaati dan/atau melaksanakan seluruh hal yang tertulis didalamnya.

Selain itu, terkadang ada juga kondisi di mana perusahaan membuat perjanjian, namun dokumen tersebut dinamakan MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai isi dari dokumen tersebut, sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Baca Juga: Pentingnya Menambahkan Klausul Kerahasiaan Dalam Perjanjian Kerja 

Pasalnya, ketika MoU telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat tersebut hanya sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU itu.

Jadi kesimpulannya adalah MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi dasar penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Sehingga sangat disarankan setelah MoU ditandatangani dan disepakati bersama, maka Anda juga perlu membuat perjanjian atau kontrak kerja sama.

Bagi Anda yang masih bingung dalam membedakan MoU dan perjanjian dan kurang memahami cara membuat perjanjian yang sesuai dengan hukum berlaku, berimbang, dan sesuai dengan tujuan bersama, maka Anda bisa memanfaatkan layanan hukum dari Libera. Dengan Libera, Anda bisa melakukan konsultasi hukum bisnis dan membuat perjanjian bisnis yang sesuai dengan hukum berlaku. Dengan begitu Anda bisa terhindar dari masalah dan risiko bisnis di kemudian hari. Jadi tunggu apalagi? Yuk manfaatkan Libera sekarang dan buat bisnis Anda lebih berkembang.