BisnisStartup

Do & Dont: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Hubungan Kerjasama Bisnis

Do & Dont: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Hubungan Kerjasama Bisnis

Ketika bisnis kecil Anda mulai berkembang, menjalankan bisnis seorang diri menjadi hal yang sulit. Kondisi inilah yang membuat Anda membutuhkan business partnership atau kemitraan bisnis. Business partnership merupakan hubungan hukum yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama.

Dalam menjalankan business partnership, hal penting yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda memilih ingin melakukan partnership dengan siapa. Karena rekan atau partner bisnis inilah yang memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan bisnis Anda. Namun, mencari partner bisnis yang cocok bukanlah hal yang mudah, akan ada banyak tantangan yang harus Anda hadapi, mulai dari perbedaan visi misi hingga perbedaan pendapat.

Menjalankan partnership juga tidak boleh sembarangan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan hindari. Di bawah ini adalah beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan saat melakukan business partnership.

 

Visi & Misi Bersama

Setiap orang pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Mungkin Anda dan partner Anda juga memiliki visi dan misi yang berbeda ketika ingin mengelola bisnis. Misalnya, Anda menginginkan bisnis Anda bertahan lama di pasar dan memiliki keuntungan yang stabil, namun partner Anda lebih menginginkan keuntungan yang banyak tanpa memikirkan bisnis jangka panjang. Itu adalah visi dan misi Anda, tapi ketika Anda dan partner Anda sudah membicarakan bisnis bersama, Anda harus menetapkan tujuan perusahaan, bukan lagi tujuan Anda secara pribadi.

Setelah Anda dan partner bisnis telah menetapkan visi dan misi perusahaan, Anda bisa mulai membuat tujuan yang harus dicapai masing-masing partner bisnis dalam jangka waktu tertentu. Diskusikan tujuan masing-masing individu sejak awal, serta aturan-aturan yang perlu ditaati masing-masing partner. Di mana, aturan-aturan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis dalam Founders Agreement yang berlaku sebagai landasan business partnership. Ketiadaan perjanjian tertulis yang mengatur hubungan kerja sama antara Anda dengan partner dapat berujung pada sengketa. Sengketa dapat terjadi ketika partner memutuskan untuk keluar dari hubungan kerja sama dengan Anda dan membentuk hubungan kerja sama dengan orang lain untuk menjalankan bisnis yang sama dengan Anda.

Do: Tentukan tujuan perusahaan, kemudian buat aturan yang harus ditaati masing-masing partner untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Don’t: Hanya berfokus pada tujuan pribadi dan tidak menuliskannya di dalam perjanjian atau kontrak bisnis.

 

Founders Agreement

Banyak bisnis yang mengalami kegagalan ketika mereka memutuskan untuk menjalin kerjasama atau partnership, terutama ketika bekerja sama dengan teman atau keluarga sendiri. Tidak memisahkan hubungan pribadi dan bisnis menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan dalam business partnership. Agar hubungan bisnis dan pribadi Anda tidak terganggu, memiliki Founders Agreement menjadi satu hal penting. Terlebih jika Anda dan partner Anda sepakat membentuk badan hukum seperti PT, maka Anda dan partner Anda perlu membuat Shareholders Agreement yang akan mengatur hal spesifik mengenai hak suara, kewenangan masing-masing partner, maupun pembagian dividen.

Dengan adanya Founders Agreement dan Shareholders Agreement, risiko terjadinya sengketa menjadi semakin kecil, karena Anda bersama dengan partner Anda telah menjabarkan seluruh aturan yang disepakati bersama dari awal bisnis terbentuk. Founders Agreement juga berfungsi sebagai dasar hukum antara Anda dan partner Anda sehingga jika terjadi sengketa, ada satu dokumen yang menjadi landasan serta bukti yang dapat digunakan.

Misalnya ketika Anda dan partner Anda masing-masing berkontribusi 50:50 atas modal awal dan telah ditentukan tanggung jawab masing-masing partner berdasarkan kontribusi modal. Namun seiring berjalannya bisnis, partner Anda tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini, Anda dapat menuntut pertanggungjawaban dari partner Anda, karena Anda memiliki dasar hukum sebagai acuan, yakni Founders Agreement tersebut. Jadi alangkah baiknya jika Founders Agreement dibuat dan dijabarkan sedetail mungkin mengenai kesepakatan pihak terkait, mulai dari jabatan dan tanggung jawab masing-masing partner, proporsi kepemilikan, serta aturan ketika ada partner yang mengundurkan diri.

Do: Buat Founders Agreement untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Don’t: Menganggap remeh dan terlalu percaya dengan perjanjian lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis sebagai dasar hukum.

 

Memilih Badan Usaha

Memutuskan untuk menjalin hubungan bisnis dengan partner Anda berarti Anda berharap bisnis yang Anda jalankan akan menjadi perusahaan yang besar. Karena itulah mendirikan badan usaha sejak awal harus menjadi pertimbangan. Cobalah lakukan diskusi dengan partner Anda mengenai badan usaha yang akan dipilih, apakah berbentuk persekutuan perdata, Firma, CV, atau PT. Sebelum memilih badan usaha, Anda juga harus mengetahui perbedaan badan usaha tersebut, di mana jika Anda memilih badan usaha selain PT, maka tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan, artinya, aset pribadi Anda sebagai pendiri perusahaan akan digunakan untuk keperluan perusahaan apabila perusahaan Anda tidak mampu membayar utang kepada kreditor. Sedangkan, jika Anda dan partner setuju untuk mendirikan badan usaha berbentuk PT, aset pribadi Anda dan partner Anda akan terlindungi, karena PT merupakan suatu entitas yang dapat berdiri sendiri, termasuk memiliki aset atas nama PT.

Do: Pilih badan usaha sesuai kesepakatan dan usahakan memilih badan usaha PT untuk melindungi aset pribadi.

Don’t: Menjalankan bisnis tanpa adanya legalitas badan usaha.

 

Baca juga: Keuntungan Mengurus Legalitas Perusahaan

Tugas & Tanggung Jawab

Ada banyak hal yang harus diurus dalam menjalankan bisnis, mulai dari keuangan, pemasaran, penjualan, dan masih banyak lagi. Kerjasama yang baik adalah kerja sama yang membagi semuanya sama rata sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan masing-masing partner. Namun, pembagian tugas dan tanggung jawab juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing partner. Misalnya Anda yang memiliki latar belakang manajemen atau akuntansi bertugas untuk fokus mengurusi masalah keuangan, partner bisnis Anda fokus ke pemasaran, dan seterusnya.  Tanpa adanya tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang, hubungan kerjasama akan menjadi tidak efisien.

Selain itu, penting juga untuk Anda dan partner menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Di mana, si pembuat keputusan itulah yang nantinya akan menentukan jalannya perusahaan dan keputusan tertinggi ada padanya. Karena perjalanan bisnis ke depan tidak akan selalu mulus dan lancar. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat antara sesama partner, terutama ketika perusahaan akan menapaki langkah baru, misalnya ketika ada venture capital yang ingin menjadi investor perusahaan Anda. Dalam hal ini, penentuan mengenai siapa yang berwenang sebagai pengambil keputusan atau decision maker dapat mempermudah bisnis Anda kedepannya agar tidak terjadi deadlock. Jika bisnis Anda berbentuk PT, maka pendiri yang  bertindak sebagai pembuat keputusan umumnya adalah pendiri yang paling banyak memberikan kontribusi modal sehingga ia memiliki hak suara lebih banyak dibanding pendiri yang lain.

Do: Jabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing partner, serta tentukan siapa yang berhak bertindak sebagai pembuat keputusan.

Don’t: Melakukan satu hal bersama-sama tanpa memberikan tanggung jawab.

 

Komunikasi Antar Partner Bisnis

Komunikasi menjadi hal penting dan menentukan kesuksesan sebuah hubungan bisnis. Bukan hanya dibutuhkan ketika sedang mengalami masalah, komunikasi harus dijalin secara rutin. Anda bisa membuat jadwal rutin, misalnya satu minggu sekali hanya untuk bertemu atau berkomunikasi melalui telepon untuk melakukan update pekerjaan atau pencapaian perusahaan selama satu minggu ke belakang. Anda juga bisa melakukan pertemuan satu bulan sekali hanya untuk diskusi santai, hal ini tentu dapat membuat hubungan partnership Anda menjadi lebih baik dan lebih mengenal partner bisnis Anda. Ketika Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab, Anda dapat menghubungi partner Anda untuk mencari jalan keluar bersama.

Do: Jalin komunikasi rutin dan minta pendapat partner bisnis ketika Anda mengalami kesulitan.

Don’t: Menyelesaikan masalah sendiri tanpa peran partner bisnis lainnya.

Itulah beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan dalam hubungan kemitraan bisnis atau business partnership. Yang terpenting dalam menjalin partnership adalah perjanjian atau kontrak yang jelas dan hubungan yang terjalin dengan baik. Untuk membantu Anda mengatasi masalah perjanjian partnership atau kemitraan, Anda dapat mengandalkan Libera.id.

Dengan Libera.id, Anda dapat berkonsultasi secara gratis sebelum membuat perjanjian yang Anda butuhkan. Tidak hanya itu, Libera juga akan membantu Anda membuat perjanjian yang Anda butuhkan sesuai dengan bisnis yang sedang Anda jalankan. Jadi tunggu apalagi? Miliki hubungan kemitraan yang baik dengan membuat kontrak yang sesuai kebutuhan Anda di Libera.id.

Related Posts

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.

Jenis-Jenis Risiko Bisnis & Cara Mengatasinya dengan Baik dan Tepat

Dalam menjalankan suatu bisnis, pasti terdapat risiko yang tidak dapat dihindari. Hal ini merupakan hal wajar yang akan Anda alami ketika menjalankan suatu bisnis. Apalagi saat ini perubahan dalam bisnis begitu cepat, misalnya saja saat ini sedang tren bisnis kopi kekinian, namun mungkin tren ini hanya bertahan sampai 6 bulan ke depan dan setelah itu ada tren bisnis baru yang lebih diminati konsumen.

Read more