Kontrak

Kontrak Lisan & Tidak Dibuat Secara Tertulis, Apakah Tetap Legal?

Kontrak Lisan & Tidak Dibuat Secara Tertulis, Apakah Tetap Legal?

Pernahkah Anda mendengar kontrak secara lisan? Mungkin masyarakat Indonesia masih belum mengenal istilah kontrak lisan. Di mana, selama ini, setiap perjanjian umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Namun tahukah Anda? Ternyata selain dalam bentuk tulisan, kontrak juga dapat dianggap sah meski hanya diucapkan secara lisan. Bagaimana hukumnya? Di bawah ini, Libera.id akan menjelaskan lebih detail mengenai kontrak lisan.

Pengertian Kontrak Lisan

Kontrak lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak secara lisan. Berbeda dengan kontrak tertulis, kontrak lisan tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang telah disetujui dalam sebuah dokumen. Namun, selayaknya kontrak tertulis, kontrak lisan tetap dianggap sah di mata hukum.

Sebenarnya, kita sering sekali menemui kontrak lisan di kehidupan kita. Misalnya saja, ketika Anda menjual barang kepada konsumen, itu sama halnya dengan Anda telah terikat dalam perjanjian jual-beli dengan konsumen yang membeli barang Anda, meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis. Atau mungkin saja, Anda telah memberikan pinjaman tunai ke teman dekat Anda, secara tidak sadar Anda telah terikat dengan perjanjian utang. Di mana, Anda sebagai kreditor dan teman Anda sebagai debitur. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, Anda tetap berhak mendapatkan pembayaran utang dari teman Anda.

 

Kontrak Lisan Harus Memenuhi Syarat

Sama dengan kontrak tertulis, kontrak lisan dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat pembuatan kontrak. Syarat pembuatan kontrak telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

  1. Sepakatnya kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
  3. Terdapat suatu hal tertentu di dalam kontrak.
  4. Terdapat suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar hukum yang berlaku.

 

Kontrak Lisan Menurut KUHPerdata

Pada umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. Pasal 1320 KUHPerdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Namun, tidak semua perjanjian dapat dilakukan secara lisan. Terdapat beberapa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan tidak dapat dianggap sah jika tidak dibuat secara tertulis. Salah satu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis menurut Pasal 1682 KUHPerdata adalah perjanjian hibah.

 

Alat Bukti yang Sah Ketika Terjadi Perselisihan

Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 H.I.R, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, Anda dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Misalnya ketika Anda menjual barang kepada konsumen, Anda dapat menggunakan purchase order, invoice, maupun resi pembayaran sebagai alat bukti bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara Anda dan konsumen. Selain itu, Anda juga dapat memperkuat posisi Anda di pengadilan dengan mengajukan alat bukti lainnya. Salah satu alat bukti yang dapat Anda gunakan adalah dengan menghadirkan saksi. Karena dibutuhkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia.

 

Itulah beberapa penjelasan mengenai kontrak lisan yang harus Anda ketahui. Meski kontrak dapat dibuat secara lisan, ada baiknya Anda membuat kontrak tertulis. Di mana, dengan perjanjian tertulis, Anda dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak dan juga memberi kepastian hukum sebagai alat bukti di pengadilan, jika suatu hari terjadi perselisihan antara para pihak. Jika perselisihan diselesaikan melalui lembaga peradilan, bukti tertulis merupakan alat bukti yang penting dan paling kuat, sehingga ada baiknya jika Anda membuat perjanjian secara tertulis dalam melakukan transaksi bisnis.

Libera.id, startup hukum yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin membuat kontrak l sesuai dengan kebutuhan dan hukum yang berlaku. Libera juga dapat memberikan Anda konsultasi gratis dan memberikan solusi dari masalah hukum bisnis Anda. Jadi tunggu apalagi? Konsultasikan masalah hukum bisnis Anda dan buat kontrak bisnis Anda sekarang juga di Libera.id.

Related Posts

When Company Regulation is Necessary & What to Include in Your Company Regulation

Company regulation, employee handbook, company operational procedures, or whatever terms you want to use, is basically a guideline to regulate the employment relationship between the company as an employer and the employee. Company regulation is made to ensure that company management is safe, organized, and fair. As an expert in employment sector from a US-based law firm, Nancy Cooper says, “company regulation can serve as a playbook and spell out the rules of the game for employees about what is expected of them.” The bigger your company gets, the more important to develop your company regulation in order to avoid potential conflict and to make your employees aware of your company’s expectation. Read more

Kenapa MoU Dibutuhkan? Kapan Penggunaannya dan Contoh Membuat MoU

MoU atau Memorandum of Understanding tidak dikenal dalam KUHPerdata, namun jika diamati dalam praktek pembuatan kontrak terutama kontrak bisnis, banyak yang pembuatannya disertai dengan pembuatan MoU terlebih dahulu. Namun, apakah MoU berlaku sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Bagaimana penggunaan MoU dalam perjanjian atau kontrak kerja sama bisnis? Di bawah ini LIBERA akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi MoU sebelum menandatangani suatu perjanjian kerja sama bisnis.

 

Read more