BisnisKontrak

Cara Tepat Membuat Surat Perjanjian Bisnis yang Baik dan Benar

Cara Tepat Membuat Surat Perjanjian Bisnis yang Baik dan Benar

Kerja sama merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Di mana dengan adanya kerja sama, Anda dapat lebih mudah mencapai tujuan bisnis dan membuat Anda bertahan meski banyaknya persaingan bisnis. Bentuk kerja sama dalam bisnis pun cukup banyak, misalnya kerja sama tim dalam perusahaan, kerja sama dengan vendor atau supplier, kerja sama dengan investor, dan masih banyak lagi.

Dalam kegiatan bisnis, pasti Anda juga berharap jika kerja sama tersebut terjalin dengan aman dan berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai cara dilakukan pengusaha untuk mendapatkan kerja sama yang aman, mulai dari manajemen risiko hingga membuat surat perjanjian atau kontrak. Bagaimana bisa kontrak atau perjanjian membuat bisnis lebih aman?

Banyak yang beranggapan bahwa perjanjian justru membuat kerja sama semakin ribet dan tidak fleksibel. Padahal, menuliskan poin penting di dalam surat perjanjian atau kontrak berarti Anda telah melakukan upaya preventif untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun apakah Anda yakin, surat kontrak yang selama ini dibuat telah cukup baik dan benar? Berikut ini Libera akan menjabarkan dengan jelas mengenai cara membuat surat perjanjian atau kontrak yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memerhatikan aspek-aspek bisnis.

 

Baca Juga: Perjanjian yang Dapat Melindungi Kegiatan Bisnis Anda

 

Jabarkan Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dengan Jelas

Ketika membuat surat perjanjian, kebanyakan orang akan lebih fokus terhadap jumlah uang atau objek barang. Kedua hal tersebut pasti akan dituliskan secara rinci. Namun, kebanyakan orang melupakan penjabaran mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama itu sendiri. Misalnya, perjanjian jual beli, banyak orang yang melupakan penjabaran tata cara pelaksanaan jual beli seperti waktu pembayaran, prosedur pengiriman, garansi dari sebuah barang dan hal-hal lainnya. Padahal masalah tata cara inilah yang sering menjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan jual beli.

Salah satu masalahnya adalah tidak ada aturan rinci mengenai konsekuensi apabila salah satu pihak terlambat atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Misalnya ketika penjual wajib mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli dalam waktu 3 hari dan mengirimkan barang dalam keadaan yang telah disepakati. Namun, pada kenyataannya barang yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan dan tidak sesuai dengan keadaan yang disepakati. Dalam hal ini, perlu dijelaskan dalam perjanjian jual beli mengenai tanggung jawab dari penjual apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jika hal ini tidak diatur sejak awal, maka kemungkinannya penjual berkilah dan tidak bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli.

Contoh lainnya adalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, perlu ditentukan mengenai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, misalnya diberikan surat peringatan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu dan kemudian pihak yang melakukan pelanggaran diwajibkan untuk membayar denda yang dihitung per hari sesuai dengan waktu keterlambatannya.

Selain itu, harga dan kuantitas barang adalah hal utama yang pasti dituliskan di surat perjanjian, oleh karena itu jangan lupa untuk mengecek hal ini dan lakukan pengulangan. Banyak yang hanya menuliskan satuan angka untuk harga barang, agar lebih aman, tuliskan juga nominal harga atau kuantitas dengan huruf sehingga lebih jelas dan tidak menimbulkan multi-interpretasi.

 

Pastikan Penandatanganan Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Wewenang

Hal lain yang cukup sering diabaikan adalah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, apakah orang yang menandatangani perjanjian adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penandatanganan tersebut? Jika Anda bekerja sama dan membuat perjanjian dengan perseroan terbatas (PT) terutama PT yang sudah besar, Anda mungkin tidak akan berhadapan langsung dengan Direktur PT melainkan hanya dengan Vice President atau manajer. Jika Anda bekerja sama dengan PT, pastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Direktur. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) bahwa orang yang dapat mewakili perusahaan adalah direktur. Sehingga, apabila yang menandatangani perjanjian bukanlah Direktur melainkan seorang manajer, Anda dapat menanyakan kepada perwakilan PT tersebut apakah manajer telah diberikan kuasa oleh Direktur menandatangani perjanjian atas nama PT.

Konsekuensinya apabila ternyata orang yang menandatangani perjanjian adalah pihak yang tidak berwenang, maka perjanjian tersebut tidak akan mengikat PT melainkan hanya mengikat bagi orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga jika terjadi wanprestasi di kemudian hari, Anda tidak dapat meminta ganti rugi kepada PT melainkan kepada orang yang menandatangani perjanjian tersebut.

Sering juga ditemukan surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh makelar, bukan pemilik barang asli. Walaupun begitu penandatanganan bisa dikuasakan melalui surat kuasa. Untuk itu dalam membuat surat perjanjian, selalu pastikan orang yang menandatangani perjanjian adalah orang yang memiliki wewenang. Jika memungkinkan, Anda dapat melihat anggaran dasar perusahaan tersebut atau meminta surat kuasa apabila penandatanganan dikuasakan.

 

Baca Juga: Surat Perjanjian Tanpa Meterai, Bagaimana Keabsahannya?

 

Berikan Batasan Tanggung Jawab Terhadap Masing-Masing Pihak

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memerlukan tanggung jawab, misalnya dalam kegiatan jual beli, seorang penjual bertanggung jawab memberikan barang yang dijual dan harus sesuai dengan spesifikasi. Namun, tanggung jawab seperti itu sangatlah luas, dan harus dibatasi agar tidak terjadi perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko bisnis atau bahkan mengalihkan risiko bisnis ke pihak lain.

Pada dasarnya pembatasan tanggung jawab dapat dibagi ke dalam beberapa hal. Pertama adalah pembatasan dikarenakan faktor eksternal seperti gempa, tsunami, dan sebagainya yang berada di luar kendali dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian, hal ini dikenal dengan istilah force majeure atau keadaan kahar di mana salah satu pihak yang terkena dampak dari keadaan kahar tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian yang diterima pihak lainnya karena pihak yang terkena dampak dari keadaan kahar tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Kedua, ada juga pembatasan karena kesalahan pihak lainnya, contohnya dalam perjanjian sewa rumah. Dalam kasus ini bisa saja rumah tersebut digunakan oleh penyewa untuk melakukan kegiatan melanggar hukum seperti pabrik narkoba. Oleh karena itu, di dalam perjanjian sewa menyewa perlu diberikan batasan tanggung jawab apabila selama masa sewa ternyata pihak penyewa melanggar hukum, pihak yang menyewakan tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut. Selain dua hal umum di atas, masih ada contoh lainnya mengenai batasan tanggung jawab yang dapat diatur, namun hal ini sangat bergantung pada jenis kerja sama yang dijalankan. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan Anda telah menjabarkan batasan tanggung jawab terhadap masing-masing pihak untuk melindungi Anda dari kejadian di luar kendali Anda dan memberikan proteksi agar Anda tidak dimintakan ganti kerugian atas kejadian tersebut.

 

Pastikan Perjanjian Telah Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena jika Anda membuat surat perjanjian yang tidak sesuai atau melanggar hukum, perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Apalagi jika di kemudian hari terjadi sengketa, Anda juga tidak dapat membawa masalah tersebut ke pengadilan karena pada dasarnya perjanjian tersebut sudah dianggap tidak sah sehingga tidak dapat dilaksanakan. Bukan hanya itu, jika ditemukan tindak pidana dari perjanjian kerja sama yang Anda buat, Anda juga dapat dihukum secara pidana dan dikenakan sanksi baik hukuman penjara maupun denda, tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu, pastikan Anda telah membaca ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda juga bisa menanyakan masalah ini langsung kepada ahli atau praktisi hukum.

 

Baca Juga: Syarat Sah Perjanjian yang Harus Anda Penuhi

 

Jika Anda ragu mengenai surat perjanjian yang telah dibuat, Anda dapat menanyakannya langsung melalui Libera.id. Di Libera.id, Anda dapat melakukan konsultasi hukum secara gratis dengan konsultan dan praktisi hukum profesional. Selain itu, Anda juga dapat membuat surat perjanjian yang baik dan benar di Libera.id. Sehingga, kemungkinan terjadinya perselisihan dan sengketa dalam bisnis dapat diminimalisir. Jadi tunggu apalagi? Konsultasikan masalah Anda sekarang juga dan percayakan pembuatan kontrak dan perjanjian bisnis Anda di Libera.id.

Related Posts

Kegiatan Jual Beli Tanpa Perjanjian Tertulis, Apakah Tetap Sah Dilakukan?

Dalam kegiatan bisnis, jual dan beli barang/jasa menjadi salah satu aktivitas rutin yang terjadi setiap harinya. Misalnya, ketika Anda menjual makanan dan konsumen membelinya, berarti telah terjadi kesepakatan antara Anda dan konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli. Atau ketika Anda menjual baju melalui online marketplace dan ada pembeli yang menghubungi Anda untuk membeli baju tersebut, ketika Anda dan pembeli telah sepakat dengan harga dan Anda berjanji akan mengirimkan baju tersebut, maka jual beli sudah terjadi meskipun belum ada barang yang diserahkan dan belum ada pembayaran yang dilakukan. Apakah jual beli tetap sah meskipun tidak ada surat perjanjian secara tertulis? Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian tidak memberikan syarat bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Read more

Waspada! Pencabutan Izin Usaha Jika Melanggar PP E-Commerce Terbaru

Pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur kesempatan berusaha yang sama atau equal playing field antara pelaku usaha asing dan lokal, juga keseimbangan antara bisnis offline dan online. Jika sebelumnya kita pernah membahas mengenai pihak yang wajib mentaati peraturan mengenai ecommerce. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban perizinan, pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan jika tidak mentaati peraturan yang telah diberlakukan pada PP Nomor 80  Tahun 2019.

Baca Juga: Para Pihak yang Wajib Mentaati Peraturan Mengenai e-Commerce

 

Kewajiban Perizinan Berusaha bagi e-commerce

Setidaknya terdapat beberapa pelaku usaha yang wajib mentaati peraturan ini, mulai dari pedagang yang melakukan penawaran elektronik, baik melalui sistem elektronik yang dimiliki sendiri maupun media yang disediakan oleh penyelenggara PMSE, baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga pelaku usaha dengan model bisnis retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, serta badan usaha yang menyediakan sarana sistem penelusuran informasi (search engine), hosting, dan layanan coaching.

Lalu bagaimana ketika usaha tersebut telah memiliki izin usaha sebelumnya, misalnya dalam kasus ecommerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya? Tentunya bagi e-commerce yang sebelumnya telah memiliki izin usaha diharuskan melakukan penyesuaian izin usaha menjadi izin usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial melalui OSS atau Online Single Submission.

Sedangkan, bagi pelaku usaha PPMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang belum memiliki izin usaha, wajib mengurus izin di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk menyatukan proses perizinan usaha bagi PPMSE yang saat ini masih beragam dan menggunakan beberapa KBLI yang berbeda, seperti Izin Usaha Industri (KBLI 63122), Izin Usaha Perdagangan (KBLI 47911), hingga Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan POS atau Internet (KBLI 47919). 

Dengan diberlakukannya peraturan ini, PPMSE hanya wajib memiliki satu jenis izin usaha yaitu izin usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan KBLI 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial, meskipun didalamnya juga menyediakan berbagai jenis layanan, seperti perusahaan Gojek yang memiliki bidang bisnis lainnya yaitu Goride, Gopay, Gofood, Gopulasa, dan sebagainya.

 

Baca Juga: Tips Memilih Bidang Usaha Sesuai KBLI yang Harus Diketahui Bisnis Startup

 

Persyaratan Badan Usaha dalam PMSE

Setiap pihak yang diwajibkan untuk memiliki izin usaha ecommerce dapat melakukan kegiatan PMSE melalui beberapa macam skema, mulai dari pelaku usaha dengan pelaku usaha; pelaku usaha dengan konsumen, pribadi dengan pribadi, dan lembaga negara dengan pelaku usaha. Apapun skema yang digunakan, pihak PMSE wajib memenuhi persyaratan- persyaratan seperti di bawah ini. 

  1. Setiap kegiatan usaha PMSE wajib memenuhi ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. Setiap pihak wajib mencantumkan identitas subyek hukum dengan jelas;
  3. Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan ekspor/impor, serta peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik jika para pihak dimaksud melakukan kegiatan PMSE lintas negara; dan
  4. Setiap pihak wajib mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang, jika pihak tersebut melakukan kegiatan PMSE atas barang/jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional seperti kriptografi atau produk yang dipakai untuk penyadapan dan anti sadap.

Di samping persyaratan umum di atas, pelaku usaha juga wajib memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini

 

Persyaratan Keterangan
Memiliki izin usaha Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha melalui sistem OSS. Namun, penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban ini jika:

  1. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung dari transaksi PMSE yang bersangkutan; atau
  2. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual pihak yang melakukan PMSE. 
Memenuhi persyaratan umum usaha Persyaratan umum usaha meliputi berbagai unsur, diantaranya izin teknis; Tanda Daftar Perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak; Kode etik bisnis; Perilaku usaha; dan Standardisasi produk barang/jasa. 
Membantu program pemerintah Pelaku usaha wajib membantu program pemerintah melalui langkah-langkah di bawah ini:

  1. Mengutamakan perdagangan barang/jasa produksi dalam negeri;
  2. Meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri; dan
  3. Menyediakan fasilitas ruang promosi barang/jasa produksi dalam negeri (khusus untuk PPMSE). 
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang Identitas subyek hukum yang terlibat; kondisi dan jaminan terhadap barang/jasa yang diperdagangkan; dan sistem elektronik yang digunakan.

Sejalan dengan persyaratan tersebut, pelaku usaha juga wajib memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap informasi yang diberikan oleh pelaku usaha wajib paling sedikit memuat aspek berikut ini:

  1. Kebenaran dan keakuratan informasi;
  2. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
  3. Kelayakan konsumsi dan fungsi, legalitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas barang/jasa yang diperdagangkan. 

 

Selain itu, PP 80/2019 juga secara khusus mewajibkan PPMSE untuk melakukan beberapa hal seperti:

  1. Melakukan kegiatan PMSE sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menolak pedagang yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  2. Menyimpan data dan informasi kegiatan PMSE, termasuk data dan informasi yang terkait dengan pelanggan, penawaran, konfirmasi (termasuk konfirmasi pembayaran), status pengiriman, pengaduan dan sengketa, kontrak elektronik, dan jenis barang/jasa yang diperdagangkan. Data dan informasi tersebut wajib disimpan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun (untuk data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan) atau paling singkat 5 tahun (untuk data dan informasi yang tidak terkait dengan transaksi keuangan). 

Kewajiban Perlindungan Konsumen 

Setelah mengetahui persyaratan badan usaha, selanjutnya Anda sebagai pelaku usaha PMSE adalah memberikan perlindungan hak konsumen. Tepatnya, Anda harus memberikan layanan pengaduan bagi konsumen yang mencakup hal-hal di bawah ini:

  1. Alamat dan nomor kontak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan;
  2. Prosedur yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menyampaikan pengaduan;
  3. Mekanisme tindak lanjut pengaduan;
  4. Penyediaan petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
  5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan. 

Perlu diketahui juga, ketika Anda menjalankan bisnis ecommerce dan menjadi pelaku PMSE, konsumen juga dapat melaporkan kerugian/kerusakan yang diderita akibat kegiatan PMSE kepada Menteri Perdagangan. Di mana, setiap pelaku usaha yang dilaporkan terkait kerugian/kerusakan tersebut wajib menyelesaikan persoalan yang dilaporkan. Jika tidak, Anda dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini tentu akan memengaruhi reputasi Anda di mata publik dan juga pelanggan Anda. Jadi pastikan Anda mengikuti peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan di oleh PP No. 80 Tahun 2019.

Sanksi yang Didapatkan Ketika Tidak Patuh terhadap Ketentuan

Menurut Pasal 80 PP No.80, ada beberapa sanksi yang akan didapatkan jika Anda sebagai pelaku usaha PPMSE tidak mematuhi peraturan yang berlaku, apa saja sanksi yang bisa Anda dapatkan? Simak selengkapnya di bawah ini.

  1. Sanksi administratif berupa:
    • peringatan tertulis;
    • dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
    • dimasukkan dalam daftar hitam;
    • pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
    • pencabutan izin usaha (jika sudah punya dan terkait pelanggaran kepatuhan setelah memperoleh izin).
  2. Peringatan tertulis yang akan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
  3. Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan. Ini akan dikenakan jika Anda sebagai Pelaku Usaha PPMSE tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Daftar prioritas pengawasan yang dimaksud adalah daftar Pelaku Usaha bermasalah atau pelaku usaha yang berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Sedangkan, daftar hitam adalah daftar Pelaku Usaha yang memiliki reputasi buruk, telah terbukti merugikan Konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional.

Itulah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai perizinan PPMSE dan sanksi yang akan dikenakan jika Anda melanggar peraturan ini. Sebagai salah satu pengusaha di bidang e-commerce, wajib hukumnya Anda memahami mengenai peraturan ini. Karena masih peraturan baru, banyak pelaku usaha yang masih belum memahami dengan baik isi peraturan ini.

Bagi Anda yang termasuk salah satu pelaku usaha e-commerce yang ingin melakukan konsultasi mengenai peraturan baru ini, Anda bisa menghubungi tim LIBERA. Dengan melakukan konsultasi secara online melalui LIBERA, Anda akan mendapatkan solusi dan jawaban tepercaya langsung dari ahlinya. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu layanan hukum bisnis yang dapat membantu Anda mendapatkan perizinan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya PP No. 80 Tahun 2019. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan layanan hukum tepercaya kapan dan di mana saja dengan lebih mudah dan aman.