Bisnis

Proses & Tata Cara Pergantian Direksi & Dewan Komisaris yang Perlu Diketahui!

Proses & Tata Cara Pergantian Direksi & Dewan Komisaris yang Perlu Diketahui!

Ketika Anda menjalankan perusahaan berbadan hukum PT, maka Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan peran penting dari seorang Dewan Komisaris. Di mana, Dewan Komisaris di dalam PT ini memiliki tugas penting yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi.

Namun, terkadang suatu perusahaan tidak jarang harus berhadapan dengan sesuatu hal yang membutuhkan penyesuaian, salah satunya perubahan susunan dewan komisaris atau direksi. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris menjadi perubahan besar yang perlu Anda perhatikan agar tidak terjadi masalah lain di kemudian hari. Lalu, bagaimana ketentuan pergantian dewan komisaris atau direksi pada sebuah Perseroan Terbatas (“PT”)?

Perhatikan Data Dewan Komisaris & Direksi

Data Dewan Komisaris dan Direksi bisa Anda temukan di dalam Anggaran Dasar (“AD”) perusahaan. Di dalam anggaran dasar telah dituliskan mengenai nama jabatan dan jumlah anggota dewan komisaris dan direksi, beserta tata cara pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi.

Sedangkan, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris PT bisa ditemukan pada data perseroan yang ada di dalam daftar perseroan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris bukanlah merupakan perubahan Anggaran Dasar, melainkan hanya perubahan data perseroan.

Tata Cara Pergantian Dewan Komisaris atau Direksi

Di dalam Anggaran Dasar PT terdapat poin yang menerangkan mengenai tata cara penggantian anggota dewan komisaris dan/atau direksi. Di mana, pergantian ini cukup diberitahukan dan diinformasikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

Pengisian SABH ini perlu dilengkapi dengan dokumen pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang disampaikan secara elektronik. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris.

Selain itu, pemohon juga perlu mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca, serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi PT yang wajib di-audit.

Dokumen perubahan data perseroan ini berupa akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berisi mengenai perubahan susunan dewan komisaris dan/atau direksi. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris dan notaris jugalah yang akan menyimpan dokumen tersebut.

Pengajuan Penggantian Dewan Komisaris atau Direksi

Untuk ganti direksi atau dewan komisaris, Anda bisa melakukan permohonan secara manual. Biasanya, permohonan manual ini diperlukan ketika Anda tidak dapat mengajukannya secara elektronik karena beberapa hal seperti:

  1. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
  2. SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi Menteri Hukum dan HAM.

Untuk mengajukan permohonan secara manual dan tertulis, ada beberapa dokumen yang perlu Anda lampirkan seperti dokumen pendukung dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris belum terjangkau internet.

Sehingga, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Itulah beberapa cara yang perlu Anda lalui untuk ganti direksi atau dewan komisaris. Meski terbilang cukup mudah, namun pengurusan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Padahal, dengan waktu sedikit inilah Anda bisa merencanakan bisnis lebih matang lagi tanpa perlu mengurus masalah pergantian direksi.

Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi waktu, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus segala permasalahan hukum bisnis, salah satunya pergantian direksi dan dewan komisaris. Selain itu, Anda juga bisa coba melakukan konsultasi hukum secara gratis melalui website resmi libera.id!

Related Posts

5 Masalah Hukum yang Sering Dihadapi Bisnis Startup di Indonesia

Perkembangan teknologi di berbagai sektor menjadi salah satu penyebab meningkatnya bisnis startup di Indonesia. Menurut data dari Indonesia Digital Creative Industry Society, diketahui bahwa angka bisnis startup di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 startup. Banyaknya angka kenaikan bisnis ini juga menimbulkan banyaknya angka bisnis startup yang mengalami kegagalan dan akhirnya tidak berkembang. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan mengenai legalitas bisnis. Di bawah ini adalah beberapa masalah hukum atau legal yang sering dihadapi bisnis startup di Indonesia.

Read more

Memiliki Bisnis Rental Mobil? Lindungi Bisnis dengan Surat Perjaanjian Sewa Mobil

Kebutuhan akan kendaraan roda empat kini semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Selain sebagai mata pencarian bagi sopir atau driver online, mobil juga dibutuhkan ketika ingin pergi berlibur bersama keluarga ataupun menghadiri meeting. Hal inilah yang membuat bisnis rental mobil menjadi salah satu peluang yang banyak diminati oleh pelaku bisnis. Namun, ketika Anda menjalankan bisnis rental mobil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya syarat ketentuan yang diberlakukan dalam sewa menyewa mobil. Disinilah Anda membutuhkan surat perjanjian sewa mobil. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan serba serbi perjanjian sewa mobil yang harus Anda ketahui dan perhatikan jika tidak ingin bisnis Anda merugi.

Read more