Perizinan

SIUP, Dokumen Legalitas yang Bantu Melindungi Kegiatan Bisnis Anda

SIUP, Dokumen Legalitas yang Bantu Melindungi Kegiatan Bisnis Anda

Ketika Anda ingin menjalankan bisnis, khususnya di bidang perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu dokumen untuk memenuhi legalitas bisnis yang dibutuhkan agar bisnis Anda terlindungi dan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan aman sesuai hukum yang berlaku. SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Ketentuan khusus mengenai SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah sebanyak 3 kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis SIUP dan cara memperoleh SIUP, simak penjelasannya di bawah ini.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP memang diperuntukkan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan, namun SIUP tidak hanya terdiri dari 1 jenis untuk semua perusahaan. SIUP dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan kekayaan bersih/ jumlah modal yang disetor, yaitu:

  1. SIUP Mikro, apabila kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta;
  2. SIUP Kecil, apabila kekayaan bersih adalah antara Rp50 juta – Rp500 juta;
  3. SIUP Menengah, apabila kekayaan bersih adalah antara Rp500 juta – Rp10 miliar; dan
  4. SIUP Besar, apabila kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar.

 

Kriteria Perusahaan yang Tidak Diwajibkan Mengurus SIUP

Meski wajib dimiliki oleh seluruh usaha di Indonesia, namun terdapat pengecualian untuk perusahaan yang tidak diwajibkan mengurus SIUP. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 memberikan pengecualian kewajiban memiliki SIUP berdasarkan kriteria bisnis itu sendiri. Apa saja kriterianya?

  1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
  3. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
    1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
    2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat dan;
    3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, jika perusahaan perdagangan mikro ingin memiliki SIUP, maka dapat diberikan SIUP Mikro. Sehingga khusus untuk perdagangan mikro, SIUP merupakan dokumen opsional yang tidak bersifat wajib untuk dimiliki.

Bagaimana Cara Memperoleh SIUP?

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) yang berpengaruh terhadap pengajuan permohonan untuk memperoleh SIUP. PP 24/2018 dibuat sebagai dasar hukum adanya Online Single Submission (OSS), di mana perusahaan dapat dengan mudah memperoleh SIUP dengan mengajukan permohonan secara online. Jika sebelumnya SIUP diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui pemerintah daerah, misalnya jika perusahaan Anda berdomisili di Jakarta, maka pengajuan SIUP adalah melalui PTSP DKI Jakarta. Saat ini dengan adanya sistem OSS, Anda dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP bersamaan dengan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain itu, saat ini SIUP juga berlaku sepanjang perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga Anda tidak perlu repot untuk memperpanjang SIUP karena SIUP akan tetap berlaku selama Anda menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

 

Apakah Ada Konsekuensi Jika Tidak Memiliki SIUP?

SIUP merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan, kecuali untuk perusahaan yang memang secara tegas dikecualikan untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1)  Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha namun tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Apakah SIUP dapat Digunakan untuk Kegiatan Usaha Lainnya?

SIUP hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan, sehingga larangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, yang mana SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

  1. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha yang tercantum di dalam SIUP;
  2. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
  3. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hal inilah yang terkadang dilupakan oleh pengusaha, bahwa ketika telah memiliki SIUP, maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman. Padahal, jika kegiatan usahanya bukan usaha perdagangan, maka dibutuhkan izin usaha lainnya selain SIUP.

 

Manfaat SIUP

Selain karena SIUP memang diwajibkan untuk diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, SIUP juga memiliki manfaat tersendiri bagi pengusaha. Ini dia beberapa manfaat SIUP yang bisa jadi pertimbangan Anda untuk membuat SIUP sesegera mungkin.

  1. Bisnis yang telah memiliki SIUP akan akan mendapatkan perlindungan hukum dan sebagai bukti bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Anda telah mendapatkan izin dari pemerintah.
  2. Mempermudah Anda ketika ingin membuka rekening bank dan mengajukan pinjaman.
  3. Sebagai salah satu syarat yang diperlukan jika perusahaan Anda berpartisipasi dalam tender.
  4. Membuat bisnis memiliki kredibilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

 

Itulah beberapa hal terkait Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, ini adalah salah satu dokumen yang harus segera Anda urus ketika bisnis mulai berjalan. Tanpa adanya SIUP, Anda dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagi Anda yang tidak ingin repot mengurus SIUP, Anda bisa menghubungi LIBERA sebagai salah satu startup yang bisa membantu Anda mengurus dokumen SIUP dengan lebih mudah, aman, dan tepercaya. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan solusi atas segala masalah hukum bisnis Anda!

Related Posts

Ingin Mendirikan Bisnis Restoran? Ketahui Izin Restoran yang Harus Anda Miliki!

Perkembangan bisnis di industri makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Abdul Rochim selaku Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menargetkan bahwa industri ini bisa mencapai 9% dan optimis memiliki potensi pertumbuhan mencapai belasan persen. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya pengusaha yang membuka bisnis restoran, cafe, ataupun bisnis kuliner lainnya. Apakah Anda termasuk salah satu pengusaha yang juga ingin memulai bisnis restoran atau saat ini sudah menjalankannya?

Ketika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis restoran, selain memikirkan cara promosi, cara menjalankan, dan sebagainya, ada hal penting lain yang harus Anda perhatikan sejak awal memulai bisnis ini, yaitu izin restoran. Dengan memiliki izin inilah Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir restoran Anda ditutup oleh pemerintah. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan mengenai izin restoran yang harus Anda kantongi sebelum memulai bisnis restoran.

Tentukan Bentuk Badan Usaha Bisnis Restoran Anda

Ketika Anda ingin memulai bisnis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kesiapan modal dan rencana bisnis yang disiapkan. Ada beberapa bentuk usaha uang bisa Anda pilih, mulai dari badan usaha seperti CV, Firma, dan sebagainya, maupun badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Di mana, masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pastikan sebelum Anda memilih badan usaha, cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, juga sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Permenpar) telah menyebutkan bahwa bisnis restoran masuk ke dalam kategori pariwisata. Menurut Pasal 5 Permenpar 18.206 dan Pergub DKI 133/2012, terdapat beberapa pilihan bentuk usaha bagi bisnis restoran di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  1. Berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500 Juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp2,5 miliar s/d maksimal Rp50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.
  2. Wajib berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar; atau memiliki investor atau pemodal asing atau PMA.

Setiap bentuk perusahaan, baik perorangan, badan usaha, atau badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya PT memiliki keunggulan adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum, sehingga memiliki risiko yang besar ketika perusahaan mengalami kerugian. 

Perizinan yang Dibutuhkan Bisnis Restoran

Untuk menjalankan usaha restoran, Anda membutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Jika TDUP sudah Anda kantongi, Anda juga harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”).

Sebelum Anda mengurus TDUP, maka hal pertama yang harus Anda buat adalah akta pendirian yang dibuat dengan dengan akta notaris. Setelah akta pendirian selesai, Anda juga harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Untuk mengurusnya, Anda juga disyaratkan untuk mengurus Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda berada di zonasi usaha. Cek langsung ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha atau bukan. Selain itu, untuk mengajukan SKDP, Anda juga harus melampirkan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP.

Hal terakhir yang harus diurus adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Setelah semuanya selesai barulah Anda bisa mengurus perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran hingga pendaftaran perusahaannya.

Izin Usaha Restoran

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu diurus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Diantaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Seluruh  perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran Anda berkedudukan. Di bawah ini adalah beberapa perizinan yang perlu diketahui untuk memulai bisnis restoran:

  • Izin Gangguan (“UUG/HO”), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Bisnis restoran merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Misalnya limbah, sampah dapur, atau kebisingan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman sekitar lokasi. Karena itulah, bisnis restoran harus mengantongi izin gangguan dan izin lingkungan hidup ini ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. 

  • Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran

SLS adalah prasyarat yang perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. Dokumen ini dibituhkan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk memperolehnya, Anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 

  • TDUP & TDP untuk Izin Usaha Restoran

Jika Anda telah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan UUG/HO, SPPL, dan SLS, Anda bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Anda juga bisa mengajukan perizinan TDUP melalui sistem OSS. Syarat utamanya adalah bisnis tersebut harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Sehingga, Anda bisa langsung mendapatkan TDP ketika telah berhasil mendapatkan NIB. Ini berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP, melalui sistem OSS, Anda sudah bisa mendapatkan TDP sejak awal.

 

Baca Juga: Syarat & Prosedur yang Perlu Anda Persiapkan dalam Pembuatan NIB

 

Sertifikat Usaha Pariwisata untuk Bisnis Restoran

Proses perizin operasional dan/atau komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Di mana, Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

Dengan mengurus perizinan restoran ini, Anda sebagai pengusaha harus berkomitmen untuk mengurus SLS sejak 3 bulan hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP. 

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai izin restoran. Untuk mengurusnya memang sedikit rumit dan bisa menyita banyak waktu. Karena itulah Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus perizinan usaha Anda. Dengan LIBERA, Anda cukup perlu fokus pada perkembangan bisnis Anda, dan LIBERA lah yang akan membantu Anda mengurus segala perizinan bisnis. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan bisnis hingga pembuatan kontrak bisnis Anda.

Ingin Mendirikan Bisnis Kosmetik? Anda Wajib Mengurus Izin Edar Kosmetik Sebelum Memulainya!

Jika di tahun lalu banyak artis atau seleb yang mengambil peluang bisnis kuliner, di tahun ini banyak artis yang mulai mengambil peluang bisnis kosmetik. Dengan kepopulerannya di ranah hiburan, membuat bisnis ini jadi lebih mudah berkembang. Namun, bukan hanya karena kepopulerannya, kualitas produk yang mereka tawarkan juga tidak kalah bagus dengan produk kosmetik dari luar negeri. Bahkan ada beberapa produk yang telah melakukan uji klinis ke Jerman dan bekerja sama dengan dokter ternama asal Amerika Serikat.

Misalnya saja produk Scarlet yang saat ini sedang tren di kalangan kaum wanita hingga pria. Ternyara, produk kecantikan ini adalah milik Felicya Angelista artis sekaligus penyanyi yang juga istri dari aktor Immanuel Caesar Hito. Namun, menjalankan bisnis kosmetik tidak bisa sembarangan. Ada beberapa dokumen yang perlu diurus sebagai izin menjual produk kosmetik. 

Tidak Memiliki Izin BPOM, Produk Kosmetik Disita!

Memulai bisnis produk kosmetik tidak bisa sembarangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik bisnis, salah satunya bahan yang digunakan untuk pembuatan kosmetik tersebut.

Baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita beberapa kosmetik yang diedarkan secara ilegal dan tidak berizin. Dari hasil sitaan tersebut ditemukan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang akan merugikan konsumen.

Menurut Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, kosmetik masuk ke dalam jenis farmasi. Di mana, berdasarkan Pasal 98 ayat (1), sediaan farmasi (termasuk kosmetik) harus aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau. Di mana, sesuai Pasal 105 ayat (2), proses produksi kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan Pemerintah.

Pemenuhan standar dan persyaratan tersebut wajib dipenuhi. Karena jika izin edar telah dikantongi namun  kosmetik terbukti tidak memenuhi standar dan persyaratan, maka pemerintah dapat mencabut izin edar dan memerintahkan untuk menarik produk kosmetik dari peredaran.

Di mana, berdasarkan Pasal 106 ayat (1), izin edar ini perlu dimiliki untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya. Jika pelaku usaha tidak mengantongi sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM, maka dipastikan ia telah melakukan pelanggaran hukum. Di mana, berdasarkan Pasal 106 ayat (1), pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik secara ilegal atau tidak mendapatkan izin edar dari BPOM akan diancam dengan sanksi pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Bisnis Kosmetik Wajib Mendapatkan Izin Edar

Pelaku usaha bisnis kosmetik wajib memiliki izin edar lebih dahulu sebelum mengedarkan produknya. Kewajiban tersebut dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1)  Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (PBPOM 12/2020) yang menyatakan, bahwa untuk menjamin produk kosmetik yang diedarkan di Indonesia telah memenuhi kriteria keamanan, berkhasiat dan memberikan manfaat, bermutu, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi.

Kewajiban notifikasi kosmetik berlaku bagi seluruh produk kosmetik yang beredar, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun kosmetik yang diimpor. Sedangkan yang mengajukan permohonan notifikasi kosmetik sesuai Pasal 6 PBPOM No. 12/2020 adalah sebagai berikut::

  1. Industri kosmetik yang berada di Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. Usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik di wilayah Indonesia;
  3. Importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai perundang-undangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaku usaha bisnis kosmetik wajib mengurus izin edar untuk produknya terlebih dahulu sebelum mempromosikan dan melakukan transaksi jual beli kosmetik. 

Bagi Anda yang repot untuk mengurus masalah izin edar untuk bisnis kosmetik, Anda bisa memanfaatkan LIBERA.id. Dengan Libera.id, Anda bisa dengan mudah melakukan konsultasi online secara gratis hingga mengurus masalah perizinan dengan cepat dan mudah dengan bantuan tim profesional dari LIBERA.

Dengan Libera inilah, Anda bisa lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa perlu khawatir masalah perizinan atau masalah bisnis lainnya!