BisnisPerizinan

Ingin Mendirikan Bisnis Restoran? Ketahui Izin Restoran yang Harus Anda Miliki!

Ingin Mendirikan Bisnis Restoran? Ketahui Izin Restoran yang Harus Anda Miliki!

Perkembangan bisnis di industri makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Abdul Rochim selaku Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menargetkan bahwa industri ini bisa mencapai 9% dan optimis memiliki potensi pertumbuhan mencapai belasan persen. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya pengusaha yang membuka bisnis restoran, cafe, ataupun bisnis kuliner lainnya. Apakah Anda termasuk salah satu pengusaha yang juga ingin memulai bisnis restoran atau saat ini sudah menjalankannya?

Ketika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis restoran, selain memikirkan cara promosi, cara menjalankan, dan sebagainya, ada hal penting lain yang harus Anda perhatikan sejak awal memulai bisnis ini, yaitu izin restoran. Dengan memiliki izin inilah Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir restoran Anda ditutup oleh pemerintah. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan mengenai izin restoran yang harus Anda kantongi sebelum memulai bisnis restoran.

Tentukan Bentuk Badan Usaha Bisnis Restoran Anda

Ketika Anda ingin memulai bisnis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kesiapan modal dan rencana bisnis yang disiapkan. Ada beberapa bentuk usaha uang bisa Anda pilih, mulai dari badan usaha seperti CV, Firma, dan sebagainya, maupun badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Di mana, masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pastikan sebelum Anda memilih badan usaha, cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, juga sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Permenpar) telah menyebutkan bahwa bisnis restoran masuk ke dalam kategori pariwisata. Menurut Pasal 5 Permenpar 18.206 dan Pergub DKI 133/2012, terdapat beberapa pilihan bentuk usaha bagi bisnis restoran di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  1. Berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500 Juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp2,5 miliar s/d maksimal Rp50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.
  2. Wajib berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar; atau memiliki investor atau pemodal asing atau PMA.

Setiap bentuk perusahaan, baik perorangan, badan usaha, atau badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya PT memiliki keunggulan adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum, sehingga memiliki risiko yang besar ketika perusahaan mengalami kerugian. 

Perizinan yang Dibutuhkan Bisnis Restoran

Untuk menjalankan usaha restoran, Anda membutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Jika TDUP sudah Anda kantongi, Anda juga harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”).

Sebelum Anda mengurus TDUP, maka hal pertama yang harus Anda buat adalah akta pendirian yang dibuat dengan dengan akta notaris. Setelah akta pendirian selesai, Anda juga harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Untuk mengurusnya, Anda juga disyaratkan untuk mengurus Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda berada di zonasi usaha. Cek langsung ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha atau bukan. Selain itu, untuk mengajukan SKDP, Anda juga harus melampirkan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP.

Hal terakhir yang harus diurus adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Setelah semuanya selesai barulah Anda bisa mengurus perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran hingga pendaftaran perusahaannya.

Izin Usaha Restoran

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu diurus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Diantaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Seluruh  perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran Anda berkedudukan. Di bawah ini adalah beberapa perizinan yang perlu diketahui untuk memulai bisnis restoran:

  • Izin Gangguan (“UUG/HO”), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Bisnis restoran merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Misalnya limbah, sampah dapur, atau kebisingan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman sekitar lokasi. Karena itulah, bisnis restoran harus mengantongi izin gangguan dan izin lingkungan hidup ini ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. 

  • Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran

SLS adalah prasyarat yang perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. Dokumen ini dibituhkan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk memperolehnya, Anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 

  • TDUP & TDP untuk Izin Usaha Restoran

Jika Anda telah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan UUG/HO, SPPL, dan SLS, Anda bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Anda juga bisa mengajukan perizinan TDUP melalui sistem OSS. Syarat utamanya adalah bisnis tersebut harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Sehingga, Anda bisa langsung mendapatkan TDP ketika telah berhasil mendapatkan NIB. Ini berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP, melalui sistem OSS, Anda sudah bisa mendapatkan TDP sejak awal.

 

Baca Juga: Syarat & Prosedur yang Perlu Anda Persiapkan dalam Pembuatan NIB

 

Sertifikat Usaha Pariwisata untuk Bisnis Restoran

Proses perizin operasional dan/atau komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Di mana, Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

Dengan mengurus perizinan restoran ini, Anda sebagai pengusaha harus berkomitmen untuk mengurus SLS sejak 3 bulan hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP. 

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai izin restoran. Untuk mengurusnya memang sedikit rumit dan bisa menyita banyak waktu. Karena itulah Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus perizinan usaha Anda. Dengan LIBERA, Anda cukup perlu fokus pada perkembangan bisnis Anda, dan LIBERA lah yang akan membantu Anda mengurus segala perizinan bisnis. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan bisnis hingga pembuatan kontrak bisnis Anda.

Related Posts

Ingin Tahu Cara Bisnis Tour Travel? Persiapkan Terlebih Dulu Legalitas & Perizinannya!

Di era pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini, bisnis tour travel menjadi salah satu bisnis yang terkena dampak cukup besar. Di mana, orang-orang dianjurkan untuk tetap stay at home dan tidak keluar rumah untuk keperluan yang tidak penting. Hal inilah yang membuat industri pariwisata merosot dan kurang peminatnya.

Meski saat ini bisnis tour and travel masih berusaha untuk memulihkan diri, bisnis ini diprediksi akan menjadi salah satu industri yang akan diminati banyak orang ketika pandemi sudah selesai. Hal ini karena mereka sudah bosan dan ingin me-refresh-kan diri dengan melakukan traveling. Bisnis ini juga akan tetap menjadi primadona untuk menggerakan ekonomi negara.

Bagi Anda yang ingin memulai bisnis tour travel, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bisnis ini.. Sehingga, jika Indonesia sudah memasuki masa new normal dan industri ini telah mulai dibuka kembali, maka Anda sudah siap menjalankan bisnis ini dengan rencana yang matang. Salah satu hal yang perlu kamu persiapkan adalah legalitas bisnis. Oleh karena itu, pada artikel ini LIBERA akan memberikan beberapa cara bisnis tour travel dan cara mendirikan bisnis tour travel.

Pastikan Anda Telah Mendirikan Badan Usaha PT

Mengurus perizinan untuk bisnis tour and travel atau biro perjalanan tidaklah sulit. Izin ini bisa Anda ajukan dengan mudah melalui Dinas Perizinan Daerah Tingkat II atau setingkat Kabupaten/Kota. Namun, sebelum mengurusnya, Anda harus terlebih dulu mendirikan badan usaha.

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, di mana badan usahanya haruslah merupakan badan hukum. Artinya, untuk memulai bisnis tour and travel, Anda harus mendirikan PT (Perseroan Terbatas). Dengan mendirikan PT, maka akan ada pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta perusahaan karena PT berstatus badan hukum. 

 

Baca Juga: Cara Mendirikan PT Sebagai Badan Hukum

 

Buat Akta Pendirian Perusahaan Biro Perjalanan Wisata

Setelah Anda berhasil mendirikan badan usaha PT, maka hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah membuat Akta Pendirian Perusahaan. Di mana, di dalam akta ini harus tercantum jelas bidang usaha Biro Perjalanan Wisata. Sebisa mungkin, Anda tidak perlu mencantumkan atau menambahkan bidang usaha lain di akta pendirian yang tidak berhubungan dengan pariwisata. Selain itu, dalam Akta Pendirian tersebut harus dicantumkan modal yang disetor minimal Rp300 juta.

Memiliki Izin Domisili Usaha

Setelah Akta Pendirian telah berhasil Anda kantongi, proses selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengurus domisili usaha. Persyaratan ini menjadi salah satu persyaratan yang sulit dipenuhi UMKM atau startup dengan modal pas-pasan. Apalagi, jika Anda melakukan bisnis ini di sekitar wilayah Jakarta. Selain ada larangan menggunakan rumah tinggal sebagai domisili usaha, bisnis travel agent juga disyaratkan untuk memiliki izin gangguan (HO). Sehingga, harus dipastikan bahwa tempat yang akan ditempati selain berada di zonasi usaha, juga harus memiliki izin gangguan atas nama perusahaan.

Persyaratan untuk memiliki izin gangguan atas nama perusahaan inilah yang mengharuskan bisnis memiliki kantor secara fisik dan tidak bisa menggunakan virtual office atau service office. Hal ini karena di virtual office atau service office izin gangguan yang ada pasti atas nama perusahaan penyedia (provider) layanan tersebut.

Mengurus BPJS Ketenagakerjaan & NPWP Perusahaan

Setelah urusan akta pendirian & domisili usaha telah Anda kantongi, hal selanjutnya yang perlu Anda urus adalah BPJS Ketenagakerjaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bisnis.

Untuk mengurus kedua dokumen ini sangatlah mudah, selama Anda telah memenuhi persyaratannya. Pengurusannya pun bisa dilakukan secara online, sehingga Anda tidak perlu repot mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kantor Pajak.

Mendapatkan TDUP BPW (Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan Wisata)

Izin selanjutnya yang harus Anda kantongi adalah TDUP BWP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan Wisata. Untuk mendapatkan izin ini, Anda harus melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti: 

  • Pas photo Direktur Utama perusahaan dengan latar belakang merah dan ukuran 3×4 dan 4×6 (masing-masing 4 lembar);
  • Akta pendirian PT dan SK Kemenkumham;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
  • Surat Persetujuan dari tetangga sekitar domisili usaha;
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
  • Undang-Undang Gangguan (UUG/HO); serta
  • Proposal bisnis dan company profile PT.

TDUP ini adalah pengganti SIUP sebagai izin usaha ketika Anda mendirikan PT atau CV yang bidang usahanya perdagangan umum (general trading). Di mana, TDUP bisa dikatakan sebagai pass khusus yang perlu dimiliki bisnis Biro Perjalanan Wisata.

Mengantongi TDP atau Tanda Daftar Perusahaan

Dokumen legalitas terakhir yang harus Anda miliki adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Jika dokumen legalitas yang telah disebutkan di atas telah Anda miliki, maka mendapatkan TDP tidaklah sulit. Untuk mengajukan dokumen ini, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan seperti:

  • Mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baru;
  • Scan KTP asli Direktur atau Pemilik Perusahaan;
  • Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha atau Badan Hukum;
  • Scan Izin Teknis/Operasional;
  • Scan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;
  • Scan bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  • Scan Pengesahan Anggaran Dasar (AD) PT (dari Kementerian Hukum dan HAM); dan
  • Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Bergabung Menjadi Anggota ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies)

Ketika seluruh dokumen legalitas bisnis sudah Anda lengkapi dan Anda ingin bisnis yang dijalankan lebih kredibel, maka Anda bisa bergabung menjadi anggota ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies). Untuk menjadi anggota ASITA, Anda harus memiliki Surat Izin Tetap atau Sementara dari Dinas Pariwisata setempat.

Untuk bergabung ke dalam keanggotaan ASITA, Anda bisa memilih jenis keanggotaan, apakah keanggotaan penuh (full member) atau keanggotaan peserta (associate member). Kedua jenis keanggotaan ini memiliki beberapa persyaratan.

Jika Anda ingin bergabung menjadi anggota penuh atau full member, maka Anda harus terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan dengan sponsor 2 perusahaan yang telah menjadi anggota penuh. Kemudian, lampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan, izin gangguan HO, TDUP, dan TDP. Anda juga harus melengkapi dokumen tambahan seperti Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Perusahaan dan tenaga ahli, Struktur Organisasi Perusahaan, status Kantor Tempat Usaha (apabila sewa/kontrak), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Sedangkan, jika Anda hanya ingin bergabung menjadi anggota peserta atau associate member tidak diperlukan syarat seperti di atas. Anda hanya perlu mengisi formulir keanggotaan, melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan, melampirkan surat izin usaha, serta melampirkan daftar riwayat hidup. Anggota Peserta di sini, bukan hanya perusahaan Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent, namun juga beberapa perusahaan yang masih bergerak di bidang kepariwisataan, seperti restoran, objek wisata, perusahaan transportasi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan izin usaha dari Dinas Pariwisata.

Itulah beberapa cara bisnis tour & travel beserta cara mengurus perizinan dan dokumen legalitasnya. Bagi Anda yang tidak memiliki waktu untuk mengurus perizinan untuk usaha ini, Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai salah satu startup yang membantu mengurus perizinan dan legalitas bisnis.

Dengan LIBERA, Anda juga bisa melakukan konsultasi terkait masalah hukum maupun legalitas bisnis. Jadi tunggu apalagi? Temukan solusi untuk setiap permasalahan hukum dan perizinan bisnis Anda bersama LIBERA!

5 Hal Penting Pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Sebagai seorang pengusaha, khususnya bisnis startup, pernahkah Anda mendengar istilah PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik? Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyarankan bagi seluruh pelaku industri digital untuk mendaftarkan perusahaan mereka. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran PSE. Lalu apa tujuannya dan bagaimana prosedurnya? Di bawah ini LIBERA akan menjelaskan satu per satu mengenai PSE yang perlu Anda ketahui.

Read more