BisnisPerizinan

Ingin Mendirikan Bisnis Restoran? Ketahui Izin Restoran yang Harus Anda Miliki!

Perkembangan bisnis di industri makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Abdul Rochim selaku Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menargetkan bahwa industri ini bisa mencapai 9% dan optimis memiliki potensi pertumbuhan mencapai belasan persen. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya pengusaha yang membuka bisnis restoran, cafe, ataupun bisnis kuliner lainnya. Apakah Anda termasuk salah satu pengusaha yang juga ingin memulai bisnis restoran atau saat ini sudah menjalankannya?

Ketika Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis restoran, selain memikirkan cara promosi, cara menjalankan, dan sebagainya, ada hal penting lain yang harus Anda perhatikan sejak awal memulai bisnis ini, yaitu izin restoran. Dengan memiliki izin inilah Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir restoran Anda ditutup oleh pemerintah. Di bawah ini, LIBERA akan menjelaskan mengenai izin restoran yang harus Anda kantongi sebelum memulai bisnis restoran.

Tentukan Bentuk Badan Usaha Bisnis Restoran Anda

Ketika Anda ingin memulai bisnis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kesiapan modal dan rencana bisnis yang disiapkan. Ada beberapa bentuk usaha uang bisa Anda pilih, mulai dari badan usaha seperti CV, Firma, dan sebagainya, maupun badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Di mana, masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pastikan sebelum Anda memilih badan usaha, cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, juga sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Baca Juga: Ketahui 5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya Sebelum Anda Memilihnya

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Permenpar) telah menyebutkan bahwa bisnis restoran masuk ke dalam kategori pariwisata. Menurut Pasal 5 Permenpar 18.206 dan Pergub DKI 133/2012, terdapat beberapa pilihan bentuk usaha bagi bisnis restoran di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  1. Berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500 Juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp2,5 miliar s/d maksimal Rp50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.
  2. Wajib berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar; atau memiliki investor atau pemodal asing atau PMA.

Setiap bentuk perusahaan, baik perorangan, badan usaha, atau badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya PT memiliki keunggulan adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum, sehingga memiliki risiko yang besar ketika perusahaan mengalami kerugian. 

Perizinan yang Dibutuhkan Bisnis Restoran

Untuk menjalankan usaha restoran, Anda membutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Jika TDUP sudah Anda kantongi, Anda juga harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”).

Sebelum Anda mengurus TDUP, maka hal pertama yang harus Anda buat adalah akta pendirian yang dibuat dengan dengan akta notaris. Setelah akta pendirian selesai, Anda juga harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Untuk mengurusnya, Anda juga disyaratkan untuk mengurus Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda berada di zonasi usaha. Cek langsung ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha atau bukan. Selain itu, untuk mengajukan SKDP, Anda juga harus melampirkan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP.

Hal terakhir yang harus diurus adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Setelah semuanya selesai barulah Anda bisa mengurus perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran hingga pendaftaran perusahaannya.

Izin Usaha Restoran

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu diurus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Diantaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Seluruh  perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran Anda berkedudukan. Di bawah ini adalah beberapa perizinan yang perlu diketahui untuk memulai bisnis restoran:

  • Izin Gangguan (“UUG/HO”), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Bisnis restoran merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Misalnya limbah, sampah dapur, atau kebisingan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman sekitar lokasi. Karena itulah, bisnis restoran harus mengantongi izin gangguan dan izin lingkungan hidup ini ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. 

  • Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran

SLS adalah prasyarat yang perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. Dokumen ini dibituhkan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk memperolehnya, Anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 

  • TDUP & TDP untuk Izin Usaha Restoran

Jika Anda telah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan UUG/HO, SPPL, dan SLS, Anda bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Anda juga bisa mengajukan perizinan TDUP melalui sistem OSS. Syarat utamanya adalah bisnis tersebut harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Sehingga, Anda bisa langsung mendapatkan TDP ketika telah berhasil mendapatkan NIB. Ini berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP, melalui sistem OSS, Anda sudah bisa mendapatkan TDP sejak awal.

 

Baca Juga: Syarat & Prosedur yang Perlu Anda Persiapkan dalam Pembuatan NIB

 

Sertifikat Usaha Pariwisata untuk Bisnis Restoran

Proses perizin operasional dan/atau komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Di mana, Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  2. Usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
  3. Usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan.

Dengan mengurus perizinan restoran ini, Anda sebagai pengusaha harus berkomitmen untuk mengurus SLS sejak 3 bulan hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP. 

Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai izin restoran. Untuk mengurusnya memang sedikit rumit dan bisa menyita banyak waktu. Karena itulah Anda bisa memanfaatkan LIBERA sebagai startup hukum yang dapat membantu Anda mengurus perizinan usaha Anda. Dengan LIBERA, Anda cukup perlu fokus pada perkembangan bisnis Anda, dan LIBERA lah yang akan membantu Anda mengurus segala perizinan bisnis. Hubungi LIBERA sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan bisnis hingga pembuatan kontrak bisnis Anda.

Related Posts

Pentingnya Pajak Demi Bisnis Berjalan Lebih Optimal Dan Aman

Saat ini setiap orang maupun perusahaan yang berpenghasilan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Mungkin, beberapa orang saat mendengar kata pajak dianggap menjadi beban. Namun nyatanya, pajak menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar negara. Dengan membayar pajak, Anda sudah berkontribusi secara langsung bagi perekonomian negara. Bukan itu saja, dengan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dapat membantu bisnis berjalan lebih optimal, berkembang, dan kredibel di mata pelanggan. Lantas, apa saja peran pajak dalam kehidupan bernegara dan dalam berbisnis, sehingga perlunya setiap orang wajib taat pajak.

Apa Itu Pajak?

Pajak berasal dari bahasa latin yaitu taxo yang artinya yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan UU di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah negara.

Fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa itu pajak, Anda perlu mengetahui apa saja fungsi dari pajak.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara yang nantinya akan membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintah maupun negara. Pajak yang dibayarkan ini akan digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya seperti biaya infrastruktur, memperluas lapangan kerja, pemeliharaan, dan lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut meliputi pemberian perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, mendorong ekspor, menghambat laju inflasi, juga menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Stabilisasi

Stabilisasi di sini yaitu untuk menstabilkan perekonomian negara, salah satunya masalah inflasi atau deflasi. Sehingga fungsi pajak ini membuat pemerintah harus memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan yakni dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Terlebih untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pentingnya Membayar Pajak Bagi Perusahaan

Selain penting untuk keberlangsungan kehidupan bernegara, inilah beberapa alasan pentingnya membayar pajak bagi perusahaan

1. Menunjukkan Kredibilitas Perusahaan

Dengan membayar pajak secara rutin dan tepat waktu perusahaan akan dinilai sebagai perusahaan dengan kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan sering terlambat bahkan tidak membayar pajak, kredibilitas perusahaan akan menurun karena dianggap tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak badan, Anda harus segera membayar dan melaporkan pajak sebelum batas lapor habis.

2. Memastikan Sehatnya Keuangan Perusahaan

Membayar pajak secara tepat waktu menunjukkan keuangan perusahaan sehat. Karena, apabila Anda terlambat dalam membayar pajak, laporan keuangan akan berantakan dan tidak teratur.

3. Perusahaan Terlihat Profesional

Syarat dalam membayar dan lapor pajak adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adanya NPWP, perusahaan akan terlihat lebih profesional terlebih apabila perusahaan taat dalam membayar pajak secara tepat waktu.

4. Pinjaman Diperoleh Lebih Mudah

Adanya NPWP perusahaan, bermanfaat juga untuk mendapatkan pinjaman bank dengan lebih mudah. Biasanya NPWP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk meminjam dana dari bank. Adanya pinjaman ini, bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan perusahaan sehingga bisnis akan berjalan lebih mudah.

5. Mudah Mendatangkan Investor

Membayar pajak secara tepat dapat mendatang investor lebih mudah. Hal ini dikarenakan, perusahaan dianggap memiliki keuangan yang sehat dan transparan. Sehingga investor tidak akan ragu untuk memberikan dana bagi perusahaan, karena dengan membayar pajak secara tepat waktu membuktikan bahwa perusahaan Anda profesional dan bertanggung jawab.

6. Memperlancar Proses Bisnis

Ketika Anda memiliki bisnis, maka kepemilikan NPWP merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis. Memiliki NPWP juga menjadi satu syarat wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Jika segala urusan pembayaran dan pelaporan pajak telah dilunasi dan tidak ada keterlambatan, maka akan memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dan terhindar dari denda pajak. Sehingga, bisnis yang dijalankan akan berjalan lebih optimal dan aman tentunya.

Itulah beberapa hal tentang pajak, pengertian, fungsi, dan pentingnya membayar pajak bagi perusahaan. Sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak adalah sebuah keharusan. Bagi Anda yang kurang memahami masalah perpajakan bisnis atau hukum yang berlaku jika tidak taat pajak, segera konsultasikan secara gratis melalui website resmi libera.id. Dengan Libera.id, tidak hanya bisa konsultasi gratis, namun LIBERA siap membantu untuk mengurus perizinan perusahaan dan masalah hukum perusahaan lainnya.

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.