Bisnis

Mengenal Jenis, Penyebab, dan Prosedur Likuidasi Perusahaan

Istilah likuidasi seringkali ramai dibicarakan ketika ada pemberitaan mengenai konflik sebuah perusahaan. Lukuidasi atau pembubaran perusahaan bisa menimpa perusahaan manapun. Umumnya, kondisi likuidasi ini sering disandingkan dengan kebangkrutan yang terjadi ketika perusahaan tidak lagi mampu membayar sejumlah utang kepada pemberi utangnya. Kebangkrutan ini biasanya terjadi melalui dua proses, pertama sukarela diajukan oleh pemilik bisnisnya atau yang kedua dilakukan secara paksa diajukan oleh kreditur.

Karena berdampak penting bagi perusahaan, tentu Anda harus memahami dengan benar apa itu likuidasi dan apa yang harus dilakukan ketika perusahaan terancam dilikuidasi.

Apa itu Likuidasi?

Likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuidasi adalah pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik (liquidation).

Baca Juga: Kapan Legalitas Perusahaan Perlu Diurus? Cek 5 Keuntungannya di sini! 

Sederhananya, ketika kondisi likuidasi ini terjadi, maka perusahaan sudah tidak dapat beroperasi karena permasalahan keuangan dan berbagai permasalahan manajemen, sehingga bisnis tidak bisa beroperasi lagi. Ada banyak faktor yang  menyebabkan likuidasi dalam sebuah perusahaan, mulai dari tidak mampunya perusahaan mengikuti perkembangan zaman hingga perusahaan yang terlalu percaya diri tanpa berinovasi.

Jenis-Jenis Likuidasi

Lukuidasi perusahaan tidak hanya memiliki satu jenis ruang lingkup. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis lukuidasi jika dilihat berdasarkan kriterianya. Berikut ini beberapa jenis-jenis likuidasi yang perlu Anda ketahui.

  • Likuidasi wajib

Likuidasi wajib adalah kondisi di mana perusahaan sudah tidak bisa melakukan proses hukum apapun, kecuali untuk mengurus kebangkrutannya. Dalam hal ini, perusahaan sudah tidak mampu membayar sejumlah utangnya sama sekali.

  • Likuidasi sementara

Likuidasi sementara adalah penutupan dan pemberhentian operasional perusahaan secara sementara karena alasan pelanggaran hukum. Setelah sidang petisi selesai, tunggu keputusannya jika baik maka operasional perusahaan bisa berjalan kembali.

  • Likuidasi sukarela

Berbeda dengan kedua jenis likuidasi di atas, likuidasi ini dilakukan secara sadar diri dan mengajukan penutupan operasional karena tidak mampu menjalankannya lagi dan justru banyak merugi.

Penyebab Likuidasi Terjadi

Kebangkrutan perusahaan tidak terjadi begitu saja, ada sebab sebelumnya yang akhirnya menjadi permasalahan dalam perusahaan. Berbagai penyebab internal maupun eksternal bisa menjadi alasan bisnis tidak sukses, hingga akhirnya terpaksa dilikuidasi. Berikut ini adalah beberapa alasan dan penyebab yang membuat perusahaan harus dilikuidasi.

  1. Kebangkrutan telah disepakati bersama melalui berbagai pertimbangan melalui rapat umum para pemegang saham (RUPS).
  2. Izin resmi berdiri perusahaan telah melampaui batas yang ditentukan dan untuk berbagai alasan tidak bisa diperpanjang kembali.
  3. Sudah menjadi keputusan pengadilan dan secara otomatis ada kekuatan hukumnya.
  4. Membuat dua badan usaha menjadi satu sehingga salah satunya mesti dibangkrutkan.
  5. Utang dari perusahaan terkena dampak dikelola dengan buruk sehingga manajemen tidak bisa mengatur pelunasan dan akhirnya gulung tikar.
  6. Strategi finansial yang salah sehingga tidak mampu membayar sejumlah utang dan terpaksa bisnis pun ditutup selamanya oleh para pemberi utang.
  7. Terjadinya kecurangan dari pihak internal bisnis. Hal ini bisa diantisipasi, namun tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab likuidasi.
  8. Tidak ada prospek keuangan dan usaha yang menyebabkan perusahaan sulit berkembang.
  9. Tidak mempunyai nilai tambah karena perusahaan sudah terlalu percaya diri dan enggan untuk berinovasi.
  10. Tidak menarik bagi investor
  11. Adanya keterbatasan akan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga perusahaan pun tidak mampun menjalankan operasional dengan baik.
  12. Bidang usaha BUMN tersebut kompetitif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan masyarakat.

Sebelum seutuhnya dilikuidasi, tim internal perusahaan bisa mengupayakan pelunasan utang kepada satu pihak melalui berutang ke pihak lain. Namun, hal ini sifatnya sementara dan bisa semakin memperparah situasi jika tidak dalam pertimbangan.

Baca Juga: 5 Cara Mendapatkan Pendanaan untuk Kembangkan Startup Anda! 

Penetapan Likuidator

Likuidasi tidak bisa dilakukan sembarangan, terdapat pihak likuidator yang ditunjuk oleh penyelenggara likuidasi untuk membereskan tahapan-tahapannya. Ada beberapa pihak yang dapat menunjuk dan mengangkat likuidator yaitu:

  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Jika pembubaran perusahaan terjadi karena keputusan RUPS, yang disebabkan:

  • Jangka waktunya berakhir; atau
  • Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga

Maka, yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi yang bertindak sebagai likuidator.

  • Pengadilan Negeri yang Bertindak Mengangkat Likuidator

Jika pembubaran perusahaan terjadi karena Penetapan Pengadilan Negeri, maka penunjukan atau pengangkatan likuidator dilakukan oleh pengadilan. Caranya, dengan dicantumkan dalam Penetapan tersebut.

Prosedur Melakukan Likuidasi Perusahaan

Sesuai aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, prosedur pelaksanaan pembubaran perusahaan terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

  1. Mengumumkan kebangkrutan kepada surat kabar dan Bank Negara Republik Indonesia atau BNRI. Setelah itu melakukan pemberian informasi kepada menteri bersangkutan untuk lanjut ke proses berikutnya.
  2. Menginformasikan kembali kepada menteri berisi pembagian kekayaan kepada para pemegang saham. Semua tahapan ini tertuang dalam aturan tertulis secara resmi.
  3. Melakukan rapat umum pemegang saham sebagai bentuk pertanggungjawaban dari proses yang sudah dilalui. Setelah itu pemberitahuan lagi kepada surat kabar dan menteri untuk terakhir kalinya bahwa proses sudah selesai.

Tahapan panjang likuidasi biasanya memakan waktu beberapa hari bahkan bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Jika lancar dan tidak ada kendala, maka proses likuidasi bisa selesai cepat. Jika terdapat ketidaksesuaian maka membutuhkan penyesuaian waktu lebih lama lagi.

Baca Juga: Ingin Menyewa Cloud Kitchen? Terapkan Tips Berikut Ini Ketika Memilihnya 

Tahap-Tahap Melakukan Likuidasi

Ketika bisnis dinyatakan bangkrut, tentu berbagai pihak terlibat telah melalui proses sangat panjang sampai akhirnya likuidasi perusahaan diputuskan. Sekalipun secara fakta bisa langsung disebut bangkrut, namun secara yuridis masih butuh proses panjang. Sebuah perusahaan bisa dinyatakan bangkrut ketika telah memenuhi ketentuan khusus. Berikut beberapa tahapan pengajuan kebangkrutan yang perlu Anda lalui:

  1. Pemberitahuan, berupa pengumuman bahwa bisnis akan dibubarkan dalam RUPS. 30 hari sebelum pembubaran dilakukan, perusahaan wajib memberikan informasi juga kepada kreditor dan juga media.
  2. Harta yang dibagikan kepada haknya akan dicatat sebelum dibagi rata.
  3. Pengajuan keberatan dari kreditor apabila ada sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan.
  4. Pertanggungjawaban dari para likuidator terhadap proses penggulung tikar bisnis.
  5. Hasil akhir likuidasi diumumkan kepada publik setelah melalui serangkaian proses panjang.

Berbagai tahapan tersebut wajib dilalui perusahaan dan berbagai pihak terlibat yang akan mengajukan kebangkrutan bisnis karena berbagai alasan. Sebuah bisnis bisa berjalan dengan masa depan cerah, bisa juga mengalami risiko seperti halnya gulung tikar.

Itulah beberapa hal mengenai likuidasi perusahaan yang perlu Anda ketahui. Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan likuidasi dan menjalankan prosedurnya, pastikan untuk melakukan konsultasi hukum terlebih dulu agar nantinya Anda tidak menyesal.

Salah satu layanan hukum bisnis yang dapat membantu Anda mengambil keputusan dengan tepat adalah Libera. Bersama Libera, Anda bisa melakukan konsultasi hukum yang nantinya akan membantu Anda menjalankan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Konsultasikan masalah hukum bisnis Anda bersama Libera.

Related Posts

Pentingnya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan dalam Mencegah Konflik & Risiko Bisnis

Dalam menjalankan bisnis tidak jarang pelaku usaha melakukan kemitraan atau partnership. Kemitraan adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk mengelola bisnis secara bersama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam prosesnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kemitraan ini memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan perusahaan, serta berbagi keuntungan ataupun kerugian yang terjadi dalam bisnis tersebut. Agar terhindar dari risiko bisnis di kemudian hari tentu kegiatan usaha ini membutuhkan perjanjian kerja sama kemitraan.
Read more

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.