BisnisKontrak

5 Surat Perjanjian yang Dibutuhkan Startup di Awal Perjalanan Bisnis

5 Surat Perjanjian yang Dibutuhkan Startup di Awal Perjalanan Bisnis

Pada saat Anda memutuskan untuk membangun bisnis, terutama startup, hal-hal seperti merumuskan business model yang tepat, memilih co-founder, dan mencari modal merupakan sebagian kecil dari sekian banyak hal yang menjadi prioritas utama. Namun, apakah Anda pernah terpikir bahwa ketika memulai bisnis startup, ada hal lain yang tidak kalah penting seperti membuat surat perjanjian untuk melindungi perjalanan bisnis? Risiko dalam bisnis memang selalu ada, namun risiko tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan surat perjanjian. Berikut adalah contoh surat perjanjian yang umumnya diperlukan pada saat memulai bisnis Anda.

 

Perjanjian Pemegang Saham

Perjanjian pemegang saham atau shareholder agreement merupakan perjanjian yang dibuat antara founder sebagai pemegang saham untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham, dan hal lainnya yang mengatur hubungan para pemegang saham. Dengan adanya perjanjian ini, terdapat kejelasan dan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pemegang saham sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara pemegang saham di kemudian hari.

Meski tidak diwajibkan secara hukum, perjanjian ini dapat bermanfaat bagi pemegang saham untuk meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa antar pemegang saham, terutama jika nantinya startup Anda mendapatkan pendanaan dari investor dan adanya pemegang saham baru di startup Anda. Selain itu, perjanjian pemegang saham juga dapat mengatur tentang pengakhiran perjanjian apabila terjadi ketidakcocokan, misalnya tentang konsekuensi apabila salah satu pemegang saham memutuskan untuk keluar dan memindahtangankan atau menjual sahamnya kepada orang lain. Adapun ketentuan dalam perjanjian pemegang saham juga dapat diadaptasi ke dalam anggaran dasar PT seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

 

Baca Juga: Perjanjian Pemegang Saham Sebagai Perlindungan Bagi Pemilik Saham

 

Anggaran Dasar PT

Di Indonesia, PT merupakan suatu entitas badan hukum yang dapat bertindak atas namanya sendiri yang didirikan dengan tujuan untuk mencari profit dan keuntungan bisnis jangka panjang. Sehingga, ketika Anda ingin mulai membangun bisnis startup yang berkelanjutan, penggunaan badan usaha PT sangatlah dianjurkan. Selain itu, dengan badan usaha PT, Anda juga akan mendapatkan kemudahan ketika ada investor lain yang ingin memasukkan modal ke startup Anda, hal ini karena modal PT terbagi ke dalam saham yang dapat dipindahtangankan dengan mudah. Lain hal jika startup Anda masih berbentuk kerja sama perorangan ataupun CV di mana modal yang dimasukkan tidak terbagi ke dalam saham dan tidak ada pemisahan aset antara CV dengan Anda pribadi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), PT didirikan berdasarkan akta pendirian yang didalamnya terdapat anggaran dasar yang berkaitan dengan pendirian PT. Hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar antara lain adalah nama PT, maksud dan tujuan PT, besarnya jumlah modal, jumlah saham, dan hal lainnya yang dapat diatur oleh pendiri selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga, Anda dapat memasukkan hal-hal yang Anda sepakati bersama pendiri lainnya ke dalam anggaran dasar PT selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

 

Baca Juga: Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya yang Perlu Diketahui

 

Perjanjian Investasi

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh CBInsights, terdapat 29% bisnis startup gagal karena tidak adanya dana yang cukup. Dengan adanya fakta ini, mendapatkan investasi atau modal usaha juga menjadi hal yang cukup sulit bagi bisnis startup. Dengan adanya berbagai inkubator maupun akselerator yang menghubungkan startup founder dengan investor, mendapatkan dana atau modal usaha menjadi hal yang mudah. Namun pada pelaksanaannya, banyak proses yang harus dilalui salah satunya adalah pemenuhan dokumen hukum sebelum investasi dilakukan.

 

Baca Juga: 6 Persiapan yang Harus Dilakukan Sebelum Melakukan Fundraising

 

Perjanjian investasi merupakan perjanjian yang umumnya dibuat antara investor dengan perusahaan sebelum investor menanamkan modalnya pada startup. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian investasi antara lain berkaitan dengan jumlah investasi, skema investasi, return, serta peran investor dalam startup Anda. Pada beberapa kasus, investasi dilakukan dengan menggunakan convertible loan atau perjanjian konversi utang, di mana investor akan memberikan pinjaman kepada perusahaan dan apabila pada jangka waktu yang ditentukan perusahaan tidak dapat membayar pinjaman, maka pinjaman akan dikonversi menjadi saham.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah peran investor dalam bisnis startup Anda. Jika investor memegang peran penting dalam hal pembuatan keputusan, hal tersebut berpotensi menjadi masalah di kemudian hari karena dapat menghambat perkembangan startup Anda. Meskipun Anda memperoleh pendanaan dari investor baru, Anda sebagai pendiri startup tetap harus memiliki saham mayoritas pada startup Anda dan memiliki hak suara yang lebih besar untuk pengambilan keputusan bagi startup Anda. Sehingga perjanjian investasi memiliki fungsi yang penting karena di dalam surat perjanjian inilah akan diatur mengenai hak investor dan perannya dalam startup Anda. Setelah perjanjian investasi ditandatangani, umumnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pemegang saham antara Anda sebagai pemegang saham lama dengan investor yang telah menjadi pemegang saham baru pada startup Anda.

 

Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions)

Pada beberapa website yang Anda kunjungi, mungkin Anda sering menemukan adanya bagian terpisah mengenai syarat dan ketentuan. Apa fungsi dari syarat dan ketentuan dalam sebuah website? Secara umum, syarat dan ketentuan merupakan perjanjian antara perusahaan dengan pengunjung website atau pelanggan yang berfungsi untuk mengatur tentang tata cara penggunaan website atau aplikasi beserta seluruh informasi yang tercantum didalamnya. Pada beberapa website, syarat dan ketentuan ini juga biasa disebut dengan terms of use atau terms of service apabila yang ditawarkan oleh perusahaan berupa jasa.

Hal-hal yang diatur dalam syarat dan ketentuan tidak dapat disamakan antara satu startup dengan startup lainnya, melainkan tergantung kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, apabila Anda memiliki startup yang bergerak di bidang marketplace, syarat dan ketentuan yang diatur antara lain mencakup tata cara pembayaran, pengiriman barang, dan refund. Lain halnya jika startup Anda bergerak di bidang media maupun bidang lainnya.

Perjanjian syarat dan ketentuan inilah yang menjadi dasar aturan antara perusahaan dengan pengunjung website atau pelanggan. Sehingga syarat dan ketentuan diperlukan untuk memperjelas prosedur penggunaan layanan dalam website atau aplikasi startup Anda dan memberikan batasan tanggung jawab bagi perusahaan jika ada klaim atau permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pengunjung website atau pelanggan. Selain itu, Anda sebagai perusahaan juga dapat membatasi akses pengunjung website atau pelanggan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar syarat dan ketentuan website Anda.

 

Baca Juga: Perjanjian atau Kontrak Bisnis yang Dapat Melindungi Bisnis Anda

 

Kebijakan Privasi (Privacy Policy)

Pada tahun 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan privasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Aturan ini mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga data pribadi yang diperoleh dari sistem elektronik yang dikelola olehnya.

Jika startup memiliki website, pada umumnya Anda akan meminta data pengunjung website salah satunya melalui form yang perlu diisi oleh pengunjung. Pada saat itulah, Anda sudah dianggap memiliki data pribadi pengunjung website dan Anda memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi tersebut dari mulai proses perolehan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, hingga pemusnahan data. Maka dari itu, penting untuk menyiapkan kebijakan privasi dari awal terutama jika website Anda bersifat interaktif di mana pengunjung website memberikan data miliknya untuk mendapatkan benefit dari Anda.

Sama halnya dengan syarat dan ketentuan, kebijakan privasi juga perlu disesuaikan dengan jenis startup Anda karena jenis data yang diberikan oleh pengunjung website atau pengguna bagi startup yang bergerak di bidang media dengan bidang fintech tentunya berbeda. Jika Anda mengelola startup fintech, maka data pribadi yang diberikan oleh pengguna tentunya lebih banyak dan bersifat rahasia sehingga pengelolaan dan penyimpanan data pribadi tersebut lebih kompleks agar data pribadi pengguna tetap terlindungi.

 

Itulah kelima perjanjian yang dibutuhkan bisnis startup untuk melindungi kegiatan dan operasional bisnis. Mungkin membuat perjanjian seperti di atas bukanlah hal yang mudah dan memakan waktu yang lama, di mana Anda harus memahami betul peraturan yang berlaku dan kebutuhan bisnis. Karena itulah Libera.id hadir untuk memeberikan solusi bagi Anda yang ingin membuat perjanjian bisnis dengan mudah, cepat, dan aman.

Dengan perjanjian bisnis yang tepat dan sesuai kebutuhan bisnis, Anda dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Libera merupakan startup hukum yang dapat membantu Anda mengatasi seluruh masalah hukum bisnis, terutama dalam membuat perjanjian bisnis dan mengurus legalitas bisnis. Segera konsultasikan kebutuhan bisnis dan buat perjanjian Anda sekarang juga di Libera.id.

Libera Ads Landscape small v1

Related Posts

Fakta Penting yang Harus Anda Ketahui Tentang Tanda Tangan di Atas Meterai!

Anda pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan meterai? Benda yang  sering kali ditemukan di berbagai dokumen penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk surat perjanjian. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari meterai dan beranggapan bahwa suatu surat perjanjian menjadi tidak sah apabila tidak ada tanda tangan di atas meterai. Padahal fungsi dari meterai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) adalah sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Sehingga tidak adanya meterai dalam suatu dokumen tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah maupun tidak mengikat secara hukum.

Read more

Bagaimana Hukum Pembocoran Rahasia Perusahaan yang Dilakukan Karyawan Sendiri?

Terkadang kita sebagai pemilik perusahaan tidak bisa menahan dan menjaga seluruh informasi tentang perusahaan aman di dalam perusahaan. Ada beberapa kasus, informasi penting mengenai perusahaan justru bocor dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan itu sendiri. Jika informasi yang bocor adalah informasi penting yang bisa membahayakan perusahaan, maka tentu akan merugikan perusahaan itu sendiri.
Read more