Bisnis

Punya Rencana Membuka Cabang Baru? Ini Syarat & Ketentuannya!

Ketika bisnis sudah mulai dikenal dan banyak peminatnya, tentu semua pengusaha ingin mengembangkan bisnisnya. Membuka cabang baru sering menjadi pilihan pengusaha ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Bagi Anda yang ingin membuka cabang baru, tentu Anda perlu merencanakan dan mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan.
Hampir sama dengan membangun bisnis pertama kalinya, ketika ingin membuka cabang baru, Anda juga perlu memenuhi beberapa persyaratan. Idealnya semua persyaratan ini wajib dipenuhi sejak awal agar rencana pengembangan bisnis berjalan lancar. Agar tidak salah langkah, berikut beberapa hal penting yang perlu Anda persiapkan ketika ingin membuka cabang baru.

Baca Juga: Ingin Ekspansi Bisnis? Jangan Terburu-Buru, Pertimbangkan Hal Ini!

Ketentuan yang Perlu Diperhatikan Ketika Membuka Cabang Baru

Seluruh perusahaan, baik perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diperbolehkan untuk membuka cabangnya di Indonesia. Membuka kantor cabang sendiri bisa menjadi salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk meluaskan jangkauan bisnis.  Banyak perusahaan besar yang membuka cabang perusahaan di berbagai daerah.

Ketika ingin membuka kantor cabang, Anda perlu memerhatikan ketentuan yang tertulis dalam P.

Berikut ketentuan pembukaan kantor cabang yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal dan ketentuan membuka kantor cabang yang diatur dalam Pasal 45 PBKPM 13/2017:

  • Perusahaan diperbolehkan membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya.
  • Kantor cabang dapat berada di wilayah berbeda dengan perusahaan induk dan bisa bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induk.
  • Perusahaan yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan berencana membuka kantor cabang, perlu melaporkan rencana pembukaan kantor cabang kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 
  • Perusahaan PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah daerah maka perlu melaporkan rencana pembukaan kantor cabang kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.

Syarat yang Perlu Dilengkapi untuk Membuka Cabang Baru

Seperti yang sudah sedikit disinggung di atas bahwa persyaratan membuka cabang baru sebenarnya sama dengan ketika Anda membuka bisnis baru. Persyaratan membuka kantor cabang telah ditulis dalam PBKPM 13/2017 yaitu:

  • Akta dan SK Perusahaan Induk
  • NPWP Perusahaan Induk
  • Izin Usaha Perusahaan Induk
  • Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala cabang
  • KTP dan NPWP kepala kantor cabang
  • Surat Pernyataan tentang lokasi usaha kantor cabang
  • Dalam hal perubahan kantor cabang, Anda juga perlu melampirkan beberapa dokumen seperti:
    • Izin kantor cabang yang dimiliki
    • Laporan realisasi kegiatan kantor cabang 
    • Dokumen pendukung perubahan

Setelah melengkapi persyaratan di atas, Anda dapat mengajukan permohonan membuka cabang melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Kemudian, pembukaan cabang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital.

Baca Juga: 6 Dokumen Legalitas Perusahaan yang Harus Dimiliki Bisnis Startup

Umumnya, sertifikat pembukaan cabang akan diterbitkan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Permohonan pembukaan cabang baru Anda juga dapat ditolak Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya, surat penolakan ini akan terbit maksimal 5 hari kerja.

Percayakan Urusan Legalitas Bisnis bersama Libera

Bagi Anda yang tidak ingin repot mengurus legalitas pembukaan cabang baru, sekarang Anda bisa memanfaatkan layanan hukum bisnis dari Libera.id. Tim profesional dari Libera dapat membantu Anda mengurus legalitas bisnis, mulai dari pemesanan nama PT, Akta Pendirian PT, SK Menkumham, NPWP, NIB, API, SIUP, Pendaftaran PKP, hingga virtual office.

Bukan hanya mengurus legalitas bisnis, Libera juga dapat membantu Anda mengurus segala jenis perjanjian bisnis seperti perjanjian kerja sama, perjanjian karyawan, perjanjian investasi, dan masih banyak lagi.

Jadi tunggu apalagi? Percayakan segala urusan hukum bisnis Anda bersama Libera dan dapatkan kenyamanan dalam mengurus segala masalah bisnis.

Related Posts

Ingin Membuat Iklan? Perhatikan Ketentuan Berikut & Jangan Sampai Anda Melakukan Pelanggaran Hak Konsumen

Seringkali kita melihat iklan yang tidak sesuai dengan realitanya, misalnya saja iklan makanan. Ada beberapa kasus konsumen kecewa dengan apa yang mereka terima setelah membeli makanan seperti gambar yang ada di iklan tidak sesuai dengan kenyataannya. Di mana, dalam iklan terlihat gambar makanan dengan ukuran besar yang dilengkapi sayuran yang padat, keju, daging, tomat, mayonnaise, dan lain-lain. Sedangkan, pada kenyataannya, makanan yang disajikan kecil dengan sayur yang sedikit, daging kecil, dan sebagainya. Hal ini tidak sesuai dengan gambar yang terlihat dalam iklan. 

Read more

Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka

Setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, salah satunya adalah kebijakan atau aturan pengunduran diri karyawan. Ada beberapa perusahaan yang memberlakukan 1 month notice, ada juga yang menerapkan 2 months notice. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan pengunduran diri karyawan yang tepat?

Aturan Pengunduran Diri Karyawan Menurut Undang-Undang

1 month notice atau 2 months notice merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan atau karyawan untuk menyebut kewajiban pengajuan permohonan pengunduran diri karyawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (1 month notice), atau 60 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri (2 months notice).

Ternyata, aturan mengenai pengunduran diri karyawan telah disebutkan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang berisi bahwa karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja dan menyelesaikan  pekerjaannya hingga tanggal mulai pengunduran diri;

Berdasarkan ketentuan di atas, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan bahwa permohonan pengunduran diri boleh dilakukan karyawan paling lambat harus sudah diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri atau yang lebih dikenal dengan one month notice.

Misalnya, karyawan A ingin mengundurkan diri pada 1 Juni 2022, maka karyawan tersebut harus membuat surat permohonan pengunduran diri paling lambat tanggal 1 Mei 2022.

Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri atas keinginan mereka sendiri dan telah memenuhi persyaratan di atas, maka mereka berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan.

Aturan atau Kebijakan Perusahaan yang Mengatur 2 Months Notice

Meski aturan dalam UU telah mengatur bahwa karyawan yang mengajukan resign perlu melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum tanggal ia resign, namun ada beberapa perusahaan yang juga memberlakukan kebijakan 2 months notice atau maksimal 2 bulan sebelum tanggal ia berhenti kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perusahaan diperbolehkan menerapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, namun tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pengganti karyawan yang mengundurkan diri.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diatur secara sepihak maupun lisan, tapi perlu dicantumkan setidaknya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau Perjanjian Kerja.

Hak Karyawan yang Resign & Wajib Dipenuhi Perusahaan

Ketika karyawan resign dan telah memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK.

Di mana, berdasarkan Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:

  1. uang penggantian hak (“UPH”); dan
  2. uang pisah yang besarannya telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Di mana, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima termasuk beberapa hal seperti:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;
  3. hal-hal lain yang telah ditetapkan dan tertulis dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Itulah beberapa aturan pengunduran diri karyawan yang perlu dipahami oleh Anda sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui adanya aturan ini diharapkan Anda bisa memenuhi hak-hak karyawan sekaligus sebagai dasar pembuatan Perjanjian Kerja.

Untuk membuat perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa memanfaatkan layanan pembuatan perjanjian dari LIBERA. LIBERA bisa membantu Anda membuat segala jenis perjanjian bisnis hingga membantu mengurus perizinan bisnis. Jadi tunggu apalagi? Percayakan kebutuhan bisnis Anda dengan LIBERA.id.